DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 13 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Tujuan pendidikan widyalaya untuk mempersiapkan peserta didik memiliki akhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih lanjut. Pendidikan ini diselenggarakan pada jenjang, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Program pembelajaran 1 s.d. 2 tahun. Penyelenggaraannya oleh pemerintah dan masyarakat. Pendirian dapat berasal dari pendirian baru dan perubahan dari jenis satuan pendidikan lain.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan akses, mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan serta memberikan layanan bagi umat Hindu untuk menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Hindu, perlu diselenggarakan pendidikan widyalaya;
b.bahwa untuk tertib administrasi, efektivitas, dan akuntabel serta memenuhi standar nasional pendidikan, perlu ditetapkan pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan widyalaya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama ten tang Penyelenggaraan Pendidikan Widyalaya; MENTERIAGAMAREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANMENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAANPENDIDIKANWIDYALAYA Mengingat Menimbang Pasall Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Widyalaya adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Hindu.
2.Pratama Widyalaya yang selanjutnya disingkat PW adalah Widyalaya pada jenjang pendidikan anak usia dini.
3.Adi Widyalaya yang selanjutnya disingkat AW adalah Widyalaya pada jenjang pendidikan dasar yang terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas.
4.Madyama Widyalaya yang selanjutnya disingkat MW adalah Widyalaya pada jenjang pendidikan dasar yang terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas.
5.Utama Widyalaya yang selanjutnya disingkat UW adalah Widyalaya pada jenjang pendidikan menengah yang terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas.
6.Utama Widyalaya Kejuruan yang selanjutnya disingkat UWK adalah Widyalaya pada jenjang pendidikan menengah kejuruan yang terdiri atas 3 (tiga) atau 4 (empat) tingkatan kelas.
7.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENYELENGGARAANPENDIDlKANWIDYALAYA.
5.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955); Menetapkan Pasal 3 Pendidikan Widyalaya diselenggarakan pada jenjang:

a.pendidikan anak usia dini;
b.pendidikan dasar; dan
c.pendidikan menengah. BABII JENJANG DANBENTUKPENYELENGGARAAN PENDIDlKANWIDYALAYA Pasa12 Pendidikan Widyalaya diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik memiliki akhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih lanjut.
1. 9.Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/ atau sosial, anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, dan anak di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil sehingga mereka semua berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
2. 10.Muatan Lokaladalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
3. 11.Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
4. 12.Tenaga Kependidikan Widyalaya adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan Widyalaya.
5. 13.Akreditasi Widyalaya adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan PW, AW, MW, UW, dan UWK berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
6. 14.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
7. 15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
8. 16.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.
9. 17.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.
10. 18.Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.
11. 19.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
12. 20.Kepala Kantor Wilayah adalah pemimpin Kantor Wilayah.
13. 21.Kepala Kantor Kementerian Agama adalah pemimpin Kantor Kementerian Agama. Pasa110

(1)Menteri menetapkan pendirian baru Widyalaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a untuk Widyalaya yang diselenggarakan oleh pemerintah setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
(2)Pendirian Widyalaya yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan:
1. a.kebutuhan masyarakat;
2. b.kebutuhan pembangunan daerah; Pasa19 Pendirian Widyalaya dapat berasal dari:
3. a.pend irian baru; dan
4. b.perubahan dari jenis satuan pendidikan lain. Pasa18 Widyalaya diselenggarakan oleh:
5. a.pemerintah; dan
6. b.masyarakat. BABIII PENDIRIANDANPENAMAANWIDYALAYA Pasa17
(1)UW terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas yaitu kelas 10 (sepuluh}, kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas).
(2)UWKterdiri atas:
1. a.3 (tiga) tingkatan kelas yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 [sebelas}, dan kelas 12 (dua belas); atau
2. b.4 (empat) tingkatan kelas yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 [sebelas], kelas 12 (dua belas], dan kelas 13 (tiga belas) sesuai dengan tuntutan kompetensi kejuruan yang dipersyaratkan dari dunia kerja. Pasa16
(1)AW terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 [dua], kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
(2)MW terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan). Pasa15 PW memiliki program pembelajaran 1 (satu) atau 2 (dua) tahun. Pasa14
(1)Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasa13 huruf a berbentuk PW.
(2)Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berbentuk AWdan MW.
(3)Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berbentuk UW dan UWK.

