DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2020

Nomor: 17
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan; MENTERIAGAMAREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHAN YANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURAN MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN2020 TENTANG IJAZAH,SERTIFIKATKOMPETENSI,DANSERTIFIKATPROFESI PADAPERGURUANTINGGIKEAGAMAAN - __ . ------------------- Pasall Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disingkat PTK adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan.
2.Jjazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulu san pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai &v BABI KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG IJAZAH, SERTIFlKAT KOMPETENSI, DAN SERTIFlKAT PROFESI PADAPERGURUANTINGGJKEAGAMAAN.
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
7.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 168);
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); Menetapkan mahasiswa berbasis kompetensi sesuai ruang lingkup kewenangan. 9. 8. pernyataan mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu program pendidikan tinggi. Penomoran Ijazah Nasional yang selanjutnya disingkat PIN adalah sistem penomoran Ijazah yang diberlakukan secara nasional dengan menggunakan format penomoran tertentu dan dikeluarkan oleh kementerian yang bidang tugasnya terkait pendidikan tinggi. Surat Keterangan Pengganti adalah dokumen pernyataan yang dikeluarkan oleh perguruan ° tinggi yang dihargai sama dengan Ijazah, Transkrip Akadernik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga yang didirikan oleh PTK dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap 7. 6. pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi keagamaan.
3.Transkrip Akademik adalah capaian hasil pembelajaran dalam bentuk kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh dan dinyatakan lulus.
4.Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah bukti tertulis yang memuat informasi mengenai kompetensi yang dimiliki oleh lulu san di dalam bidang keahlian program studi dan/ atau di luar bidang keahlian program studi dalam bentuk kemampuan akademik maupun nonakademik.
5.Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/ atau memiliki pre stasi di luar program studinya. Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat Pasal 2

(1)PTK menerbitkan Ijazah bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dalam suatu program pendidikan dan dinyatakan lulus.
(2)Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia.

13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. tambahan menyelenggarakan dan pendidikan keagamaan mendapat tugas pendidikan agama Khonghucu.
12.Direktur Jenderal adalah pemimpin satuan kerja pada Kementerian Agama yang menyelenggarakan tugas di
11.Sekretaris Jenderal Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama dan
10.Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta yang selanjutnya disebut Kopertais adalah lembaga nonstruktural pada Kementerian Agamayang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi pada PTK Islam swasta. singkatannya;

m.tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
n.tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah;
o.tanda tangan dan nama pejabat yang berwenang menandatangani ljazah;
p.stempel PTK; dan
q.foto pemilik Ijazah. beserta1.

(1)Ijazah dicetak:
1. a.dengan kertas berukuran A4 dan berat 120-230 (seratus dua puluh sampai dengan dua ratus tiga puluh) gram;
2. b.dalam posisi membentang atau landscape; dan
3. c.dengan security printing, security paper, hologram, cap timbul, dan anti copying marks.
(2)Ijazah paling sedikit memuat:
1. a.nomor Ijazah nasional yang terletak di sebelah kiri atas;
2. b.nomor keputusan akreditasi PTK dan/ atau akreditasi program studi dan nilai akreditasi di sebelah kiri atas;
3. c.lambang negara di bagian tengah atas;
4. d.tulisan Kementerian AgamaRepublik Indonesia;
5. e.nama PTK;
6. f.lambang PTK;
7. g.nama fakultas dan program studi;
8. h.nama lengkap pemilik Ijazah; .
  1. 1.tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah; J. nomor pokok mahasiswa;
9. k.nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi mahasiswa warga negara asing; gelar akademik yang diberikan Pasal 3 Paragraf2 Penerbitan Pasa15
(1)Ijazah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diterbitkan oleh PTKyang akreditasi program studinya masih berlaku.
(2)Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
1. a.Rektor dan Dekan fakultas untuk universitas dan/ atau institut;
2. h.Ketua untuk sekolah tinggi;
3. c.Rektor atau Ketua dan Direktur Pascasarjana untuk pascasarjana; dan
4. d.Rektor dan Dekan untuk pascasarjana yang terintegrasi di fakultas.

Pasal 6

(1)Ijazah diserahkan kepada lulusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empatbelas)hari kerja setelah wisuda.
(2)Dalam hal Ijazah tidak diambil oleh lulusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, PTK wajih menyimpan Ijazah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)tahun. Pasa14
(1)Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diverifikasi melalui sistem verifikasi Ijazah secara e1ektronik pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(2)Verifikasi Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai pengesahan.
(3)Nomor Ijazah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengikuti sistem PIN.
(4)PIN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan pangkalan data pendidikan tinggi.
(5)Format Ijazah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal atau Keputusan Direktur Jenderal. PasalB Pencantuman gelar lulusan hasil penyetaraan Ijazah tetap menggunakan gelar pada Ijazah yang diterbitkan oleh perguruan tinggiluar negeri. Pasa19 Nilai indeks prestasi kumulatif atau hasil penilaian lain lulusan perguruan tinggi luar negeri dapat dikonversi sesuai dengan Standar NasionalPendidikan Tinggi.

Pasal 7

(1)Ijazah yang diperoleholeh warga negara Indonesia dari perguruan tinggiluar negeri dapat disetarakan dengan sistem pendidikan tinggi keagamaan di Indonesia.
(2)Penyetaraan Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus memenuhi persyaratan:
1. a.perguruan tinggi luar negeri darr/ntau program studi dalam rumpun ilmu agama harus terakreditasi atau diakui oleh pemerintah atau lembagayang berwenang;
2. b.menunjukkan Ijazah asli yang akan disetarakan;
3. c.menunjukkan Transkrip Akademik asli yang diperolehdari perguruan tinggiluar negeri;
4. d.menyerahkan fotokopiIjazah;
5. e.menyerahkan fotokopitranskrip nilai akademik;
6. f.menyerahkan fotokopipaspor dan visa; dan
7. g.menyerahkan letter of acceptance.
(3)Penyetaraan Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan secara elektronik.
(3)Ijazah yang tidak diambil melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),PTKmenyimpan Ijazah sebagai arsip aktif. Lv

Pasal 11

(1)Penyetaraan Ijazah dan konversi nilai indeks prestasi kumulatif atau hasil penilaian lain lulu san perguruan tinggi luar negeri dilakukan oleh tim penilai.
(2)Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal.
(3)Direktur yang membidangi pendidikan tinggi atas nama Direktur Jenderal atau kepala pusat yang membidangi bimbingan masyarakat agama dan pendidikan Khonghucu atas nama Sekretaris Jenderal menandatangani hasil penyetaraan Ijazah dan konversi nilai indeks pre stasi kumulatif atau hasil penilaian lain lulu san perguruan tinggi luar negeri. PasallO
(1)Konversi nilai indeks prestasi kumulatif atau hasil penilaian lain lulusan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan metode:
1. a.penilaian kumulatif; atau
2. b.tanpa penilaian kumulatif.
(2)Metode penilaian kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara menyetarakan predikat yang diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri dengan predikat berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(3)Metode tanpa penilaian kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila tidak ada penilaian kumulatif.

