DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017

Nomor: 25
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2017, No.1082 Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); www.peraturan.go.id 2017, No.1082 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG SATUAN PENGAWASAN INTERNAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan pemeriksaan internal, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi keagamaan negeri yang baik.
2.Pemeriksaan Internal adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi sekaligus pengujian atas kegiatan objek pengawasan/pemeriksaan.
3.Reviu adalah penelaahan ulang terhadap isi dokumen berkaitan dengan rencana kegiatan, standar, dan norma yang telah ditetapkan.
4.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. www.peraturan.go.id 2017, No.1082
5.Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6.Pengawasan Lainnya adalah kegiatan yang berbentuk sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
7.Satuan Pengawasan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama perguruan tinggi keagamaan negeri.
8.Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang selanjutnya disingkat PTKN adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Kementerian Agama.
9.Pemimpin PTKN adalah Rektor dan Ketua.
10.Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
11.Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 2

(1)Pemimpin PTKN membentuk SPI.
(2)SPI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemimpin PTKN.

Pasal 3

(1)SPI bertugas melaksanakan pengawasan nonakademik pada PTKN.
(2)Dalam melaksanakan tugas pengawasan, SPI menjunjung tinggi prinsip integritas, objektif, keahlian, dan menjaga kerahasiaan. www.peraturan.go.id 2017, No.1082

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, SPI menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan peta risiko pengendalian internal melalui kegiatan identifikasi, penilaian risiko, penentuan skala prioritas, dan pemantauan;
b.penyusunan program dan kegiatan pengawasan nonakademik;
c.pelaksanaan pengawasan kepatuhan, kinerja, dan mutu nonakademik di bidang sumber daya manusia, perencanaan, keuangan, organisasi, teknologi informasi, serta sarana dan prasarana;
d.penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
e.penyusunan dan penyampaian laporan hasil Pengawasan Internal;
f.pemantauan dan pengoordinasian tindak lanjut hasil Pengawasan Internal dan eksternal; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pemimpin PTKN.

Pasal 5

Pelaksanaan tugas dan fungsi SPI tercantum dalam Piagam SPI yang ditetapkan oleh Pemimpin PTKN.

Pasal 6

SPI memiliki kewenangan:

a.menentukan prosedur dan ruang lingkup pelaksanaan pengawasan;
b.memperoleh akses tidak terbatas atas seluruh dokumen, data, informasi, dan objek pemeriksaan pada unit kerja;
c.melakukan penelitian, verifikasi, pengujian, analisis, konfirmasi, dan penilaian atas dokumen, data, dan informasi berkaitan dengan objek pemeriksaan internal;
d.menggunakan tenaga ahli/auditor dari luar SPI jika diperlukan; dan www.peraturan.go.id 2017, No.1082
e.melakukan pendampingan dan koordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah dan pemeriksa eksternal.

BAB III

ORGAN

Pasal 7

(1)Organ SPI paling sedikit terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Sekretaris; dan
3. c.Anggota.
(2)Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disesuaikan dengan kebutuhan.
(3)Kepala SPI pada PTKN berbentuk universitas/institut disetarakan dengan Ketua Lembaga, dan Kepala SPI pada sekolah tinggi disetarakan dengan Kepala Pusat.
(4)Organ SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dari Pegawai Negeri Sipil, bukan Pegawai Negeri Sipil, dan/atau tenaga profesional.
(5)SPI paling sedikit memiliki anggota yang menguasai:
1. a.pencatatan dan pelaporan keuangan;
2. b.tata kelola perguruan tinggi;
3. c.peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi; dan
4. d.pengelolaan barang milik negara.

Pasal 8

(1)Masa jabatan Kepala dan Sekretaris SPI mengikuti masa jabatan Pemimpin PTKN dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dalam jabatan yang sama.
(2)Organ SPI diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Pemimpin PTKN. www.peraturan.go.id 2017, No.1082

Pasal 9

Organ SPI diberhentikan dari jabatannya karena:

a.telah berakhir masa jabatannya;
b.mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c.diangkat dalam jabatan lain;
d.dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
f.berhalangan tetap;
g.sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus;
h.dipidana penjara;
i.sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
j.cuti di luar tanggungan negara;
k.melakukan pelanggaran berat/kode etik SPI;
l.tidak melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya; dan/atau
m.meninggal dunia.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 10

