DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019

Nomor: 15
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang: a. ketentuan umum b. penyelenggaraan c. penyelenggara d. kode etik dan majelis kode etik e. sanksi administratif f. pengawasan g. pendanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan musabaqah tilawatil qur’an dan seleksi tilawatil qur’an, perlu dilaksanakan secara jujur, adil, transparan, profesional, independen, akuntabel, dan bertanggung jawab;
c.bahwa untuk menyelenggarakan musabaqah tilawatil qur’an dan seleksi tilawatil qur’an sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan pengaturan mengenai musabaqah tilawatil qur’an dan seleksi tilawatil qur’an;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Seleksi Tilawatil Qur’an; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2019, No.1004 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 916);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1496); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN DAN SELEKSI TILAWATIL QUR’AN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Musabaqah Tilawatil Qur’an yang selanjutnya disingkat MTQ adalah perlombaan seni baca, hafalan, tafsir, syarah, seni kaligrafi, penulisan karya tulis ilmiah al- Qur’an, dan hafalan al-Hadits. www.peraturan.go.id 2019, No.1004
2.Seleksi Tilawatil Qur’an yang selanjutnya disingkat STQ adalah perlombaan yang melombakan sebagian cabang MTQ.
3.Hakim adalah orang yang menilai penampilan peserta dan menetapkan hasil MTQ dan STQ.
4.Dewan Pengawas adalah lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan MTQ dan STQ.
5.Dewan Hakim adalah lembaga yang menjalankan fungsi perhakiman dalam penyelenggaraan MTQ dan STQ.
6.Majelis Hakim adalah kelompok Hakim yang menilai penampilan peserta dan menetapkan hasil MTQ dan STQ pada 1 (satu) cabang perlombaan.
7.Tim Rekrutmen adalah tim yang menyeleksi Dewan Hakim.
8.Perhakiman adalah ketentuan, tata cara, dan penetapan hasil penilaian terhadap penampilan peserta dalam penyelenggaraan MTQ dan STQ.
9.Kode Etik adalah pedoman sikap dan perilaku bagi anggota Dewan Hakim dalam penyelenggaraan MTQ dan STQ, dan kehidupan sehari-hari.
10.Majelis Kode Etik adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemanggilan, pemeriksaan, dan penetapan sanksi administratif bagi pelanggar Kode Etik.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
12.Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pemimpin satuan kerja yang membidangi bimbingan masyarakat Islam pada Kementerian.

Pasal 2

MTQ dan STQ bertujuan:

a.memelihara, mengembangkan, dan/atau meningkatkan pengetahuan, pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan/atau penyebarluasan al-Qur’an dan al-Hadits; dan www.peraturan.go.id 2019, No.1004
b.menjadikan al-Qur’an dan al-Hadits sebagai spirit pembangunan nasional berdasarkan pendekatan agama.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

(1)MTQ dan STQ diselenggarakan pada tingkat:
1. a.nasional;
2. b.provinsi;
3. c.kabupaten/kota;
4. d.kecamatan; dan/atau
5. e.desa/kelurahan.
(2)Penyelenggaraan MTQ dan STQ pada tingkat:
1. a.nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal;
2. b.provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikoordinasikan oleh sekretaris daerah provinsi;
3. c.kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, dikoordinasikan oleh sekretaris daerah kabupaten/kota;
1. d.kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikoordinasikan oleh sekretaris kecamatan; dan/atau
2. e.desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e, dikoordinasikan oleh sekretaris desa/kelurahan.
(3)Menteri menetapkan tempat penyelenggaraan MTQ dan STQ tingkat nasional.
(4)Gubernur, bupati/walikota, camat, dan kepala desa/lurah menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan MTQ dan STQ sesuai dengan tingkatannya. www.peraturan.go.id 2019, No.1004

Pasal 4

(1)Cabang yang dilombakan dalam MTQ dan STQ meliputi:
1. a.seni baca al-Qur’an;
2. b.hafalan al-Qur’an;
3. c.tafsir al-Qur’an;
4. d.fahm al-Qur’an;
5. e.syarah al-Qur’an;
6. f.seni kaligrafi al-Qur’an;
7. g.hafalan al-Hadits; dan/atau
8. h.penulisan karya tulis ilmiah.
(2)Cabang seni baca al-Qur’an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas golongan:
1. a.tartil;
2. b.tilawah; dan
3. c.qiraat sab’ah.
(3)Cabang hafalan al-Qur’an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas golongan:
1. a.1 (satu) juz dan tilawah;
2. b.5 (lima) juz dan tilawah;
3. c.10 (sepuluh) juz;
4. d.20 (dua puluh) juz; dan
5. e.30 (tiga puluh) juz.
(4)Cabang tafsir al-Qur’an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas golongan:
1. a.tafsir bahasa Arab;
2. b.tafsir bahasa Indonesia; dan
3. c.tafsir bahasa Inggris.
(5)Cabang seni kaligrafi al-Qur’an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas golongan:
1. a.naskah;
2. b.hiasan mushaf;
3. c.dekorasi; dan
4. d.kontemporer. www.peraturan.go.id 2019, No.1004
(6)Cabang hafalan al-Hadits sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas golongan:
1. a.hafalan 100 (seratus) al-Hadits dengan sanadnya; dan
2. b.hafalan 500 (lima ratus) al-Hadits tanpa sanad.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai cabang dan golongan yang dilombakan dalam MTQ dan STQ ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 5

