DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2013

Nomor: 2
Tahun: 2013
Ditetapkan: 27 Februari 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disusun ketentuan tentang penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Agama;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Agama; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.333 2
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14);
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengawasan di Lingkungan Departemen Agama;
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.3333

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini, yang dimaksud dengan:

1.Kerugian Negara adalah kerugian dalam bentuk uang, surat berharga, dan/atau barang sebagai akibat perbuatan melawan hukum, atau kelalaian yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai Bukan Bendahara, atau Pejabat Lain.
2.Bendahara adalah setiap orang atau badan hukum yang diangkat dan diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang negara.
3.Pegawai Bukan Bendahara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan, atau diserahi tugas lainnya selain tugas Bendahara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Pihak Ketiga adalah orang atau badan hukum yang tidak berstatus sebagai bendahara, dan bukan Pegawai Bukan Bendahara.
5.Pegawai Lain adalah pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Agama.
6.Kelalaian adalah perbuatan mengabaikan suatu kewajiban yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berakibat Kerugian Negara.
7.Tuntutan Perbendaharaan merupakan proses tuntutan pertanggungjawaban terhadap bendahara yang karena perbuatannya berakibat Kerugian Negara.
8.Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses tuntutan pertanggungjawaban terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang karena perbuatannya berakibat Kerugian Negara.
9.Tim Penyelesaian Kerugian Negara, yang selajutnya disebut TPKN merupakan Tim yang diangkat oleh Menteri untuk menangani penyelesaian Kerugian Negara.
10.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM merupakan surat yang ditandatangani oleh Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, atau Pejabat Lain yang berisi pernyataan kesanggupan bertanggungjawab atas Kerugian Negara akibat perbuatannya. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.333 4
11.Surat Keputusan Pembebanan Sementara yang selanjutnya disebut SKPS merupakan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri tentang pembebanan sementara penggantian Kerugian Negara.
12.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selajutnya disebut SKP2KS merupakan surat keputusan Menteri yang dikeluarkan apabila Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang telah mengakibatkan Kerugian Negara tidak dapat menandatangani SKTJM.
13.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K merupakan surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
14.Hasil Verifikasi adalah laporan penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Agama.
15.Menteri adalah Menteri Agama.

Pasal 2

Peraturan Menteri Agama ini mengatur tentang Penyelesaian Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pegawai Non Bendahara, Bendahara, atau Pihak Lain yang terkait dengan tugas Kementerian Agama.

BAB II

LAPORAN INDIKASI KERUGIAN NEGARA

Pasal 3

(1)Setiap pejabat wajib melaporkan adanya indikasi Kerugian Negara kepada atasan langsung/kepala satuan kerja di lingkungan organisasi/satuan kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari sejak indikasi Kerugian Negara tersebut diketahui.
(2)Kepala satuan kerja wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui saluran hirarkhis.

Pasal 3

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit meliputi:

a.kronologis peristiwa;
b.data kerugian negara; dan
c.data lain yang diperlukan.

BAB III

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 5

(1)Untuk menyelesaikan setiap Kerugian Negara, Menteri membentuk TPKN. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.3335
(2)TPKN keanggotaannya meliputi unsur pejabat yang tugas dan fungsinya di bidang:
1. a.Keuangan dan BMN;
2. b.Organisasi dan Tata Laksana;
3. c.Hukum;
4. d.Kepegawaian;
5. e.Pengawasan; dan
6. f.Bidang lain yang terkait.
(3)Dalam hal diperlukan, TPKN dapat melibatkan unsur satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

Pasal 6

TPKN menyelenggarakan fungsi untuk:

a.menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima;
b.menghitung jumlah kerugian negara;
c.mengumpulkan dan melakukan verfikasi bukti-bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
d.menginventarisasi harta kekayaan pelaku Kerugian Negara yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara;
e.menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM;
f.memberikan pertimbangan kepada Menteri tentang Kerugian Negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
g.menatausahakan penyelesaian Kerugian Negara; dan
h.menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Negara kepada Menteri.

Pasal 7

Dalam hal Kerugian Negara berupa BMN, penghitungan jumlah kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempertimbangkan nilai pasar yang wajar dan atau kondisi barang yang bersangkutan.

BAB IV

VERIFIKASI DAN PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 8

(1)Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diterima, TPKN melakukan inventarisasi, verifikasi, dan pemeriksaan terhadap dokumen dan/atau orang penyebab Kerugian Negara. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.333 6
(2)Inventarisasi, verifikasi, dan pemeriksaan terhadap dokumen meliputi:
1. a.surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. b.surat keputusan pengangkatan dalam jabatan;
3. c.surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara mengandung indikasi tindak pidana; dan
4. d.berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara terjadi karena pencurian atau perampokan.
(3)Dalam hal pelaku pejabat Bendahara, inventarisasi, verifikasi, dan pemeriksaan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
1. a.berita acara pemeriksaan kas/barang;
2. b.registrasi penutupan buku kas/barang;
3. c.surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Penggunaan Barang/Kuasa Pengguna Anggaran;
4. d.surat keterangan bank tentang saldo di kas bersangkutan;
5. e.fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas; dan
6. f.surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
(4)Pemeriksaan terhadap orang dilakukan dalam bentuk wawancara baik terhadap pelaku dan/atau saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 9

(1)Dalam hal diperlukan TPKN dapat memerintahkan kepala satuan kerja untuk membentuk tim ad hoc untuk melakukan inventarisasi, verifikasi, dan pemeriksaan di tempat terjadinya Kerugian Negara.
(2)Tim ad hoc terdiri atas pejabat struktural yang bertanggung jawab terhadap Barang Milik Negara (BMN) dibantu oleh pejabat struktural keuangan dan pejabat terkait lainnya.
(3)Kepala satuan kerja melaporkan pelaksanaan tugas tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada TPKN.

Pasal 10

Tim ad hoc mempunyai tugas:

a.menghimpun data, dokumen dan bukti lain serta informasi terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.3337 1) kronologis terjadinya kerugian negara; 2) waktu dan tempat terjadinya kerugian negara; 3) identitas Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan Pegawai Lain yang diduga mengakibatkan kerugian negara; dan 4) data obyek kerugian negara,
b.melakukan analisis dan verifikasi data, bukti dan dokumen serta kelengkapan lainnya yang mengarah kepada pembuktian terjadinya kerugian negara; dan
c.menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada kepala satuan kerja.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disusun ketentuan tentang penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Agama;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.333 2
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14);
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengawasan di Lingkungan Departemen Agama;
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.3333

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini, yang dimaksud dengan:

1.Kerugian Negara adalah kerugian dalam bentuk uang, surat berharga, dan/atau barang sebagai akibat perbuatan melawan hukum, atau kelalaian yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai Bukan Bendahara, atau Pejabat Lain.
2.Bendahara adalah setiap orang atau badan hukum yang diangkat dan diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang negara.
3.Pegawai Bukan Bendahara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan, atau diserahi tugas lainnya selain tugas Bendahara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Pihak Ketiga adalah orang atau badan hukum yang tidak berstatus sebagai bendahara, dan bukan Pegawai Bukan Bendahara.
5.Pegawai Lain adalah pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Agama.
6.Kelalaian adalah perbuatan mengabaikan suatu kewajiban yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berakibat Kerugian Negara.
7.Tuntutan Perbendaharaan merupakan proses tuntutan pertanggungjawaban terhadap bendahara yang karena perbuatannya berakibat Kerugian Negara.
8.Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses tuntutan pertanggungjawaban terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang karena perbuatannya berakibat Kerugian Negara.
9.Tim Penyelesaian Kerugian Negara, yang selajutnya disebut TPKN merupakan Tim yang diangkat oleh Menteri untuk menangani penyelesaian Kerugian Negara.
10.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM merupakan surat yang ditandatangani oleh Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, atau Pejabat Lain yang berisi pernyataan kesanggupan bertanggungjawab atas Kerugian Negara akibat perbuatannya. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.333 4
11.Surat Keputusan Pembebanan Sementara yang selanjutnya disebut SKPS merupakan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri tentang pembebanan sementara penggantian Kerugian Negara.
12.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selajutnya disebut SKP2KS merupakan surat keputusan Menteri yang dikeluarkan apabila Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang telah mengakibatkan Kerugian Negara tidak dapat menandatangani SKTJM.
13.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K merupakan surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
14.Hasil Verifikasi adalah laporan penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Agama.
15.Menteri adalah Menteri Agama.

Pasal 2

Peraturan Menteri Agama ini mengatur tentang Penyelesaian Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pegawai Non Bendahara, Bendahara, atau Pihak Lain yang terkait dengan tugas Kementerian Agama.

BAB II

LAPORAN INDIKASI KERUGIAN NEGARA

Pasal 3

(1)Setiap pejabat wajib melaporkan adanya indikasi Kerugian Negara kepada atasan langsung/kepala satuan kerja di lingkungan organisasi/satuan kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari sejak indikasi Kerugian Negara tersebut diketahui.
(2)Kepala satuan kerja wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui saluran hirarkhis.

Pasal 3

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit meliputi:

a.kronologis peristiwa;
b.data kerugian negara; dan
c.data lain yang diperlukan.

BAB III

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 5

(1)Untuk menyelesaikan setiap Kerugian Negara, Menteri membentuk TPKN. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.3335
(2)TPKN keanggotaannya meliputi unsur pejabat yang tugas dan fungsinya di bidang:
1. a.Keuangan dan BMN;
2. b.Organisasi dan Tata Laksana;
3. c.Hukum;
4. d.Kepegawaian;
5. e.Pengawasan; dan
6. f.Bidang lain yang terkait.
(3)Dalam hal diperlukan, TPKN dapat melibatkan unsur satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

Pasal 6

TPKN menyelenggarakan fungsi untuk:

a.menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima;
b.menghitung jumlah kerugian negara;
c.mengumpulkan dan melakukan verfikasi bukti-bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
d.menginventarisasi harta kekayaan pelaku Kerugian Negara yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara;
e.menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM;
f.memberikan pertimbangan kepada Menteri tentang Kerugian Negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
g.menatausahakan penyelesaian Kerugian Negara; dan
h.menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Negara kepada Menteri.

Pasal 7

Dalam hal Kerugian Negara berupa BMN, penghitungan jumlah kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempertimbangkan nilai pasar yang wajar dan atau kondisi barang yang bersangkutan.

BAB IV

VERIFIKASI DAN PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 8

(1)Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diterima, TPKN melakukan inventarisasi, verifikasi, dan pemeriksaan terhadap dokumen dan/atau orang penyebab Kerugian Negara. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.333 6
(2)Inventarisasi, verifikasi, dan pemeriksaan terhadap dokumen meliputi:
1. a.surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. b.surat keputusan pengangkatan dalam jabatan;
3. c.surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara mengandung indikasi tindak pidana; dan
4. d.berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara terjadi karena pencurian atau perampokan.
(3)Dalam hal pelaku pejabat Bendahara, inventarisasi, verifikasi, dan pemeriksaan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
1. a.berita acara pemeriksaan kas/barang;
2. b.registrasi penutupan buku kas/barang;
3. c.surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Penggunaan Barang/Kuasa Pengguna Anggaran;
4. d.surat keterangan bank tentang saldo di kas bersangkutan;
5. e.fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas; dan
6. f.surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
(4)Pemeriksaan terhadap orang dilakukan dalam bentuk wawancara baik terhadap pelaku dan/atau saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 9

(1)Dalam hal diperlukan TPKN dapat memerintahkan kepala satuan kerja untuk membentuk tim ad hoc untuk melakukan inventarisasi, verifikasi, dan pemeriksaan di tempat terjadinya Kerugian Negara.
(2)Tim ad hoc terdiri atas pejabat struktural yang bertanggung jawab terhadap Barang Milik Negara (BMN) dibantu oleh pejabat struktural keuangan dan pejabat terkait lainnya.
(3)Kepala satuan kerja melaporkan pelaksanaan tugas tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada TPKN.

Pasal 10

Tim ad hoc mempunyai tugas:

a.menghimpun data, dokumen dan bukti lain serta informasi terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.3337 1) kronologis terjadinya kerugian negara; 2) waktu dan tempat terjadinya kerugian negara; 3) identitas Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan Pegawai Lain yang diduga mengakibatkan kerugian negara; dan 4) data obyek kerugian negara,
b.melakukan analisis dan verifikasi data, bukti dan dokumen serta kelengkapan lainnya yang mengarah kepada pembuktian terjadinya kerugian negara; dan
c.menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada kepala satuan kerja.