(1)Pemimpin PTKN melakukan pembinaan terhadap SPI.
(2)Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin PTKN dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2017, No.1082 Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); www.peraturan.go.id 2017, No.1082 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG SATUAN PENGAWASAN INTERNAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan pemeriksaan internal, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi keagamaan negeri yang baik.
2.Pemeriksaan Internal adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi sekaligus pengujian atas kegiatan objek pengawasan/pemeriksaan.
3.Reviu adalah penelaahan ulang terhadap isi dokumen berkaitan dengan rencana kegiatan, standar, dan norma yang telah ditetapkan.
4.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. www.peraturan.go.id 2017, No.1082
5.Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6.Pengawasan Lainnya adalah kegiatan yang berbentuk sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
7.Satuan Pengawasan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama perguruan tinggi keagamaan negeri.
8.Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang selanjutnya disingkat PTKN adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Kementerian Agama.
9.Pemimpin PTKN adalah Rektor dan Ketua.
10.Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
11.Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 2

(1)Pemimpin PTKN membentuk SPI.
(2)SPI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemimpin PTKN.

Pasal 3

(1)SPI bertugas melaksanakan pengawasan nonakademik pada PTKN.
(2)Dalam melaksanakan tugas pengawasan, SPI menjunjung tinggi prinsip integritas, objektif, keahlian, dan menjaga kerahasiaan. www.peraturan.go.id 2017, No.1082

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, SPI menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan peta risiko pengendalian internal melalui kegiatan identifikasi, penilaian risiko, penentuan skala prioritas, dan pemantauan;
b.penyusunan program dan kegiatan pengawasan nonakademik;
c.pelaksanaan pengawasan kepatuhan, kinerja, dan mutu nonakademik di bidang sumber daya manusia, perencanaan, keuangan, organisasi, teknologi informasi, serta sarana dan prasarana;
d.penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
e.penyusunan dan penyampaian laporan hasil Pengawasan Internal;
f.pemantauan dan pengoordinasian tindak lanjut hasil Pengawasan Internal dan eksternal; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pemimpin PTKN.

Pasal 5

Pelaksanaan tugas dan fungsi SPI tercantum dalam Piagam SPI yang ditetapkan oleh Pemimpin PTKN.

Pasal 6

SPI memiliki kewenangan:

a.menentukan prosedur dan ruang lingkup pelaksanaan pengawasan;
b.memperoleh akses tidak terbatas atas seluruh dokumen, data, informasi, dan objek pemeriksaan pada unit kerja;
c.melakukan penelitian, verifikasi, pengujian, analisis, konfirmasi, dan penilaian atas dokumen, data, dan informasi berkaitan dengan objek pemeriksaan internal;
d.menggunakan tenaga ahli/auditor dari luar SPI jika diperlukan; dan www.peraturan.go.id 2017, No.1082
e.melakukan pendampingan dan koordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah dan pemeriksa eksternal.

BAB III

ORGAN

Pasal 7

(1)Organ SPI paling sedikit terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Sekretaris; dan
3. c.Anggota.
(2)Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disesuaikan dengan kebutuhan.
(3)Kepala SPI pada PTKN berbentuk universitas/institut disetarakan dengan Ketua Lembaga, dan Kepala SPI pada sekolah tinggi disetarakan dengan Kepala Pusat.
(4)Organ SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dari Pegawai Negeri Sipil, bukan Pegawai Negeri Sipil, dan/atau tenaga profesional.
(5)SPI paling sedikit memiliki anggota yang menguasai:
1. a.pencatatan dan pelaporan keuangan;
2. b.tata kelola perguruan tinggi;
3. c.peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi; dan
4. d.pengelolaan barang milik negara.

Pasal 8

(1)Masa jabatan Kepala dan Sekretaris SPI mengikuti masa jabatan Pemimpin PTKN dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dalam jabatan yang sama.
(2)Organ SPI diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Pemimpin PTKN. www.peraturan.go.id 2017, No.1082

Pasal 9

Organ SPI diberhentikan dari jabatannya karena:

a.telah berakhir masa jabatannya;
b.mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c.diangkat dalam jabatan lain;
d.dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
f.berhalangan tetap;
g.sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus;
h.dipidana penjara;
i.sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
j.cuti di luar tanggungan negara;
k.melakukan pelanggaran berat/kode etik SPI;
l.tidak melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya; dan/atau
m.meninggal dunia.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 10

(1)Pemimpin PTKN melakukan pembinaan terhadap SPI.
(2)Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin PTKN dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal.