DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2020

Nomor: 23
Tahun: 2020
Ditetapkan: 5 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi pada Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, perlu pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja;
b.bahwa organisasi dan tata kerja Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor Bf 1032fM.KT.Ol/2020 mengenai Organisasi dan Tata Kerja pada 5 (lima) Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Lingkungan Kementerian Agama;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram; MENTERIAGAMAREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang PERATURAN MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN2020 TENTANG ORGANISASIDANTATAKERJA INSTITUTAGAMAHINDUNEGERIGDE PUDJA MATARAM MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM.

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun .2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Presiden Nomor 21 Tah un 2020 ten tang Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 32);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); Menatapkan Mengingat perguruan tinggi;

c.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
d.pelaksanaan sistem penjaminan mutu; dan
e.pengawasan internal; dan
f.pelaksanaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan. Pasa12 Institut mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu agama dan sejumlah rumpun ilmu pengetahuan danJatau teknologi tertentu, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Pasal 1

(1)Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram yang selanjutnya disebut Institut adalah perguruan tinggi keagamaan yang diselenggarakan oleh kemen terian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
(2)Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.
(3)Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Rektor. tridharmapelaksanaan Pasa13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Institut menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
2. b.penyelenggaraan dan BABI KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau kebijakan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Pasa16 Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
3. a.Rektor dan Wakil Rektor;
4. b.Fakultas;
5. c.Pascasarjana;
6. d.Biro Administrasi Umum, Kemahasiswaan;
7. e.Lembaga; dan
8. f.Unit Pelaksana Teknis. Pasal S Organ pengelola Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
9. a.organ pengelola;
10. b.organ pertimbangan; dan
11. c.organ pengawasan.

BAB II

ORGANISASI Pasal 9 Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akadernik dalam 1 (satu) rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan j atau seni.

Pasal 8

(1)Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b rnerupakan unsur pelaksana akademik pada Institut.
(2)Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dipimpin oleh Dekan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Paragraf2 Fakultas Perencanaan, dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan. Umurn, Pasa17
(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Rektor dibantu oleh 2 (dua) Wakil Rektor.
(2)Wakil Rektor sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerja Sarna; dan
2. b.Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan.
(3)Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerja Sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang akademik, kernahasiswaan, kelembagaan, dan kerja sarna.
(4)Wakil Rektor Bidang Administrasi

Pasal 13

Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan pada Fakultas atas:

a.Dekan dan Wakil Dekan;
b.Jurusan; dan
c.Laboratorium, Bengkel, atau Studio.

Pasal 12

(1)Organisasi Fakultas Dharma Duta, Brahma Widya, dan Dharma Sastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
1. a.Dekan dan Wakil Dekan;
2. b.Jurusan;
3. c.Laboratorium, Bengkel, atau Studio; dan
4. d.Subbagian Tata Usaha.
(2)Organisasi Fakultas Dharma Acarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan huruf c terdiri

Pasal 11

Fakultas pada Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:

a.Dharma Duta, Brahma Widya, dan Dharma Sastra; dan
b.Dharma Acarya. darr/ atau profesi;
b.penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c.pengabdian kepada masyarakat;
d.pembinaan sivitas akademika; dan
e.pelaksanaan administrasi dan pelaporan. vokasi,akademik,pendidikana. penyelenggaraan

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Fakultas menyelenggarakan fungsi:

Pasal 16

Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik, vokasi, dan/ atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung Program Studio

Pasal 15

(1)Jurusan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 12 ayat
(1)huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan himpunan sumber daya pendukung pada Fakultas.
(2)Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Jurusan yang bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 14

(1)Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 13, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan.
(2)Wakil Dekan sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) pada Fakultas Dharma Duta, Brahrna Widya, dan Dharma Sastra serta Fakultas Dharma Acarya terdiri atas:
1. a.Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerja Sarna yang mempunyai tugas rnembantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang akadernik, kemahasiswaan, kelembagaan, alumni, dan kerja sarna; dan
2. b.Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang mempunyai tugas mernbantu Dekan dalam pelaksanaan umum,kegiatan di bidang administrasi perencanaan, dan keuangan. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau kebijakan Rektor.

Pasal 20

(1)Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jeriis pendidikan akademik, profesi, danfatau vokasi.
(2)Dalam penyelenggaraan Program Studi, Rektor dapat menunjuk seorang dosen sebagai Koordinator.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi pada Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, perlu pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja;
b.bahwa organisasi dan tata kerja Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor Bf 1032fM.KT.Ol/2020 mengenai Organisasi dan Tata Kerja pada 5 (lima) Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Lingkungan Kementerian Agama;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun .2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Presiden Nomor 21 Tah un 2020 ten tang Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 32);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); Menatapkan Mengingat perguruan tinggi;

c.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
d.pelaksanaan sistem penjaminan mutu; dan
e.pengawasan internal; dan
f.pelaksanaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan. Pasa12 Institut mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu agama dan sejumlah rumpun ilmu pengetahuan danJatau teknologi tertentu, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Pasal 1

(1)Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram yang selanjutnya disebut Institut adalah perguruan tinggi keagamaan yang diselenggarakan oleh kemen terian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
(2)Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.
(3)Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Rektor. tridharmapelaksanaan Pasa13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Institut menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
2. b.penyelenggaraan dan BABI KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau kebijakan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Pasa16 Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
3. a.Rektor dan Wakil Rektor;
4. b.Fakultas;
5. c.Pascasarjana;
6. d.Biro Administrasi Umum, Kemahasiswaan;
7. e.Lembaga; dan
8. f.Unit Pelaksana Teknis. Pasal S Organ pengelola Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
9. a.organ pengelola;
10. b.organ pertimbangan; dan
11. c.organ pengawasan.

BAB II

ORGANISASI Pasal 9 Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akadernik dalam 1 (satu) rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan j atau seni.

Pasal 8

(1)Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b rnerupakan unsur pelaksana akademik pada Institut.
(2)Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dipimpin oleh Dekan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Paragraf2 Fakultas Perencanaan, dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan. Umurn, Pasa17
(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Rektor dibantu oleh 2 (dua) Wakil Rektor.
(2)Wakil Rektor sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerja Sarna; dan
2. b.Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan.
(3)Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerja Sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang akademik, kernahasiswaan, kelembagaan, dan kerja sarna.
(4)Wakil Rektor Bidang Administrasi

Pasal 13

Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan pada Fakultas atas:

a.Dekan dan Wakil Dekan;
b.Jurusan; dan
c.Laboratorium, Bengkel, atau Studio.

Pasal 12

(1)Organisasi Fakultas Dharma Duta, Brahma Widya, dan Dharma Sastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
1. a.Dekan dan Wakil Dekan;
2. b.Jurusan;
3. c.Laboratorium, Bengkel, atau Studio; dan
4. d.Subbagian Tata Usaha.
(2)Organisasi Fakultas Dharma Acarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan huruf c terdiri

Pasal 11

Fakultas pada Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:

a.Dharma Duta, Brahma Widya, dan Dharma Sastra; dan
b.Dharma Acarya. darr/ atau profesi;
b.penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c.pengabdian kepada masyarakat;
d.pembinaan sivitas akademika; dan
e.pelaksanaan administrasi dan pelaporan. vokasi,akademik,pendidikana. penyelenggaraan

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Fakultas menyelenggarakan fungsi:

Pasal 16

Pasal 15

(1)Jurusan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 12 ayat
(1)huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan himpunan sumber daya pendukung pada Fakultas.
(2)Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Jurusan yang bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 14

(1)Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 13, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan.
(2)Wakil Dekan sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) pada Fakultas Dharma Duta, Brahrna Widya, dan Dharma Sastra serta Fakultas Dharma Acarya terdiri atas:
1. a.Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerja Sarna yang mempunyai tugas rnembantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang akadernik, kemahasiswaan, kelembagaan, alumni, dan kerja sarna; dan
2. b.Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang mempunyai tugas mernbantu Dekan dalam pelaksanaan umum,kegiatan di bidang administrasi perencanaan, dan keuangan. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau kebijakan Rektor.

Pasal 20

(1)Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jeriis pendidikan akademik, profesi, danfatau vokasi.
(2)Dalam penyelenggaraan Program Studi, Rektor dapat menunjuk seorang dosen sebagai Koordinator.