DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2018

Nomor: 26
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Desember 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa organisasi dan tata kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/433/M.KT.01/2018 mengenai Usulan Pemecahan Fakultas pada 4 (empat) Institut Agama Islam Negeri (IAIN);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta; www.peraturan.go.id 2018, No. 1705 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1594);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menatapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA. www.peraturan.go.id 2018, No. 1705 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1594) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Fakultas pada Institut terdiri atas:

a.Ilmu Tarbiyah;
b.Syariah;
c.Ushuluddin dan Dakwah;
d.Ekonomi dan Bisnis Islam; dan
e.Adab dan Bahasa.
1. 2.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Organ Fakultas terdiri atas:

a.Dekan dan Wakil Dekan;
b.Program Studi;
c.Laboratorium; dan
d.Bagian Tata Usaha.
1. 3.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2018, No. 1705

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas, Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibantu oleh Wakil Dekan.

4.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada Fakultas Syariah, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terdiri atas:
1. a.Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan;
2. b.Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; dan
3. c.Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
(2)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta kelembagaan.
(3)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.
(4)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.
(5)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Fakultas Adab dan Bahasa terdiri atas: www.peraturan.go.id 2018, No. 1705
1. a.Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerja Sama; dan
2. b.Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan.
(6)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang akademik, kelembagaan, kemahasiswaan, dan kerja sama.
(7)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.

5.Judul Paragraf 3 Bagian Ketiga BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
6.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan satuan pelaksana akademik pada Fakultas.
(2)Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan Program Studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
(3)Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

7.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2018, No. 1705

Pasal 16

Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:

a.Ketua Program Studi;
b.Sekretaris Program Studi; dan
c.Dosen.
1. 8.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berdasarkan kebijakan Dekan.

9.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mempunyai tugas membantu Ketua Program Studi dalam bidang penyelenggaraan Program Studi, evaluasi, dan pelaporan. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2018, No. 1705 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2018 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa organisasi dan tata kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/433/M.KT.01/2018 mengenai Usulan Pemecahan Fakultas pada 4 (empat) Institut Agama Islam Negeri (IAIN);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1594);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menatapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA. www.peraturan.go.id 2018, No. 1705 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1594) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Fakultas pada Institut terdiri atas:

a.Ilmu Tarbiyah;
b.Syariah;
c.Ushuluddin dan Dakwah;
d.Ekonomi dan Bisnis Islam; dan
e.Adab dan Bahasa.
1. 2.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Organ Fakultas terdiri atas:

a.Dekan dan Wakil Dekan;
b.Program Studi;
c.Laboratorium; dan
d.Bagian Tata Usaha.
1. 3.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2018, No. 1705

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas, Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibantu oleh Wakil Dekan.

4.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada Fakultas Syariah, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terdiri atas:
1. a.Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan;
2. b.Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; dan
3. c.Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
(2)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta kelembagaan.
(3)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.
(4)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.
(5)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Fakultas Adab dan Bahasa terdiri atas: www.peraturan.go.id 2018, No. 1705
1. a.Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerja Sama; dan
2. b.Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan.
(6)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang akademik, kelembagaan, kemahasiswaan, dan kerja sama.
(7)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.

5.Judul Paragraf 3 Bagian Ketiga BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
6.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan satuan pelaksana akademik pada Fakultas.
(2)Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan Program Studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
(3)Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

7.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2018, No. 1705

Pasal 16

Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:

a.Ketua Program Studi;
b.Sekretaris Program Studi; dan
c.Dosen.
1. 8.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

9.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: