DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2013

Nomor: 27
Tahun: 2013
Ditetapkan: 28 Maret 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Unit Percetakan Al-Qur’an; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.495 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian/- Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
4.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592):
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Agama; Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor: B/2719.1/PAN-RB/9/2012, tanggal 26 September 2012; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG UNIT PERCETAKAN AL-QUR’AN.

BAB I

ORGANISASI

Pasal 1

Membentuk Unit Percetakan Al-Qur’an yang selanjutnya disebut Lembaga Percetakan Al-Qur’an yang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Pasal 2

Lembaga Percetakan Al-Qur’an mempunyai tugas menyelenggarakan penerbitan, pencetakan, dan pendistribusian Al-Qur’an, serta pemberian pelayanan jasa pencetakan kepada masyarakat, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.4953

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Lembaga Percetakan Al-Qur’an menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan program di bidang penerbitan, pencetakan, dan pendistribusian Al-Qur’an;
b.pelaksanaan penerbitan, pencetakan, pendistribusian Al-Qur’an, buku-buku agama, dan keagamaan Islam;
c.pelayanan jasa pencetakan kepada masyarakat;
d.pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan Lembaga Percetakan Al- Qur’an; dan
e.pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Lembaga Percetakan Al-Qur’an bertanggung jawab kepada kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melalui Sekretaris Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Lembaga Percetakan Al-Qur’an terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Subbagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jabatan non Eselon yang berfungsi sebagai pimpinan dan penanggungjawab pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Percetakan Al-Qur’an.

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV.a yang bertugas memberikan dukungan administratif, meliputi bidang perencanaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan pelaporan.

Pasal 7

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c membantu pelaksanaan tugas Lembaga Percetakan www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.495 4 Al-Qur’an dalam penyelenggaraan pencetakan, penerbitan, dan pendistribusian Al-Qur’an sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja Lembaga Percetakan Al-Qur’an.
(3)Dalam menjalankan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Percetakan Al-Qur’an.

Pasal 8

Bagan struktur organisasi Lembaga Percetakan Al-Qur’an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agama ini.

BAB II

TATA KERJA

Pasal 9

Kepala Lembaga Percetakan Al-Qur’an wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPQ maupun dalam hubungan antar instansi lain di luar Lembaga Percetakan Al-Qur’an.

Pasal 10

Kepala Lembaga Percetakan Al-Qur’an bertanggung jawab untuk memimpin, mengorganisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.495 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian/- Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
4.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592):
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Agama; Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor: B/2719.1/PAN-RB/9/2012, tanggal 26 September 2012; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG UNIT PERCETAKAN AL-QUR’AN.

BAB I

ORGANISASI

Pasal 1

Membentuk Unit Percetakan Al-Qur’an yang selanjutnya disebut Lembaga Percetakan Al-Qur’an yang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Pasal 2

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Lembaga Percetakan Al-Qur’an menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan program di bidang penerbitan, pencetakan, dan pendistribusian Al-Qur’an;
b.pelaksanaan penerbitan, pencetakan, pendistribusian Al-Qur’an, buku-buku agama, dan keagamaan Islam;
c.pelayanan jasa pencetakan kepada masyarakat;
d.pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan Lembaga Percetakan Al- Qur’an; dan
e.pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 4

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Lembaga Percetakan Al-Qur’an terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Subbagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jabatan non Eselon yang berfungsi sebagai pimpinan dan penanggungjawab pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Percetakan Al-Qur’an.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c membantu pelaksanaan tugas Lembaga Percetakan www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.495 4 Al-Qur’an dalam penyelenggaraan pencetakan, penerbitan, dan pendistribusian Al-Qur’an sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja Lembaga Percetakan Al-Qur’an.
(3)Dalam menjalankan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Percetakan Al-Qur’an.

Pasal 8

Bagan struktur organisasi Lembaga Percetakan Al-Qur’an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agama ini.

BAB II

TATA KERJA

Pasal 9

Pasal 10

Kepala Lembaga Percetakan Al-Qur’an bertanggung jawab untuk memimpin, mengorganisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan.