DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2010

Nomor: 17
Tahun: 2010
Ditetapkan: 28 Desember 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pemberian Beasiswa Responsif Gender Bagi Siswa Madrasah dan Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama dari Keluarga Miskin di Lingkungan Kementerian Agama; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2.Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.708 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4.Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
5.Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penetapan Unit Pelaksana, Tugas dan Fungsi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Agama;
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN BEASISWA RESPONSIF GENDER BAGI SISWA MADRASAH DAN MAHASISWA PERGURUAN TINGGI AGAMA DARI KELUARGA MISKIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Beasiswa Responsif Gender adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa miskin untuk menyelesaikan studi di Madrasah atau di Perguruan Tinggi Agama dengan memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
2.Siswa Miskin adalah siswa dari keluarga yang tidak mampu.
3.Mahasiswa Miskin adalah mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.7083
4.Pengelolaan Beasiswa Responsif Gender adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan program Beasiswa Responsif Gender.
5.Madrasah adalah satuan pendidikan umum berciri khas Islam yang terdiri dari jenjang MI, MTs dan MA.
6.Perguruan Tinggi Agama adalah satuan pendidikan tinggi agama di lingkungan Kementerian Agama.
7.Data Terpilah adalah nilai dari variabel-variabel yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan berdasarkan topik bahasan/hal-hal yang menjadi perhatian.
8.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimas Kristen, Direktorat Jenderal Bimas Katolik, Direktorat Jenderal Bimas Hindu, Direktorat Jenderal Bimas Budha.

Pasal 2

Pemberian Beasiswa Responsif Gender bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi Siswa Madrasah dan Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama dari keluarga miskin untuk dapat menyelesaikan pendidikannya.

Pasal 3

Pemberian Beasiswa Responsif Gender harus dialokasikan paling sedikit 40% bagi siswa atau mahasiswa perempuan sesuai dengan data terpilah pada madrasah atau perguruan tinggi agama masing-masing.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 4

(1)Penganggaran Beasiswa Responsif Gender bagi Siswa Madrasah dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
(2)Penganggaran Beasiswa Responsif Gender bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Negeri dilakukan oleh Perguruan Tinggi Agama Negeri masing-masing.
(3)Penganggaran Beasiswa Responsif Gender bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Swasta dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang bersangkutan. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.708 4

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 5

Dalam rangka pengelolaan pemberian Beasiswa Responsif Gender dibentuk:

a.Kelompok Kerja Pengelola Program Beasiswa Responsif Gender Tingkat Pusat di masing-masing Direktorat Jenderal.
b.Kelompok Kerja Pengelola Program Beasiswa Responsif Gender Tingkat Provinsi pada masing-masing Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
c.Kelompok Kerja Pengelola Program Beasiswa Responsif Gender Tingkat Perguruan Tinggi Agama Negeri pada masing-masing Perguruan Tinggi Agama Negeri.

Pasal 6

Kelompok Kerja Pengelola Program Beasiswa Responsif Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas melakukan kordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan program Beasiswa Responsif Gender di wilayah kerjanya masing-masing.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Pengelola Program Beasiswa Responsif Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi:

a.perencanaan program dan penetapan alokasi Beasiswa Responsif Gender di wilayah kerjanya masing-masing;
b.sosialisasi kebijakan program Beasiswa Responsif Gender di wilayah kerjanya masing-masing;
c.pelaksanaan pemberian Beasiswa Responsif Gender di wilayah kerjanya masing-masing;
d.monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Beasiswa Responsif Gender di wilayah kerjanya masing-masing; dan
e.melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal.

Pasal 8

Petunjuk teknis pemberian Beasiswa Responsif Gender bagi Siswa Madrasah dan Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama dari keluarga miskin di lingkungan Kementerian Agama ditetapkan oleh Direktur Jenderal. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.7085

BAB IV

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2010 MENTERI AGAMA SURYADHARMA ALI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR www.djpp.depkumham.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.708 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4.Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
5.Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penetapan Unit Pelaksana, Tugas dan Fungsi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Agama;
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN BEASISWA RESPONSIF GENDER BAGI SISWA MADRASAH DAN MAHASISWA PERGURUAN TINGGI AGAMA DARI KELUARGA MISKIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Beasiswa Responsif Gender adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa miskin untuk menyelesaikan studi di Madrasah atau di Perguruan Tinggi Agama dengan memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
2.Siswa Miskin adalah siswa dari keluarga yang tidak mampu.
3.Mahasiswa Miskin adalah mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.7083
4.Pengelolaan Beasiswa Responsif Gender adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan program Beasiswa Responsif Gender.
5.Madrasah adalah satuan pendidikan umum berciri khas Islam yang terdiri dari jenjang MI, MTs dan MA.
6.Perguruan Tinggi Agama adalah satuan pendidikan tinggi agama di lingkungan Kementerian Agama.
7.Data Terpilah adalah nilai dari variabel-variabel yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan berdasarkan topik bahasan/hal-hal yang menjadi perhatian.
8.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimas Kristen, Direktorat Jenderal Bimas Katolik, Direktorat Jenderal Bimas Hindu, Direktorat Jenderal Bimas Budha.

Pasal 2

Pemberian Beasiswa Responsif Gender bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi Siswa Madrasah dan Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama dari keluarga miskin untuk dapat menyelesaikan pendidikannya.

Pasal 3

Pemberian Beasiswa Responsif Gender harus dialokasikan paling sedikit 40% bagi siswa atau mahasiswa perempuan sesuai dengan data terpilah pada madrasah atau perguruan tinggi agama masing-masing.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 4

(1)Penganggaran Beasiswa Responsif Gender bagi Siswa Madrasah dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
(2)Penganggaran Beasiswa Responsif Gender bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Negeri dilakukan oleh Perguruan Tinggi Agama Negeri masing-masing.
(3)Penganggaran Beasiswa Responsif Gender bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Swasta dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang bersangkutan. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.708 4

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 5

Dalam rangka pengelolaan pemberian Beasiswa Responsif Gender dibentuk:

a.Kelompok Kerja Pengelola Program Beasiswa Responsif Gender Tingkat Pusat di masing-masing Direktorat Jenderal.
b.Kelompok Kerja Pengelola Program Beasiswa Responsif Gender Tingkat Provinsi pada masing-masing Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
c.Kelompok Kerja Pengelola Program Beasiswa Responsif Gender Tingkat Perguruan Tinggi Agama Negeri pada masing-masing Perguruan Tinggi Agama Negeri.

Pasal 6

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Pengelola Program Beasiswa Responsif Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi:

a.perencanaan program dan penetapan alokasi Beasiswa Responsif Gender di wilayah kerjanya masing-masing;
b.sosialisasi kebijakan program Beasiswa Responsif Gender di wilayah kerjanya masing-masing;
c.pelaksanaan pemberian Beasiswa Responsif Gender di wilayah kerjanya masing-masing;
d.monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Beasiswa Responsif Gender di wilayah kerjanya masing-masing; dan
e.melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal.

Pasal 8

BAB IV