DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2020

Nomor: 20
Tahun: 2020
Ditetapkan: 5 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan; MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN BENTUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Keagamaan.

3.Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang selanjutnya disingkat PTKN adalah PTK yang didirikan dari/ atau diselenggarakan oleh pemerintah.
4.Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta yang selanjutnya disingkat PTKS adalah PTK yang didirikan dan/ atau diselenggarakan oleh masyarakat.
5.Badan Penyelenggara PTKS yang selanjutnya disebut Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. yang selanjutnya pendidikan yang Perguruan Tinggi Keagamaan disingkat PTK adalah satuan 2.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan Tinggi Keagamaan adalah pendidikan tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan mengembangkan rumpun ilmu agama serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN BENTUK PERGURUANTINGGI KEAGAMAAN. Nomor 6263);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); Menetapkan pembantu pimpinan yang berada di bawah dan IN' yang adalah Kementerian Agama Sekretaris Jenderal Jenderal disebut
14.Sekretaris selanjutnya rumpun ilmu agama serta rumpun ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu agama, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
7.Institut Keagamaan adalah PTK yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu agama dan sejumlah rumpun ilmu pengetahuan darr/ atau teknologi tertentu, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggaran pendidikan profesi.
8.Sekolah Tinggi Keagamaan adalah PTK yang menyelenggarakan pendididkan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun ilmu agama, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
9.Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik.
10.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.
11.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
13.Direktur Jenderal adalah pemimpin satuan kerja pada Kementerian yang membidangi Pendidikan Tinggi Keagamaan. yang dalam Universitas Keagamaan adalah PTK menyelenggarakan pendidikan akademik 6. w Pasal 4

(1)Perubahan bentuk PTKdapat dilakukan dari:
1. a.Sekolah Tinggimenjadi Institut; dan
2. b.Institut menjadi Universitas.
(2)Perubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berlaku bagi PTKNdan PTKS. Pasa13 Perubahan bentuk PTKdidasarkan pada:
1. a.kebutuhan masyarakat;
2. b.pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni;
3. c.kebutuhan pembangunan nasional; dan
4. d.pertumbuhan potensijumlah mahasiswa. Pasa12 Perubahan bentuk PTKbertujuan:
5. a.meningkatkan akses Pendidikan TinggiKeagamaan;
6. b.meningkatkan daya jangkau pemerataan dan sebaran Pendidikan TinggiKeagamaan;
7. c.meningkatkan mutu dan daya saing penyelenggaraan Pendidikan TinggiKeagamaaan; dan
8. d.meningkatkan mutu dan relevansi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. bertanggung jawab kepada Menteri dan mendapat tugas tambahan menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan Khonghucu. Pasa16 Dalam hal jumlah guru besar atau lektor kepala belum terpenuhi, PTKyang akan ditetapkan menjadi Universitas atau Institut harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui kerja sarna penugasan guru besar dari PTKatau perguruan tinggilain. Pasa15
(1)Perubahan bentuk PTKsebagaimana dimaksud dalam Pasa14 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.kualifikasipendidikan dosen;
2. b.kualifikasikepangkatan akademik dosen;
3. c.jumlah dan jenis Program Studi dari/atau Fakultas;
4. d.rasio jumlah dosen dan mahasiswa;
5. e.kualifikasijumlah tenaga kependidikan;
6. f.status akreditasi Program Studi; dan
7. g.sarana dan prasarana.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), perubahan bentuk PTK harus didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa13.
(3)Rincian persyaratan perubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini. keabsahandana. pemeriksaan kelengkapan dokumen; dan
1. b.verifikasi lapangan.
(3)Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 8
(1)Menteri membentuk tim untuk melakukan asesmen permohonan usulan perubahan bentuk PTK.
(2)Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: Program Studi, Fakultas, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, saran a prasarana, dan pembiayaan; dan

3.analisis kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan nasional; dan

b.dokumen yang membuktikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. rneliputiterkinikelem bagaan2. kondisi

BAB II

PERSYARATAN PERU BAHAN BENTUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 7

(1)Ketua atau Rektor PTKN atau Badan Penyelenggara mengajukan permohonan usulan perubahan bentuk PTKNatau PTKS secara tertulis kepada Menteri.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen:
1. a.studi kelayakan yang memuat keterangan mengenai:
  1. 1.latar belakang dan tujuan perubahan bentuk PTK;

