DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2019

Nomor: 18
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penelitian dan Pengembangan di Bidang Agama dan Keagamaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); www.peraturan.go.id 2019, No.1047
3.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG AGAMA DAN KEAGAMAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh data, informasi, dan keterangan.
2.Pengembangan adalah kegiatan untuk meningkatkan kemanfaatan dan daya dukung hasil Penelitian.
3.Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan adalah rangkaian kegiatan Penelitian dan Pengembangan di bidang agama dan keagamaan.
4.Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Badan Litbang dan Diklat adalah unit eselon I pada Kementerian Agama yang menyelenggarakan fungsi Penelitian dan Pengembangan di bidang agama dan keagamaan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Litbang dan Diklat. www.peraturan.go.id 2019, No.1047

Pasal 2

Penelitian dan Pengembangan bertujuan menyediakan data, informasi, dan keterangan yang bermanfaat untuk:

a.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
b.penyediaan bahan pertimbangan pengambilan keputusan atau kebijakan.

Pasal 3

(1)Jenis Penelitian terdiri atas:
1. a.penelitian dasar; dan
2. b.penelitian terapan.
(2)Jenis Pengembangan paling sedikit terdiri atas:
1. a.kajian;
2. b.seminar;
3. c.workshop;
4. d.simposium; dan
5. e.diskusi kelompok terfokus.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 4

(1)Kepala Badan merupakan penyelenggara Penelitian dan Pengembangan.
(2)Penyelenggara Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
1. a.menyusun rencana strategis Penelitian dan Pengembangan untuk 5 (lima) tahun;
2. b.menyusun standar mutu Penelitian dan Pengembangan; www.peraturan.go.id 2019, No.1047
3. c.mengoordinasikan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan; dan
4. d.melaporkan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5

(1)Penelitian dan Pengembangan berbasis:
1. a.keluaran; dan
2. b.proses.
(2)Penelitian dan Pengembangan berbasis keluaran dan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada keterpenuhan standar yang meliputi:
1. a.peneliti yang berhak melakukan penelitian dan pengembangan;
2. b.jenis penelitian dan pengembangan;
3. c.penganggaran penelitian dan pengembangan; dan
4. d.pelaporan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penelitian dan Pengembangan berbasis keluaran dan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan;
3. c.pemantauan dan evaluasi; dan
4. d.pelaporan. www.peraturan.go.id 2019, No.1047
(2)Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar mutu Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 7

(1)Penyelenggara Penelitian dan Pengembangan menyusun rencana tahunan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan.
(2)Rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis kebutuhan Penelitian dan Pengembangan.
(3)Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui:
1. a.usulan dari satuan kerja eselon I atau kantor wilayah kementerian agama provinsi; dan
2. b.pemetaan masalah yang dilakukan oleh unit Penelitian dan Pengembangan.
(4)Rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam program Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 8

Selain berdasarkan analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan dapat diselenggarakan karena terdapat:

a.penugasan dari Menteri; dan/atau
b.isu-isu aktual.

Pasal 9

(1)Unit Penelitian dan Pengembangan melaksanakan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan. www.peraturan.go.id 2019, No.1047
(2)Unit Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:
1. a.pusat penelitian dan pengembangan;
2. b.lajnah pentashihan mushaf al-Qur’an; dan
3. c.balai penelitian dan pengembangan.
(3)Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.bimbingan masyarakat agama dan layanan keagamaan;
2. b.pendidikan madrasah, pendidikan agama, pendidikan keagamaan, dan pendidikan tinggi keagamaan;
3. c.lektur, manuskrip, dan khazanah keagamaan;
4. d.kitab suci dan layanannya; dan
5. e.manajemen organisasi.
(4)Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit Penelitian dan Pengembangan wajib berpedoman pada:
1. a.rencana strategis Penelitian dan Pengambangan; dan
2. b.program Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 10

(1)Penelitian dan Pengembangan dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak lain.
(2)Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dalam dan/atau luar negeri.
(3)Kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan mengenai tata cara kerja sama Penelitian dan Pengembangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. www.peraturan.go.id 2019, No.1047

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); www.peraturan.go.id 2019, No.1047
3.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG AGAMA DAN KEAGAMAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh data, informasi, dan keterangan.
2.Pengembangan adalah kegiatan untuk meningkatkan kemanfaatan dan daya dukung hasil Penelitian.
3.Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan adalah rangkaian kegiatan Penelitian dan Pengembangan di bidang agama dan keagamaan.
4.Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Badan Litbang dan Diklat adalah unit eselon I pada Kementerian Agama yang menyelenggarakan fungsi Penelitian dan Pengembangan di bidang agama dan keagamaan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Litbang dan Diklat. www.peraturan.go.id 2019, No.1047

Pasal 2

Penelitian dan Pengembangan bertujuan menyediakan data, informasi, dan keterangan yang bermanfaat untuk:

a.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
b.penyediaan bahan pertimbangan pengambilan keputusan atau kebijakan.

Pasal 3

(1)Jenis Penelitian terdiri atas:
1. a.penelitian dasar; dan
2. b.penelitian terapan.
(2)Jenis Pengembangan paling sedikit terdiri atas:
1. a.kajian;
2. b.seminar;
3. c.workshop;
4. d.simposium; dan
5. e.diskusi kelompok terfokus.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 4

(1)Kepala Badan merupakan penyelenggara Penelitian dan Pengembangan.
(2)Penyelenggara Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
1. a.menyusun rencana strategis Penelitian dan Pengembangan untuk 5 (lima) tahun;
2. b.menyusun standar mutu Penelitian dan Pengembangan; www.peraturan.go.id 2019, No.1047
3. c.mengoordinasikan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan; dan
4. d.melaporkan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5

(1)Penelitian dan Pengembangan berbasis:
1. a.keluaran; dan
2. b.proses.
(2)Penelitian dan Pengembangan berbasis keluaran dan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada keterpenuhan standar yang meliputi:
1. a.peneliti yang berhak melakukan penelitian dan pengembangan;
2. b.jenis penelitian dan pengembangan;
3. c.penganggaran penelitian dan pengembangan; dan
4. d.pelaporan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penelitian dan Pengembangan berbasis keluaran dan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan;
3. c.pemantauan dan evaluasi; dan
4. d.pelaporan. www.peraturan.go.id 2019, No.1047
(2)Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar mutu Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 7

(1)Penyelenggara Penelitian dan Pengembangan menyusun rencana tahunan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan.
(2)Rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis kebutuhan Penelitian dan Pengembangan.
(3)Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui:
1. a.usulan dari satuan kerja eselon I atau kantor wilayah kementerian agama provinsi; dan
2. b.pemetaan masalah yang dilakukan oleh unit Penelitian dan Pengembangan.
(4)Rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam program Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 8

Selain berdasarkan analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan dapat diselenggarakan karena terdapat:

a.penugasan dari Menteri; dan/atau
b.isu-isu aktual.

Pasal 9

(1)Unit Penelitian dan Pengembangan melaksanakan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan. www.peraturan.go.id 2019, No.1047
(2)Unit Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:
1. a.pusat penelitian dan pengembangan;
2. b.lajnah pentashihan mushaf al-Qur’an; dan
3. c.balai penelitian dan pengembangan.
(3)Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.bimbingan masyarakat agama dan layanan keagamaan;
2. b.pendidikan madrasah, pendidikan agama, pendidikan keagamaan, dan pendidikan tinggi keagamaan;
3. c.lektur, manuskrip, dan khazanah keagamaan;
4. d.kitab suci dan layanannya; dan
5. e.manajemen organisasi.
(4)Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit Penelitian dan Pengembangan wajib berpedoman pada:
1. a.rencana strategis Penelitian dan Pengambangan; dan
2. b.program Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 10

(1)Penelitian dan Pengembangan dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak lain.
(2)Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dalam dan/atau luar negeri.
(3)Kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan mengenai tata cara kerja sama Penelitian dan Pengembangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. www.peraturan.go.id 2019, No.1047