Pasal 13

(1)Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memuat:
1. a.lambang PTK;
2. b.nama PTK;
3. c.nomor keputusan badan akreditasi nasional perguruan tinggi;
4. d.nomor Transkrip Akademik;
5. e.nomor Ijazah nasional;
6. f.program pendidikan (diploma, sarjana, magister, atau doktor);
7. g.nama program studi;
8. h.nama lengkap pemilik Transkrip Akademik;
  1. 1.tempat dan tanggal lahir pemilik Transkrip Akademik; J. nomor pokok mahasiswa;
9. k.tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
  1. 1.tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Transkrip Akademik;
10. m.tanda tangan dan nama pejabat yang berwenang menandatangani Transkrip Akademik;
11. n.stempel PTK; Paragraf2 Penerbitan Pasal 12
(1)PTKmenerbitkan Transkrip Akademik bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dalam suatu program pendidikan dan dinyatakan lulus.
(2)Transkrip Akademik ditulis dalam Bahasa Indonesia. Umum Pasal 16
(1)SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memuat:
1. a.nomor SKPI;
2. b.nomor Ijazah nasiona1;
3. c.lambang PTK; Paragraf2 Penerbitan Pasal 15
(1)Ijazah wajib dilampiri SKPI.
(2)SKPI ditulis dalam Bahasa Indonesia.
(3)SKPI sebagaimana dimakud pada ayat (1) dapat diterjemahkan dalam bahasa Arab dan/ atau bahasa Inggris.
1. a.Dekan fakultas untuk universitas dan/ atau institut dan pascasarjana yang terintegrasi di fakultas;
2. h.Wakil Ketua bidang akademik untuk sekolah tinggi; dan
3. c.Direktur Pascasarjana untuk pascasarjana.
4. o.semua nama mata kuliah dalam struktur kurikulum yang ditempuh dan dinyatakan lulus, bobot satuan kredit semester, dan nilai yang telah diperoleh mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir;
5. p.indeks pre stasi dan predikat kelulusan; dan
6. q.judul tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.

Pasal 17

(1)SKPIditerbitkan oleh PTK.
(2)SKPIditandatangani oleh:
1. a.Dekan fakultas untuk universitas danj atau institut dan pascasarjana yang terintegrasi di fakultas;
2. b.Wakil Ketua bidang akademik untuk sekolah tinggi;dan
3. c.Direktur Pascasarjana untuk pascasarjana.
4. d.namaPTK;
5. e.nomor keputusan badan akreditasi nasional perguruan tinggiuntuk program studi;
6. f.nama program studi;
7. g.nama lengkap pemilikSKPI;
8. h.tempat dan tanggallahir pemilik SKPI; r, nomor pokok mahasiswa;
9. j.tanggal, bulan, tahun masuk, dan kelulusan;
10. k.gelar akademik yang diberikan beserta singkatannya;
  1. 1.program pendidikan (diploma, sarjana, magister, atau doktor);
11. m.capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia secara naratif;
12. n.levelkerangka kualifikasi nasional Indonesia;
13. o.persyaratan penerimaan;
14. p.bahasa pengantar kuliah;
15. q.sistem penilaian;
16. r.masa studi;
17. s.jenis dan program pendidikan tinggi lanjutan; dan
18. t.skema sistem pendidikan tinggi.
(2)SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi tambahan mengenai capaian pembelajaran dan prestasi lulusan selama berstatus mahasiswa. ------ ---------_. Pasa118
(1)Surat Keterangan Pengganti dapat diterbitkan dengan alasan Ijazah,Transkrip Akademik,dan SKPI:
1. a.rusak;
2. b.hilang; atau
3. c.musnah.
(2)Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI yang rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisianatau pihak yang berwenang.
(3)PTK menerbitkan Surat Keterangan Pengganti atas Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI yang rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(4)Surat KeteranganPenggantimemuat:
1. a.keterangan bahwa Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPIyang rusak, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan pencantuman nomor dan tanggal keterangan tertulis dari pihak kepolisian atau pihak yang berwenang;dan
2. b.keterangan tentang muatan Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI yang rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2),Pasal 13ayat (1),dan Pasa116 ayat (1).
(5)Apabila muatan Surat Keterangan PenggantiTranskrip Akademik tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)huruf 0, dapat dipenuhi paling sedikit muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)huruf p.
(1)Pengesahan salinan Ijazah, Transkrip Akadernik, dan SKPI dilakukan oleh PTK yang menerbitkan Ijazah, Transkrip Akademik,dan SKPI.
(2)Pengesahan salinan Surat· Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPIdilakukan oleh pihak yang menerbitkan Surat Keterangan Pengganti.
(3)Pengesahan salinan Ijazah, Transkrip Akademik,SKPI, dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI yang diterbitkan oleh PTK berbentuk:
1. a.universitas dan institut dilakukan oleh Wakil Dekan bidang akademik; dan
2. h.sekolah tinggi dilakukan oleh Wakil Ketua bidang akademik.
(4)Pengesahan salinan Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai penggunaan sistem PIN

Pasal 19

(1)Dalam hal PTK penerbit Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(3)telah dicabut izinnya atau dibubarkan, Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk PTKIN, Kopertais untuk PTKIS,dan Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal untuk PTK menerbitkan Surat Keterangan Pengganti.
(2)Dalam hal PTK penerbit Ijazah, Transkrip Akadernik, dan SKPItelah berubah, Surat Keterangan Pengganti diterbitkan oleh perguruan tinggi hasil perubahan.

Pasal 24

(1)Sertifikat Kornpetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi secara mandiri rnelalui lembaga sertifikasi profesi yang terakreditasi atau kerja sarna dengan organisasi profesi, lernbaga pelatihan dan kursus, dan/ atau lembaga sertifikasiyang terakreditasi.
(2)Sertifikat Kornpetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mernuat:
1. a.nomor SertifikatKompetensi;
2. b.logo perguruan tinggi dan nama organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi terkait;
3. c.nama program studi;
4. b.nama perguruan tinggi dan nama organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi terkait;
5. c.nama lengkap pemilikSertifikat Kompetensi;
6. d.tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat Kompetensi;
7. e.tanggal, bulan, dan tahun kelulusan UJI kompetensi;
8. f.sistem pengujian; dan Pasa123 PTK yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kompetensi dapat memberikan Sertifikat Kornpetensi. Pasa122 Pengesahan Ijazah mahasiswa asing pada perguruan tinggi dalarn negeri dilakukan oleh perguruan tinggi yang rnenerbitkan Ijazah. Pasa128
(1)Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 memuat:
1. a.nomor SertifikatProfesi;
2. b.lambang perguruan tinggi, kementerian lain, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/ atau Pasal 27
(1)PTKyang menyelenggarakan pendidikan profesi dapat memberikan SertifikatProfesi.
(2)Sertifikat Profesiditulis dalam bahasa Indonesia.
(3)Sertifikat Profesi sebagaimana dimakud pada ayat (1) dapat diterjemahkan dalam bahasa Arab dan/ atau bahasa Inggris.

BAB III

SERTIFIKAT KOMPETENSI dan sistem verifikasi Ijazah secara elektronik efektif diberlakukan.

Pasal 25

(1)Sertifikat Kompetensiditulis dalam bahasa Indonesia.
(2)SertifikatKompetensisebagaimana dimakud pada ayat
(1)dapat diterjemahkan dalam bahasa Arab dan/ atau bahasa Inggris.
1. g.area kompetensi lulusan pemilik Sertifikat Kompetensi dimuat pada halaman belakang Sertifikat Kompetensi.
(3)Penandatanganan Sertifikat Kompetensi dilakukan oleh Dekan atau pimpinan lembaga pada perguruan tinggi penyelenggara uji kompetensi.

Pasal 29

Dalam hal pejabat yang menandatangani Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI, serta Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi berhalangan tetap, pelaksana tugas Rektor, Ketua, Wakil Ketua, Dekan, Wakil Dekan, atau Direktur Pascasarjana dapat menandatangani Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Surat Keterangan Pengganti BABV KETENTUAN LAIN-LAIN organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan Iatau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

c.nama perguruan tinggi, kementerian lain, lembaga pemerintah nonkementerian, organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan I atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.nama program studi;
e.izin program studi;
f.nama lengkap pemilik Sertifikat Profesi;
g.tempat dan tanggallahir pemilik Sertifikat Profesi;
h.tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi;
1. 1.gelar profesi beserta singkatannya; J. jenis pendidikan profesi;
k.program pendidikan profesi atau spesialis; dan
1. 1.area capaian pembelajaran lulusan pemilik Sertifikat Profesi dimuat pada halaman belakang Sertifikat Profesi.

(2)Penandatanganan Sertifikat Profesi dilakukan oleh Rektor dan Dekan fakultas penyelenggara pendidikan profesi untuk universitas dan I atau institut. Pasa132 Peraturan Menteri 101 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa131 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah , Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 231), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABVI KETENTUANPENUTUP Pasa130
(1)PTK mengembangkan aplikasi pengesahan Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi secara elektronik.
(2)Pelaksanaan pengesahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara elektronik dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Ijazah , Transkrip Akademik, dan SKPI, serta Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi. Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Agarna RI I ~m dan Kerja Sarna Luar Negeri, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 582 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2020 FACHRUL RAZI ttd MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta padatanggal 8 Juni2020 penempatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkan InI dengan orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Agar setiap pengundangan

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disingkat PTK adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan.
2.Jjazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulu san pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai &v BABI KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG IJAZAH, SERTIFlKAT KOMPETENSI, DAN SERTIFlKAT PROFESI PADAPERGURUANTINGGJKEAGAMAAN.
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
7.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 168);
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); Menetapkan mahasiswa berbasis kompetensi sesuai ruang lingkup kewenangan. 9. 8. pernyataan mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu program pendidikan tinggi. Penomoran Ijazah Nasional yang selanjutnya disingkat PIN adalah sistem penomoran Ijazah yang diberlakukan secara nasional dengan menggunakan format penomoran tertentu dan dikeluarkan oleh kementerian yang bidang tugasnya terkait pendidikan tinggi. Surat Keterangan Pengganti adalah dokumen pernyataan yang dikeluarkan oleh perguruan ° tinggi yang dihargai sama dengan Ijazah, Transkrip Akadernik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga yang didirikan oleh PTK dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap 7. 6. pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi keagamaan.
3.Transkrip Akademik adalah capaian hasil pembelajaran dalam bentuk kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh dan dinyatakan lulus.
4.Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah bukti tertulis yang memuat informasi mengenai kompetensi yang dimiliki oleh lulu san di dalam bidang keahlian program studi dan/ atau di luar bidang keahlian program studi dalam bentuk kemampuan akademik maupun nonakademik.
5.Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/ atau memiliki pre stasi di luar program studinya. Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat Pasal 2

(1)PTK menerbitkan Ijazah bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dalam suatu program pendidikan dan dinyatakan lulus.
(2)Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia.

13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. tambahan menyelenggarakan dan pendidikan keagamaan mendapat tugas pendidikan agama Khonghucu.
12.Direktur Jenderal adalah pemimpin satuan kerja pada Kementerian Agama yang menyelenggarakan tugas di
11.Sekretaris Jenderal Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama dan
10.Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta yang selanjutnya disebut Kopertais adalah lembaga nonstruktural pada Kementerian Agamayang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi pada PTK Islam swasta. singkatannya;

m.tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
n.tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah;
o.tanda tangan dan nama pejabat yang berwenang menandatangani ljazah;
p.stempel PTK; dan
q.foto pemilik Ijazah. beserta1.

(1)Ijazah dicetak:
1. a.dengan kertas berukuran A4 dan berat 120-230 (seratus dua puluh sampai dengan dua ratus tiga puluh) gram;
2. b.dalam posisi membentang atau landscape; dan
3. c.dengan security printing, security paper, hologram, cap timbul, dan anti copying marks.
(2)Ijazah paling sedikit memuat:
1. a.nomor Ijazah nasional yang terletak di sebelah kiri atas;
2. b.nomor keputusan akreditasi PTK dan/ atau akreditasi program studi dan nilai akreditasi di sebelah kiri atas;
3. c.lambang negara di bagian tengah atas;
4. d.tulisan Kementerian AgamaRepublik Indonesia;
5. e.nama PTK;
6. f.lambang PTK;
7. g.nama fakultas dan program studi;
8. h.nama lengkap pemilik Ijazah; .
  1. 1.tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah; J. nomor pokok mahasiswa;
9. k.nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi mahasiswa warga negara asing; gelar akademik yang diberikan Pasal 3 Paragraf2 Penerbitan Pasa15
(1)Ijazah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diterbitkan oleh PTKyang akreditasi program studinya masih berlaku.
(2)Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
1. a.Rektor dan Dekan fakultas untuk universitas dan/ atau institut;
2. h.Ketua untuk sekolah tinggi;
3. c.Rektor atau Ketua dan Direktur Pascasarjana untuk pascasarjana; dan
4. d.Rektor dan Dekan untuk pascasarjana yang terintegrasi di fakultas.

Pasal 6

(1)Ijazah diserahkan kepada lulusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empatbelas)hari kerja setelah wisuda.
(2)Dalam hal Ijazah tidak diambil oleh lulusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, PTK wajih menyimpan Ijazah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)tahun. Pasa14
(1)Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diverifikasi melalui sistem verifikasi Ijazah secara e1ektronik pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(2)Verifikasi Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai pengesahan.
(3)Nomor Ijazah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengikuti sistem PIN.
(4)PIN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan pangkalan data pendidikan tinggi.
(5)Format Ijazah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal atau Keputusan Direktur Jenderal. PasalB Pencantuman gelar lulusan hasil penyetaraan Ijazah tetap menggunakan gelar pada Ijazah yang diterbitkan oleh perguruan tinggiluar negeri. Pasa19 Nilai indeks prestasi kumulatif atau hasil penilaian lain lulusan perguruan tinggi luar negeri dapat dikonversi sesuai dengan Standar NasionalPendidikan Tinggi.

Pasal 7

(1)Ijazah yang diperoleholeh warga negara Indonesia dari perguruan tinggiluar negeri dapat disetarakan dengan sistem pendidikan tinggi keagamaan di Indonesia.
(2)Penyetaraan Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus memenuhi persyaratan:
1. a.perguruan tinggi luar negeri darr/ntau program studi dalam rumpun ilmu agama harus terakreditasi atau diakui oleh pemerintah atau lembagayang berwenang;
2. b.menunjukkan Ijazah asli yang akan disetarakan;
3. c.menunjukkan Transkrip Akademik asli yang diperolehdari perguruan tinggiluar negeri;
4. d.menyerahkan fotokopiIjazah;
5. e.menyerahkan fotokopitranskrip nilai akademik;
6. f.menyerahkan fotokopipaspor dan visa; dan
7. g.menyerahkan letter of acceptance.
(3)Penyetaraan Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan secara elektronik.
(3)Ijazah yang tidak diambil melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),PTKmenyimpan Ijazah sebagai arsip aktif. Lv

Pasal 11

(1)Penyetaraan Ijazah dan konversi nilai indeks prestasi kumulatif atau hasil penilaian lain lulu san perguruan tinggi luar negeri dilakukan oleh tim penilai.
(2)Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal.
(3)Direktur yang membidangi pendidikan tinggi atas nama Direktur Jenderal atau kepala pusat yang membidangi bimbingan masyarakat agama dan pendidikan Khonghucu atas nama Sekretaris Jenderal menandatangani hasil penyetaraan Ijazah dan konversi nilai indeks pre stasi kumulatif atau hasil penilaian lain lulu san perguruan tinggi luar negeri. PasallO
(1)Konversi nilai indeks prestasi kumulatif atau hasil penilaian lain lulusan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan metode:
1. a.penilaian kumulatif; atau
2. b.tanpa penilaian kumulatif.
(2)Metode penilaian kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara menyetarakan predikat yang diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri dengan predikat berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(3)Metode tanpa penilaian kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila tidak ada penilaian kumulatif.