Pasal 13

(1)Direktur Jenderal rnenetapkan pendirian baru Widyalayasebagaimana dirnaksud dalam Pasal 9 huruf a untuk Widyalaya yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui izin pendirian sete1ah memenuhi persyaratan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rneliputi:
1. a.administratif;
2. b.teknis; dan
3. c.kelayakan pendirian.
(3)Persyaratan administratif sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.penyelenggara pendidikan rnerupakan organisasi kernasyarakatan berbadan hukum yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan Hindu;
2. b.memiliki struktur organisasi, anggaran dasar / anggaran rumah tangga, dan pengurus;
3. c.rnendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Kementerian Agarna; dan

Pasal 12

(1)Direktur Jenderal menyampaikan usulan pendirian Widyalaya yang diselenggarakan oleh pemerintah kepada Menteri dengan disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
(2)Menteri menyampaikan usulan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri yang rnenye1enggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 11

(1)Pendirian Widyalaya yang diselenggarakan oleh pernerintah harus rnernenuhi persyaratan, yang rneliputi:
1. a.analisis kebutuhan pendirian Widyalaya;dan
2. b.rencana induk pengernbangan Widyalaya.
(2)Rencana induk pengernbangan Widyalayasebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf b rnernuat penjelasan rnengenai:
1. a.visi dan rnisi;
2. b.Kurikulurn dan sistern evaluasi;
3. c.potensi calon peserta didik;
4. d.Guru dan Tenaga Kependidikan;
5. e.sarana dan prasarana;
6. f.pendanaan pernbiayaan;
7. g.orgarnsasi;
8. h.manajemen satuan pendidikan; dan
  1. 1.dukungan rnasyarakat.
9. c.kebijakan pernerintah pusat; atau
10. d.pernerataan akses pendidikan berkualitas.

Pasal 15

(1)Pendirian Widyalayayang berasal dari perubahan dari jenis satuan pendidikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi peralihan bentuk satuan pendidikan keagamaan Hindu dalam bentuk pasraman formal menjadi Widyalaya.

Pasal 14

(1)Persyaratan pendirian Widyalaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dituangkan dalam bentuk usulan yang disampaikan oleh ketua organisasi kemasyarakatan keagamaan Hindu berbadan hukum yang bergerak di bidang pendidikan kepada Direktur Jenderal melalui KepalaKantor Wilayah.
(2)Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi dan validiasi terhadap persyaratan administrasi, teknis, dan kelayakan pendirian.
(3)Hasil verifikasi dan validiasi dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dituangkan dalam berita acara verifikasi dan validasi.
(4)Dalam hal berita acara verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan permohonan tidak memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan surat pemberitahuan kepada pengusul.
(5)Dalam hal berita acara verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan permohonan memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan rekomendasi pendirian Widyalayakepada Direktur Jenderal.
(6)Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal dapat melakukan pemeriksaan ulang terhadap usulan pendirian Widyalayasebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
1. d.memiliki kesanggupan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan minimal sampai 1 (satu) tahun pelajaran berikutnya.
(4)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b meliputi:
1. a.Kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah;
2. b.jumlah dan kualifikasi Guru dan Tenaga Kependidikan;
3. c.ketersediaan saran a dan prasarana pendidikan;
4. d.rencana pembiayaan pendidikan;
5. e.rencana proses pembelajaran;
6. f.sistem evaluasi pembelajaran; dan
7. g.organisasi dan manajemen berbasis sekolah.
(5)Persyaratan kelayakan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf c meliputi aspek:
1. a.tata ruang, geografis,dan ekologis;
2. b.prospek pendaftar dengan proyeksijumlah peserta didik;
3. c.sosial dan budaya; dan
4. d.demografianak usia sekolah dengan ketersediaan satuan pendidikan formal.

Pasal 19

(1)Widyalaya yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dikelola oleh Menteri.
(2)Widyalaya yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dikelola oleh penyelenggara pendidikan.
(3)Pengelolaan Widyalayadilakukan dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah yang dilaksanakan dengan prinsip keadilan, kemandirian, kemitraan dan partisipasi, nirlaba, efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas. Umum BABIV TATA KELOLA WIDYALAYA Pasal 18
(1)NamaWidyalayayang diselenggarakan oleh masyarakat ditulis nama satuan pendidikan, nama yang ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan, dan nama kabupaten /kota.
(2)Penggunaan nama Widyalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus berciri khas agama Hindu.

Pasal 17

(1)Nama Widyalayayang diselenggarakan oleh pemerintah ditulis nama satuan pendidikan, nomor urut, dan diikuti dengan nama kabupaten/kota.
(2)Dalam hal jumlah Widyalayayang diselenggarakan oleh pemerintah untuk setiap satuan pendidikan lebih dari 1 (satu) Widyalaya, nama sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) ditulis dengan menambahkan nomor urut pendirian diikuti dengan nama kabupateri/ kota.

Pasal 16

Petunjuk teknis mengenai pendirian Widyalaya baru dan perubahan dari jenis satuan pendidikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(2)Peralihan bentuk satuan pendidikan lain ke Widyalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasalll sampai dengan Pasal 14.
(3)Peralihan bentuk satuan pendidikan lain ke Widyalaya menyesuaikan dengan kebutuhan, urgensi, dari/atau daya tarik masyarakat sebagai upaya daya saing Widyalaya.
(4)Petunjuk teknis peralihan bentuk satuan pendidikan lain ke Widyalayasebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 21

(1)Setiap Widyalaya wajib memiliki pedoman yang mengatur mengenai:
1. a.struktur organisasi;
2. b.pembagian tugas Guru;
3. c.pembagian tugas Tenaga Kependidikan;
4. d.Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;
5. e.kalender pendidikan yang berisi seluruh program dan kegiatan Widyalaya selama 1 (satu) tahun pelajaran yang dirinci setiap 1 (satu) semester, bulanan, dan mingguan;
6. f.peraturan akademik;
7. g.tata tertib Guru, Tenaga Kependidikan, dan peserta didik; Pasa120
(1)Widyalaya dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah Widyalaya untuk masa 4 (empat) tahun.
(2)Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.kalender pendidikan yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstra kurikuler, dan hari libur;
2. b.jadwal pelajaran per semester;
3. c.penugasan Guru pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya;
4. d.jadwal penyusunan Kurikulum tingkat satuan pendidikan;
5. e.pemilihan dan penetapan buku teks pelajaran yang digunakan untuk setiap mata pelajaran dan prasarana;
6. f.jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana pembelajaran;
7. g.pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal barang habis pakai;
8. h.program peningkatan mutu pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang meliputi paling sedikit jems, durasi, peserta, dan penyelenggaraan program;
9. i.jadwal rapat dewan Guru, rapat konsultasi Widyalaya dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat Widyalayadengan komite Widyalaya; J. rencana anggaran pendapatan dan belanja Widyalayauntuk masa kerja 1 (satu) tahun; dan
10. k.jadwal penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja Widyalayauntuk 1 (satu) tahun terakhir.
(3)Rencana kerja Widyalayasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus disetujui oleh rapat dewan Guru.
(4)Komite Widyalaya dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja Widyalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 26

AWdapat menerima peserta didik pindahan dari Sekolah Dasar/ ProgramPaket A atau bentuk lain yang sederajat.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…