DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2016

Nomor: 18
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa organisasi dan tata kerja sekretariat Badan Amil Zakat Nasional telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/4768/M.PANRB/12/2015, tanggal 31 Desember 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2016, No.610 Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut Sekretariat BAZNAS merupakan unsur pendukung administrasi pada BAZNAS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, serta secara www.peraturan.go.id 2016, No.610 teknis administratif dibina oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.
(2)Sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 2

Sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran;
b.pengelolaan informasi dan pengembangan sistem informasi;
c.penyusunan peraturan dan advokasi hukum;
d.pelaksanaan urusan keuangan;
e.pelaksanaan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat;
f.pengelolaan administrasi kepegawaian;
g.pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan barang milik/kekayaan negara pada BAZNAS; dan
h.evaluasi dan pelaporan.

Pasal 4

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Sekretariat BAZNAS melakukan:

a.koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan BAZNAS dalam urusan administrasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; www.peraturan.go.id 2016, No.610
b.penyiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat BAZNAS; dan
c.penyiapan pembuatan laporan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Sekretariat BAZNAS terdiri atas:

a.Bagian Perencanaan dan Informasi;
b.Bagian Umum dan Keuangan; dan
c.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Bagian Perencanaan dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, pengelolaan informasi dan pengembangan sistem informasi, pelaksanaan kerja sama dan hubungan masyarakat, penyusunan peraturan dan advokasi hukum, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Perencanaan dan Informasi menyelenggara- kan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran; www.peraturan.go.id 2016, No.610
b.pemberian dukungan layanan teknis pelaksanaan tugas BAZNAS;
c.pelaksanaan pengelolaan informasi dan pengembangan sistem informasi;
d.pelaksanaan kerja sama dan hubungan masyarakat, penyusunan peraturan dan advokasi hukum; serta
e.evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 8

a.Subbagian Perencanaan; dan
b.Subbagian Pelayanan Teknis dan Informasi.

Pasal 9

(1)Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, pelaksanaan kerja sama dan hubungan masyarakat, penyusunan peraturan dan advokasi hukum, serta evaluasi dan penyusunan laporan.
(2)Subbagian Pelayanan Teknis dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan layanan teknis pelaksanaan tugas BAZNAS, serta pengelolaan informasi dan pengembangan sistem informasi.

Pasal 10

www.peraturan.go.id 2016, No.610

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa organisasi dan tata kerja sekretariat Badan Amil Zakat Nasional telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/4768/M.PANRB/12/2015, tanggal 31 Desember 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut Sekretariat BAZNAS merupakan unsur pendukung administrasi pada BAZNAS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, serta secara www.peraturan.go.id 2016, No.610 teknis administratif dibina oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.
(2)Sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 2

Sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran;
b.pengelolaan informasi dan pengembangan sistem informasi;
c.penyusunan peraturan dan advokasi hukum;
d.pelaksanaan urusan keuangan;
e.pelaksanaan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat;
f.pengelolaan administrasi kepegawaian;
g.pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan barang milik/kekayaan negara pada BAZNAS; dan
h.evaluasi dan pelaporan.

Pasal 4

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Sekretariat BAZNAS melakukan:

a.koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan BAZNAS dalam urusan administrasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; www.peraturan.go.id 2016, No.610
b.penyiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat BAZNAS; dan
c.penyiapan pembuatan laporan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Sekretariat BAZNAS terdiri atas:

a.Bagian Perencanaan dan Informasi;
b.Bagian Umum dan Keuangan; dan
c.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Perencanaan dan Informasi menyelenggara- kan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran; www.peraturan.go.id 2016, No.610
b.pemberian dukungan layanan teknis pelaksanaan tugas BAZNAS;
c.pelaksanaan pengelolaan informasi dan pengembangan sistem informasi;
d.pelaksanaan kerja sama dan hubungan masyarakat, penyusunan peraturan dan advokasi hukum; serta
e.evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 8

a.Subbagian Perencanaan; dan
b.Subbagian Pelayanan Teknis dan Informasi.

Pasal 9

(1)Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, pelaksanaan kerja sama dan hubungan masyarakat, penyusunan peraturan dan advokasi hukum, serta evaluasi dan penyusunan laporan.
(2)Subbagian Pelayanan Teknis dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan layanan teknis pelaksanaan tugas BAZNAS, serta pengelolaan informasi dan pengembangan sistem informasi.