DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021

Nomor: 20
Tahun: 2021
Ditetapkan: 14 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

1. ketentuan umum 2. kriteria pelaku usaha mikro dan kecil 3. pendampingan proses produk halal 4. kriteria dan tata cara penetapan pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak dikenakan biaya 5. pembiayaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil; Menimbang MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLlK INDON.ESIA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL pendistri busian,penyimpanan, pengemasan, penjualan, dan penyajian Produk.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Produk adalah barang darr/ atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
2.Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
3.Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk . meliputi penyediaan bahan, pengolahan, MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG SERTIFIKASI HALALBAGI PELAKUUSAHAMIKRODAN KECIL. 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
6.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); Menetapkan Pasal 2

(1)Produk yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal.

4.Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
5.Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
6.Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
7.Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
8.Kepala Badan adalah Kepala BPJPH.
9.Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
10.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
11.Pernyataan Pelaku Usaha adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil atas kehalalan suatu Produk.
12.Pendampingan PPH adalah kegiatan mendampingi Pelaku Usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan Produk. digunakan; dan
2.PPH.

b.adanya Pendampingan PPH.

(7)Pernyataan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPJPH untuk diteruskan kepada MUI.
(8)Setelah menerima dokumen dari BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (7), MUI menyeleriggarakan standar halal yang ditetapkan oleh yangBahandan BPJPH.
(6)Standar halal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit terdiri atas:
1. a.adanya Pernyataan Pelaku Usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi:
  1. 1.kehalalan Produk dan kecil dilakukan Pelaku Usaha mikro dimaksud pada ayat (1) Pernyataan sebagaimana berdasarkan
(5)kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang investasi. olehdikeluarkanyangberusahainduk
(2)Kewajiban bersertifikat halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil.
(3)Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha produktif yang memiliki modal usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria:
1. a.Produk tidak berisiko atau menggunakan Bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan
2. b.proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
(4)Selain kriteria sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) Pelaku Usaha mikro dan kecil harus memiliki nomor Pasal 4
(1)Produk tidak berisiko atau menggunakan Bahan yang sudah dipastikan kehalalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a memiliki kriteria:
1. a.bersertifikat halal atau termasuk dalam daftar positif;
2. b.tidak menggunakan Bahan berbahaya; dan ' atau
3. c.telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping PPH.
(2)Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)huruf b memiliki kriteria:
1. a.menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual darr/ atau semi otomatis;
2. b.proses produksi tidak mengalami proses iradiasi, rekayasa genetika, ozonisasi, dan penggunaan teknologi hurdle; atau
3. c.lokasi, tempat, dan alat PPH sesuai dengan sistem JPH. peraturan perundang- undangan. kecil dikelompokkan atau hasil penjualan Pasa13 Pelaku Usaha mikro dan berdasarkan modal usaha tahunan.
(2)Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan
(1)
(9)BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan fatwa halal tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8). Pasa15
(1)Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/ atau perguruan tinggi.
(2)Dalam melakukan Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/ atau perguruan tinggi menunjuk pendamping PPH.
(3)Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)juga dapat dilakukan oleh instansi pemerintah atau badan usaha sepanjang bermitra dengan organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/ atau perguruan tinggi.
(4)Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pad a ayat
(3)dilakukan dalam bentuk bantuan pembiayaan, fasilitas, dan bantuan tenaga ahli kepada organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/ atau perguruan tinggi. Umum BABIII PENDAMPINGANPROSES PRODUKHALAL

BAB II

KRITERIAPELAKUUSAHAMIKRODANKECIL

Pasal 7

( 1) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:

a.perguruan tinggi negeri; dan
b.perguruan tinggi swasta.

(2)Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.terakreditasi;
2. b.memiliki unit yang menangani Pendampingan PPH;dan
3. c.menyiapkan tenaga ahli yang memiliki kompetensi relevan dengan tugas Pendampingan PPH.

Pasal 6

Organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyara tan:

a.telah berdiri paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
b.memiliki paling sedikit 5 (lima) orang ahli agama yang memahami syariat kehalalan Produk; dan
c.memiliki unit yang menangani Pendampingan PPH.

(1)BPJPH melakukan verifikasi dan validasi keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2).
(2)Dalam hal hasil verifikasi dan validasi keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/ atau tidak sah, permohonan dikembalikan untuk dilengkapi dalarn pemerintahan di bidang agama. urusanmenyelenggarakanyangkementerian Pasal 8
(1)Organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyampaikan perrnohonan pendaftaran Pendampingan PPH kepada Kepala 8adan.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen:
1. a.akta atau dasar hukum pendirian;
2. b.keputusan akreditasi perguruan tinggi;
3. c.struktur organisasi;
4. d.ijazah sarjaria/ diploma IV (empat) dan / atau syahadah sebagai bukti keahlian terhadap kompetensi teknis darr/ atau syariat kehalalan Produk; dan
5. e.pernyataan komitmen untuk melakukan Pendampingan PPH.
(3)Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diterbitkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
(4)Syahadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diterbitkan oleh pesantren yang terdaftar pada

Pasal 12

Pendamping PPH harus memenuhi persyaratan:

a.warga negara Indonesia;
b.beragama Islam;
c.menyampaikan laporan kinerja Pendampingan PPH kepada BPJPH; dan
d.membuat komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Pelaku Usaha mikro dan kecil selama proses Pendampingan PPH berlangsung. kinerja

Pasal 11

Organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum darr/ atau perguruan tinggi yang telah memiliki nomor registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai kewajiban:

a.melakukan rekrutmen pendamping PPH;
b.melakukan pembinaan dan evaluasi pendamping PPH;

Pasal 10

Dalam hal hasil verifikasi dan validasi keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, Kepala Badan menerbitkan nomor registrasi.

Pasal 14

(1)Pelatihan pend am ping PPH dilaksanakan oleh:
1. a.BPJPH;
2. b.organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/ atau perguruan tinggi; atau
3. c.instansi pemerintah atau badan usaha.
(2)Pelatihan pendamping PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar kurikulum, materi, dan tenaga pengajar yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
(3)BPJPH melaksanakan pemantauan penyelenggaraan pelatihan pendamping PPH yang diselenggarakan oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.

Pasal 13

Pendampingan PPH oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum darr/ atau perguruan tinggi dilaksanakan melalui tahapan:

a.pelatihan pendamping PPH;
b.pendataan dan registrasi pend am ping PPH; dan
c.mekanisme Pendampingan PPH.
d.memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH.

Pasal 17

(1)BPJPH dapat mencabut nornor registrasi pendamping PPH.
(2)Pencabutan nomor registrasi pendamping PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
1. a.tidak memenuhi persyaratan pendamping PPH;
2. b.melakukan pelanggaran tugas sebagai pendamping PPH;

Pasal 16

(1)BPJPH melakukan registrasi terhadap pendamping PPH yang telah lulus pelatihan pendamping PPH.
(2)Dalam hal peserta yang lulus pelatihan pendamping PPH dari lembaga yang menyelenggarakan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengajuan permohonan registrasi disampaikan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan Zatau perguruan tinggi kepada BPJPH.
(3)Pendamping PPH yang telah diregistrasi memiliki nomor registrasi pendamping.

Pasal 15

(1)Peserta yang telah lulus pelatihan pendamping PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan sertifikat tanda lulus pelatihan pendamping PPH.
(2)Sertifikat tanda lulus pelatihan pendamping PPH diterbitkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(1)dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dinyatakan lulus pelatihan pendamping PPH.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…