DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015

Nomor: 18
Tahun: 2015
Ditetapkan: 10 Maret 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA MENTER!AGAMAREPUBLIKINDONESIA, PERATURANMENTER! AGAMAREPUBLIKINDONESIA NOMOR 18 TAHUN2015 TENTANG PENYELENGGARAANPERJALANANIBADAHUMRAH Pasa12 ... Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1.Ibadah Umrah adalah umrah yang dilaksanakan di luar musim haji.
2.Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah adalah rangkaian kegiatan perjalanan ibadah umrah yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah umrah, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/ atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah.
3.Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.
4.Jemaah Umrah yang selanjutnya disebut Jemaah adalah setiap orang yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Umrah sesuai dengan per.syaratan yang ditetapkan.
5.Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat BPIU adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh Jemaah Umrah.
6.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
7.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
8.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
9.Kanwil adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 10.Kepala Kanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURAN MENTER! AGAMATENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH. MEMUTUSKAN:

6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 ten tang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);

g.memiliki ...

(1)Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah oleh biro perjalanan wisata wajib mendapat izin operasional sebagai PPIU.
(2)Izin operasional sebagai PPIU sebagaimana dirriaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri.
(3)Izin operasional sebagai PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Direktur J enderal atas nama Menteri setelah biro perjalanan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.pemilik dalam akta perusahaan, Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan tidak sebagai pemilik.PPIU lain;
2. b.memiliki susunan kepengurusan perusahaan;
3. c.memiki izin usaha biro perjalanan wisata dari dinas pariwisata setempat yang sudah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun;
4. d.memiliki akta notaris pendirian perseroan terbatas dan I atau perubahannya sebagai biro perjalanan wisata yang memiliki bidang keagamaanyperjalanan ibadah yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. e.memiliki surat keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat yang masih berlaku;
6. f.memiliki surat keterangan terdaftar dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan;

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan oleh pemerintah dan I atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan ibadah umrah oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 4

Penye1enggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dilaksanakan berdasarkan as as keadilan, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.

BAB II

PENYELENGGARA PERJALANANIBADAH UMRAH Pasa13 Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada jemaah, sehingga jemaah dapat menunaikan ibadahnya sesuai ketentuan syariat Islam.

Pasal 2

(1)PPIUdapat membuka kantor cabang PPIUdi luar domisili perusahaan.
(2)Pembukaan kantor cabang PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperoleh pengesahan dari Kepala Kanwil.
(3)Pimpinan ... Pasa17 Dalam hal terjadi penggantian pimpinarr/ pemilik perusahan dan/ atau perubahan tempat/ domisili perusahaan pada satu wilayah yang dibuktikan dengan akte notaris dan surat dari Menteri Hukum dan HAM, PPIU wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 8

(1)Izin operasional PPIU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)Perpanjangan izin operasional PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan persyaratan minimal nilai akreditasi C.
(3)Perpanjangan izin operasional PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(4)Perpanjangan izin operasional PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direktur Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin operasional berakhir.

Pasal 6

g.memiliki laporan keuangan perusahaan yang sehat 1 (satu) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar dengan opini minimal Wajar Dengan Pengecualiah (WOP);
h.memiliki surat rekomendasi asli dari instansi pemerintah daerah provinsi dan Zatau kabupatenj'kota setempat yang membidangi pariwisata yang masih berlaku;
i.memiliki surat rekomendasi asli dari Kanwil setempat yang dilampiri berita acara peninjauan lapangan; dan J. menyerahkan jarninan dalam bentuk bank garansi atas nama Biro Perjalanan Wisata, yang diterbitkan oleh Bank Syariah dan/ atau Bank Umum Nasional disertai surat kuasa pencairan yang ditujukan dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(4)Pemberian rekomendasi oleh Kanwil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i paling sedikit memenuhi ketentuan:
1. a.memiliki sumber daya rnanusia di bidang tiketing, keuangan, akuntansi, pemasaran, dan pembimbing ibadah;
2. b.memiliki bukti telah melakukan operasional sebagai Biro Perjalanan Wisata paling singkat 2 (dua) tahun;
3. c.memiliki sarana dan prasarana yang memadai; dan
4. d.merniliki laporan keuangan perusahaan 1 (satu) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar dengan opini minimal WDP.
(5)Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan rekomendasi oleh Kanwil ditetapkan oleh Kepala Kanwil.
(4)Materi ..,
(1)Pelayanan bimbingan Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diberikan oleh pembimbing ibadah sebelum keberangkatan, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi.
(2)Pelayanan bimbingan Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi materi bimbingan manasik dan perjalanan umrah.
(3)Pembimbing ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh pimpinan PPIU, dan wajib memiliki standar kompetensi meliputi pengetahuan di bidang manasik hajijumrah dan telah melaksanakan ibadah hajijumrah.

Pasal 11

PPIUwajib memberikan pelayanan:

a.bimbingan Ibadah Umrah;
b.transportasi Jemaah Umrah;
c.akomodasi dan konsumsi;
d.kesehatan Jemaah Umrah;
e.perlindungan Jemaah Umrah dan petugas umrah; dan
f.administrasi dan dokumentasi umrah. PasallO

(1)Jemaah yang akan melakukan perjalanan Ibadah Umrah wajib mendaftarkan diri kepada PPIU.
(2)PPIU menerima pendaftaran jemaah sesuai dengan paket layanan dan PPIUwajib melaporkan kepada Direktur Jenderal.
(3)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan: a.. jemaah mengisi blanko pendaftaran yang ditetapkan oleh PPIU;
1. b.jemaah membayar BPIUsesuai paket yang dipilih; dan
2. c.jemaah dan PPIU menandatangani perjanjian yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
(4)BPIU yang telah dibayar jemaah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk penyelenggaraan ibadah umrah.
(5)Dalam hal jemaah yang telah terdaftar membatalkan, PPIU wajib mengembalikan BPIU setelah dikurangi biaya yang telah dikeluarkan sesuai perjanjian yang telah disepakati.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Jemaah Umrah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

(3)Pimpinan PPIU wajib melaporkan pembukaan kantor cabang PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kanwil setempat. .
(1)Setiap Jemaah wajib melakukan vaksinasi meningitis.
(2)Vaksinasi meningitis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Jemaah secara individu.
(3)PPIUdapat memfasilitasi vaksinasi meningitis .Jemaah.
(4)Dalam hal PPIU memfasilitasi pemberian vaksinasi meningitis pada para Jemaah, wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENDAFTARANDANPELAYANAN

Pasal 15

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:

a.penyediaan petugas kesehatan;
b.penyediaan obat-obatan; dan
c.pengurusan bagi Jemaah Umrah yang sakit selama di perjalanan dan di Arab Saudi.

Pasal 14

(1)Pelayanan akomodasi dan konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c wajib dilakukan oleh PPIU selama Jemaah berada di Arab Saudi.
(2)Pelayanan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan: oleh PPIU dengan menempatkan Jemaah pada hotel minimal bintang 3 (tiga).
(3)Pe1ayanan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh PPIUsebelum berangkat, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi.
(4)Pelayanan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (I), harus memenuhi standart menu, higienitas, dan kesehatan, Pasal 13
(1)Pelayanan transportasi Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan oleh PPIU meliputi pelayanan pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi dan selama di Arab Saudi.
(2)Transportasi Jemaah Umrah paling banyak 1 (satu) kali transit dengan menggunakan maskapai penerbangan yang sama dan memiliki izin mendarat di Indonesia dan Arab Saudi.
(3)Transportasi darat selama di Arab Saudi wajib memiliki tasreh]izin untuk pelayanan umrah.
(4)Transportasi Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan kenyamanan, keselamatan, dan keamanan.

Pasal 12

(4)Materi bimbingan manasik dan perjalanan umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada bimbingan manasik dan perjalanan haji dan umrah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
1. d.menjamin ...
(1)Pengurusan visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan oleh PPIUyang memiliki kontrak kerja sarna dengan perusahaan pelayanan umrah dan telah mendapatkan pengesahan dari kementerian terkait.
(2)PPIU yang memiliki kontrak kerja sarna dengan perusahaan pelayanan umrah di Arab Saudi dapat menjadi provider visa.
(3)Dalam hal pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan oleh Kementerian Agama, PPIU wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki izin operasional yang masih berlaku;
2. b.memiliki kontrak kerja sarna yang telah ditandatangani oleh pimpinan perusahaan layanan umrah di Arab Saudi dan PPIUyang telah disahkan oleh notaris;
3. c.memiliki sertifikat InternationalAir TransportAssociation (IATA);
4. d.memiliki rekomendasi dari Asosiasi Penyelenggara Umrah;
5. e.memiliki kemampuan finansial yang dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah di audit oleh akuntan publik; dan
6. f.memiliki komitmen mentaati peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan surat pemyataanj'pakta integritas.
(4)Provider visa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),wajib:
1. a.mentaati seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi;
2. b.menjamin pelayanan administrasi akomodasi, konsumsi, dan transportasi di Arab Saudi;
3. c.menjamin pengurusan visa Jemaah hanya kepada PPIU yang memiliki izin operasional yang masih berlaku;

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Ibadah Umrah adalah umrah yang dilaksanakan di luar musim haji.
2.Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah adalah rangkaian kegiatan perjalanan ibadah umrah yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah umrah, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/ atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah.
3.Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.
4.Jemaah Umrah yang selanjutnya disebut Jemaah adalah setiap orang yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Umrah sesuai dengan per.syaratan yang ditetapkan.
5.Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat BPIU adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh Jemaah Umrah.
6.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
7.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
8.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
9.Kanwil adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 10.Kepala Kanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURAN MENTER! AGAMATENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH. MEMUTUSKAN:

6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 ten tang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);

g.memiliki ...

(1)Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah oleh biro perjalanan wisata wajib mendapat izin operasional sebagai PPIU.
(2)Izin operasional sebagai PPIU sebagaimana dirriaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri.
(3)Izin operasional sebagai PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Direktur J enderal atas nama Menteri setelah biro perjalanan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.pemilik dalam akta perusahaan, Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan tidak sebagai pemilik.PPIU lain;
2. b.memiliki susunan kepengurusan perusahaan;
3. c.memiki izin usaha biro perjalanan wisata dari dinas pariwisata setempat yang sudah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun;
4. d.memiliki akta notaris pendirian perseroan terbatas dan I atau perubahannya sebagai biro perjalanan wisata yang memiliki bidang keagamaanyperjalanan ibadah yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. e.memiliki surat keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat yang masih berlaku;
6. f.memiliki surat keterangan terdaftar dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan;

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan oleh pemerintah dan I atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan ibadah umrah oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 4

Penye1enggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dilaksanakan berdasarkan as as keadilan, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.

BAB II

PENYELENGGARA PERJALANANIBADAH UMRAH Pasa13 Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada jemaah, sehingga jemaah dapat menunaikan ibadahnya sesuai ketentuan syariat Islam.

Pasal 2

(1)PPIUdapat membuka kantor cabang PPIUdi luar domisili perusahaan.
(2)Pembukaan kantor cabang PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperoleh pengesahan dari Kepala Kanwil.
(3)Pimpinan ... Pasa17 Dalam hal terjadi penggantian pimpinarr/ pemilik perusahan dan/ atau perubahan tempat/ domisili perusahaan pada satu wilayah yang dibuktikan dengan akte notaris dan surat dari Menteri Hukum dan HAM, PPIU wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 8

(1)Izin operasional PPIU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)Perpanjangan izin operasional PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan persyaratan minimal nilai akreditasi C.
(3)Perpanjangan izin operasional PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(4)Perpanjangan izin operasional PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direktur Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin operasional berakhir.

Pasal 6

g.memiliki laporan keuangan perusahaan yang sehat 1 (satu) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar dengan opini minimal Wajar Dengan Pengecualiah (WOP);
h.memiliki surat rekomendasi asli dari instansi pemerintah daerah provinsi dan Zatau kabupatenj'kota setempat yang membidangi pariwisata yang masih berlaku;
i.memiliki surat rekomendasi asli dari Kanwil setempat yang dilampiri berita acara peninjauan lapangan; dan J. menyerahkan jarninan dalam bentuk bank garansi atas nama Biro Perjalanan Wisata, yang diterbitkan oleh Bank Syariah dan/ atau Bank Umum Nasional disertai surat kuasa pencairan yang ditujukan dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(4)Pemberian rekomendasi oleh Kanwil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i paling sedikit memenuhi ketentuan:
1. a.memiliki sumber daya rnanusia di bidang tiketing, keuangan, akuntansi, pemasaran, dan pembimbing ibadah;
2. b.memiliki bukti telah melakukan operasional sebagai Biro Perjalanan Wisata paling singkat 2 (dua) tahun;
3. c.memiliki sarana dan prasarana yang memadai; dan
4. d.merniliki laporan keuangan perusahaan 1 (satu) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar dengan opini minimal WDP.
(5)Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan rekomendasi oleh Kanwil ditetapkan oleh Kepala Kanwil.
(4)Materi ..,
(1)Pelayanan bimbingan Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diberikan oleh pembimbing ibadah sebelum keberangkatan, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi.
(2)Pelayanan bimbingan Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi materi bimbingan manasik dan perjalanan umrah.
(3)Pembimbing ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh pimpinan PPIU, dan wajib memiliki standar kompetensi meliputi pengetahuan di bidang manasik hajijumrah dan telah melaksanakan ibadah hajijumrah.

Pasal 11

PPIUwajib memberikan pelayanan:

a.bimbingan Ibadah Umrah;
b.transportasi Jemaah Umrah;
c.akomodasi dan konsumsi;
d.kesehatan Jemaah Umrah;
e.perlindungan Jemaah Umrah dan petugas umrah; dan
f.administrasi dan dokumentasi umrah. PasallO

(1)Jemaah yang akan melakukan perjalanan Ibadah Umrah wajib mendaftarkan diri kepada PPIU.
(2)PPIU menerima pendaftaran jemaah sesuai dengan paket layanan dan PPIUwajib melaporkan kepada Direktur Jenderal.
(3)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan: a.. jemaah mengisi blanko pendaftaran yang ditetapkan oleh PPIU;
1. b.jemaah membayar BPIUsesuai paket yang dipilih; dan
2. c.jemaah dan PPIU menandatangani perjanjian yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
(4)BPIU yang telah dibayar jemaah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk penyelenggaraan ibadah umrah.
(5)Dalam hal jemaah yang telah terdaftar membatalkan, PPIU wajib mengembalikan BPIU setelah dikurangi biaya yang telah dikeluarkan sesuai perjanjian yang telah disepakati.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Jemaah Umrah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

(3)Pimpinan PPIU wajib melaporkan pembukaan kantor cabang PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kanwil setempat. .
(1)Setiap Jemaah wajib melakukan vaksinasi meningitis.
(2)Vaksinasi meningitis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Jemaah secara individu.
(3)PPIUdapat memfasilitasi vaksinasi meningitis .Jemaah.
(4)Dalam hal PPIU memfasilitasi pemberian vaksinasi meningitis pada para Jemaah, wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENDAFTARANDANPELAYANAN

Pasal 15

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:

a.penyediaan petugas kesehatan;
b.penyediaan obat-obatan; dan
c.pengurusan bagi Jemaah Umrah yang sakit selama di perjalanan dan di Arab Saudi.

Pasal 14

(1)Pelayanan akomodasi dan konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c wajib dilakukan oleh PPIU selama Jemaah berada di Arab Saudi.
(2)Pelayanan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan: oleh PPIU dengan menempatkan Jemaah pada hotel minimal bintang 3 (tiga).
(3)Pe1ayanan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh PPIUsebelum berangkat, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi.
(4)Pelayanan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (I), harus memenuhi standart menu, higienitas, dan kesehatan, Pasal 13
(1)Pelayanan transportasi Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan oleh PPIU meliputi pelayanan pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi dan selama di Arab Saudi.
(2)Transportasi Jemaah Umrah paling banyak 1 (satu) kali transit dengan menggunakan maskapai penerbangan yang sama dan memiliki izin mendarat di Indonesia dan Arab Saudi.
(3)Transportasi darat selama di Arab Saudi wajib memiliki tasreh]izin untuk pelayanan umrah.
(4)Transportasi Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan kenyamanan, keselamatan, dan keamanan.

Pasal 12

(4)Materi bimbingan manasik dan perjalanan umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada bimbingan manasik dan perjalanan haji dan umrah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
1. d.menjamin ...
(1)Pengurusan visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan oleh PPIUyang memiliki kontrak kerja sarna dengan perusahaan pelayanan umrah dan telah mendapatkan pengesahan dari kementerian terkait.
(2)PPIU yang memiliki kontrak kerja sarna dengan perusahaan pelayanan umrah di Arab Saudi dapat menjadi provider visa.
(3)Dalam hal pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan oleh Kementerian Agama, PPIU wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki izin operasional yang masih berlaku;
2. b.memiliki kontrak kerja sarna yang telah ditandatangani oleh pimpinan perusahaan layanan umrah di Arab Saudi dan PPIUyang telah disahkan oleh notaris;
3. c.memiliki sertifikat InternationalAir TransportAssociation (IATA);
4. d.memiliki rekomendasi dari Asosiasi Penyelenggara Umrah;
5. e.memiliki kemampuan finansial yang dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah di audit oleh akuntan publik; dan
6. f.memiliki komitmen mentaati peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan surat pemyataanj'pakta integritas.
(4)Provider visa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),wajib:
1. a.mentaati seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi;
2. b.menjamin pelayanan administrasi akomodasi, konsumsi, dan transportasi di Arab Saudi;
3. c.menjamin pengurusan visa Jemaah hanya kepada PPIU yang memiliki izin operasional yang masih berlaku;