DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021

Nomor: 25
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 103

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

1. kedudukan, tugas dan fungsi 2. organisasi 3. kelompok jabatan fungsional 4. jabatan 5. Tata kerja

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa organisasi dan tata kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/724/M.KT.01/2021 mengenai Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Organisasi dan Tata Kerja 6 (enam) Universitas Islam Negeri (UIN);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto; www.peraturan.go.id 2021, No.1240 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 120);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto yang selanjutnya disebut Universitas www.peraturan.go.id 2021, No.1240 adalah perguruan tinggi keagamaan yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
(2)Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
(3)Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Rektor.

Pasal 2

Universitas mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dalam rumpun ilmu agama serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu agama, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Universitas menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
b.penyelenggaraan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
c.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
d.pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
e.pengawasan internal; dan
f.pelaksanaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Organisasi Universitas terdiri atas: www.peraturan.go.id 2021, No.1240

a.organ pengelola;
b.organ pertimbangan; dan
c.organ pengawasan.

Pasal 5

Organ pengelola Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a.Rektor dan Wakil Rektor;
b.Fakultas;
c.Pascasarjana;
d.Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan;
e.Lembaga; dan
f.Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 6

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Rektor dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Rektor.
(2)Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan;
2. b.Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; dan www.peraturan.go.id 2021, No.1240
3. c.Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama.
(3)Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang akademik dan pengembangan kelembagaan.
(4)Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.
(5)Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

Pasal 8

(1)Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan unsur pelaksana akademik.
(2)Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Dekan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 9

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun atau beberapa bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Fakultas menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau profesi; www.peraturan.go.id 2021, No.1240
b.pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
c.pengabdian kepada masyarakat;
d.pembinaan sivitas akademika; dan
e.pelaksanaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan.

Isi peraturan

Teks103PDFHirarki

Memuat teks peraturan…