DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2022

Nomor: 23
Tahun: 2022
Ditetapkan: 6 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyederhanaan struktur organisasi Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/780/M.KT.01/2021 mengenai Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Agama;
c.bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran www.peraturan.go.id 2022, No.864 Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1748); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1748), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Organisasi Fakultas Tarbiyah terdiri atas:
1. a.Dekan dan Wakil Dekan;
2. b.Program Studi;
3. c.Laboratorium; dan
4. d.Bagian Tata Usaha.
(2)Organisasi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam terdiri atas:
1. a.Dekan dan Wakil Dekan;
2. b.Program Studi;
3. c.Laboratorium; dan
4. d.Subbagian Tata Usaha. www.peraturan.go.id 2022, No.864
  1. 2.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

3.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d merupakan unsur pelaksana administrasi pada Fakultas.
(2)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
(3)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan dan alumni, perencanaan, keuangan, dan pelaporan pada Fakultas.

4.Pasal 26 dihapus.
5.Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdiri atas:

a.Bagian Umum dan Layanan Akademik; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 6.Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

7.Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Umum dan Layanan Akademik menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan kerumahtanggaan;
b.pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan barang milik negara; www.peraturan.go.id 2022, No.864
c.pelaksanaan layanan administrasi serta pengelolaan informasi akademik dan kemahasiswaan;
d.pelaksanaan pengembangan bakat dan minat mahasiswa serta pemberdayaan alumni; dan
e.pelaksanaan kerja sama dan pengembangan kelembagaan.
1. 8.Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

a.Subbagian Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga;
b.Subbagian Layanan Akademik; dan
c.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 9.Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1)Subbagian Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara.
(2)Subbagian Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan layanan administrasi dan pengelolaan informasi akademik dan kemahasiswaan, pengembangan bakat dan minat mahasiswa, pemberdayaan alumni, kerja sama, dan pengembangan kelembagaan.

10.Pasal 42 dihapus.
11.Pasal 43 dihapus.
12.Pasal 44 dihapus.
13.Pasal 45 dihapus.
14.Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

LPPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terdiri atas:

a.Ketua;
b.Sekretaris;
c.Pusat; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 15.Pasal 54 dihapus. www.peraturan.go.id 2022, No.864
2. 16.Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terdiri atas:

a.Ketua;
b.Sekretaris;
c.Pusat; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 17.Pasal 61 dihapus.
2. 18.Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyederhanaan struktur organisasi Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/780/M.KT.01/2021 mengenai Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Agama;
c.bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran www.peraturan.go.id 2022, No.864 Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1748); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1748), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Organisasi Fakultas Tarbiyah terdiri atas:
1. a.Dekan dan Wakil Dekan;
2. b.Program Studi;
3. c.Laboratorium; dan
4. d.Bagian Tata Usaha.
(2)Organisasi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam terdiri atas:
1. a.Dekan dan Wakil Dekan;
2. b.Program Studi;
3. c.Laboratorium; dan
4. d.Subbagian Tata Usaha. www.peraturan.go.id 2022, No.864
  1. 2.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

3.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d merupakan unsur pelaksana administrasi pada Fakultas.
(2)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
(3)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan dan alumni, perencanaan, keuangan, dan pelaporan pada Fakultas.

4.Pasal 26 dihapus.
5.Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdiri atas:

a.Bagian Umum dan Layanan Akademik; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 6.Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

7.Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Umum dan Layanan Akademik menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan kerumahtanggaan;
b.pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan barang milik negara; www.peraturan.go.id 2022, No.864
c.pelaksanaan layanan administrasi serta pengelolaan informasi akademik dan kemahasiswaan;
d.pelaksanaan pengembangan bakat dan minat mahasiswa serta pemberdayaan alumni; dan
e.pelaksanaan kerja sama dan pengembangan kelembagaan.
1. 8.Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

a.Subbagian Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga;
b.Subbagian Layanan Akademik; dan
c.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 9.Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1)Subbagian Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara.
(2)Subbagian Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan layanan administrasi dan pengelolaan informasi akademik dan kemahasiswaan, pengembangan bakat dan minat mahasiswa, pemberdayaan alumni, kerja sama, dan pengembangan kelembagaan.

10.Pasal 42 dihapus.
11.Pasal 43 dihapus.
12.Pasal 44 dihapus.
13.Pasal 45 dihapus.
14.Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

LPPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terdiri atas:

a.Ketua;
b.Sekretaris;
c.Pusat; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 15.Pasal 54 dihapus. www.peraturan.go.id 2022, No.864
2. 16.Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terdiri atas:

a.Ketua;
b.Sekretaris;
c.Pusat; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 17.Pasal 61 dihapus.
2. 18.Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2022

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 12

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 50

Pasal 57

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 12

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 50

Pasal 57

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2018