DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2021

Nomor: 21
Tahun: 2021
Ditetapkan: 11 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

1. ketentuan umum 2. Penyusunan 3. Pengesahan 4. Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan dan pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan mengenai penyusunan dan pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan Badan Amil Zakat Nasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penyusunan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 2021, No.1144 Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
2.Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan BAZNAS untuk setiap tahun anggaran 2021, No.1144 dan disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
3.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
5.Inspektur Jenderal adalah kepala satuan kerja yang membidangi pengawasan pada Kementerian.
6.Direktur Jenderal adalah kepala satuan kerja yang membidangi zakat pada Kementerian.

BAB II

PENYUSUNAN

Pasal 2

(1)BAZNAS menyusun RKAT berdasarkan rencana strategis BAZNAS.
(2)Penyusunan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 31 Oktober pada tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 3

(1)RKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
1. a.realisasi tahun berjalan; dan
2. b.rencana tahun berikutnya.
(2)Realisasi tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
1. a.realisasi pengumpulan;
2. b.realisasi penyaluran berdasarkan asnaf;
3. c.realisasi penyaluran berdasarkan program;
4. d.realisasi jumlah muzaki dan munfik;
5. e.realisasi jumlah mustahik atau penerima manfaat;
6. f.realisasi penerimaan dan penggunaan dana amil; dan
7. g.realisasi penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan penggunaannya.
(3)Rencana tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada 2021, No.1144 ayat (1) huruf b memuat:
1. a.rencana pengumpulan;
2. b.rencana penyaluran berdasarkan asnaf;
3. c.rencana penyaluran berdasarkan program;
4. d.rencana jumlah muzaki dan munfik;
5. e.rencana jumlah mustahik atau penerima manfaat;
6. f.rencana penerimaan dan pengunaan dana amil; dan
7. g.rencana penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan penggunaanya.

Pasal 4

(1)Selain memuat realisasi penyaluran berdasarkan asnaf, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b memuat juga penjelasan mengenai perbandingan antara pendistribusian dan pendayagunaan zakat di luar asnaf amil dan penerimaan zakat.
(2)Selain memuat realisasi jumlah mustahik dan munfik, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, memuat juga penjelasan mengenai rasio perbandingan antara mustahik fakir dan miskin penerima bantuan langsung, penerima bantuan tidak langsung, dan/atau pendamping program.
(3)Selain memuat rencana penerimaan dan penggunaan dana amil, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f memuat juga penjelasan mengenai rencana belanja sumber daya amil.

Pasal 5

Rencana penyaluran berdasarkan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c memuat:

a.nama program;
b.sumber jenis dana;
c.jumlah mustahik dan penerima manfaat;
d.indikator keberhasilan program;
e.dampak yang diharapkan;
f.biaya langsung dan tidak langsung yang dibebankan;
g.rentang waktu pelaksanaan program; dan 2021, No.1144
h.pelaksana program.

BAB III

PENGESAHAN

Pasal 6

(1)Ketua BAZNAS mengajukan permohonan pengesahan RKAT kepada Menteri paling lambat 2 (dua) bulan sebelum memasuki tahun anggaran baru.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen:
1. a.usulan RKAT yang akan disahkan;
2. b.RKAT tahun sebelumnya;
3. c.laporan keuangan yang telah diaudit tahun sebelumnya;
4. d.laporan keuangan yang belum diaudit sampai dengan pengajuan permohonan pengesahan RKAT; dan
5. e.fotokopi notulasi rapat pleno BAZNAS yang berkaitan dengan persetujuan tingkat pimpinan atas penyusunan usulan RKAT yang akan disahkan.

Pasal 7

(1)Menteri dapat menugaskan Direktur Jenderal dan Inspektur Jenderal untuk melakukan telaahan atas dokumen permohonan yang diajukan oleh Ketua BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Direktur Jenderal dan Inspektur Jenderal menyampaikan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.
(3)Dalam hal terdapat catatan atau koreksi atas RKAT, Menteri mengembalikan usulan RKAT kepada Ketua BAZNAS untuk dilakukan perbaikan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Ketua BAZNAS menyampaikan hasil perbaikan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak pengembalian dokumen RKAT 2021, No.1144 diterima.

Pasal 8

Dalam hal tidak terdapat catatan atau koreksi atas usulan RKAT, Menteri mengesahkan usulan RKAT menjadi RKAT.

Pasal 9

Dalam hal pengesahan RKAT tidak dapat dilakukan karena adanya perbedaan pandangan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Menteri menetapkan dan mengesahkan RKAT tahun sebelumnya sebagai RKAT tahun berjalan.

Pasal 10

Dalam hal kepengurusan baru belum terbentuk sehingga RKAT tidak dapat disusun, Menteri dapat menetapkan dan mengesahkan RKAT tahun sebelumnya sebagai RKAT tahun berjalan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan dan pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan mengenai penyusunan dan pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan Badan Amil Zakat Nasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
2.Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan BAZNAS untuk setiap tahun anggaran 2021, No.1144 dan disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
3.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
5.Inspektur Jenderal adalah kepala satuan kerja yang membidangi pengawasan pada Kementerian.
6.Direktur Jenderal adalah kepala satuan kerja yang membidangi zakat pada Kementerian.

BAB II

PENYUSUNAN

Pasal 2

(1)BAZNAS menyusun RKAT berdasarkan rencana strategis BAZNAS.
(2)Penyusunan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 31 Oktober pada tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 3

(1)RKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
1. a.realisasi tahun berjalan; dan
2. b.rencana tahun berikutnya.
(2)Realisasi tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
1. a.realisasi pengumpulan;
2. b.realisasi penyaluran berdasarkan asnaf;
3. c.realisasi penyaluran berdasarkan program;
4. d.realisasi jumlah muzaki dan munfik;
5. e.realisasi jumlah mustahik atau penerima manfaat;
6. f.realisasi penerimaan dan penggunaan dana amil; dan
7. g.realisasi penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan penggunaannya.
(3)Rencana tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada 2021, No.1144 ayat (1) huruf b memuat:
1. a.rencana pengumpulan;
2. b.rencana penyaluran berdasarkan asnaf;
3. c.rencana penyaluran berdasarkan program;
4. d.rencana jumlah muzaki dan munfik;
5. e.rencana jumlah mustahik atau penerima manfaat;
6. f.rencana penerimaan dan pengunaan dana amil; dan
7. g.rencana penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan penggunaanya.

Pasal 4

(1)Selain memuat realisasi penyaluran berdasarkan asnaf, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b memuat juga penjelasan mengenai perbandingan antara pendistribusian dan pendayagunaan zakat di luar asnaf amil dan penerimaan zakat.
(2)Selain memuat realisasi jumlah mustahik dan munfik, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, memuat juga penjelasan mengenai rasio perbandingan antara mustahik fakir dan miskin penerima bantuan langsung, penerima bantuan tidak langsung, dan/atau pendamping program.
(3)Selain memuat rencana penerimaan dan penggunaan dana amil, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f memuat juga penjelasan mengenai rencana belanja sumber daya amil.

Pasal 5

Rencana penyaluran berdasarkan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c memuat:

a.nama program;
b.sumber jenis dana;
c.jumlah mustahik dan penerima manfaat;
d.indikator keberhasilan program;
e.dampak yang diharapkan;
f.biaya langsung dan tidak langsung yang dibebankan;
g.rentang waktu pelaksanaan program; dan 2021, No.1144
h.pelaksana program.

BAB III

PENGESAHAN

Pasal 6

(1)Ketua BAZNAS mengajukan permohonan pengesahan RKAT kepada Menteri paling lambat 2 (dua) bulan sebelum memasuki tahun anggaran baru.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen:
1. a.usulan RKAT yang akan disahkan;
2. b.RKAT tahun sebelumnya;
3. c.laporan keuangan yang telah diaudit tahun sebelumnya;
4. d.laporan keuangan yang belum diaudit sampai dengan pengajuan permohonan pengesahan RKAT; dan
5. e.fotokopi notulasi rapat pleno BAZNAS yang berkaitan dengan persetujuan tingkat pimpinan atas penyusunan usulan RKAT yang akan disahkan.

Pasal 7

(1)Menteri dapat menugaskan Direktur Jenderal dan Inspektur Jenderal untuk melakukan telaahan atas dokumen permohonan yang diajukan oleh Ketua BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Direktur Jenderal dan Inspektur Jenderal menyampaikan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.
(3)Dalam hal terdapat catatan atau koreksi atas RKAT, Menteri mengembalikan usulan RKAT kepada Ketua BAZNAS untuk dilakukan perbaikan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Ketua BAZNAS menyampaikan hasil perbaikan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak pengembalian dokumen RKAT 2021, No.1144 diterima.

Pasal 8

Dalam hal tidak terdapat catatan atau koreksi atas usulan RKAT, Menteri mengesahkan usulan RKAT menjadi RKAT.

Pasal 9

Pasal 10

Dalam hal kepengurusan baru belum terbentuk sehingga RKAT tidak dapat disusun, Menteri dapat menetapkan dan mengesahkan RKAT tahun sebelumnya sebagai RKAT tahun berjalan.