DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2015

Nomor: 25
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penyediaan Transportasi Udara Bagi Jemaah Haji Reguler; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036); www.peraturan.go.id 2015, No.754 2

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian;
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2006 tentang Peremajaan Pesawat Udara Kategori Transport Untuk Transportasi Udara Penumpang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2006 tentang Peremajaan Pesawat Udara Kategori Transport Untuk Transportasi Udara Penumpang;
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional; www.peraturan.go.id 2015, No.754 3
9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 486);
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898);
11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 42); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENYEDIAAN TRANSPORTASI UDARA BAGI JEMAAH HAJI REGULER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1.Penyediaan transportasi udara adalah serangkaian proses kegiatan mulai verifikasi sampai dengan penetapan pelaksana transportasi udara bagi jemaah haji dan petugas yang menyertai jemaah haji Indonesia.
2.Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji Reguler sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
3.Menteri adalah Menteri Agama.
4.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Pasal 2

Penyediaan transportasi udara jemaah haji bertujuan untuk mendapatkan pelaksana transportasi udara yang dapat memberikan pelayanan dan perlindungan jemaah haji dalam melakukan perjalanan ibadah haji dari Tanah Air ke Arab Saudi dan sebaliknya.

Pasal 3

(1)Penyediaan Transportasi Udara Jemaah Haji dilakukan dengan prinsip:
1. a.efektif; www.peraturan.go.id 2015, No.754 4
2. b.efisien;
3. c.transparan;
4. d.akuntabel;
5. e.keamanan;
6. f.keselamatan
7. g.kenyamanan; dan
8. h.kepentingan nasional.
(2)Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berarti penyediaan transportasi udara jemaah haji harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
(3)Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berarti penyediaan transportasi udara jemaah haji harus diusahakan mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dengan menggunakan dana dan kemampuan yang seminimal mungkin dan secara wajar.
(4)Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berarti seluruh ketentuan dan informasi tentang penyediaan transportasi udara jemaah haji bersifat terbuka bagi peserta penyedia transportasi udara dan masyarakat.
(5)Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berarti penyediaan transportasi udara jemaah haji harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
(6)Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berarti terjaminnya keamanan penerbangan sesuai dengan standar keamanan penerbangan internasional.
(7)Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berarti terjaminnya keselamatan penerbangan sesuai dengan standar keselamatan penerbangan internasional.
(8)Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berarti terjaminnya kenyamanan selama dalam penerbangan.
(9)Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berarti penyediaan transportasi udara jemaah haji mengutamakan perusahaan penerbangan nasional. www.peraturan.go.id 2015, No.754 5

BAB II

STANDAR TRANSPORTASI UDARA

Pasal 4

Transportasi udara jemaah haji wajib memperhatikan standar penerbangan internasional dan standar pelayanan penumpang angkutan udara haji.

Pasal 5

(1)Transportasi udara jemaah haji merupakan penerbangan charter (dedicated aircraft).
(2)Transportasi udara jemaah haji merupakan penerbangan langsung tanpa transit (direct) kecuali untuk pengisian bahan bakar (technical landing/refuling) di salah satu embarkasi haji dan pendaratan darurat di suatu tempat tertentu karena alasan keselamatan penerbangan.

BAB III

PENYEDIAAN TRANSPORTASI UDARA

Pasal 6

(1)Penyediaan transportasi udara jemaah haji harus memenuhi sejumlah persyaratan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.copy izin usaha transportasi niaga yang diterbitkan Kementerian Perhubungan atau otoritas penerbangan Arab Saudi (GACA);
2. b.daftar pesawat yang akan digunakan;
3. c.sertifikat pengoperasian udara (AOC 121 dan 129);
4. d.jaminan penawaran;
5. e.memiliki unit kerja yang khusus menangani operasional jemaah haji;
6. f.memiliki standar operasional prosedur;
7. g.memiliki dan menyampaikan copy IOSA (IATA Operational Safety Audit);
8. h.memiliki pengalaman terbang ke Arab Saudi paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir; dan
9. i.jenis dan kapasitas seat pesawat yang akan digunakan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. www.peraturan.go.id 2015, No.754 6

BAB IV

TIM PENYEDIAAN TRANSPORTASI UDARA

Pasal 7

(1)Direktur Jenderal membentuk Tim penyediaan transportasi udara bagi jemaah haji.
(2)Tim penyediaan transportasi udara bagi jemaah haji bertugas:
1. a.melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
2. b.melakukan penghitungan asumsi harga sampai dengan mengusulkan penetapan calon pelaksana transportasi udara jemaah haji Indonesia.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.beragama Islam;
3. c.Pegawai Negeri Sipil; dan
4. d.memiliki integritas.
(4)Dalam hal diperlukan, Tim penyediaan transportasi udara bagi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Praktisi dan/atau Konsultan yang membidangi transportasi udara.

BAB V

TAHAPAN PENYEDIAAN TRANSPORTASI UDARA

Pasal 8

(1)Penyediaan transportasi udara jemaah haji Indonesia, dilakukan melalui tahapan:
1. a.penyampaian undangan ke airlines nasional dan asing;
2. b.pengambilan dokumen penyediaan transportasi udara;
3. c.penjelasan pedoman penyediaan transportasi udara;
4. d.pemasukan berkas dokumen dan penawaran harga;
5. e.verifikasi dokumen administrasi;
6. f.paparan standar operasional prosedur dan harga;
7. g.usulan asumsi penghitungan tarif per embarkasi;
8. h.negosiasi harga; www.peraturan.go.id 2015, No.754 7
9. i.usulan penetapan calon pelaksana transportasi udara;
10. j.penetapan pelaksana transportasi udara;
11. k.penyiapan dokumen perjanjian pengangkutan udara; dan
12. l.penandatanganan perjanjian pengangkutan udara jemaah haji antara Kementerian Agama dan pelaksana transportasi udara jemaah haji Indonesia.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyediaan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VI

PENETAPAN PELAKSANA

Pasal 9

(1)Tim penyediaan transportasi udara jemaah haji melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal.
(2)Direktur Jenderal mengusulkan penetapan pelaksana transportasi udara kepada Menteri.
(3)Menteri menetapkan pelaksana transportasi udara jemaah haji.

Pasal 10

(1)Penyediaan transportasi udara jemaah haji dituangkan dalam perjanjian yang ditanda tangani oleh Direktur Jenderal dan pelaksana transportasi udara jemaah haji yang telah ditetapkan.
(2)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas para pihak;
2. b.lingkup pekerjaan;
3. c.spesifikasi pesawat;
4. d.jumlah penumpang;
5. e.biaya angkutan;
6. f.cara pembayaran;
7. g.koordinasi;
8. h.force majeure;
9. i.sanksi;
10. j.penyelesaian perselisihan;
11. k.masa berlaku perjanjian; dan
12. l.penutup. www.peraturan.go.id 2015, No.754 8

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2015 MENTERI AGAMA LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian;
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2006 tentang Peremajaan Pesawat Udara Kategori Transport Untuk Transportasi Udara Penumpang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2006 tentang Peremajaan Pesawat Udara Kategori Transport Untuk Transportasi Udara Penumpang;
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional; www.peraturan.go.id 2015, No.754 3
9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 486);
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898);
11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 42); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENYEDIAAN TRANSPORTASI UDARA BAGI JEMAAH HAJI REGULER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1.Penyediaan transportasi udara adalah serangkaian proses kegiatan mulai verifikasi sampai dengan penetapan pelaksana transportasi udara bagi jemaah haji dan petugas yang menyertai jemaah haji Indonesia.
2.Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji Reguler sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
3.Menteri adalah Menteri Agama.
4.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Pasal 2

Pasal 3

(1)Penyediaan Transportasi Udara Jemaah Haji dilakukan dengan prinsip:
1. a.efektif; www.peraturan.go.id 2015, No.754 4
2. b.efisien;
3. c.transparan;
4. d.akuntabel;
5. e.keamanan;
6. f.keselamatan
7. g.kenyamanan; dan
8. h.kepentingan nasional.
(2)Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berarti penyediaan transportasi udara jemaah haji harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
(3)Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berarti penyediaan transportasi udara jemaah haji harus diusahakan mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dengan menggunakan dana dan kemampuan yang seminimal mungkin dan secara wajar.
(4)Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berarti seluruh ketentuan dan informasi tentang penyediaan transportasi udara jemaah haji bersifat terbuka bagi peserta penyedia transportasi udara dan masyarakat.
(5)Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berarti penyediaan transportasi udara jemaah haji harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
(6)Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berarti terjaminnya keamanan penerbangan sesuai dengan standar keamanan penerbangan internasional.
(7)Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berarti terjaminnya keselamatan penerbangan sesuai dengan standar keselamatan penerbangan internasional.
(8)Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berarti terjaminnya kenyamanan selama dalam penerbangan.
(9)Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berarti penyediaan transportasi udara jemaah haji mengutamakan perusahaan penerbangan nasional. www.peraturan.go.id 2015, No.754 5

BAB II

STANDAR TRANSPORTASI UDARA

Pasal 4

Transportasi udara jemaah haji wajib memperhatikan standar penerbangan internasional dan standar pelayanan penumpang angkutan udara haji.

