DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2017

Nomor: 24
Tahun: 2017
Ditetapkan: 24 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Amirul Hajj; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2017, No.1050 Indonesia Nomor 5061);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345):
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1995;
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG AMIRUL HAJJ.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Amirul Hajj adalah Menteri Agama Republik Indonesia.

Pasal 2

(1)Amirul Hajj memiliki tugas memimpin misi haji Indonesia di Arab Saudi. www.peraturan.go.id 2017, No.1050
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Amirul Hajj berwenang:
1. a.melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi;
2. b.melakukan pertemuan dengan instansi terkait di Arab Saudi;
3. c.melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan operasional ibadah haji di Arab Saudi;
4. d.melakukan peninjauan fasilitas layanan Jemaah Haji di Arab Saudi;
5. e.memberikan arahan dan masukan kepada seluruh petugas haji Indonesia di Arab Saudi;
6. f.memberikan bimbingan dan konsultasi kepada jemaah haji;
7. g.memimpin rapat-rapat koordinasi di Arab Saudi;
8. h.memimpin pelaksanaan khutbah wukuf;
9. i.memberikan tugas kepada Wakil, Sekretaris, Anggota, dan Staf Sekretariat; dan
10. j.melakukan evaluasi kegiatan operasional penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi.

Pasal 3

(1)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Amirul Hajj dibantu oleh:
1. a.Wakil;
2. b.Sekretaris;
3. c.Anggota; dan
4. d.Staf Sekretariat.
(2)Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang yang berasal dari unsur organisasi kemasyarakatan Islam.
(3)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat paling rendah eselon II pada kementerian Agama.
(4)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari organisasi kemasyarakatan Islam atau paling rendah eselon II pada Kementerian Agama dan/atau kementerian/lembaga. www.peraturan.go.id 2017, No.1050
(5)Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berjumlah 2 (dua) orang yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama dan mendapat penugasan dari Menteri.
(6)Jumlah pembantu Amirul Hajj sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 14 (empat belas) orang.

Pasal 4

(1)Direktur Jenderal mengusulkan personalia Wakil, Sekretaris, Anggota, dan Staf Sekretariat kepada Menteri.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada pertimbangan keterwakilan, proporsionalitas, dan kompetensi.
(3)Menteri menetapkan Amirul Hajj, Wakil, Sekretaris, Anggota, dan Staf Sekretariat dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

Kuota Amirul Hajj, Wakil, Sekretaris, Anggota, dan Staf Sekretariat berasal dari kuota petugas haji Indonesia.

Pasal 6

Hak Amirul Hajj, Wakil, Sekretaris, Anggota, dan Staf Sekretariat:

a.memperoleh biaya perjalanan dinas, uang harian, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
b.mendapatkan asuransi.

Pasal 7

(1)Selama melaksanakan tugas di Arab Saudi, Amirul Hajj, Wakil, Sekretaris, Anggota, dan Staf Sekretariat menggunakan fasilitas yang disediakan Kantor Urusan Haji Indonesia di Arab Saudi.
(2)Dalam hal fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) tidak tersedia, Amirul Hajj Wakil, Sekretaris, Anggota, dan Staf Sekretariat dapat menggunakan fasilitas di luar yang disediakan oleh Kantor Urusan Haji Indonesia di Arab Saudi. www.peraturan.go.id 2017, No.1050
(3)Penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2017 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345):
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1995;
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG AMIRUL HAJJ.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Amirul Hajj adalah Menteri Agama Republik Indonesia.

Pasal 2

(1)Amirul Hajj memiliki tugas memimpin misi haji Indonesia di Arab Saudi. www.peraturan.go.id 2017, No.1050
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Amirul Hajj berwenang:
1. a.melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi;
2. b.melakukan pertemuan dengan instansi terkait di Arab Saudi;
3. c.melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan operasional ibadah haji di Arab Saudi;
4. d.melakukan peninjauan fasilitas layanan Jemaah Haji di Arab Saudi;
5. e.memberikan arahan dan masukan kepada seluruh petugas haji Indonesia di Arab Saudi;
6. f.memberikan bimbingan dan konsultasi kepada jemaah haji;
7. g.memimpin rapat-rapat koordinasi di Arab Saudi;
8. h.memimpin pelaksanaan khutbah wukuf;
9. i.memberikan tugas kepada Wakil, Sekretaris, Anggota, dan Staf Sekretariat; dan
10. j.melakukan evaluasi kegiatan operasional penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi.

Pasal 3

(1)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Amirul Hajj dibantu oleh:
1. a.Wakil;
2. b.Sekretaris;
3. c.Anggota; dan
4. d.Staf Sekretariat.
(2)Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang yang berasal dari unsur organisasi kemasyarakatan Islam.
(3)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat paling rendah eselon II pada kementerian Agama.
(4)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari organisasi kemasyarakatan Islam atau paling rendah eselon II pada Kementerian Agama dan/atau kementerian/lembaga. www.peraturan.go.id 2017, No.1050
(5)Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berjumlah 2 (dua) orang yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama dan mendapat penugasan dari Menteri.
(6)Jumlah pembantu Amirul Hajj sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 14 (empat belas) orang.

Pasal 4

(1)Direktur Jenderal mengusulkan personalia Wakil, Sekretaris, Anggota, dan Staf Sekretariat kepada Menteri.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada pertimbangan keterwakilan, proporsionalitas, dan kompetensi.
(3)Menteri menetapkan Amirul Hajj, Wakil, Sekretaris, Anggota, dan Staf Sekretariat dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

Kuota Amirul Hajj, Wakil, Sekretaris, Anggota, dan Staf Sekretariat berasal dari kuota petugas haji Indonesia.

Pasal 6

Hak Amirul Hajj, Wakil, Sekretaris, Anggota, dan Staf Sekretariat:

a.memperoleh biaya perjalanan dinas, uang harian, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
b.mendapatkan asuransi.

Pasal 7

(1)Selama melaksanakan tugas di Arab Saudi, Amirul Hajj, Wakil, Sekretaris, Anggota, dan Staf Sekretariat menggunakan fasilitas yang disediakan Kantor Urusan Haji Indonesia di Arab Saudi.
(2)Dalam hal fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) tidak tersedia, Amirul Hajj Wakil, Sekretaris, Anggota, dan Staf Sekretariat dapat menggunakan fasilitas di luar yang disediakan oleh Kantor Urusan Haji Indonesia di Arab Saudi. www.peraturan.go.id 2017, No.1050
(3)Penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan.