DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2019

Nomor: 23
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Oktober 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362); www.peraturan.go.id 2019, No. 1188
4.Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu menjadi Institut Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 121);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1458) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1706);
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2065 Nomor 143);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); www.peraturan.go.id 2019, No. 1188 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 143), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Visi Institut, yaitu mengembangkan kajian Islam moderat yang berbasis pada integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.

2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Misi Institut:

a.menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang berbasis pada integrasi keilmuan;
b.mengembangkan kajian Islam moderat melalui pendekatan interdisipliner/multidisipliner;
c.melakukan penguatan karakter berbasis pada nilai, seni, budaya, dan kearifan lokal; www.peraturan.go.id 2019, No. 1188
d.menyelenggarakan penelitian yang berorientasi kepada pengembangan keilmuan Islam dan masyarakat muslim; dan
e.menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan bimbingan spiritual Islam.
1. 3.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Institut mempunyai tujuan:

a.menciptakan tenaga terdidik, profesional, dan berkeadaban; dan
b.memperluas akses pendidikan tinggi keagamaan Islam pada masyarakat.
1. 4.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Bendera Institut:
1. a.berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya;
2. b.berwarna dasar hijau (kode gradasi 147e02), melambangkan perjuangan menegakkan kebenaran dan pembangunan nasional;
3. c.di tengah bendera Institut terdapat lambang Institut; dan
4. d.di bawah lambang Institut terdapat tulisan IAIN PALU.
(2)Bendera Fakultas dan Pascasarjana:
1. a.berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya;
2. b.warna bendera dan maknanya:
  1. 1.Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan berwarna hijau (kode gradasi 1cc602), melambangkan masa depan; www.peraturan.go.id 2019, No. 1188
  2. 2.Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah berwarna kuning (kode gradasi FFF600), melambangkan kebajikan dan kemuliaan;
  3. 3.Fakultas Syariah berwarna hitam (kode gradasi 030303), melambangkan keteguhan iman dan amal kebajikan;
  4. 4.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berwarna merah (kode gradasi FFCOCB), melambangkan keceriaan atau kesukacitaan dalam beramal;
  5. 5.Pascasarjana berwarna merah (gradasi kode 8F0b04), melambangkan ketajaman berfikir dan profesionalisme;
3. c.di tengah bendera Fakultas dan Pascasarjana terdapat lambang Institut; dan
4. d.di bawah lambang Institut terdapat tulisan nama Fakultas dan Pascasarjana.
  1. 5.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Persyaratan calon Wakil Rektor:

a.berstatus Dosen tetap;
b.beragama Islam;
c.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
d.lulusan program doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;
e.memahami visi, misi, dan tujuan Institut;
f.menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
g.tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h.tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; www.peraturan.go.id 2019, No. 1188
i.mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Rektor secara tertulis; dan
j.menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.
1. 6.Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Wakil Rektor diberhentikan dari jabatannya karena:

a.telah berakhir masa jabatannya;
b.mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c.diangkat dalam jabatan lain;
d.tidak dapat bekerja sama dengan Rektor;
e.sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus;
f.dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
g.dipidana penjara;
h.cuti di luar tanggungan negara; atau
i.meninggal dunia.
1. 7.Judul Bagian Keempat BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 8.Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1)Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor.
(2)Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala dan www.peraturan.go.id 2019, No. 1188 dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(3)Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal mengikuti masa jabatan Rektor.
(4)Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawasan Internal ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

9.Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Persyaratan calon Dekan:

a.berstatus Dosen tetap;
b.beragama Islam;
c.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
d.lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah lektor kepala;
e.menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
f.tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
h.mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Dekan secara tertulis; dan
i.menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor. www.peraturan.go.id 2019, No. 1188
1. 10.Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Persyaratan calon wakil Dekan:

a.berstatus Dosen tetap;
b.beragama Islam;
c.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
d.lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor atau lulusan program Magister dengan jabatan fungsional Lektor Kepala;
e.menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
f.tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
h.mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Dekan secara tertulis; dan
i.menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.
1. 11.Judul Paragraf 2 Bagian Keenam BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 12.Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1)Direktur dan wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2)Masa jabatan Direktur dan wakil Direktur mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali www.peraturan.go.id 2019, No. 1188 dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

13.Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

3.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362); www.peraturan.go.id 2019, No. 1188
4.Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu menjadi Institut Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 121);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1458) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1706);
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2065 Nomor 143);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); www.peraturan.go.id 2019, No. 1188 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 143), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Visi Institut, yaitu mengembangkan kajian Islam moderat yang berbasis pada integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.

2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Misi Institut:

a.menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang berbasis pada integrasi keilmuan;
b.mengembangkan kajian Islam moderat melalui pendekatan interdisipliner/multidisipliner;
c.melakukan penguatan karakter berbasis pada nilai, seni, budaya, dan kearifan lokal; www.peraturan.go.id 2019, No. 1188
d.menyelenggarakan penelitian yang berorientasi kepada pengembangan keilmuan Islam dan masyarakat muslim; dan
e.menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan bimbingan spiritual Islam.
1. 3.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Institut mempunyai tujuan:

a.menciptakan tenaga terdidik, profesional, dan berkeadaban; dan
b.memperluas akses pendidikan tinggi keagamaan Islam pada masyarakat.
1. 4.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Bendera Institut:
1. a.berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya;
2. b.berwarna dasar hijau (kode gradasi 147e02), melambangkan perjuangan menegakkan kebenaran dan pembangunan nasional;
3. c.di tengah bendera Institut terdapat lambang Institut; dan
4. d.di bawah lambang Institut terdapat tulisan IAIN PALU.
(2)Bendera Fakultas dan Pascasarjana:
1. a.berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya;
2. b.warna bendera dan maknanya:
  1. 1.Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan berwarna hijau (kode gradasi 1cc602), melambangkan masa depan; www.peraturan.go.id 2019, No. 1188
  2. 2.Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah berwarna kuning (kode gradasi FFF600), melambangkan kebajikan dan kemuliaan;
  3. 3.Fakultas Syariah berwarna hitam (kode gradasi 030303), melambangkan keteguhan iman dan amal kebajikan;
  4. 4.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berwarna merah (kode gradasi FFCOCB), melambangkan keceriaan atau kesukacitaan dalam beramal;
  5. 5.Pascasarjana berwarna merah (gradasi kode 8F0b04), melambangkan ketajaman berfikir dan profesionalisme;
3. c.di tengah bendera Fakultas dan Pascasarjana terdapat lambang Institut; dan
4. d.di bawah lambang Institut terdapat tulisan nama Fakultas dan Pascasarjana.
  1. 5.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Persyaratan calon Wakil Rektor:

a.berstatus Dosen tetap;
b.beragama Islam;
c.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
d.lulusan program doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;
e.memahami visi, misi, dan tujuan Institut;
f.menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
g.tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h.tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; www.peraturan.go.id 2019, No. 1188
i.mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Rektor secara tertulis; dan
j.menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.
1. 6.Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Wakil Rektor diberhentikan dari jabatannya karena:

a.telah berakhir masa jabatannya;
b.mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c.diangkat dalam jabatan lain;
d.tidak dapat bekerja sama dengan Rektor;
e.sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus;
f.dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
g.dipidana penjara;
h.cuti di luar tanggungan negara; atau
i.meninggal dunia.
1. 7.Judul Bagian Keempat BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 8.Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1)Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor.
(2)Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala dan www.peraturan.go.id 2019, No. 1188 dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(3)Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal mengikuti masa jabatan Rektor.
(4)Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawasan Internal ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

9.Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Persyaratan calon Dekan:

a.berstatus Dosen tetap;
b.beragama Islam;
c.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
d.lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah lektor kepala;
e.menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
f.tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
h.mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Dekan secara tertulis; dan
i.menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor. www.peraturan.go.id 2019, No. 1188
1. 10.Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Persyaratan calon wakil Dekan:

a.berstatus Dosen tetap;
b.beragama Islam;
c.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
d.lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor atau lulusan program Magister dengan jabatan fungsional Lektor Kepala;
e.menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
f.tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
h.mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Dekan secara tertulis; dan
i.menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.
1. 11.Judul Paragraf 2 Bagian Keenam BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 12.Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1)Direktur dan wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2)Masa jabatan Direktur dan wakil Direktur mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali www.peraturan.go.id 2019, No. 1188 dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

13.Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: