DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 6 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk tertib administrasi, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas serta untuk memberikan kepastian hukum, keamanan, dan keuntungan dalam pelaksanaan kerja sama internasional jaminan produk halal, perlu ditetapkan pengaturan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Kerja Sama Internasional Jaminan Produk Halal; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882); 2022, No.6
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
7.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG KERJA SAMA INTERNASIONAL JAMINAN PRODUK HALAL. 2022, No.6

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
2.Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
3.Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
4.Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
5.Kerja Sama Internasional Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut Kerja Sama Internasional JPH adalah kegiatan atau usaha secara bersama-sama yang dilakukan secara bilateral, regional, atau multilateral dalam rangka pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan/atau pengakuan Sertifikat Halal guna memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk.
6.Lembaga Pemerintah di Luar Negeri adalah institusi/badan yang merupakan organ eksekutif negara lain.
7.Lembaga Non Pemerintah di Luar Negeri adalah institusi/badan/asosiasi baik swasta maupun organisasi non pemerintah di luar negeri termasuk lembaga pendidikan di luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan Kerja Sama Internasional JPH dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan 2022, No.6 bersama.
8.Lembaga Halal Luar Negeri yang selanjutnya disingkat LHLN adalah lembaga yang berkedudukan di luar negeri yang berwenang melakukan kegiatan pemeriksaan, pengujian, dan penerbitan sertifikat kehalalan Produk di negara setempat.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
10.Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
11.Kepala Badan adalah Kepala BPJPH.

BAB II

BENTUK KERJA SAMA INTERNASIONAL JAMINAN PRODUK HALAL

Pasal 2

(1)BPJPH dapat melaksanakan Kerja Sama Internasional dalam bidang JPH.
(2)Kerja Sama Internasional JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
1. a.pengembangan JPH;
2. b.penilaian kesesuaian; dan/atau
3. c.pengakuan Sertifikat Halal.
(3)Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPJPH untuk melaksanakan hasil koordinasi dan konsultasi antara Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
(4)Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perjanjian antarnegara yang dilakukan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan bidang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 2022, No.6 perundang-undangan.
(5)Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia, ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, dan hukum serta kebiasaan internasional.

Pasal 3

(1)Kerja Sama Internasional JPH dalam pengembangan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.pengembangan teknologi;
2. b.sumber daya manusia; dan
3. c.sarana dan prasarana JPH.
(2)Kerja sama pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
1. a.penelitian dan pengembangan teknologi yang digunakan dalam proses produk halal;
2. b.penelitian dan pengembangan teknologi yang digunakan dalam pemeriksaan halal;
3. c.penelitian dan pengembangan teknologi yang digunakan dalam pembinaan dan pengawasan halal; dan/atau
4. d.pertukaran informasi di bidang JPH.
(3)Kerja sama pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
1. a.pendidikan dan pelatihan JPH bagi pelaku usaha, auditor halal, penyelia halal, pengawas JPH, dan/atau pengurus lembaga pemeriksa halal;
2. b.pertukaran pengetahuan ulama dalam memutuskan status kehalalan Produk dalam rangka sertifikasi halal; 2022, No.6
3. c.pelibatan akademisi dan ulama dalam pelatihan dan proses sertifikasi halal; dan
4. d.bidang lain yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang JPH.
(4)Kerja sama pengembangan sarana dan prasarana JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa:
1. a.penelitian dan pengembangan sarana dan prasarana JPH;
2. b.bantuan penyediaan sarana dan prasarana JPH;
3. c.perdagangan sarana dan prasarana JPH;
4. d.penyediaan sarana dan prasarana pertukaran informasi terkait dengan JPH; dan
5. e.pengembangan standar halal.
(5)Kerja Sama Internasional JPH dalam pengembangan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh BPJPH dengan Lembaga Pemerintah di Luar Negeri atau Lembaga Non Pemerintah di Luar Negeri di masing- masing negara.

Pasal 4

(1)Kerja Sama Internasional JPH dalam penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf b, meliputi:
1. a.saling pengakuan; dan
2. b.saling keberterimaan hasil penilaian kesesuaian.
(2)Kerja sama dalam penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan skema saling pengakuan dan saling keberterimaan hasil penilaian kesesuaian.
(3)Pengembangan skema sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)berupa pengembangan standar JPH. 2022, No.6

Pasal 5

(1)Kerja Sama Internasional JPH dalam pengakuan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berupa kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal.
(2)Kerja Sama Internasional JPH berupa saling pengakuan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJPH dengan LHLN yang berwenang untuk menerbitkan Sertifikat Halal.

