DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021

Nomor: 19
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

1. ketentuan umum 2. permohonan pertimbangan 3. pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi dokumen permohonan pertimbangan 4. penerbitan pertimbangan 5. pendanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan pertimbangan pengesahan badan hukum orgarusasi kemasyarakatan yang memiliki kekhususan di bidang keagamaan, perlu pengaturan mengenai pemberian pertimbangan untuk pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan keagamaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pemberian Pertimbangan untuk Pengesahan Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan yang Memiliki Kekhususan di Bidang Keagamaan; urusanmenyelenggarakan mendapat pertimbangan dariperlu yang keagamaan, kemen terian

a.bahwa untuk pengesahan badan hukum orgarusasi kemasyarakatan yang memiliki kekhususan di bidang Menimbang MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN PERTIMBANGAN UNTUK PENGESAHAN BADAN HUKUM ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG MEMILIKI KEKHUSUSAN 01 BIDANG KEAGAMAAN Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6139);
1. 5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
2. 6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran (Lembaran Negara 2013 Nomor 116, Kemasyarakatan Indonesia Tahun Organisasi Repuhlik
3. 1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Repuhlik Indonesia Tahun 1945;
4. 2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
5. 3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4916);
6. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang r Mengingat MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN PERTIMBANGAN UNTUK PENGESAHAN BADAN HUKUM ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG MEMILIKI KEKHUSUSAN 01 BIDANGKEAGAMAAN. Dasar dan Perubahan Data Yayasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 709);
7. 7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 ten tang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 660);
8. 8.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); Menetapkan agama.
9. 4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
10. 5.Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana pada Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.
11. 6.Direktur Jenderal adalah pimpinan Direktorat Jenderal.
12. 7.Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu yang selanjutnya disebut Pusbimdik Khonghucu adalah satuan kerja pada Kementerian yang membidangi bimbingan masyarakat agama Khonghucu.
13. 8.Kepala Pusbimdik Khonghucu yang selanjutnya disebut Kepala Pusat adalah pemimpin Pusbimdik Khonghucu.
14. 2.Ormas yang memiliki kekhususan di bidang keagamaan yang selanjutnya disebut Orrnas Keagamaan adalah Ormas yang bergerak di bidang keagamaan.
15. 3.Kementerian adalah kemen terian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. kebutuhan,kehendak,aspirasi,kesamaan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan Pasa13

(1)Pemohon mengajukan permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan kewenangannya.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen pendukung, meliputi:
1. a.fotokopi akta pendirian Ormas keagamaan yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat anggaran dasar;
2. b.surat keterangan domisili Ormas keagamaan;
3. c.nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas keagamaan; surat pernyataan kepengurusan atau Pasa12 Pengesahan badan hukum Ormas Keagamaan dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia setelah mendapat pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
  1. 9.Pemohon adalah pimpman Ormas Keagamaan atau notaris yang diberi kuasa untuk rnengajukan permohonan pertimbangan pengesahan badan hukum Ormas Keagamaan.

BAB II

PERMOHONANPERTIMBANGAN

Pasal 7

(1)Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinyatakan belum lengkap, Direktur Jenderal atau Pasa16 Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap dokumen permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi dokumen permohonan pertimbangan dalam jangka waktu 3 (tiga)hari kerja terhitung sejak surat permohonan diterima.

Pasal 5

Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan pertimbangan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen permohonan pertimbangan dicatat dalam buku daftar pengajuan pertimbangan.

(1), Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan kewenangannya mencatat permohonan pertimbangan dalam daftar pengajuan permohonan pertimbangan.
1. e.surat pernyataan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditandatangani oleh pimpinan Ormas Keagamaan.

BAB III

PEMERIKSAANKELENGKAPANDANVERIFIKASI DOKUMENPERMOHONANPERTIMBANGAN Pasa14 Dalam hal Pemohon telah mengajukan permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

Pasal 10

(1)Dalam hal hasil verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan Pasa19 Dalam melakukan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur J enderal atau Kepala Pusat sesuai dengan kewenangannya dapat berkoordinasi dengan satuan kerja atau kementerianjlembaga terkait. Pasa18 Verifikasi terhadap dokumen permohonan pertimbangan dilakukan dengan cara:
1. a.pemeriksaan keabsahan dokumen; dan Iatau
2. b.pemeriksaan lapangan. Kepala Pusat sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat pemberitahuan kepada Pemohon untuk melengkapi dokumen.
(2)Pemohon melengkapi dokumen permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak surat pemberitahuan diterima.
(3)Dalam hal Pemohon tidak melengkapi dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dinyatakan tidak diterima.
(4)Permohonan yang dinyatakan tidak diterima dituangkan dalam surat keterangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan kewenangannya atas nama Menteri.
(5)Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pemohon dengan tembusan kepada Menteri.
(6)Dalam hal permohonan dinyatakan tidak diterima, Pemohon dapat mengajukan permohonan kembali. pertimbangan.
(2)Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
1. a.berita acara permohonan pertimbangan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau penerbitanpersetujuanmemberikan(1) Menteri Pasal 12 BABIV PENERBITAN PERTIMBANGAN

Pasal 11

(1)Dalam hal hasil verifikasi dokumen permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan kewenangannya menerbitkan berita acara permohonan pertimbangan tidak memenuhi persyaratan.
(2)Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan kewenangannya menyampaikan berita acara permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak berita acara permohonan pertimbangan tidak memenuhi persyaratan diterbitkan. kewenangannya menerbitkan berita acara permohonan pertimbangan telah memenuhi persyaratan.
(2)Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan kewenangannya menyampaikan berita acara permohonan pertimbangan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak berita acara permohonan pertimbangan telah memenuhi persyaratan diterbitkan.

Pasal 16

Peraturan Menteri im mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 15

Permohonan pertimbangan secara elektronik harus sudah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteriini diundangkan. BABVI

Pasal 14

Pendanaan yang diperlukan bagi penerbitan pertimbangan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian. BABV PENDANAAN Pasal 13 Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(3)disampaikan kepada Pemohon dengan tembusan kepada Menteri dan menteri yang menyelengggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
1. b.berita acara permohonan pertimbangan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 11.
(3)Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan bidang tugasnya atas nama Menteri menerbitkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak pertimbangan Menteriditerima. . S.Ag., MHG

2000031002./ Salinan sesuai dengan aslinya Agarna RI PIt. !!(~~,!$l.ulajJ dan Kerja Sarna Luar Negeri, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 989 BENNY RIYANTO ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2021 YAQUT CHOLIL QOUMAS ttd MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2021 penernpatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia. denganmiMenteriPeraturanpengundangan Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…