DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010

Nomor: 16
Tahun: 2010
Ditetapkan: 6 Desember 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.596 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
9.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
12.Keputusan Menteri Agama Nomor 381 Tahun 1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan Agama dan Angka Kreditnya; www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.5963
13.Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 4/U/SKB/1999 dan Nomor 570 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14.Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
15.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
18.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN AGAMA PADA SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.596 4
2.Sekolah adalah satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang mencakup TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK.
3.Kurikulum Pendidikan Agama adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan agama yang mengacu pada Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan Kelompok Mata Pelajaran Agama dan Akhlak Mulia.
4.Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan agama terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan agama.
5.Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui tatap muka di dalam kelas dan kegiatan mandiri di luar kelas sesuai dengan Standar Isi.
6.Kegiatan ekstrakurikuler adalah upaya pemantapan dan pengayaan nilai- nilai dan norma serta pengembangan kepribadian, bakat dan minat peserta didik pendidikan agama yang dilaksanakan di luar jam intrakurikuler dalam bentuk tatap muka atau non tatap muka.
7.Guru Pendidikan Agama adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai dan mengevaluasi peserta didik.
8.Pembina Pendidikan Agama adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang agama yang ditugaskan oleh yang berwenang untuk mendidik dan atau mengajar pendidikan agama pada sekolah.
9.Pengawas Pendidikan Agama adalah guru agama berstatus Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan agama pada sekolah.
10.Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama yang selajutnya disingkat FKG-PA adalah organisasi pembinaan profesi Guru Pendidikan Agama pada TK.
11.Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama yang selanjutnya disingkat KKG-PA adalah organisasi pembinaan profesi Guru Pendidikan Agama pada SD dan SDLB.
12.Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama yang selanjutnya disingkat MGMP-PA adalah organisasi pembinaan profesi Guru www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.5965 Pendidikan Agama pada SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK.
13.Kelompok Kerja Pengawas yang selanjutnya disingkat POKJAWAS Pendidikan Agama adalah organisasi pengembangan profesi Pengawas Pendidikan Agama pada TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK.
14.Komunitas Sekolah adalah warga sekolah yang mendukung proses pencapaian tujuan pendidikan agama di sekolah yang mencakup unsur pendidik dan tenaga kependidikan, komite sekolah dan siswa serta unsur pelayanan yang ada di lingkungan sekolah.
15.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pendidikan agama.
16.Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.

Pasal 2

(1)Tujuan pengelolaan pendidikan agama adalah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan agama yang bermutu di sekolah.
(2)Pendidikan Agama terdiri dari: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Buddha dan Pendidikan Agama Khonghucu.
(3)Pengelolaan pendidikan agama meliputi standar isi, kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, pembiayaan, penilaian, dan evaluasi.

Pasal 3

(1)Setiap sekolah wajib menyelenggarakan pendidikan agama.
(2)Setiap peserta didik pada sekolah berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

Pasal 4

(1)Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas paling sedikit 15 (lima belas) orang wajib diberikan pendidikan agama kepada peserta didik di kelas. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.596 6
(2)Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas kurang dari 15 (lima belas) orang, tetapi dengan cara penggabungan beberapa kelas paralel mencapai paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama pada sekolah dilaksanakan dengan mengatur jadwal tersendiri yang tidak merugikan siswa untuk mengikuti mata pelajaran lain.
(3)Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama pada sekolah paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama wajib dilaksanakan di sekolah tersebut.
(4)Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama pada satu sekolah kurang dari 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama dilaksanakan bekerjasama dengan sekolah lain, atau lembaga keagamaan yang ada di wilayahnya.

BAB II

STANDAR ISI

Pasal 5

(1)Menteri merumuskan dan mengevaluasi standar isi pendidikan agama sebagai masukan kepada Badan Standar Nasional Pendidikan.
(2)Standar Isi Pendidikan Agama merupakan standar minimal yang dapat dikembangkan dan digunakan sebagai acuan pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

Pasal 6

Perumusan Standar Isi Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bertujuan untuk :

a.memperdalam dan memperluas pengetahuan dan wawasan keberagamaan peserta didik;
b.mendorong peserta didik agar taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari;
c.menjadikan agama sebagai landasan akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
d.membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berprilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, ikhlas, dan bertanggung jawab; serta
e.mewujudkan kerukunan antar umat beragama; www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.5967