(1)Peserta MTQ dan STQ terdiri atas:
1. a.perseorangan; dan
2. b.beregu.
(2)Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peserta terbaik I, II, atau III pada MTQ dan STQ di bawahnya secara berjenjang pada tahun berjalan yang dibuktikan dengan sertifikat atau keputusan Dewan Hakim.
(3)Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga yang berasal dari daerah yang diwakili.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai peserta MTQ dan STQ ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 6

(1)Tahapan penyelenggaraan MTQ dan STQ meliputi:
1. a.persiapan;
2. b.pelaksanaan;
3. c.evaluasi; dan
4. d.pelaporan. www.peraturan.go.id 2019, No.1004
(2)Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pendaftaran peserta;
2. b.pengesahan peserta;
3. c.pertemuan teknis;
4. d.penentuan nomor peserta; dan
5. e.jadwal tampil.
(3)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.penampilan peserta;
2. b.penilaian peserta; dan
3. c.penetapan pemenang perlombaan.
(4)Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, disampaikan oleh koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)kepada:
1. a.Menteri untuk penyelenggaraan MTQ dan STQ tingkat nasional;
2. b.gubernur untuk penyelenggaraan MTQ dan STQ tingkat provinsi;
3. c.bupati/walikota untuk penyelenggaraan MTQ dan STQ tingkat kabupaten/kota;
4. d.camat untuk penyelenggaraan MTQ dan STQ tingkat kecamatan; dan
5. e.kepala desa/lurah untuk penyelenggaraan MTQ dan STQ tingkat desa/kelurahan, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah penyelenggaraan MTQ dan STQ berakhir.
(5)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi laporan keuangan dan laporan kegiatan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyelenggaraan MTQ dan STQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal. www.peraturan.go.id 2019, No.1004

BAB III

PENYELENGGARA

Pasal 7

Penyelenggara MTQ dan STQ terdiri atas:

a.panitia penyelenggara;
b.panitia pelaksana;
c.Tim Rekrutmen;
d.Dewan Hakim; dan
e.panitera.

Pasal 8

(1)Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diangkat dan diberhentikan oleh:
1. a.Menteri untuk penyelenggaraan MTQ dan STQ tingkat nasional;
2. b.gubernur untuk penyelenggaraan MTQ dan STQ tingkat provinsi;
3. c.bupati/walikota untuk penyelenggaraan MTQ dan STQ tingkat kabupaten/kota;
4. d.camat untuk penyelenggaraan MTQ dan STQ tingkat kecamatan; dan
5. e.kepala desa/lurah untuk penyelenggaraan MTQ dan STQ tingkat desa/kelurahan.
(2)Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diangkat dan diberhentikan oleh:
1. a.gubernur untuk penyelenggaraan MTQ dan STQ tingkat nasional;
2. b.bupati/walikota untuk penyelenggaraan MTQ dan STQ tingkat provinsi; www.peraturan.go.id 2019, No.1004
3. c.camat untuk penyelenggaraan MTQ dan STQ tingkat kabupaten/kota; dan
4. d.kepala desa/lurah untuk penyelenggaraan MTQ dan STQ tingkat kecamatan.
(3)Panitia penyelenggara dan panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.wakil ketua;
3. c.sekretaris;
4. d.wakil sekretaris;
5. e.ketua bidang; dan
6. f.anggota bidang.
(4)Panitia penyelenggara dan panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sesuai dengan kebutuhan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Penyelenggara MTQ dan STQ ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 9

(1)Tim Rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota, camat, atau kepala desa/lurah.
(2)Tim Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang. www.peraturan.go.id 2019, No.1004
(3)Tim Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota.

Pasal 10

Tim Rekrutmen harus memenuhi persyaratan:

a.sehat jasmani dan rohani;
b.mampu melaksanakan tugas secara cermat, jujur, amanah, adil, dan bertanggung jawab;
c.mempunyai pengetahuan mengenai MTQ atau STQ; dan
d.mempunyai pengetahuan di bidang rekrutmen.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…