DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2018

Nomor: 27
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Desember 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perubahan organisasi dan tata kerja Institut Agama Islam Negeri Palu telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/433/M.KT.01/2018 mengenai Usulan Pemecahan Fakultas pada 4 (empat) Institut Agama Islam Negeri (IAIN);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu; www.peraturan.go.id 2018, No. 1706 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1458) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1595);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menatapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 92 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU. www.peraturan.go.id 2018, No. 1706 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1458) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1595) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Fakultas pada Institut terdiri atas:

a.Tarbiyah dan Ilmu Keguruan;
b.Ushuluddin, Adab, dan Dakwah;
c.Syariah; dan
d.Ekonomi dan Bisnis Islam.
1. 2.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Organ Fakultas terdiri atas:

a.Dekan dan Wakil Dekan;
b.Program Studi;
c.Laboratorium; dan
d.Bagian Tata Usaha.
1. 3.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibantu oleh Wakil Dekan. www.peraturan.go.id 2018, No. 1706

4.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan serta Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah terdiri atas:
1. a.Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan;
2. b.Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; dan
3. c.Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
(2)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta kelembagaan.
(3)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.
(4)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.
(5)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada Fakultas Syariah serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terdiri atas:
1. a.Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerja Sama; dan www.peraturan.go.id 2018, No. 1706
2. b.Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan.
(6)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang akademik, kelembagaan, kemahasiswaan, dan kerja sama.
(7)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.

5.Judul Paragraf 4 Bagian Kedua BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
6.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan satuan pelaksana akademik pada Fakultas.
(2)Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

7.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas menyelenggarakan Program Studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. www.peraturan.go.id 2018, No. 1706

8.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:

a.Ketua Program Studi;
b.Sekretaris Program Studi; dan
c.Dosen.
1. 9.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berdasarkan kebijakan Dekan.

10.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b mempunyai tugas membantu Ketua Program Studi dalam bidang penyelenggaraan Program Studi, evaluasi, dan pelaporan. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2018, No. 1706 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2018 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perubahan organisasi dan tata kerja Institut Agama Islam Negeri Palu telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/433/M.KT.01/2018 mengenai Usulan Pemecahan Fakultas pada 4 (empat) Institut Agama Islam Negeri (IAIN);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1458) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1595);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menatapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 92 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU. www.peraturan.go.id 2018, No. 1706 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1458) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1595) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Fakultas pada Institut terdiri atas:

a.Tarbiyah dan Ilmu Keguruan;
b.Ushuluddin, Adab, dan Dakwah;
c.Syariah; dan
d.Ekonomi dan Bisnis Islam.
1. 2.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Organ Fakultas terdiri atas:

a.Dekan dan Wakil Dekan;
b.Program Studi;
c.Laboratorium; dan
d.Bagian Tata Usaha.
1. 3.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibantu oleh Wakil Dekan. www.peraturan.go.id 2018, No. 1706

4.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan serta Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah terdiri atas:
1. a.Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan;
2. b.Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; dan
3. c.Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
(2)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta kelembagaan.
(3)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.
(4)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.
(5)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada Fakultas Syariah serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terdiri atas:
1. a.Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerja Sama; dan www.peraturan.go.id 2018, No. 1706
2. b.Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan.
(6)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang akademik, kelembagaan, kemahasiswaan, dan kerja sama.
(7)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.

5.Judul Paragraf 4 Bagian Kedua BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
6.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan satuan pelaksana akademik pada Fakultas.
(2)Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

7.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas menyelenggarakan Program Studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. www.peraturan.go.id 2018, No. 1706

8.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:

a.Ketua Program Studi;
b.Sekretaris Program Studi; dan
c.Dosen.
1. 9.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

10.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: