DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016

Nomor: 23
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran www.peraturan.go.id 2015, No.760 Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang www.peraturan.go.id 2015, No.760 Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaran Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 601); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.
2.Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, yang selanjutnya disebut PIHK, adalah biro perjalanan yang telah mendapat izin Menteri untuk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus.
3.Jemaah Haji Khusus yang selanjutnya disebut Jemaah Haji adalah setiap orang yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus sesuai persyaratan yang ditetapkan.
4.Asosiasi PIHK adalah perkumpulan yang mengkordinasikan PIHK.
5.Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disebut PPIU adalah Biro Perjalanan Wisata yang telah mendapat izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah. www.peraturan.go.id 2015, No.760
6.Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut BPIH Khusus adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan ibadah haji khusus.
7.Sistem Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnya disebut SISKOHAT adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji.
8.Kuota Haji Khusus adalah jumlah Jemaah Haji yang ditetapkan oleh Menteri untuk menunaikan ibadah haji pada tahun berjalan.
9.Nomor Porsi adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bagi Jemaah Haji yang mendaftar.
10.Nomor Validasi adalah nomor kodefikasi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bagi Jemaah Haji yang telah menyetorkan dana setoran awal BPIH Khusus ke rekening setoran awal sebagai persyaratan pendaftaran Jemaah Haji.
11.Daftar Tunggu (waiting list) adalah daftar Jemaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan Nomor Porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji.
12.Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut BPS BPIH adalah bank yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk melakukan penerimaan dan pembayaran BPIH.
13.Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut DAPIH adalah dokumen yang berisi identitas Jemaah Haji yang digunakan untuk pengendalian oleh instansi terkait, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi.
14.Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang agama.
15.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
16.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. www.peraturan.go.id 2015, No.760
17.Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
18.Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

BAB II

PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS

Pasal 2

(1)Menteri menetapkan izin PIHK.
(2)Izin PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(3)Permohonan izin PIHK disampaikan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dengan melampirkan:
1. a.fotokopi izin sebagai PPIU yang masih berlaku;
2. b.fotokopi izin usaha;
3. c.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan NPWP Direktur Utama dan/atau Direktur;
4. d.fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan perubahannya yang telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. e.fotokopi surat keterangan domisili perusahaan;
6. f.rekomendasi dari instansi pemerintah provinsi yang membidangi pariwisata;
7. g.struktur organisasi Perseroan Terbatas;
8. h.fotokopi laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian;
9. i.bukti telah menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah paling singkat selama 3 (tiga) tahun dengan jumlah jemaah umrah paling sedikit 300 (tiga ratus) orang;
10. j.surat keterangan dari Kantor Wilayah yang menyatakan bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir pemohon tidak pernah melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah umrah; www.peraturan.go.id 2015, No.760
11. k.hasil akreditasi PPIU dalam tiga tahun terakhir minimal terakreditasi B;
12. l.fotokopi bank garansi atas nama biro perjalanan wisata yang diterbitkan oleh BPS BPIH dan berlaku selama 4 (empat) tahun; dan m.surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban sebagai PIHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kementerian Agama melakukan verifikasi administrasi terhadap keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan visitasi lapangan.

Pasal 3

(1)Besaran bank garansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf l ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(2)Jika diperlukan, Direktur Jenderal dapat mencairkan bank garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa harus meminta persetujuan PIHK.
(3)Bank garansi dapat dicairkan sebesar nilai kerugian yang timbul atau paling tinggi sebesar nilai bank garansi yang diterbitkan.
(4)Apabila nilai kerugian melebihi nilai bank garansi, selisih kurang atas nilai kerugian tersebut menjadi tanggung jawab PIHK.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai bank garansi ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 4

(1)PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberi Personal Identification Number (PIN) dan identifikasi pengguna/User Identification.
(2)Identifikasi pengguna/User identification sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh PIHK untuk mendaftarkan jemaah dan akses informasi di SISKOHAT. www.peraturan.go.id 2015, No.760

Pasal 5

PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berhak mendapatkan:

a.pembinaan dari Kementerian Agama;
b.informasi tentang kebijakan penyelenggaraan ibadah haji khusus;
c.informasi tentang Jemaah Haji yang masuk dalam alokasi kuota tahun berjalan;
d.surat rekomendasi Direktur yang ruang lingkup tugasnya di bidang pembinaan haji khusus atas nama Direktur Jenderal untuk pengurusan kontrak layanan di Arab Saudi;
e.visa haji, DAPIH, gelang identitas, dan buku manasik;
f.menerima dana BPIH Khusus sesuai dengan jumlah Jemaah Haji yang telah melunasi BPIH Khusus dan akan berangkat melalui PIHK pada tahun berjalan, setelah dikurangi biaya general service fee, jaminan pemondokan, dan biaya lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi; dan
g.informasi tentang hasil pengawasan dan akreditasi.

Pasal 6

(1)Izin PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
1. a.fotokopi Keputusan Menteri tentang Penetapan Izin sebagai PPIU yang masih berlaku;
2. b.fotokopi Keputusan Menteri tentang Penetapan Izin sebagai PIHK yang masih berlaku;
3. c.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan NPWP Direktur Utama dan/atau Direktur;
4. d.fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan perubahannya yang telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; www.peraturan.go.id 2015, No.760
5. e.fotokopi daftar ulang sebagai biro perjalanan wisata dari instansi pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi pariwisata;
6. f.struktur organisasi Perseroan Terbatas;
7. g.fotokopi Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian;
8. h.bukti telah memberangkatkan Jemaah Haji selama 3 (tiga) tahun terakhir dan/atau telah memiliki daftar tunggu Jemaah Haji, paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
9. i.bukti memiliki kinerja yang baik berdasarkan hasil akreditasi dan tidak pernah dikenakan sanksi administrasi paling sedikit berupa pembekuan operasi.
(3)Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu izin operasional sebagai PIHK berakhir.
(4)Dalam hal permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan setelah batas waktu izin operasional sebagai PIHK berakhir, permohonan ditolak dan izin penyelenggaraan PIHK yang bersangkutan otomatis tidak berlaku lagi.
(5)Dalam hal permohonan ditolak dan izin penyelenggaraan PIHK yang bersangkutan otomatis tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PIHK dapat mengajukan permohonan perizinan baru sebagai PIHK setelah 2 (dua) tahun sejak otomatis tidak berlaku.

Pasal 7

(1)Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan setelah PIHK menyerahkan jaminan dalam bentuk bank garansi atas nama PIHK yang diterbitkan oleh BPS BPIH.
(2)Jaminan dalam bentuk bank garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 4 (empat) tahun. www.peraturan.go.id 2015, No.760

Pasal 8

(1)Dalam hal terjadi pergantian pimpinan/pemilik PIHK dan/atau perubahan tempat/domisili PIHK, PIHK wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan Akte Notaris dan surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diterbitkannya surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3)Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melebihi 15 (lima belas) hari kerja PIHK diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
(4)Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Izin PIHK.

Pasal 9

(1)PIHK dapat membuka cabang PIHK di luar domisili perusahaan.
(2)Pembukaan kantor cabang PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh surat persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah.
(3)Untuk memperoleh surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHK melampirkan dokumen sebagai berikut:
1. a.fotokopi Keputusan Menteri tentang Penetapan Izin sebagai PIHK yang masih berlaku;
2. b.fotokopi izin usaha dari instansi pemerintah yang berwenang;
3. c.fotokopi surat keterangan domisili kantor cabang;
4. d.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penanggungjawab kepala cabang;
5. e.surat penunjukan sebagai penanggungjawab kepala cabang; www.peraturan.go.id 2015, No.760
6. f.fotokopi Akte Pendirian Perseroan Terbatas dan perubahannya yang telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. g.fotokopi akte pendirian kantor cabang dan telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. h.foto copy daftar ulang sebagai biro perjalanan wisata dari instansi pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi pariwisata; dan
9. i.struktur organisasi kantor cabang.

Pasal 10

PIHK yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib memberikan pelayanan:

a.bimbingan jemaah haji;
b.transportasi;
c.akomodasi dan konsumsi di Arab Saudi;
d.kesehatan jemaah haji;
e.perlindungan jemaah haji dan petugas haji khusus; dan
f.administrasi dan dokumen haji.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran www.peraturan.go.id 2015, No.760 Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang www.peraturan.go.id 2015, No.760 Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaran Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 601); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.
2.Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, yang selanjutnya disebut PIHK, adalah biro perjalanan yang telah mendapat izin Menteri untuk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus.
3.Jemaah Haji Khusus yang selanjutnya disebut Jemaah Haji adalah setiap orang yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus sesuai persyaratan yang ditetapkan.
4.Asosiasi PIHK adalah perkumpulan yang mengkordinasikan PIHK.
5.Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disebut PPIU adalah Biro Perjalanan Wisata yang telah mendapat izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah. www.peraturan.go.id 2015, No.760
6.Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut BPIH Khusus adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan ibadah haji khusus.
7.Sistem Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnya disebut SISKOHAT adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji.
8.Kuota Haji Khusus adalah jumlah Jemaah Haji yang ditetapkan oleh Menteri untuk menunaikan ibadah haji pada tahun berjalan.
9.Nomor Porsi adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bagi Jemaah Haji yang mendaftar.
10.Nomor Validasi adalah nomor kodefikasi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bagi Jemaah Haji yang telah menyetorkan dana setoran awal BPIH Khusus ke rekening setoran awal sebagai persyaratan pendaftaran Jemaah Haji.
11.Daftar Tunggu (waiting list) adalah daftar Jemaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan Nomor Porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji.
12.Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut BPS BPIH adalah bank yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk melakukan penerimaan dan pembayaran BPIH.
13.Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut DAPIH adalah dokumen yang berisi identitas Jemaah Haji yang digunakan untuk pengendalian oleh instansi terkait, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi.
14.Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang agama.
15.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
16.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. www.peraturan.go.id 2015, No.760
17.Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
18.Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

BAB II

PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS

Pasal 2

(1)Menteri menetapkan izin PIHK.
(2)Izin PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(3)Permohonan izin PIHK disampaikan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dengan melampirkan:
1. a.fotokopi izin sebagai PPIU yang masih berlaku;
2. b.fotokopi izin usaha;
3. c.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan NPWP Direktur Utama dan/atau Direktur;
4. d.fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan perubahannya yang telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. e.fotokopi surat keterangan domisili perusahaan;
6. f.rekomendasi dari instansi pemerintah provinsi yang membidangi pariwisata;
7. g.struktur organisasi Perseroan Terbatas;
8. h.fotokopi laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian;
9. i.bukti telah menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah paling singkat selama 3 (tiga) tahun dengan jumlah jemaah umrah paling sedikit 300 (tiga ratus) orang;
10. j.surat keterangan dari Kantor Wilayah yang menyatakan bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir pemohon tidak pernah melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah umrah; www.peraturan.go.id 2015, No.760
11. k.hasil akreditasi PPIU dalam tiga tahun terakhir minimal terakreditasi B;
12. l.fotokopi bank garansi atas nama biro perjalanan wisata yang diterbitkan oleh BPS BPIH dan berlaku selama 4 (empat) tahun; dan m.surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban sebagai PIHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kementerian Agama melakukan verifikasi administrasi terhadap keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan visitasi lapangan.

Pasal 3

(1)Besaran bank garansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf l ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(2)Jika diperlukan, Direktur Jenderal dapat mencairkan bank garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa harus meminta persetujuan PIHK.
(3)Bank garansi dapat dicairkan sebesar nilai kerugian yang timbul atau paling tinggi sebesar nilai bank garansi yang diterbitkan.
(4)Apabila nilai kerugian melebihi nilai bank garansi, selisih kurang atas nilai kerugian tersebut menjadi tanggung jawab PIHK.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai bank garansi ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 4

(1)PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberi Personal Identification Number (PIN) dan identifikasi pengguna/User Identification.
(2)Identifikasi pengguna/User identification sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh PIHK untuk mendaftarkan jemaah dan akses informasi di SISKOHAT. www.peraturan.go.id 2015, No.760

Pasal 5

PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berhak mendapatkan:

a.pembinaan dari Kementerian Agama;
b.informasi tentang kebijakan penyelenggaraan ibadah haji khusus;
c.informasi tentang Jemaah Haji yang masuk dalam alokasi kuota tahun berjalan;
d.surat rekomendasi Direktur yang ruang lingkup tugasnya di bidang pembinaan haji khusus atas nama Direktur Jenderal untuk pengurusan kontrak layanan di Arab Saudi;
e.visa haji, DAPIH, gelang identitas, dan buku manasik;
f.menerima dana BPIH Khusus sesuai dengan jumlah Jemaah Haji yang telah melunasi BPIH Khusus dan akan berangkat melalui PIHK pada tahun berjalan, setelah dikurangi biaya general service fee, jaminan pemondokan, dan biaya lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi; dan
g.informasi tentang hasil pengawasan dan akreditasi.

Pasal 6

(1)Izin PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
1. a.fotokopi Keputusan Menteri tentang Penetapan Izin sebagai PPIU yang masih berlaku;
2. b.fotokopi Keputusan Menteri tentang Penetapan Izin sebagai PIHK yang masih berlaku;
3. c.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan NPWP Direktur Utama dan/atau Direktur;
4. d.fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan perubahannya yang telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; www.peraturan.go.id 2015, No.760
5. e.fotokopi daftar ulang sebagai biro perjalanan wisata dari instansi pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi pariwisata;
6. f.struktur organisasi Perseroan Terbatas;
7. g.fotokopi Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian;
8. h.bukti telah memberangkatkan Jemaah Haji selama 3 (tiga) tahun terakhir dan/atau telah memiliki daftar tunggu Jemaah Haji, paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
9. i.bukti memiliki kinerja yang baik berdasarkan hasil akreditasi dan tidak pernah dikenakan sanksi administrasi paling sedikit berupa pembekuan operasi.
(3)Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu izin operasional sebagai PIHK berakhir.
(4)Dalam hal permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan setelah batas waktu izin operasional sebagai PIHK berakhir, permohonan ditolak dan izin penyelenggaraan PIHK yang bersangkutan otomatis tidak berlaku lagi.
(5)Dalam hal permohonan ditolak dan izin penyelenggaraan PIHK yang bersangkutan otomatis tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PIHK dapat mengajukan permohonan perizinan baru sebagai PIHK setelah 2 (dua) tahun sejak otomatis tidak berlaku.

Pasal 7

(1)Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan setelah PIHK menyerahkan jaminan dalam bentuk bank garansi atas nama PIHK yang diterbitkan oleh BPS BPIH.
(2)Jaminan dalam bentuk bank garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 4 (empat) tahun. www.peraturan.go.id 2015, No.760

Pasal 8

(1)Dalam hal terjadi pergantian pimpinan/pemilik PIHK dan/atau perubahan tempat/domisili PIHK, PIHK wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan Akte Notaris dan surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diterbitkannya surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3)Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melebihi 15 (lima belas) hari kerja PIHK diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
(4)Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Izin PIHK.

Pasal 9

(1)PIHK dapat membuka cabang PIHK di luar domisili perusahaan.
(2)Pembukaan kantor cabang PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh surat persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah.
(3)Untuk memperoleh surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHK melampirkan dokumen sebagai berikut:
1. a.fotokopi Keputusan Menteri tentang Penetapan Izin sebagai PIHK yang masih berlaku;
2. b.fotokopi izin usaha dari instansi pemerintah yang berwenang;
3. c.fotokopi surat keterangan domisili kantor cabang;
4. d.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penanggungjawab kepala cabang;
5. e.surat penunjukan sebagai penanggungjawab kepala cabang; www.peraturan.go.id 2015, No.760
6. f.fotokopi Akte Pendirian Perseroan Terbatas dan perubahannya yang telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. g.fotokopi akte pendirian kantor cabang dan telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. h.foto copy daftar ulang sebagai biro perjalanan wisata dari instansi pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi pariwisata; dan
9. i.struktur organisasi kantor cabang.

Pasal 10

PIHK yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib memberikan pelayanan:

a.bimbingan jemaah haji;
b.transportasi;
c.akomodasi dan konsumsi di Arab Saudi;
d.kesehatan jemaah haji;
e.perlindungan jemaah haji dan petugas haji khusus; dan
f.administrasi dan dokumen haji.