Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2018
- Nomor
- 26
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 10
menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta; www.peraturan.go.id 2018, No. 1705 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
1594);
MEMUTUSKAN: Menatapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA. www.peraturan.go.id 2018, No. 1705 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1594) diubah sebagai berikut:
Fakultas pada Institut terdiri atas:
Organ Fakultas terdiri atas:
www.peraturan.go.id 2018, No. 1705
Dalam melaksanakan tugas, Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibantu oleh Wakil Dekan.
www.peraturan.go.id 2018, No. 1705
Paragraf 3 Program Studi
www.peraturan.go.id 2018, No. 1705
Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:
Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berdasarkan kebijakan Dekan.
Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mempunyai tugas membantu Ketua Program Studi dalam bidang penyelenggaraan Program Studi, evaluasi, dan pelaporan. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2018, No. 1705 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2018 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id
Membuka PDF…