Pasal 13

(1)Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memuat:
1. a.lambang PTK;
2. b.nama PTK;
3. c.nomor keputusan badan akreditasi nasional perguruan tinggi;
4. d.nomor Transkrip Akademik;
5. e.nomor Ijazah nasional;
6. f.program pendidikan (diploma, sarjana, magister, atau doktor);
7. g.nama program studi;
8. h.nama lengkap pemilik Transkrip Akademik;
  1. 1.tempat dan tanggal lahir pemilik Transkrip Akademik; J. nomor pokok mahasiswa;
9. k.tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
  1. 1.tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Transkrip Akademik;
10. m.tanda tangan dan nama pejabat yang berwenang menandatangani Transkrip Akademik;
11. n.stempel PTK; Paragraf2 Penerbitan Pasal 12
(1)PTKmenerbitkan Transkrip Akademik bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dalam suatu program pendidikan dan dinyatakan lulus.
(2)Transkrip Akademik ditulis dalam Bahasa Indonesia. Umum Pasal 16
(1)SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memuat:
1. a.nomor SKPI;
2. b.nomor Ijazah nasiona1;
3. c.lambang PTK; Paragraf2 Penerbitan Pasal 15
(1)Ijazah wajib dilampiri SKPI.
(2)SKPI ditulis dalam Bahasa Indonesia.
(3)SKPI sebagaimana dimakud pada ayat (1) dapat diterjemahkan dalam bahasa Arab dan/ atau bahasa Inggris.
1. a.Dekan fakultas untuk universitas dan/ atau institut dan pascasarjana yang terintegrasi di fakultas;
2. h.Wakil Ketua bidang akademik untuk sekolah tinggi; dan
3. c.Direktur Pascasarjana untuk pascasarjana.
4. o.semua nama mata kuliah dalam struktur kurikulum yang ditempuh dan dinyatakan lulus, bobot satuan kredit semester, dan nilai yang telah diperoleh mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir;
5. p.indeks pre stasi dan predikat kelulusan; dan
6. q.judul tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.

Pasal 17

(1)SKPIditerbitkan oleh PTK.
(2)SKPIditandatangani oleh:
1. a.Dekan fakultas untuk universitas danj atau institut dan pascasarjana yang terintegrasi di fakultas;
2. b.Wakil Ketua bidang akademik untuk sekolah tinggi;dan
3. c.Direktur Pascasarjana untuk pascasarjana.
4. d.namaPTK;
5. e.nomor keputusan badan akreditasi nasional perguruan tinggiuntuk program studi;
6. f.nama program studi;
7. g.nama lengkap pemilikSKPI;
8. h.tempat dan tanggallahir pemilik SKPI; r, nomor pokok mahasiswa;
9. j.tanggal, bulan, tahun masuk, dan kelulusan;
10. k.gelar akademik yang diberikan beserta singkatannya;
  1. 1.program pendidikan (diploma, sarjana, magister, atau doktor);
11. m.capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia secara naratif;
12. n.levelkerangka kualifikasi nasional Indonesia;
13. o.persyaratan penerimaan;
14. p.bahasa pengantar kuliah;
15. q.sistem penilaian;
16. r.masa studi;
17. s.jenis dan program pendidikan tinggi lanjutan; dan
18. t.skema sistem pendidikan tinggi.
(2)SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi tambahan mengenai capaian pembelajaran dan prestasi lulusan selama berstatus mahasiswa. ------ ---------_. Pasa118
(1)Surat Keterangan Pengganti dapat diterbitkan dengan alasan Ijazah,Transkrip Akademik,dan SKPI:
1. a.rusak;
2. b.hilang; atau
3. c.musnah.
(2)Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI yang rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisianatau pihak yang berwenang.
(3)PTK menerbitkan Surat Keterangan Pengganti atas Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI yang rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(4)Surat KeteranganPenggantimemuat:
1. a.keterangan bahwa Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPIyang rusak, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan pencantuman nomor dan tanggal keterangan tertulis dari pihak kepolisian atau pihak yang berwenang;dan
2. b.keterangan tentang muatan Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI yang rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2),Pasal 13ayat (1),dan Pasa116 ayat (1).
(5)Apabila muatan Surat Keterangan PenggantiTranskrip Akademik tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)huruf 0, dapat dipenuhi paling sedikit muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)huruf p.
(1)Pengesahan salinan Ijazah, Transkrip Akadernik, dan SKPI dilakukan oleh PTK yang menerbitkan Ijazah, Transkrip Akademik,dan SKPI.
(2)Pengesahan salinan Surat· Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPIdilakukan oleh pihak yang menerbitkan Surat Keterangan Pengganti.
(3)Pengesahan salinan Ijazah, Transkrip Akademik,SKPI, dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI yang diterbitkan oleh PTK berbentuk:
1. a.universitas dan institut dilakukan oleh Wakil Dekan bidang akademik; dan
2. h.sekolah tinggi dilakukan oleh Wakil Ketua bidang akademik.
(4)Pengesahan salinan Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai penggunaan sistem PIN

Pasal 19

(1)Dalam hal PTK penerbit Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(3)telah dicabut izinnya atau dibubarkan, Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk PTKIN, Kopertais untuk PTKIS,dan Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal untuk PTK menerbitkan Surat Keterangan Pengganti.
(2)Dalam hal PTK penerbit Ijazah, Transkrip Akadernik, dan SKPItelah berubah, Surat Keterangan Pengganti diterbitkan oleh perguruan tinggi hasil perubahan.

Pasal 24

(1)Sertifikat Kornpetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi secara mandiri rnelalui lembaga sertifikasi profesi yang terakreditasi atau kerja sarna dengan organisasi profesi, lernbaga pelatihan dan kursus, dan/ atau lembaga sertifikasiyang terakreditasi.
(2)Sertifikat Kornpetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mernuat:
1. a.nomor SertifikatKompetensi;
2. b.logo perguruan tinggi dan nama organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi terkait;
3. c.nama program studi;
4. b.nama perguruan tinggi dan nama organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi terkait;
5. c.nama lengkap pemilikSertifikat Kompetensi;
6. d.tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat Kompetensi;
7. e.tanggal, bulan, dan tahun kelulusan UJI kompetensi;
8. f.sistem pengujian; dan Pasa123 PTK yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kompetensi dapat memberikan Sertifikat Kornpetensi. Pasa122 Pengesahan Ijazah mahasiswa asing pada perguruan tinggi dalarn negeri dilakukan oleh perguruan tinggi yang rnenerbitkan Ijazah. Pasa128
(1)Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 memuat:
1. a.nomor SertifikatProfesi;
2. b.lambang perguruan tinggi, kementerian lain, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/ atau Pasal 27
(1)PTKyang menyelenggarakan pendidikan profesi dapat memberikan SertifikatProfesi.
(2)Sertifikat Profesiditulis dalam bahasa Indonesia.
(3)Sertifikat Profesi sebagaimana dimakud pada ayat (1) dapat diterjemahkan dalam bahasa Arab dan/ atau bahasa Inggris.

BAB III

SERTIFIKAT KOMPETENSI dan sistem verifikasi Ijazah secara elektronik efektif diberlakukan.

Pasal 25

(1)Sertifikat Kompetensiditulis dalam bahasa Indonesia.
(2)SertifikatKompetensisebagaimana dimakud pada ayat
(1)dapat diterjemahkan dalam bahasa Arab dan/ atau bahasa Inggris.
1. g.area kompetensi lulusan pemilik Sertifikat Kompetensi dimuat pada halaman belakang Sertifikat Kompetensi.
(3)Penandatanganan Sertifikat Kompetensi dilakukan oleh Dekan atau pimpinan lembaga pada perguruan tinggi penyelenggara uji kompetensi.

Pasal 29

c.nama perguruan tinggi, kementerian lain, lembaga pemerintah nonkementerian, organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan I atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.nama program studi;
e.izin program studi;
f.nama lengkap pemilik Sertifikat Profesi;
g.tempat dan tanggallahir pemilik Sertifikat Profesi;
h.tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi;
1. 1.gelar profesi beserta singkatannya; J. jenis pendidikan profesi;
k.program pendidikan profesi atau spesialis; dan
1. 1.area capaian pembelajaran lulusan pemilik Sertifikat Profesi dimuat pada halaman belakang Sertifikat Profesi.

(2)Penandatanganan Sertifikat Profesi dilakukan oleh Rektor dan Dekan fakultas penyelenggara pendidikan profesi untuk universitas dan I atau institut. Pasa132 Peraturan Menteri 101 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa131 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah , Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 231), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABVI KETENTUANPENUTUP Pasa130
(1)PTK mengembangkan aplikasi pengesahan Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi secara elektronik.
(2)Pelaksanaan pengesahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara elektronik dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Ijazah , Transkrip Akademik, dan SKPI, serta Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi. Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Agarna RI I ~m dan Kerja Sarna Luar Negeri, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 582 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2020 FACHRUL RAZI ttd MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta padatanggal 8 Juni2020 penempatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkan InI dengan orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Agar setiap pengundangan