DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2019

Nomor: 24
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Oktober 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangka Raya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangka Raya; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2019, No.1189 Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangkaraya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 950);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 68 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangkaraya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 950) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2019, No.1189

Pasal 5

Organ Pengelola Sekolah Tinggi terdiri atas:

a.Ketua dan Wakil Ketua;
b.Program Studi;
c.Pascasarjana;
d.Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan;
e.Pusat; dan
f.Unit Pelaksana Teknis.
1. 2.Judul Bagian Ketiga BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 3.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan satuan pelaksana akademik pada Sekolah Tinggi.
(2)Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

4.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Program Studi menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi pada Sekolah Tinggi; www.peraturan.go.id 2019, No.1189
b.pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
e.pelaksanaan administrasi dan pelaporan.
1. 5.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Program Studi pada Sekolah Tinggi terdiri atas:

a.Pendidikan Agama Kristen; dan
b.Teologi.
1. 6.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Organisasi Program Studi terdiri atas:

a.Ketua Program Studi;
b.Sekretaris Program Studi;
c.laboratorium, studio, atau nama lain; dan
d.Dosen.
1. 7.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan Program Studi.

8.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2019, No.1189

Pasal 13

Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas membantu Ketua Program Studi menyelenggarakan pengelolaan Program Studi, evaluasi, dan pelaporan.

9.Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Ketua, Wakil Ketua, Direktur, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Pusat, Sekretaris Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan noneselon. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2019, No.1189 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2019 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangka Raya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangkaraya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 950);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 68 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangkaraya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 950) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2019, No.1189

Pasal 5

Organ Pengelola Sekolah Tinggi terdiri atas:

a.Ketua dan Wakil Ketua;
b.Program Studi;
c.Pascasarjana;
d.Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan;
e.Pusat; dan
f.Unit Pelaksana Teknis.
1. 2.Judul Bagian Ketiga BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 3.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan satuan pelaksana akademik pada Sekolah Tinggi.
(2)Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

4.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Program Studi menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi pada Sekolah Tinggi; www.peraturan.go.id 2019, No.1189
b.pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
e.pelaksanaan administrasi dan pelaporan.
1. 5.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Program Studi pada Sekolah Tinggi terdiri atas:

a.Pendidikan Agama Kristen; dan
b.Teologi.
1. 6.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Organisasi Program Studi terdiri atas:

a.Ketua Program Studi;
b.Sekretaris Program Studi;
c.laboratorium, studio, atau nama lain; dan
d.Dosen.
1. 7.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan Program Studi.

8.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2019, No.1189

Pasal 13

Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas membantu Ketua Program Studi menyelenggarakan pengelolaan Program Studi, evaluasi, dan pelaporan.

9.Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: