DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019

Nomor: 26
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 234

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, Produk kimiawi, Produk biologi, Produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
2.Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
3.Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
4.Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
5.Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
6.Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
7.Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
8.Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
9.Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
10.Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.
11.Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
12.Keterangan Tidak Halal adalah pernyataan tidak halal suatu Produk.
13.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
14.Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
16.Kepala Badan adalah Kepala BPJPH.
17.Pengawas JPH adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan JPH.
18.Nomor Registrasi adalah surat yang diterbitkan oleh BPJPH sebagai bukti pemenuhan persyaratan dan pendaftaran pada BPJPH.
19.Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas dan/atau membungkus Produk, baik langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan Produk.
20.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
21.Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Auditor Halal yang selanjutnya disebut Diklat Sertifikasi Auditor Halal adalah pendidikan dan pelatihan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam untuk membentuk kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
22.Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Penyelia Halal yang selanjutnya disebut Diklat Sertifikasi Penyelia Halal adalah pendidikan dan pelatihan bagi warga negara Indonesia atau warga negara asing yang beragama Islam untuk membentuk kemampuan menjamin PPH di perusahaan.
23.Pendidikan dan Pelatihan Pengawas JPH yang selanjutnya disebut Diklat Pengawas JPH adalah pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai ASN yang beragama Islam untuk membentuk kemampuan melakukan pengawasan JPH.
24.Temuan adalah hasil pengawasan JPH yang dilakukan oleh BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/ kota terkait dengan adanya dugaan pelanggaran JPH.
25.Laporan adalah informasi mengenai dugaan pelanggaran JPH yang disampaikan oleh masyarakat kepada BPJPH.

Pasal 2

(1)Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan JPH.
(2)Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
(3)Pelaksanaan JPH oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh BPJPH.

Pasal 3

BPJPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berwenang:

a.merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
b.menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
c.menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
d.melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
e.melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
f.melakukan akreditasi terhadap LPH;
g.melakukan registrasi Auditor Halal;
h.melakukan pengawasan terhadap JPH;
i.melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
j.melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

BAB II

TATA CARA KERJA SAMA DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPJPH bekerja sama dengan:
1. a.kementerian dan/atau lembaga terkait;
2. b.LPH; dan
3. c.MUI.
(2)Kementerian terkait sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
1. a.perindustrian;
2. b.perdagangan;
3. c.kesehatan;
4. d.pertanian;
5. e.koperasi dan usaha kecil dan menengah;
6. f.luar negeri; dan
7. g.lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH.
(3)Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi lembaga pemerintah nonkementerian atau lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang:
1. a.pengawasan obat dan makanan;
2. b.standardisasi dan penilaian kesesuaian;
3. c.akreditasi lembaga penilaian kesesuaian; dan
4. d.lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH.

Pasal 5

(1)Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dalam bidang JPH.
(2)Kerja sama internasional dalam bidang JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
1. a.pengembangan JPH;
2. b.penilaian kesesuaian; dan/atau
3. c.pengakuan Sertifikat Halal.
(3)Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPJPH dalam koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan luar negeri.
(4)Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan sesuai dengan politik luar negeri, peraturan perundang-undangan, dan hukum, serta kebiasaan internasional.

Pasal 6

(1)Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dengan ruang lingkup:
1. a.pengaturan, pembinaan, dan pengawasan industri terkait dengan bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan untuk menghasilkan Produk Halal;
2. b.fasilitasi halal bagi industri kecil dan industri menengah;
3. c.pembentukan kawasan industri halal; dan
4. d.tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing.
(2)Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan BPJPH.

Pasal 7

(1)Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dengan ruang lingkup:
1. a.pembinaan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat;
2. b.pengawasan Produk Halal yang beredar di pasar;
3. c.fasilitasi penerapan JPH bagi Pelaku Usaha di bidang perdagangan;
4. d.perluasan akses pasar bagi Produk Halal; dan
5. e.tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing.
(2)Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan BPJPH.

Pasal 8

(1)Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf c, dengan ruang lingkup:
1. a.pengawasan Sertifikat Halal dan Label Halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
2. b.fasilitasi sertifikasi halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
3. c.rekomendasi pencabutan Sertifikat Halal dan Label Halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan
4. d.tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing.
(2)Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan BPJPH.

Pasal 9

(1)Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf d, dengan ruang lingkup:
1. a.sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
2. b.penetapan persyaratan rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas;
3. c.penetapan pedoman pemotongan hewan/unggas;
4. d.penanganan daging hewan dan hasil ikutannya;
5. e.fasilitasi halal bagi rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas;
6. f.penetapan pedoman sertifikasi kontrol veteriner pada unit usaha pangan asal hewan, sistem jaminan mutu, dan keamanan pangan hasil pertanian; dan
7. g.tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing.
(2)Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan BPJPH.

Pasal 10

(1)Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, dengan ruang lingkup:
1. a.sosialisasi dan pendampingan sertifikasi kehalalan Produk bagi koperasi dan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah;
2. b.fasilitasi halal bagi koperasi dan Pelaku Usaha menengah;
3. c.pendataan koperasi dan Pelaku Usaha menengah;
4. d.koordinasi dan pembinaan fasilitasi halal bagi koperasi dan Pelaku Usaha mikro dan kecil;
5. e.koordinasi dan pembinaan pendataan Pelaku Usaha mikro dan kecil; dan
6. f.tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing.
(2)Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan BPJPH.

Pasal 11

(1)Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf f, dengan ruang lingkup:
1. a.fasilitasi kerja sama internasional;
2. b.promosi Produk Halal di luar negeri;
3. c.penyediaan informasi mengenai lembaga halal luar negeri; dan
4. d.tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing.
(2)Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan BPJPH.

Isi peraturan

Teks234PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, Produk kimiawi, Produk biologi, Produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
2.Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
3.Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
4.Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
5.Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
6.Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
7.Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
8.Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
9.Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
10.Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.
11.Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
12.Keterangan Tidak Halal adalah pernyataan tidak halal suatu Produk.
13.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
14.Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
16.Kepala Badan adalah Kepala BPJPH.
17.Pengawas JPH adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan JPH.
18.Nomor Registrasi adalah surat yang diterbitkan oleh BPJPH sebagai bukti pemenuhan persyaratan dan pendaftaran pada BPJPH.
19.Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas dan/atau membungkus Produk, baik langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan Produk.
20.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
21.Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Auditor Halal yang selanjutnya disebut Diklat Sertifikasi Auditor Halal adalah pendidikan dan pelatihan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam untuk membentuk kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
22.Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Penyelia Halal yang selanjutnya disebut Diklat Sertifikasi Penyelia Halal adalah pendidikan dan pelatihan bagi warga negara Indonesia atau warga negara asing yang beragama Islam untuk membentuk kemampuan menjamin PPH di perusahaan.
23.Pendidikan dan Pelatihan Pengawas JPH yang selanjutnya disebut Diklat Pengawas JPH adalah pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai ASN yang beragama Islam untuk membentuk kemampuan melakukan pengawasan JPH.
24.Temuan adalah hasil pengawasan JPH yang dilakukan oleh BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/ kota terkait dengan adanya dugaan pelanggaran JPH.
25.Laporan adalah informasi mengenai dugaan pelanggaran JPH yang disampaikan oleh masyarakat kepada BPJPH.

Pasal 2

(1)Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan JPH.
(2)Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
(3)Pelaksanaan JPH oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh BPJPH.

Pasal 3

BPJPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berwenang:

a.merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
b.menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
c.menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
d.melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
e.melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
f.melakukan akreditasi terhadap LPH;
g.melakukan registrasi Auditor Halal;
h.melakukan pengawasan terhadap JPH;
i.melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
j.melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

BAB II

TATA CARA KERJA SAMA DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPJPH bekerja sama dengan:
1. a.kementerian dan/atau lembaga terkait;
2. b.LPH; dan
3. c.MUI.
(2)Kementerian terkait sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
1. a.perindustrian;
2. b.perdagangan;
3. c.kesehatan;
4. d.pertanian;
5. e.koperasi dan usaha kecil dan menengah;
6. f.luar negeri; dan
7. g.lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH.
(3)Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi lembaga pemerintah nonkementerian atau lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang:
1. a.pengawasan obat dan makanan;
2. b.standardisasi dan penilaian kesesuaian;
3. c.akreditasi lembaga penilaian kesesuaian; dan
4. d.lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH.

Pasal 5

(1)Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dalam bidang JPH.
(2)Kerja sama internasional dalam bidang JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
1. a.pengembangan JPH;
2. b.penilaian kesesuaian; dan/atau
3. c.pengakuan Sertifikat Halal.
(3)Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPJPH dalam koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan luar negeri.
(4)Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan sesuai dengan politik luar negeri, peraturan perundang-undangan, dan hukum, serta kebiasaan internasional.

Pasal 6

(1)Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dengan ruang lingkup:
1. a.pengaturan, pembinaan, dan pengawasan industri terkait dengan bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan untuk menghasilkan Produk Halal;
2. b.fasilitasi halal bagi industri kecil dan industri menengah;
3. c.pembentukan kawasan industri halal; dan
4. d.tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing.
(2)Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan BPJPH.

Pasal 7

(1)Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dengan ruang lingkup:
1. a.pembinaan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat;
2. b.pengawasan Produk Halal yang beredar di pasar;
3. c.fasilitasi penerapan JPH bagi Pelaku Usaha di bidang perdagangan;
4. d.perluasan akses pasar bagi Produk Halal; dan
5. e.tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing.
(2)Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan BPJPH.

Pasal 8

(1)Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf c, dengan ruang lingkup:
1. a.pengawasan Sertifikat Halal dan Label Halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
2. b.fasilitasi sertifikasi halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
3. c.rekomendasi pencabutan Sertifikat Halal dan Label Halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan
4. d.tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing.
(2)Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan BPJPH.

Pasal 9

(1)Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf d, dengan ruang lingkup:
1. a.sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
2. b.penetapan persyaratan rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas;
3. c.penetapan pedoman pemotongan hewan/unggas;
4. d.penanganan daging hewan dan hasil ikutannya;
5. e.fasilitasi halal bagi rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas;
6. f.penetapan pedoman sertifikasi kontrol veteriner pada unit usaha pangan asal hewan, sistem jaminan mutu, dan keamanan pangan hasil pertanian; dan
7. g.tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing.
(2)Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan BPJPH.

Pasal 10

(1)Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, dengan ruang lingkup:
1. a.sosialisasi dan pendampingan sertifikasi kehalalan Produk bagi koperasi dan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah;
2. b.fasilitasi halal bagi koperasi dan Pelaku Usaha menengah;
3. c.pendataan koperasi dan Pelaku Usaha menengah;
4. d.koordinasi dan pembinaan fasilitasi halal bagi koperasi dan Pelaku Usaha mikro dan kecil;
5. e.koordinasi dan pembinaan pendataan Pelaku Usaha mikro dan kecil; dan
6. f.tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing.
(2)Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan BPJPH.

Pasal 11

(1)Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf f, dengan ruang lingkup:
1. a.fasilitasi kerja sama internasional;
2. b.promosi Produk Halal di luar negeri;
3. c.penyediaan informasi mengenai lembaga halal luar negeri; dan
4. d.tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing.
(2)Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan BPJPH.