BAB III

KURIKULUM

Pasal 7

(1)Kurikulum Pendidikan Agama disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
(2)Kurikulum Pendidikan Agama dikembangkan dengan memperhatikan potensi dan sumber daya lingkungan sekolah dan daerah.
(3)Sekolah dapat menambah muatan kurikulum pendidikan agama berupa penambahan dan/atau pendalaman materi, serta penambahan jam pelajaran sesuai kebutuhan.
(4)Kurikulum Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disahkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

BAB IV

PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 8

(1)Proses pembelajaran pendidikan agama dilakukan dengan mengedepankan keteladanan dan pembiasaan akhlak mulia serta pengamalan ajaran agama.
(2)Proses pembelajaran pendidikan agama dikembangkan dengan memanfaatkan berbagai sumber dan media belajar yang dapat mendorong pencapaian tujuan pendidikan agama.
(3)Proses pembelajaran pendidikan agama dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

Pasal 9

(1)Proses pembelajaran intrakurikuler pendidikan agama meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan untuk terlaksananya pembelajaran yang efektif dan efisien.
(2)Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan RPP dalam Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.596 8
(3)Rencana Pelaksanaan Pembelajaran intrakurikuler pendidikan agama meliputi identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan belajar, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.
(4)Pelaksanaan proses pembelajaran pendidikan agama terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.
(5)Penilaian pembelajaran pendidikan agama dilakukan secara berkelanjutan untuk mengukur tingkat penguasaan dan pencapaian kompetensi peserta didik.
(6)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui pengamatan, penilaian hasil karya/tugas, praktik, portofolio, penilaian diri, ulangan harian, dan ulangan umum.
(7)Pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran.

Pasal 10

(1)Proses pembelajaran ekstrakurikuler pendidikan agama merupakan pendalaman, penguatan, pembiasaan, serta perluasan dan pengembangan dari kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka atau non tatap muka.
(2)Pendalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengayaan materi pendidikan agama.
(3)Penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemantapan keimanan dan ketakwaan.
(4)Pembiasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengamalan dan pembudayaan ajaran agama serta perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari.
(5)Perluasan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggalian potensi, minat, bakat, keterampilan, dan kemampuan peserta didik di bidang pendidikan agama.

Pasal 11

(1)Sekolah dapat mengembangkan dan menambah kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.5969
(2)Pengembangan kegiatan ekstrakulikuler Pendidikan Agama harus selaras dengan tujuan Pendidikan nasional dan memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang pembelajaran ekstrakurikuler Pendidikan Agama pada Sekolah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.596 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
9.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
12.Keputusan Menteri Agama Nomor 381 Tahun 1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan Agama dan Angka Kreditnya; www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.5963
13.Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 4/U/SKB/1999 dan Nomor 570 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14.Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
15.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
18.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN AGAMA PADA SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.596 4
2.Sekolah adalah satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang mencakup TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK.
3.Kurikulum Pendidikan Agama adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan agama yang mengacu pada Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan Kelompok Mata Pelajaran Agama dan Akhlak Mulia.
4.Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan agama terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan agama.
5.Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui tatap muka di dalam kelas dan kegiatan mandiri di luar kelas sesuai dengan Standar Isi.
6.Kegiatan ekstrakurikuler adalah upaya pemantapan dan pengayaan nilai- nilai dan norma serta pengembangan kepribadian, bakat dan minat peserta didik pendidikan agama yang dilaksanakan di luar jam intrakurikuler dalam bentuk tatap muka atau non tatap muka.
7.Guru Pendidikan Agama adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai dan mengevaluasi peserta didik.
8.Pembina Pendidikan Agama adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang agama yang ditugaskan oleh yang berwenang untuk mendidik dan atau mengajar pendidikan agama pada sekolah.
9.Pengawas Pendidikan Agama adalah guru agama berstatus Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan agama pada sekolah.
10.Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama yang selajutnya disingkat FKG-PA adalah organisasi pembinaan profesi Guru Pendidikan Agama pada TK.
11.Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama yang selanjutnya disingkat KKG-PA adalah organisasi pembinaan profesi Guru Pendidikan Agama pada SD dan SDLB.
12.Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama yang selanjutnya disingkat MGMP-PA adalah organisasi pembinaan profesi Guru www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.5965 Pendidikan Agama pada SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK.
13.Kelompok Kerja Pengawas yang selanjutnya disingkat POKJAWAS Pendidikan Agama adalah organisasi pengembangan profesi Pengawas Pendidikan Agama pada TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK.
14.Komunitas Sekolah adalah warga sekolah yang mendukung proses pencapaian tujuan pendidikan agama di sekolah yang mencakup unsur pendidik dan tenaga kependidikan, komite sekolah dan siswa serta unsur pelayanan yang ada di lingkungan sekolah.
15.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pendidikan agama.
16.Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.

Pasal 2

(1)Tujuan pengelolaan pendidikan agama adalah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan agama yang bermutu di sekolah.
(2)Pendidikan Agama terdiri dari: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Buddha dan Pendidikan Agama Khonghucu.
(3)Pengelolaan pendidikan agama meliputi standar isi, kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, pembiayaan, penilaian, dan evaluasi.

Pasal 3

(1)Setiap sekolah wajib menyelenggarakan pendidikan agama.
(2)Setiap peserta didik pada sekolah berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

Pasal 4

(1)Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas paling sedikit 15 (lima belas) orang wajib diberikan pendidikan agama kepada peserta didik di kelas. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.596 6
(2)Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas kurang dari 15 (lima belas) orang, tetapi dengan cara penggabungan beberapa kelas paralel mencapai paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama pada sekolah dilaksanakan dengan mengatur jadwal tersendiri yang tidak merugikan siswa untuk mengikuti mata pelajaran lain.
(3)Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama pada sekolah paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama wajib dilaksanakan di sekolah tersebut.
(4)Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama pada satu sekolah kurang dari 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama dilaksanakan bekerjasama dengan sekolah lain, atau lembaga keagamaan yang ada di wilayahnya.

BAB II

STANDAR ISI

Pasal 5

(1)Menteri merumuskan dan mengevaluasi standar isi pendidikan agama sebagai masukan kepada Badan Standar Nasional Pendidikan.
(2)Standar Isi Pendidikan Agama merupakan standar minimal yang dapat dikembangkan dan digunakan sebagai acuan pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

Pasal 6

Perumusan Standar Isi Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bertujuan untuk :

a.memperdalam dan memperluas pengetahuan dan wawasan keberagamaan peserta didik;
b.mendorong peserta didik agar taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari;
c.menjadikan agama sebagai landasan akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
d.membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berprilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, ikhlas, dan bertanggung jawab; serta
e.mewujudkan kerukunan antar umat beragama; www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.5967

BAB III

KURIKULUM

Pasal 7

(1)Kurikulum Pendidikan Agama disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
(2)Kurikulum Pendidikan Agama dikembangkan dengan memperhatikan potensi dan sumber daya lingkungan sekolah dan daerah.
(3)Sekolah dapat menambah muatan kurikulum pendidikan agama berupa penambahan dan/atau pendalaman materi, serta penambahan jam pelajaran sesuai kebutuhan.
(4)Kurikulum Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disahkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

BAB IV

PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 8

(1)Proses pembelajaran pendidikan agama dilakukan dengan mengedepankan keteladanan dan pembiasaan akhlak mulia serta pengamalan ajaran agama.
(2)Proses pembelajaran pendidikan agama dikembangkan dengan memanfaatkan berbagai sumber dan media belajar yang dapat mendorong pencapaian tujuan pendidikan agama.
(3)Proses pembelajaran pendidikan agama dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

Pasal 9

(1)Proses pembelajaran intrakurikuler pendidikan agama meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan untuk terlaksananya pembelajaran yang efektif dan efisien.
(2)Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan RPP dalam Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.596 8
(3)Rencana Pelaksanaan Pembelajaran intrakurikuler pendidikan agama meliputi identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan belajar, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.
(4)Pelaksanaan proses pembelajaran pendidikan agama terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.
(5)Penilaian pembelajaran pendidikan agama dilakukan secara berkelanjutan untuk mengukur tingkat penguasaan dan pencapaian kompetensi peserta didik.
(6)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui pengamatan, penilaian hasil karya/tugas, praktik, portofolio, penilaian diri, ulangan harian, dan ulangan umum.
(7)Pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran.

Pasal 10

(1)Proses pembelajaran ekstrakurikuler pendidikan agama merupakan pendalaman, penguatan, pembiasaan, serta perluasan dan pengembangan dari kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka atau non tatap muka.
(2)Pendalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengayaan materi pendidikan agama.
(3)Penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemantapan keimanan dan ketakwaan.
(4)Pembiasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengamalan dan pembudayaan ajaran agama serta perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari.
(5)Perluasan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggalian potensi, minat, bakat, keterampilan, dan kemampuan peserta didik di bidang pendidikan agama.

Pasal 11

(1)Sekolah dapat mengembangkan dan menambah kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.5969
(2)Pengembangan kegiatan ekstrakulikuler Pendidikan Agama harus selaras dengan tujuan Pendidikan nasional dan memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang pembelajaran ekstrakurikuler Pendidikan Agama pada Sekolah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.