BAB III

TATACARAPERUBAHANBENTUK PERGURUANTINGGI KEAGAMAAN

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2014 ten tang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 824), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABrv KETENTUANPENUTUP Pasal 10 Dalam hal usulan perubahan bentuk PTKS telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri menetapkan perubahan bentuk PTKS. Pasa19

(1)Dalam hal usulan perubahan bentuk PTKN telah memeriuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri mengajukan permohonan persetujuan perubahan bentuk PTK kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(2)Menteri mengajukan permohonan usulan perubahan bentuk PTKN kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 867 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2020 FACHRUL RAZI ttd MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2020 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. MenteriPeraturan orang mengetahuinya, memerintahkan mi dengan Agar setiap pengundangan No. Rasio Dosen dan Mahasiswa Jenis Ilmu Sekolah Tinggi Institut ke Institut ke Universitas

1.Ilmu Agama 1 : 45 (satu banding 1 : 40 (satu banding empat puluh lima) empat puluh)

c.Rasio Jumlah Dosen dan Mahasiswa No. Perubahan Bentuk Kualifikasi Dosen Sekolah Tinggi Institut ke Institut ke Universitas
1. 1.Asisten Ahli 60 (enam puluh) 80 (delapan puluh) orang orang
2. 2.Lektor 12 (dua belas) orang 16 (enam belas) orang
3. 3.Lektor Kepala 6 (enam) orang 8 (delapan) orang
4. 4.Guru Besar - 4 (empat) orang
b.Kualifikasi Kepangkatan Akademik Dosen No. Perubahan Bentuk Kualifikasi Pendidikan Sekolah Tinggi Institut ke Institut ke Universitas
1. 1.Magister 60 (enam puluh) 80 (delapan puluh) orang orang
2. 2.Doktor 12 (dua belas) orang 16 (enam belas) orang
a.Kualifikasi Pendidikan Dosen Rincian Persyaratan Perubahan Bentuk PTK LAMPIRAN PERATURANMENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHANBENTUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN No. PerubahanBentuk Sarana dan Prasarana Sekolah Tinggi Institut ke Institut ke Universi tas 1 Tanah/Lahan 50.000 m? (lima 100.000 m2 (seratus puluh ribu meter ribu meter persegi) persegi) 2 Gedung
a.Ruang Kuliah 1.500 m2 (seribu 3.250 m? (tiga ribu dua lima ratus meter ratus lima puluh meter persegi) persegi)
g.Sarana dan Prasarana No. Perubahan bentuk Nilai Akreditasi Sekolah Tinggi Institut ke Institut ke Universitas 1- NilaiA - 2 (dua) Program Studi
1. 2.Nilai 8 3 (tiga) Program Studi 8 (delapan) Program Studi
f.Status Akreditasi Program Studi No. Perubahan bentuk Jenis Tenaga Sekolah Tinggi Institut Kependidikan ke Institut ke Universitas
1. 1.Pelaksana/ Jabatan 45 (empat puluh 60 (enam puluh) orang Fungsional lima) orang
e.Jumlah Tenaga Kependidikan . No. Perubahan bentuk Sekolah Tinggi ke Program Studi Institut ke Universitas Institut Program Studi Fakultas Prodi
1. 1.Program S1 6 (enam) Program 4 (empat) 15 (lima belas) Studi Fakultas Program Studi
2. 2.Pascasarjana - - 5 (lima) Program Studi
d.Jumlah dan Jenis Program Studi/Fakultas FACliHUL J~AZI ttd MENTER] AGAMA RF:PUBLIK INDONESIA,
b.Ruang Kantor 300 m2 (tiga ratus 650 m2 (enam ratus Administrasi meter persegi) lima puluh meter persegi)
c.Ruang 300 m2 (tiga ratus 600 m? (enam ratus Perpustakaan meter persegi) meter persegi)
d.Ruang Komputer 300 m2 (tiga ratus 600 m2 (enam ratus meter persegi) meter persegi) e.Ruang 400 m2 (empat 800 m2 (delapan ratus Laboratorium ratus meter persegi) meter persegi)
f.Ruang Dosen Tetap 600 m2 (enam ratus 1.300 m2 (seribu tiga meter persegi) ratus meter persegi) 3 Koleksi Buku Paling sedikit 5.000 Paling sedikit 10.000 Perpustakaan (lima ribu) judul (sepuluh ribu) judul buku buku

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

3.Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang selanjutnya disingkat PTKN adalah PTK yang didirikan dari/ atau diselenggarakan oleh pemerintah.
4.Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta yang selanjutnya disingkat PTKS adalah PTK yang didirikan dan/ atau diselenggarakan oleh masyarakat.
5.Badan Penyelenggara PTKS yang selanjutnya disebut Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. yang selanjutnya pendidikan yang Perguruan Tinggi Keagamaan disingkat PTK adalah satuan 2.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan Tinggi Keagamaan adalah pendidikan tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan mengembangkan rumpun ilmu agama serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN BENTUK PERGURUANTINGGI KEAGAMAAN. Nomor 6263);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); Menetapkan pembantu pimpinan yang berada di bawah dan IN' yang adalah Kementerian Agama Sekretaris Jenderal Jenderal disebut
14.Sekretaris selanjutnya rumpun ilmu agama serta rumpun ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu agama, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
7.Institut Keagamaan adalah PTK yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu agama dan sejumlah rumpun ilmu pengetahuan darr/ atau teknologi tertentu, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggaran pendidikan profesi.
8.Sekolah Tinggi Keagamaan adalah PTK yang menyelenggarakan pendididkan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun ilmu agama, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
9.Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik.
10.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.
11.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
13.Direktur Jenderal adalah pemimpin satuan kerja pada Kementerian yang membidangi Pendidikan Tinggi Keagamaan. yang dalam Universitas Keagamaan adalah PTK menyelenggarakan pendidikan akademik 6. w Pasal 4

(1)Perubahan bentuk PTKdapat dilakukan dari:
1. a.Sekolah Tinggimenjadi Institut; dan
2. b.Institut menjadi Universitas.
(2)Perubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berlaku bagi PTKNdan PTKS. Pasa13 Perubahan bentuk PTKdidasarkan pada:
1. a.kebutuhan masyarakat;
2. b.pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni;
3. c.kebutuhan pembangunan nasional; dan
4. d.pertumbuhan potensijumlah mahasiswa. Pasa12 Perubahan bentuk PTKbertujuan:
5. a.meningkatkan akses Pendidikan TinggiKeagamaan;
6. b.meningkatkan daya jangkau pemerataan dan sebaran Pendidikan TinggiKeagamaan;
7. c.meningkatkan mutu dan daya saing penyelenggaraan Pendidikan TinggiKeagamaaan; dan
8. d.meningkatkan mutu dan relevansi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. bertanggung jawab kepada Menteri dan mendapat tugas tambahan menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan Khonghucu. Pasa16 Dalam hal jumlah guru besar atau lektor kepala belum terpenuhi, PTKyang akan ditetapkan menjadi Universitas atau Institut harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui kerja sarna penugasan guru besar dari PTKatau perguruan tinggilain. Pasa15
(1)Perubahan bentuk PTKsebagaimana dimaksud dalam Pasa14 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.kualifikasipendidikan dosen;
2. b.kualifikasikepangkatan akademik dosen;
3. c.jumlah dan jenis Program Studi dari/atau Fakultas;
4. d.rasio jumlah dosen dan mahasiswa;
5. e.kualifikasijumlah tenaga kependidikan;
6. f.status akreditasi Program Studi; dan
7. g.sarana dan prasarana.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), perubahan bentuk PTK harus didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa13.
(3)Rincian persyaratan perubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini. keabsahandana. pemeriksaan kelengkapan dokumen; dan
1. b.verifikasi lapangan.
(3)Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 8
(1)Menteri membentuk tim untuk melakukan asesmen permohonan usulan perubahan bentuk PTK.
(2)Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: Program Studi, Fakultas, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, saran a prasarana, dan pembiayaan; dan

3.analisis kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan nasional; dan

b.dokumen yang membuktikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. rneliputiterkinikelem bagaan2. kondisi

BAB II

PERSYARATAN PERU BAHAN BENTUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 7

(1)Ketua atau Rektor PTKN atau Badan Penyelenggara mengajukan permohonan usulan perubahan bentuk PTKNatau PTKS secara tertulis kepada Menteri.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen:
1. a.studi kelayakan yang memuat keterangan mengenai:
  1. 1.latar belakang dan tujuan perubahan bentuk PTK;

