DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2024

Nomor: 23
Tahun: 2024
Ditetapkan: 3 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

SMPTKN mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan yang memadukan ilmu teologi Kristen dan ilmu umum pada jenjang pendidikan dasar. SMTKN mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan yang memadukan ilmu teologi Kristen dan ilmu umum pada jenjang pendidikan menengah. SMAKN mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan yang memadukan ilmu keagamaan Kristen dan ilmu umum pada jenjang pendidikan menengah. Organisasi satuan pendidikan keagamaan kristen negeri terdiri atas Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, urusan Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, petugas tata usaha, dan kepala unit penunjang merupakan j

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa organisasi dan tata kerja satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Negeri; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Negeri selanjutnya disingkat SMPTKN adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan keagamaan Kristen negeri pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan yang memadukan ilmu teologi Kristen dan ilmu umum.
2.Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri yang selanjutnya disingkat SMTKN adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan keagamaan Kristen negeri pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan yang memadukan ilmu teologi Kristen dan ilmu umum.
3.Sekolah Menengah Agama Kristen Negeri yang selanjutnya disingkat SMAKN adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan keagamaan Kristen negeri pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan yang memadukan ilmu keagamaan Kristen dan ilmu umum.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
5.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.
6.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
7.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Pendidikan Kristen pada Direktorat Jenderal.
(2)Satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pendidikan Kristen pada Direktorat Jenderal.
(3)Satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri dipimpin oleh Kepala Sekolah.

Pasal 3

Satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri terdiri atas:

a.SMPTKN;
b.SMTKN; dan
c.SMAKN.

Pasal 4

SMPTKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan yang memadukan ilmu teologi Kristen dan ilmu umum pada jenjang pendidikan dasar.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMPTKN menyelenggarakan fungsi:

a.penyelenggaraan mata pelajaran ilmu teologi Kristen dan ilmu umum;
b.penanaman dan pengembangan nilai kebangsaaan kepada peserta didik untuk memperkuat komitmen kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.pelaksanaan pengembangan diri dalam rangka pengembangan potensi, watak, dan karakter peserta didik yang berlandaskan pada nilai kekristenan dan kebangsaan;
d.pengelolaan dan pengembangan unit penunjang;
e.pelayanan kepada ekosistem pendidikan dalam rangka peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan;
f.perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan administrasi dan kegiatan; dan
g.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 6

SMTKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan yang memadukan ilmu teologi Kristen dan ilmu umum pada jenjang pendidikan menengah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, SMTKN menyelenggarakan fungsi:

a.penyelenggaraan mata pelajaran ilmu teologi kristen dan ilmu umum;
b.penanaman dan pengembangan nilai kebangsaaan kepada peserta didik untuk memperkuat komitmen kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.pelaksanaan pengembangan diri dalam rangka pengembangan potensi, watak, dan karakter peserta didik yang berlandaskan pada nilai kekristenan dan kebangsaan;
d.pengelolaan dan pengembangan unit penunjang;
e.pelayanan kepada ekosistem pendidikan dalam rangka peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan;
f.perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan administrasi dan kegiatan; dan
g.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

SMAKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan yang memadukan ilmu keagamaan Kristen dan ilmu umum pada jenjang pendidikan menengah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, SMAKN menyelenggarakan fungsi:

a.penyelenggaraan mata pelajaran ilmu keagamaan Kristen dan ilmu umum;
b.penanaman dan pengembangan nilai kebangsaaan kepada peserta didik untuk memperkuat komitmen kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.pelaksanaan pengembangan diri dalam rangka pengembangan potensi, watak, dan karakter peserta didik yang berlandaskan pada nilai kekristenan dan kebangsaan;
d.pengelolaan dan pengembangan unit penunjang;
e.pelayanan kepada ekosistem pendidikan dalam rangka peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan;
f.perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan administrasi dan kegiatan; dan
g.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

(1)Organisasi satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri terdiri atas:
1. a.Kepala Sekolah;
2. b.Wakil Kepala Sekolah;
3. c.urusan tata usaha; dan
4. d.kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2)Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri, dibentuk unit penunjang.
(3)Unit penunjang sebagaimana disebut pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.unit keagamaan;
2. b.unit perpustakaan; dan
3. c.unit laboratorium.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…