Pasal 5

(1)Transportasi udara jemaah haji merupakan penerbangan charter (dedicated aircraft).
(2)Transportasi udara jemaah haji merupakan penerbangan langsung tanpa transit (direct) kecuali untuk pengisian bahan bakar (technical landing/refuling) di salah satu embarkasi haji dan pendaratan darurat di suatu tempat tertentu karena alasan keselamatan penerbangan.

BAB III

PENYEDIAAN TRANSPORTASI UDARA

Pasal 6

(1)Penyediaan transportasi udara jemaah haji harus memenuhi sejumlah persyaratan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.copy izin usaha transportasi niaga yang diterbitkan Kementerian Perhubungan atau otoritas penerbangan Arab Saudi (GACA);
2. b.daftar pesawat yang akan digunakan;
3. c.sertifikat pengoperasian udara (AOC 121 dan 129);
4. d.jaminan penawaran;
5. e.memiliki unit kerja yang khusus menangani operasional jemaah haji;
6. f.memiliki standar operasional prosedur;
7. g.memiliki dan menyampaikan copy IOSA (IATA Operational Safety Audit);
8. h.memiliki pengalaman terbang ke Arab Saudi paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir; dan
9. i.jenis dan kapasitas seat pesawat yang akan digunakan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. www.peraturan.go.id 2015, No.754 6

BAB IV

TIM PENYEDIAAN TRANSPORTASI UDARA

Pasal 7

(1)Direktur Jenderal membentuk Tim penyediaan transportasi udara bagi jemaah haji.
(2)Tim penyediaan transportasi udara bagi jemaah haji bertugas:
1. a.melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
2. b.melakukan penghitungan asumsi harga sampai dengan mengusulkan penetapan calon pelaksana transportasi udara jemaah haji Indonesia.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.beragama Islam;
3. c.Pegawai Negeri Sipil; dan
4. d.memiliki integritas.
(4)Dalam hal diperlukan, Tim penyediaan transportasi udara bagi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Praktisi dan/atau Konsultan yang membidangi transportasi udara.

BAB V

TAHAPAN PENYEDIAAN TRANSPORTASI UDARA

Pasal 8

(1)Penyediaan transportasi udara jemaah haji Indonesia, dilakukan melalui tahapan:
1. a.penyampaian undangan ke airlines nasional dan asing;
2. b.pengambilan dokumen penyediaan transportasi udara;
3. c.penjelasan pedoman penyediaan transportasi udara;
4. d.pemasukan berkas dokumen dan penawaran harga;
5. e.verifikasi dokumen administrasi;
6. f.paparan standar operasional prosedur dan harga;
7. g.usulan asumsi penghitungan tarif per embarkasi;
8. h.negosiasi harga; www.peraturan.go.id 2015, No.754 7
9. i.usulan penetapan calon pelaksana transportasi udara;
10. j.penetapan pelaksana transportasi udara;
11. k.penyiapan dokumen perjanjian pengangkutan udara; dan
12. l.penandatanganan perjanjian pengangkutan udara jemaah haji antara Kementerian Agama dan pelaksana transportasi udara jemaah haji Indonesia.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyediaan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VI

PENETAPAN PELAKSANA

Pasal 9

(1)Tim penyediaan transportasi udara jemaah haji melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal.
(2)Direktur Jenderal mengusulkan penetapan pelaksana transportasi udara kepada Menteri.
(3)Menteri menetapkan pelaksana transportasi udara jemaah haji.

Pasal 10

(1)Penyediaan transportasi udara jemaah haji dituangkan dalam perjanjian yang ditanda tangani oleh Direktur Jenderal dan pelaksana transportasi udara jemaah haji yang telah ditetapkan.
(2)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas para pihak;
2. b.lingkup pekerjaan;
3. c.spesifikasi pesawat;
4. d.jumlah penumpang;
5. e.biaya angkutan;
6. f.cara pembayaran;
7. g.koordinasi;
8. h.force majeure;
9. i.sanksi;
10. j.penyelesaian perselisihan;
11. k.masa berlaku perjanjian; dan
12. l.penutup. www.peraturan.go.id 2015, No.754 8