Pasal 6

(1)LHLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibentuk oleh:
1. a.pemerintah; atau
2. b.lembaga keagamaan Islam di negara setempat.
(2)LHLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi syarat:
1. a.bukti legalitas pendirian lembaga yang dibuktikan dengan izin atau rekomendasi dari otoritas negara setempat;
2. b.memiliki kantor sendiri dan mencantumkan alamat;
3. c.memiliki struktur organisasi;
4. d.memiliki dewan syariah/dewan fatwa atau ulama yang berwenang menetapkan kehalalan Produk;
5. e.memiliki auditor halal yang berkompeten paling sedikit 3 (tiga) orang sesuai dengan standar kompetensi auditor halal di Indonesia;
6. f.memiliki standar halal yang berkesesuaian dengan standar JPH;
7. g.memiliki sertifikat akreditasi dari lembaga akreditasi negara setempat yang telah memperoleh pengakuan dalam organisasi regional atau internasional dan telah mengadakan kerja sama internasional dalam 2022, No.6 penilaian kesesuaian;
8. h.memiliki sertifikat akreditasi dari BPJPH bagi LHLN yang diakreditasi oleh Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal; dan
9. i.memiliki atau bekerja sama dengan laboratorium terakreditasi atau terstandar internasional ISO 17025.

Pasal 7

(1)LHLN mengajukan penyampaian permohonan kerja sama kepada Kepala Badan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2).
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.

Pasal 8

(1)Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) belum lengkap, BPJPH menyampaikan surat permintaan tambahan dokumen.
(2)Tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permintaan tambahan dokumen diterima.
(3)Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tambahan dokumen tidak dipenuhi, permohonan kerja sama dinyatakan ditolak.

Pasal 9

(1)Dalam dokumen hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan lengkap, BPJPH melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(2)BPJPH dapat melakukan pemeriksaan lapangan apabila diperlukan. 2022, No.6

Pasal 10

Dalam hal LHLN telah memenuhi persyaratan, BPJPH menyampaikan persetujuan secara tertulis kepada LHLN untuk melakukan kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal sebagai pemenuhan Sertifikat Halal berdasarkan perjanjian saling keberterimaan Sertifikat Halal yang berlaku timbal balik.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk tertib administrasi, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas serta untuk memberikan kepastian hukum, keamanan, dan keuntungan dalam pelaksanaan kerja sama internasional jaminan produk halal, perlu ditetapkan pengaturan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Kerja Sama Internasional Jaminan Produk Halal; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882); 2022, No.6
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
7.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG KERJA SAMA INTERNASIONAL JAMINAN PRODUK HALAL. 2022, No.6

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
2.Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
3.Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
4.Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
5.Kerja Sama Internasional Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut Kerja Sama Internasional JPH adalah kegiatan atau usaha secara bersama-sama yang dilakukan secara bilateral, regional, atau multilateral dalam rangka pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan/atau pengakuan Sertifikat Halal guna memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk.
6.Lembaga Pemerintah di Luar Negeri adalah institusi/badan yang merupakan organ eksekutif negara lain.
7.Lembaga Non Pemerintah di Luar Negeri adalah institusi/badan/asosiasi baik swasta maupun organisasi non pemerintah di luar negeri termasuk lembaga pendidikan di luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan Kerja Sama Internasional JPH dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan 2022, No.6 bersama.
8.Lembaga Halal Luar Negeri yang selanjutnya disingkat LHLN adalah lembaga yang berkedudukan di luar negeri yang berwenang melakukan kegiatan pemeriksaan, pengujian, dan penerbitan sertifikat kehalalan Produk di negara setempat.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
10.Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
11.Kepala Badan adalah Kepala BPJPH.

BAB II

BENTUK KERJA SAMA INTERNASIONAL JAMINAN PRODUK HALAL

Pasal 2

(1)BPJPH dapat melaksanakan Kerja Sama Internasional dalam bidang JPH.
(2)Kerja Sama Internasional JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
1. a.pengembangan JPH;
2. b.penilaian kesesuaian; dan/atau
3. c.pengakuan Sertifikat Halal.
(3)Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPJPH untuk melaksanakan hasil koordinasi dan konsultasi antara Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
(4)Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perjanjian antarnegara yang dilakukan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan bidang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 2022, No.6 perundang-undangan.
(5)Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia, ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, dan hukum serta kebiasaan internasional.

Pasal 3

(1)Kerja Sama Internasional JPH dalam pengembangan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.pengembangan teknologi;
2. b.sumber daya manusia; dan
3. c.sarana dan prasarana JPH.
(2)Kerja sama pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
1. a.penelitian dan pengembangan teknologi yang digunakan dalam proses produk halal;
2. b.penelitian dan pengembangan teknologi yang digunakan dalam pemeriksaan halal;
3. c.penelitian dan pengembangan teknologi yang digunakan dalam pembinaan dan pengawasan halal; dan/atau
4. d.pertukaran informasi di bidang JPH.
(3)Kerja sama pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
1. a.pendidikan dan pelatihan JPH bagi pelaku usaha, auditor halal, penyelia halal, pengawas JPH, dan/atau pengurus lembaga pemeriksa halal;
2. b.pertukaran pengetahuan ulama dalam memutuskan status kehalalan Produk dalam rangka sertifikasi halal; 2022, No.6
3. c.pelibatan akademisi dan ulama dalam pelatihan dan proses sertifikasi halal; dan
4. d.bidang lain yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang JPH.
(4)Kerja sama pengembangan sarana dan prasarana JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa:
1. a.penelitian dan pengembangan sarana dan prasarana JPH;
2. b.bantuan penyediaan sarana dan prasarana JPH;
3. c.perdagangan sarana dan prasarana JPH;
4. d.penyediaan sarana dan prasarana pertukaran informasi terkait dengan JPH; dan
5. e.pengembangan standar halal.
(5)Kerja Sama Internasional JPH dalam pengembangan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh BPJPH dengan Lembaga Pemerintah di Luar Negeri atau Lembaga Non Pemerintah di Luar Negeri di masing- masing negara.

Pasal 4

(1)Kerja Sama Internasional JPH dalam penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf b, meliputi:
1. a.saling pengakuan; dan
2. b.saling keberterimaan hasil penilaian kesesuaian.
(2)Kerja sama dalam penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan skema saling pengakuan dan saling keberterimaan hasil penilaian kesesuaian.
(3)Pengembangan skema sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)berupa pengembangan standar JPH. 2022, No.6

Pasal 5

(1)Kerja Sama Internasional JPH dalam pengakuan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berupa kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal.
(2)Kerja Sama Internasional JPH berupa saling pengakuan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJPH dengan LHLN yang berwenang untuk menerbitkan Sertifikat Halal.

Pasal 6

(1)LHLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibentuk oleh:
1. a.pemerintah; atau
2. b.lembaga keagamaan Islam di negara setempat.
(2)LHLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi syarat:
1. a.bukti legalitas pendirian lembaga yang dibuktikan dengan izin atau rekomendasi dari otoritas negara setempat;
2. b.memiliki kantor sendiri dan mencantumkan alamat;
3. c.memiliki struktur organisasi;
4. d.memiliki dewan syariah/dewan fatwa atau ulama yang berwenang menetapkan kehalalan Produk;
5. e.memiliki auditor halal yang berkompeten paling sedikit 3 (tiga) orang sesuai dengan standar kompetensi auditor halal di Indonesia;
6. f.memiliki standar halal yang berkesesuaian dengan standar JPH;
7. g.memiliki sertifikat akreditasi dari lembaga akreditasi negara setempat yang telah memperoleh pengakuan dalam organisasi regional atau internasional dan telah mengadakan kerja sama internasional dalam 2022, No.6 penilaian kesesuaian;
8. h.memiliki sertifikat akreditasi dari BPJPH bagi LHLN yang diakreditasi oleh Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal; dan
9. i.memiliki atau bekerja sama dengan laboratorium terakreditasi atau terstandar internasional ISO 17025.

Pasal 7

(1)LHLN mengajukan penyampaian permohonan kerja sama kepada Kepala Badan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2).
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.

Pasal 8

(1)Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) belum lengkap, BPJPH menyampaikan surat permintaan tambahan dokumen.
(2)Tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permintaan tambahan dokumen diterima.
(3)Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tambahan dokumen tidak dipenuhi, permohonan kerja sama dinyatakan ditolak.

Pasal 9

(1)Dalam dokumen hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan lengkap, BPJPH melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(2)BPJPH dapat melakukan pemeriksaan lapangan apabila diperlukan. 2022, No.6