DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2020

Nomor: 21
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan tinggi pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja, perlu membentuk program pascasarjana;
b.bahwa pembentukan program pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor Bf 13/M.KT.Ol /2020 tanggal 7 Januari 2020 mengenai Usul Pembentukan Program Pascasarjana pad a Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2016 ten tang Organisasi dan Tata Kerja MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASi DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA MEMUTUSKAN: PE'RATURAN ME'N7ERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURANMENTERIAGAMANOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANGORGANISASIDANTATAKERJA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA. ~

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 1'ahun 2012· tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Replibtik Indonesia Nomor 6362);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu 'Kuturan Singaraja tBerita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 419);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata KeIja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja; Menetapkan Mengingat huruf c merupakan unsur pelaksana akademik, dipimpin oleh Oirektur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 15A

Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

3.Oiantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 15A, Pasal 158, Pasal 15C, Pasal 150, dan Pasal 15E sehingga berbunyi sebagai berikut:
2.Di an tara Bagian Ketiga dan Bagian Keempat disisipkan 1 (satu) 8agian, yakni Bagian KetigaA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Organ pengelola STAHNMpu Kuturan Singaraja terdiri atas:

a.Ketua dan Wakil Ketua;
b.Jurusan;
c.Pascasarjana;
d.Bagian Administrasi Umum, Akadernik, dan Keuangan;
e.Pusat; dan
f.Unit Pelaksana Teknis.
1. 1.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I 8eberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 419) diu bah sebagai berikut: Internal merupakan jabatan noneselon. Pasa146 Ketua, Wakil Ketua, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Pusat, Sekretaris Pusat, Kepala UPT, dan Kepala Satuan Pengawasan
2. 4.Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15E

Wakil direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15C huruf b mempunyai tugas membantu Direktur dalam bidang akademik dan kelembagaan, administrasi umum, perencanaan dan keuangan, pernbinaan kemahasiswaan dan alumni, serta kerja sarna. Pasa115D Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15C huruf a mempunyai tugas merrumpm dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan pada Pascasarjana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan darr/atau kebijakan Ketua.

Pasal 15C

Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

a.Direktur; dan
b.WakilDirektur. magister dalam bidang ilmu pengetahuan keagamaan Hindu dan Zatau program spesialis di bidang ilmu keagamaan Hindu. programmenyelenggarakantugasmempunyai Pasal 158 Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1228 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2020 FACHRUL RAZI ttd MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2020 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri mi dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pasal II Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan tinggi pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja, perlu membentuk program pascasarjana;
b.bahwa pembentukan program pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor Bf 13/M.KT.Ol /2020 tanggal 7 Januari 2020 mengenai Usul Pembentukan Program Pascasarjana pad a Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 1'ahun 2012· tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Replibtik Indonesia Nomor 6362);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu 'Kuturan Singaraja tBerita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 419);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata KeIja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja; Menetapkan Mengingat huruf c merupakan unsur pelaksana akademik, dipimpin oleh Oirektur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 15A

Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

3.Oiantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 15A, Pasal 158, Pasal 15C, Pasal 150, dan Pasal 15E sehingga berbunyi sebagai berikut:
2.Di an tara Bagian Ketiga dan Bagian Keempat disisipkan 1 (satu) 8agian, yakni Bagian KetigaA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Organ pengelola STAHNMpu Kuturan Singaraja terdiri atas:

a.Ketua dan Wakil Ketua;
b.Jurusan;
c.Pascasarjana;
d.Bagian Administrasi Umum, Akadernik, dan Keuangan;
e.Pusat; dan
f.Unit Pelaksana Teknis.
1. 1.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I 8eberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 419) diu bah sebagai berikut: Internal merupakan jabatan noneselon. Pasa146 Ketua, Wakil Ketua, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Pusat, Sekretaris Pusat, Kepala UPT, dan Kepala Satuan Pengawasan
2. 4.Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15E

Pasal 15C

Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

a.Direktur; dan
b.WakilDirektur. magister dalam bidang ilmu pengetahuan keagamaan Hindu dan Zatau program spesialis di bidang ilmu keagamaan Hindu. programmenyelenggarakantugasmempunyai Pasal 158 Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1228 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2020 FACHRUL RAZI ttd MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2020 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri mi dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pasal II Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan .