DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2022

Nomor: 21
Tahun: 2022
Ditetapkan: 6 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyederhanaan struktur organisasi Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/780/M.KT.01/2021 mengenai Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Agama;
c.bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2022, No.862
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1749); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKARAYA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1749), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

2.Pasal 25 dihapus.
3.Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri atas:

a.Bagian Umum dan Layanan Akademik; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional. www.peraturan.go.id 2022, No.862
1. 4.Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

5.Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Umum dan Layanan Akademik menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan kerumahtanggaan;
b.pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan barang milik negara;
c.pelaksanaan layanan administrasi dan pengelolaan informasi akademik dan kemahasiswaan;
d.pelaksanaan pengembangan bakat dan minat mahasiswa serta pemberdayaan alumni; dan
e.pelaksanaan kerja sama dan pengembangan kelembagaan.
1. 6.Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

a.Subbagian Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga;
b.Subbagian Layanan Akademik; dan
c.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 7.Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1)Subbagian Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara.
(2)Subbagian Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan layanan administrasi dan pengelolaan informasi akademik dan kemahasiswaan, pengembangan bakat dan minat mahasiswa, pemberdayaan alumni, kerja sama, dan pengembangan kelembagaan. www.peraturan.go.id 2022, No.862

8.Pasal 42 dihapus.
9.Pasal 43 dihapus.
10.Pasal 44 dihapus.
11.Pasal 45 dihapus.
12.Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

LPPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terdiri atas:

a.Ketua;
b.Sekretaris;
c.Pusat; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 13.Pasal 54 dihapus.
2. 14.Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terdiri atas:

a.Ketua;
b.Sekretaris;
c.Pusat; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 15.Pasal 61 dihapus.
2. 16.Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

(1)Kepala Biro merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
(2)Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
(3)Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2022, No.862 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2022 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd YAQUT CHOLIL QOUMAS Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyederhanaan struktur organisasi Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/780/M.KT.01/2021 mengenai Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Agama;
c.bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2022, No.862
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1749); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKARAYA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1749), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

2.Pasal 25 dihapus.
3.Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri atas:

a.Bagian Umum dan Layanan Akademik; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional. www.peraturan.go.id 2022, No.862
1. 4.Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

5.Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Umum dan Layanan Akademik menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan kerumahtanggaan;
b.pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan barang milik negara;
c.pelaksanaan layanan administrasi dan pengelolaan informasi akademik dan kemahasiswaan;
d.pelaksanaan pengembangan bakat dan minat mahasiswa serta pemberdayaan alumni; dan
e.pelaksanaan kerja sama dan pengembangan kelembagaan.
1. 6.Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

a.Subbagian Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga;
b.Subbagian Layanan Akademik; dan
c.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 7.Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1)Subbagian Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara.
(2)Subbagian Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan layanan administrasi dan pengelolaan informasi akademik dan kemahasiswaan, pengembangan bakat dan minat mahasiswa, pemberdayaan alumni, kerja sama, dan pengembangan kelembagaan. www.peraturan.go.id 2022, No.862

8.Pasal 42 dihapus.
9.Pasal 43 dihapus.
10.Pasal 44 dihapus.
11.Pasal 45 dihapus.
12.Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

LPPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terdiri atas:

a.Ketua;
b.Sekretaris;
c.Pusat; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 13.Pasal 54 dihapus.
2. 14.Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terdiri atas:

a.Ketua;
b.Sekretaris;
c.Pusat; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 15.Pasal 61 dihapus.
2. 16.Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

(1)Kepala Biro merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
(2)Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
(3)Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2022, No.862 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2022 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd YAQUT CHOLIL QOUMAS Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY