DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2019

Nomor: 17
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 98

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang: a. ketentuan umum b. visi dan misi c. identitas d. penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi e. sistem pengelolaan f. sistem penjaminan mutu internal g. tata kelola h. kode etik i. bentuk dan tata cara penetapan peraturan j. perencanaan k. pendanaan dan kekayaan l. sarana dan prasarana m. kerja sama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019, No.1046 Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
9.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
10.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 2019, No.1046
12.Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
13.Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1699);
14.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
15.Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 76);
16.Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 231);
17.Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1509);
18.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
19.Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 120) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 2019, No.1046 Agama Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 483);
20.Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 121);
21.Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 160);
22.Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1082);
23.Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 365); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak yang selanjutnya disebut Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi keagamaan Katolik Negeri di bawah Kementerian Agama. 2019, No.1046
2.Statuta Sekolah Tinggi yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Sekolah Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.
3.Ketua Sekolah Tinggi yang selanjutnya disebut Ketua adalah organ Sekolah Tinggi yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Sekolah Tinggi.
4.Senat adalah unsur penyusun kebijakan pada organ Sekolah Tinggi yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
5.Satuan Pengawasan Internal adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Ketua.
6.Dewan Penyantun adalah badan nonstruktural yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Ketua.
7.Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
8.Penilaian Pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
9.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
10.Ketua Program Studi adalah penanggung jawab penyelenggaraan Program Studi.
11.Kepala Pusat adalah pemimpin pusat pada Sekolah Tinggi.
12.Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah pemimpin unit pelaksana teknis penunjang akademik pada Sekolah Tinggi.
13.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 2019, No.1046 menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14.Dosen Tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi sebagai satuan administrasi pangkalnya dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan administrasi pangkal yang lain.
15.Dosen Tetap bukan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Dosen tetap bukan PNS adalah Dosen yang bekerja penuh waktu sesuai dengan masa kontrak.
16.Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
17.Alumni adalah lulusan Sekolah Tinggi yang dibuktikan dengan tanda kelulusan yang sah.
18.Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
19.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
20.Warga Kampus adalah Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi.
21.Rencana Induk Pengembangan yang selanjutnya disingkat RIP adalah instrumen perencanaan sebagai bagian dari kebijakan umum Sekolah Tinggi dan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan, prosedur, dan penyelenggaraan tugas Tridharma perguruan tinggi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
22.Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa output dan/atau outcome yang ingin diwujudkan oleh Sekolah Tinggi pada satu tahun tertentu.
23.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah rencana kerja anggaran pendapatan dan 2019, No.1046 rencana kerja anggaran belanja yang merupakan dasar pengelolaan keuangan yang disusun berdasarkan pada RKT.
24.Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
25.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
26.Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah kepala satuan kerja yang membidangi pendidikan keagamaan Katolik pada Kementerian.

Pasal 2

Sekolah Tinggi berdasarkan Pancasila dan berasaskan nilai- nilai kekatolikan.

Pasal 3

Visi Sekolah Tinggi adalah menjadi komunitas yang berilmu dan beriman Katolik.

Pasal 4

Sekolah Tinggi mempunyai misi:

a.menghasilkan lulusan yang berkarakter Katolik, profesional, mandiri, dan tangguh;
b.mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kekatolikan; dan
c.mewujudkan komunitas kampus yang profesional, inovatif, dan kompetitif berdasarkan Pancasila dan nilai- nilai kekatolikan.

Pasal 5

Sekolah Tinggi memiliki tujuan:

a.menyediakan akses pendidikan tinggi keagamaan Katolik bagi masyarakat; dan
b.menyediakan tenaga terdidik yang berkarakter Katolik, profesional, mandiri, dan tangguh untuk memenuhi kepentingan Gereja dan bangsa. 2019, No.1046

Pasal 6

Sekolah Tinggi memiliki strategi:

a.menyelenggarakan pendidikan agama dan keagamaan Katolik secara profesional, inovatif, dan kontekstual berdasarkan Magisterium Gereja;
b.menyelenggarakan program pendidikan kewirausahaan yang menunjang kemandirian;
c.menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kekatolikan;
d.menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan semangat pelayanan dan cinta kasih;
e.mengembangkan komunitas kampus dengan menginternalisasikan nilai-nilai kekatolikan dan mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan
f.melaksanakan kerja sama dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri di bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 7

Moto Sekolah Tinggi:“omnes et omnia” berarti semua dan segalanya.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 8

(1)Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dalam statuta ini bernama Sekolah Tinggi Agama Katolik (STAKat) Negeri Pontianak.
(2)Sekolah Tinggi berkedudukan di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. 2019, No.1046
(3)Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan pada tanggal 17 Januari 2017, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2017 dan diresmikan pada tanggal 6 April 2017.
(4)Sekolah Tinggi merupakan penegerian Sekolah Tinggi Pastoral Santo Agustinus Keuskupan Agung Pontianak.

Pasal 9

(1)Sekolah Tinggi memiliki lambang sebagai berikut:
(2)Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
1. a.warna dasar ungu (kode gradasi R:191 G:0 B:255) melambangkan pengharapan;
2. b.warna merah (kode gradasi R:255 G:0 B:0) melambangkan keberanian dan pengorbanan;
3. c.lima kubah melambangkan Lima Perintah Gereja;
4. d.burung merpati melambangkan Roh Kudus;
5. e.lilin bernyala melambangkan Kristus Terang Dunia;
6. f.tujuh penjuru sinar melambangkan Tujuh Karunia Roh Kudus;
7. g.buku melambangkan Alkitab atau Sabda Allah; dan
8. h.tulisan omnes et omnia berarti semua dan segalanya.

Pasal 10

(1)Mars Sekolah Tinggi 2019, No.1046
(2)Hymne Sekolah Tinggi 2019, No.1046
(3)Mars dan Hymne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperdengarkan dalam setiap upacara Sekolah Tinggi.

Isi peraturan

Teks98PDFHirarki

Memuat teks peraturan…