DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2014

Nomor: 26
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 September 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembiayaan dan Penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 2014, No.1291 2 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186);
3.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
4.Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Jemaah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 601);
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji;
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 899); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS.

Pasal 1

Pembiayaan untuk penyelenggaraan ibadah haji khusus bersumber dari:

a.Biaya langsung yang dibayar oleh jemaah haji khusus (direct cost) ke rekening Menteri Agama melalui Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH);
b.Biaya tidak langsung yang berasal dari nilai manfaat setoran awal jemaah haji khusus (indirect cost); dan
c.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 2

(1)Biaya langsung yang dibayar oleh jemaah haji khusus (direct cost) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dikembalikan kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) setelah dikurangi dengan General Service Fee (GSF). 2014, No.1291 3
(2)Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk memberikan pelayanan jemaah haji khusus yang meliputi:
1. a.pendaftaran jemaah haji;
2. b.bimbingan jemaah haji;
3. c.transportasi jemaah haji;
4. d.akomodasi dan konsumsi jemaah haji di Arab Saudi;
5. e.kesehatan jemaah haji;
6. f.perlindungan jemaah haji dan petugas haji; dan
7. g.administrasi dan dokumen jemaah haji.

Pasal 3

Biaya tidak langsung yang berasal dari nilai manfaat setoran awal jemaah haji khusus (indirect cost) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dipergunakan untuk:

a.perlengkapan dan dokumen jemaah haji;
b.penunjang operasional penyelenggaraan ibadah haji;
c.pembinaan dan pelayanan terhadap jemaah haji; dan
d.pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Pasal 4

(1)Biaya perlengkapan dan dokumen jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipergunakan untuk:
1. a.asuransi jiwa sepanjang belum diberikan oleh PIHK;
2. b.penyediaan gelang identitas;
3. c.penyediaan buku manasik haji; dan
4. d.penyediaan Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji (DAPIH).
(2)Biaya penunjang operasional penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dipergunakan untuk:
1. a.proses penyelesaian visa jemaah haji;
2. b.penyelesaian DAPIH;
3. c.pengelolaan dan pemutakhiran data PIHK dan jemaah haji; dan
4. d.kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan ibadah haji.
(3)Biaya pembinaan dan pelayanan terhadap jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dipergunakan untuk:
1. a.pembekalan petugas dan asosiasi PIHK; dan 2014, No.1291 4
2. b.sosialisasi penyelenggaraan ibadah haji.
(4)Biaya pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dipergunakan untuk:
1. a.penelitian dokumen jemaah haji;
2. b.perizinan PIHK;
3. c.akreditasi terhadap PIHK;
4. d.pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan ibadah haji, baik di tanah air maupun di Arab Saudi; dan
5. e.evaluasi penyelenggaraan ibadah haji.

Pasal 5

Pembiayaan lainnya yang diperlukan untuk penyelenggaraan ibadah haji selain biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dibebankan pada APBN.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2014 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 2014, No.1291 2 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186);
3.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
4.Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Jemaah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 601);
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji;
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 899); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS.

Pasal 1

Pembiayaan untuk penyelenggaraan ibadah haji khusus bersumber dari:

a.Biaya langsung yang dibayar oleh jemaah haji khusus (direct cost) ke rekening Menteri Agama melalui Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH);
b.Biaya tidak langsung yang berasal dari nilai manfaat setoran awal jemaah haji khusus (indirect cost); dan
c.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 2

(1)Biaya langsung yang dibayar oleh jemaah haji khusus (direct cost) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dikembalikan kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) setelah dikurangi dengan General Service Fee (GSF). 2014, No.1291 3
(2)Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk memberikan pelayanan jemaah haji khusus yang meliputi:
1. a.pendaftaran jemaah haji;
2. b.bimbingan jemaah haji;
3. c.transportasi jemaah haji;
4. d.akomodasi dan konsumsi jemaah haji di Arab Saudi;
5. e.kesehatan jemaah haji;
6. f.perlindungan jemaah haji dan petugas haji; dan
7. g.administrasi dan dokumen jemaah haji.

Pasal 3

Biaya tidak langsung yang berasal dari nilai manfaat setoran awal jemaah haji khusus (indirect cost) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dipergunakan untuk:

a.perlengkapan dan dokumen jemaah haji;
b.penunjang operasional penyelenggaraan ibadah haji;
c.pembinaan dan pelayanan terhadap jemaah haji; dan
d.pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Pasal 4

(1)Biaya perlengkapan dan dokumen jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipergunakan untuk:
1. a.asuransi jiwa sepanjang belum diberikan oleh PIHK;
2. b.penyediaan gelang identitas;
3. c.penyediaan buku manasik haji; dan
4. d.penyediaan Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji (DAPIH).
(2)Biaya penunjang operasional penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dipergunakan untuk:
1. a.proses penyelesaian visa jemaah haji;
2. b.penyelesaian DAPIH;
3. c.pengelolaan dan pemutakhiran data PIHK dan jemaah haji; dan
4. d.kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan ibadah haji.
(3)Biaya pembinaan dan pelayanan terhadap jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dipergunakan untuk:
1. a.pembekalan petugas dan asosiasi PIHK; dan 2014, No.1291 4
2. b.sosialisasi penyelenggaraan ibadah haji.
(4)Biaya pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dipergunakan untuk:
1. a.penelitian dokumen jemaah haji;
2. b.perizinan PIHK;
3. c.akreditasi terhadap PIHK;
4. d.pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan ibadah haji, baik di tanah air maupun di Arab Saudi; dan
5. e.evaluasi penyelenggaraan ibadah haji.

Pasal 5

Pembiayaan lainnya yang diperlukan untuk penyelenggaraan ibadah haji selain biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dibebankan pada APBN.