DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020

Nomor: 16
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan pada mad rasah , perlu dibentuk komite madrasah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Komite Madrasah; MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG KOMITE MADRASAH Mengingat Menimbang MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG KOMITE MADRASAH. Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); Menetapkan Pasal 2 Komite Madrasah berkedudukan di Madrasah.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasal 5 Dalam menyelenggarakan fungsi pemberian pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Komite Madrasah dapat menyampaikan pertirnbangan kepada Kepala Madrasah secara tertulis atau melalui forum rapat.

Pasal 9

(1)Dalam menyelenggarakan fungsi penerimaan dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, KomiteMadrasah menyediakan media untuk penyampaian keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat.
(2)Komite Madrasah melakukan klarifikasi terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi sebgaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Komite Madrasah menindaklanjuti sendiri atau menyampaikan hasil klarifikasi kepada kepala Madrasah atau pemangku kepentingan yang lain. Pasa18
(1)Dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 huruf d, Komite Madrasah melakukan pemantauan dan evaluasi.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. Pasa17 Dalam menyelenggarakan fungsi pengembangan kerja sarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, KomiteMadrasah:
1. a.rnelaksanakan kerja sama sesuai dengan kebutuhan kepala Madrasah; dan
2. b.melibatkan pihak internal danj atau eksternal Madrasah. Pasa16 Dalam menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Komite Madrasah melaksanakan pemberian dukungan finansial, pernikiran, danjatau tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan Madrasah.

Pasal 12

(1)Komite Madrasah harus membuat proposal dalam melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan.
(2)Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diketahui oleh kepala Madrasah danjatau yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
(3)Komite Madrasah harus memiliki rekening tersendiri untuk menampung hasil penggalangan dana dan

Pasal 11

(1)Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berbentuk Bantuan danj'atau Sumbangan.
(2)Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah;
2. b.pemerintah daerah;
3. c.pelaku usaha;
4. d.badan usaha; darr/atau
5. e.lembaga nonpemerintah.
(3)Komite Madrasah dapat menerima Sumbangan rutin yang besarannya disepakati oleh orang tua/wali peserta didik, kepala Madrasah, dan/ atau yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 10

(1)Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Komite Madrasah dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan.
(2)Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan kebutuhan Madrasah yang tercantum dalam rencana kerja tahunan dan/ atau rencana kerja jangka menengah Madrasah.

Pasal 14

Penggunaan hasil penggalangan dana dan sumber daya pendidikan untuk pembiayaan kegiatan operasional Komite Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, digunakan untuk:

a.kebutuhan administrasi atau alat tulis kantor;
b.konsumsi rapat pengurus;
c.transportasi dalam rangka melaksanakan tugas; dari/atau
d.kegiatan lain yang disepakati oleh Komite Madrasah, kepala Madrasah, dan/ atau yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakanoleh masyarakat.

Pasal 13

(1)Hasil penggalangandana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat digunakan antara lain untuk: a pembiayaan kegiatan operasional rutin Madrasah, gaji guru dan tenaga kependidikan, belanja kebutuhan proses belajar rnengajar, dan pemeliharan aset Madrasah; h pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Madrasah;
1. c.pengembangan sarana dan prasarana; dan d pembiayaan kegiatan operasional Komite Madrasah yang dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkansecara transparan.
(2)Penggunaan hasil penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

(1)AnggotaKomiteMadrasah terdiri atas unsur: a orang tsxe] wali peserta didik;
1. b.tokoh masyarakat yang peduli pendidikan; dan
2. c.pakar pendidikan.
(2)Anggota Komite Madrasah berjumlah paling sedikit 5 (lima)orang dan paling banyak 15 (limabelas) orang.
1. b.perusahaan minuman beralkohol dan/ atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/ atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahan minuman beralkohol;dan Zatau
2. c.partai politik. yanglembagadanj ataurokoka. perusahaan

BAB III

KEANGGOTAAN, MEKANISME PENUNJUKAN ANGGOTA, PENETAPAN, DAN MASA JABATAN menggunakan merek dagang, logo, semboyan dan/ atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahan rokok;

Pasal 16

Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)tidak boleh bersumber dari: yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat. yangMadrasah Komite Madrasahmendapat persetujuan dari dan/ atau yayasan bagi diselenggarakan oleh masyarakat;

b.dipertanggungjawabkansecara transparan; dan
c.dilaporkan kepada Komite Madrasah dan/ atau a. Pasa115 Penggunaan hasil penggalangan dana dan sumber daya pendidikan oleh Madrasah harus:

Pasal 19

(1)Komite Madrasah menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 18

(1)Anggota Komite Madrasah dipilih melalui rapat orang tuaf wali peserta didik.
(2)Susunan kepengurusan Komite Madrasah terdiri atas:
1. a.ketua;
2. h.sekretaris;
3. c.bendahara; dan
4. d.anggota.
(3)Pengurus Komite Madrasah dipilih dari dan oleh anggota komite secara musyawarah mufakat danfatau melalui pemungutan suara.
(4)Pengurus Komite Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Madrasah.
(3)Persentase keanggotaan Komite Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak:
1. a.50% (lima puluh persen) untuk orang tua/wali peserta didik yang masih aktif pada Madrasah;
2. b.30% (tiga puluh persen) untuk tokoh masyarakat; dan
3. c.30% (tiga puluh persen) untuk pakar pendidikan.
(4)Tokoh masyarakat yang peduli pendidikan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf b memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat.
(5)Pakar pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan orang yang memiliki pengetahuan darr/atau pengalaman di bidang pendidikan.
(6)Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi batas maksimal sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100% (seratus persen) yang disesuaikan dengan kondisi Madrasah.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan pada mad rasah , perlu dibentuk komite madrasah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); Menetapkan Pasal 2 Komite Madrasah berkedudukan di Madrasah.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasal 5 Dalam menyelenggarakan fungsi pemberian pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Komite Madrasah dapat menyampaikan pertirnbangan kepada Kepala Madrasah secara tertulis atau melalui forum rapat.

Pasal 9

(1)Dalam menyelenggarakan fungsi penerimaan dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, KomiteMadrasah menyediakan media untuk penyampaian keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat.
(2)Komite Madrasah melakukan klarifikasi terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi sebgaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Komite Madrasah menindaklanjuti sendiri atau menyampaikan hasil klarifikasi kepada kepala Madrasah atau pemangku kepentingan yang lain. Pasa18
(1)Dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 huruf d, Komite Madrasah melakukan pemantauan dan evaluasi.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. Pasa17 Dalam menyelenggarakan fungsi pengembangan kerja sarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, KomiteMadrasah:
1. a.rnelaksanakan kerja sama sesuai dengan kebutuhan kepala Madrasah; dan
2. b.melibatkan pihak internal danj atau eksternal Madrasah. Pasa16 Dalam menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Komite Madrasah melaksanakan pemberian dukungan finansial, pernikiran, danjatau tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan Madrasah.

Pasal 12

(1)Komite Madrasah harus membuat proposal dalam melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan.
(2)Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diketahui oleh kepala Madrasah danjatau yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
(3)Komite Madrasah harus memiliki rekening tersendiri untuk menampung hasil penggalangan dana dan

Pasal 11

(1)Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berbentuk Bantuan danj'atau Sumbangan.
(2)Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah;
2. b.pemerintah daerah;
3. c.pelaku usaha;
4. d.badan usaha; darr/atau
5. e.lembaga nonpemerintah.
(3)Komite Madrasah dapat menerima Sumbangan rutin yang besarannya disepakati oleh orang tua/wali peserta didik, kepala Madrasah, dan/ atau yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 10

(1)Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Komite Madrasah dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan.
(2)Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan kebutuhan Madrasah yang tercantum dalam rencana kerja tahunan dan/ atau rencana kerja jangka menengah Madrasah.

Pasal 14

Penggunaan hasil penggalangan dana dan sumber daya pendidikan untuk pembiayaan kegiatan operasional Komite Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, digunakan untuk:

a.kebutuhan administrasi atau alat tulis kantor;
b.konsumsi rapat pengurus;
c.transportasi dalam rangka melaksanakan tugas; dari/atau
d.kegiatan lain yang disepakati oleh Komite Madrasah, kepala Madrasah, dan/ atau yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakanoleh masyarakat.

Pasal 13

(1)Hasil penggalangandana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat digunakan antara lain untuk: a pembiayaan kegiatan operasional rutin Madrasah, gaji guru dan tenaga kependidikan, belanja kebutuhan proses belajar rnengajar, dan pemeliharan aset Madrasah; h pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Madrasah;
1. c.pengembangan sarana dan prasarana; dan d pembiayaan kegiatan operasional Komite Madrasah yang dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkansecara transparan.
(2)Penggunaan hasil penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

(1)AnggotaKomiteMadrasah terdiri atas unsur: a orang tsxe] wali peserta didik;
1. b.tokoh masyarakat yang peduli pendidikan; dan
2. c.pakar pendidikan.
(2)Anggota Komite Madrasah berjumlah paling sedikit 5 (lima)orang dan paling banyak 15 (limabelas) orang.
1. b.perusahaan minuman beralkohol dan/ atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/ atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahan minuman beralkohol;dan Zatau
2. c.partai politik. yanglembagadanj ataurokoka. perusahaan

BAB III

KEANGGOTAAN, MEKANISME PENUNJUKAN ANGGOTA, PENETAPAN, DAN MASA JABATAN menggunakan merek dagang, logo, semboyan dan/ atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahan rokok;

Pasal 16

b.dipertanggungjawabkansecara transparan; dan
c.dilaporkan kepada Komite Madrasah dan/ atau a. Pasa115 Penggunaan hasil penggalangan dana dan sumber daya pendidikan oleh Madrasah harus:

Pasal 19

(1)Komite Madrasah menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 18

(1)Anggota Komite Madrasah dipilih melalui rapat orang tuaf wali peserta didik.
(2)Susunan kepengurusan Komite Madrasah terdiri atas:
1. a.ketua;
2. h.sekretaris;
3. c.bendahara; dan
4. d.anggota.
(3)Pengurus Komite Madrasah dipilih dari dan oleh anggota komite secara musyawarah mufakat danfatau melalui pemungutan suara.
(4)Pengurus Komite Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Madrasah.
(3)Persentase keanggotaan Komite Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak:
1. a.50% (lima puluh persen) untuk orang tua/wali peserta didik yang masih aktif pada Madrasah;
2. b.30% (tiga puluh persen) untuk tokoh masyarakat; dan
3. c.30% (tiga puluh persen) untuk pakar pendidikan.
(4)Tokoh masyarakat yang peduli pendidikan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf b memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat.
(5)Pakar pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan orang yang memiliki pengetahuan darr/atau pengalaman di bidang pendidikan.
(6)Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi batas maksimal sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100% (seratus persen) yang disesuaikan dengan kondisi Madrasah.