DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Mengubah ketentuan Pasal 11, 12,13,14,15,16,18,21,dan 22 Menyisipkan Pasal 26A dan 26B

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemekaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5.Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1460) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 887);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 94 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK. Pasal I Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1460) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama:

a.Nomor 54 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1623);
b.Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1707); dan
c.Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 887), diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Fakultas pada Institut terdiri atas:

a.Tarbiyah dan Ilmu Keguruan;
b.Syariah;
c.Ekonomi dan Bisnis Islam;
d.Dakwah dan Komunikasi Islam; dan
e.Ushuluddin dan Adab.
1. 2.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Organisasi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d terdiri atas:
1. a.dekan dan wakil dekan;
2. b.program studi;
3. c.laboratorium; dan
4. d.bagian tata usaha.
(2)Organisasi Fakultas Ushuluddin dan Adab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e terdiri atas:
1. a.dekan dan wakil dekan;
2. b.program studi;
3. c.laboratorium; dan
4. d.subbagian tata usaha.
  1. 3.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan pada fakultas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan rektor.

4.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dekan dibantu oleh wakil dekan.

5.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Wakil dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan serta Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam terdiri atas:
1. a.Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan;
2. b.Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; dan
3. c.Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
(2)Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu dekan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kelembagaan.
(3)Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.
(4)Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.
(5)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta Fakultas Ushuluddin dan Adab terdiri atas:
1. a.Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerja Sama; dan
2. b.Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan.
(6)Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a mempunyai tugas membantu dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang akademik, kelembagaan, kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.
(7)Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mempunyai tugas membantu dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.

6.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan satuan pelaksana akademik pada fakultas.
(2)Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin oleh ketua.
(3)Ketua program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dekan.

7.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b terdiri atas:

a.ketua program studi;
b.sekretaris program studi; dan
c.dosen.
1. 8.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c merupakan unsur penunjang pelaksanaan pendidikan pada fakultas.
(2)Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin oleh pejabat fungsional sesuai dengan bidangnya.
(3)Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dekan.

9.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana administrasi pada fakultas.
(2)Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.
(3)Kepala Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dekan.

10.Di antara Pasal 25 dan Pasal 27 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 26A dan Pasal 26B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d merupakan unsur pelaksana administrasi pada fakultas.
(2)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.
(3)Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dekan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemekaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5.Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1460) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 887);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 94 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK. Pasal I Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1460) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama:

a.Nomor 54 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1623);
b.Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1707); dan
c.Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 887), diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Fakultas pada Institut terdiri atas:

a.Tarbiyah dan Ilmu Keguruan;
b.Syariah;
c.Ekonomi dan Bisnis Islam;
d.Dakwah dan Komunikasi Islam; dan
e.Ushuluddin dan Adab.
1. 2.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Organisasi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d terdiri atas:
1. a.dekan dan wakil dekan;
2. b.program studi;
3. c.laboratorium; dan
4. d.bagian tata usaha.
(2)Organisasi Fakultas Ushuluddin dan Adab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e terdiri atas:
1. a.dekan dan wakil dekan;
2. b.program studi;
3. c.laboratorium; dan
4. d.subbagian tata usaha.
  1. 3.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

4.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dekan dibantu oleh wakil dekan.

5.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Wakil dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan serta Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam terdiri atas:
1. a.Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan;
2. b.Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; dan
3. c.Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
(2)Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu dekan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kelembagaan.
(3)Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.
(4)Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.
(5)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta Fakultas Ushuluddin dan Adab terdiri atas:
1. a.Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerja Sama; dan
2. b.Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan.
(6)Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a mempunyai tugas membantu dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang akademik, kelembagaan, kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.
(7)Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mempunyai tugas membantu dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.

6.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan satuan pelaksana akademik pada fakultas.
(2)Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin oleh ketua.
(3)Ketua program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dekan.

7.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b terdiri atas:

a.ketua program studi;
b.sekretaris program studi; dan
c.dosen.
1. 8.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c merupakan unsur penunjang pelaksanaan pendidikan pada fakultas.
(2)Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin oleh pejabat fungsional sesuai dengan bidangnya.
(3)Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dekan.

9.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana administrasi pada fakultas.
(2)Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.
(3)Kepala Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dekan.

10.Di antara Pasal 25 dan Pasal 27 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 26A dan Pasal 26B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d merupakan unsur pelaksana administrasi pada fakultas.
(2)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.
(3)Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dekan.