BAB III

TATACARAPERUBAHANBENTUK PERGURUANTINGGI KEAGAMAAN

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 11

(1)Dalam hal usulan perubahan bentuk PTKN telah memeriuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri mengajukan permohonan persetujuan perubahan bentuk PTK kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(2)Menteri mengajukan permohonan usulan perubahan bentuk PTKN kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 867 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2020 FACHRUL RAZI ttd MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2020 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. MenteriPeraturan orang mengetahuinya, memerintahkan mi dengan Agar setiap pengundangan No. Rasio Dosen dan Mahasiswa Jenis Ilmu Sekolah Tinggi Institut ke Institut ke Universitas

1.Ilmu Agama 1 : 45 (satu banding 1 : 40 (satu banding empat puluh lima) empat puluh)

c.Rasio Jumlah Dosen dan Mahasiswa No. Perubahan Bentuk Kualifikasi Dosen Sekolah Tinggi Institut ke Institut ke Universitas
1. 1.Asisten Ahli 60 (enam puluh) 80 (delapan puluh) orang orang
2. 2.Lektor 12 (dua belas) orang 16 (enam belas) orang
3. 3.Lektor Kepala 6 (enam) orang 8 (delapan) orang
4. 4.Guru Besar - 4 (empat) orang
b.Kualifikasi Kepangkatan Akademik Dosen No. Perubahan Bentuk Kualifikasi Pendidikan Sekolah Tinggi Institut ke Institut ke Universitas
1. 1.Magister 60 (enam puluh) 80 (delapan puluh) orang orang
2. 2.Doktor 12 (dua belas) orang 16 (enam belas) orang
a.Kualifikasi Pendidikan Dosen Rincian Persyaratan Perubahan Bentuk PTK LAMPIRAN PERATURANMENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHANBENTUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN No. PerubahanBentuk Sarana dan Prasarana Sekolah Tinggi Institut ke Institut ke Universi tas 1 Tanah/Lahan 50.000 m? (lima 100.000 m2 (seratus puluh ribu meter ribu meter persegi) persegi) 2 Gedung
a.Ruang Kuliah 1.500 m2 (seribu 3.250 m? (tiga ribu dua lima ratus meter ratus lima puluh meter persegi) persegi)
g.Sarana dan Prasarana No. Perubahan bentuk Nilai Akreditasi Sekolah Tinggi Institut ke Institut ke Universitas 1- NilaiA - 2 (dua) Program Studi
1. 2.Nilai 8 3 (tiga) Program Studi 8 (delapan) Program Studi
f.Status Akreditasi Program Studi No. Perubahan bentuk Jenis Tenaga Sekolah Tinggi Institut Kependidikan ke Institut ke Universitas
1. 1.Pelaksana/ Jabatan 45 (empat puluh 60 (enam puluh) orang Fungsional lima) orang
e.Jumlah Tenaga Kependidikan . No. Perubahan bentuk Sekolah Tinggi ke Program Studi Institut ke Universitas Institut Program Studi Fakultas Prodi
1. 1.Program S1 6 (enam) Program 4 (empat) 15 (lima belas) Studi Fakultas Program Studi
2. 2.Pascasarjana - - 5 (lima) Program Studi
d.Jumlah dan Jenis Program Studi/Fakultas FACliHUL J~AZI ttd MENTER] AGAMA RF:PUBLIK INDONESIA,
b.Ruang Kantor 300 m2 (tiga ratus 650 m2 (enam ratus Administrasi meter persegi) lima puluh meter persegi)
c.Ruang 300 m2 (tiga ratus 600 m? (enam ratus Perpustakaan meter persegi) meter persegi)
d.Ruang Komputer 300 m2 (tiga ratus 600 m2 (enam ratus meter persegi) meter persegi) e.Ruang 400 m2 (empat 800 m2 (delapan ratus Laboratorium ratus meter persegi) meter persegi)
f.Ruang Dosen Tetap 600 m2 (enam ratus 1.300 m2 (seribu tiga meter persegi) ratus meter persegi) 3 Koleksi Buku Paling sedikit 5.000 Paling sedikit 10.000 Perpustakaan (lima ribu) judul (sepuluh ribu) judul buku buku