DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2024

Nomor: 27
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Permenag ini mengatur mengenai Pendidikan Keagamaan Buddha yang diselenggarakan dengan tujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi: manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri; warga negara yang moderat, toleran, demokratis, dan bertanggung jawab; dan umat Buddha yang memahami dan melaksanakan Buddha Dharma dan Kitab Suci Tripitaka. Pendidikan Keagamaan Buddha diselenggarakan pada jalur pendidikan: 1) formal; 2) nonformal; dan 3) informal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, mutu, layanan, dan tata kelola, serta memperluas akses pendidikan keagamaan Buddha, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, perlu pengaturan mengenai pendidikan keagamaan Buddha;
c.bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Buddha sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pendidikan Keagamaan Buddha; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7.Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 691); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan Keagamaan Buddha adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Buddha dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
2.Dhammasekha adalah satuan pendidikan keagamaan Buddha yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal.
3.Pasastrian adalah satuan pendidikan keagamaan Buddha yang diselenggarakan pada jalur pendidikan nonformal.
4.Sekolah Minggu Buddha adalah program pendidikan keagamaan Buddha yang diselenggarakan pada jalur pendidikan nonformal.
5.Sikkhapana adalah program pelatihan pendidikan keagamaan Buddha yang diselenggarakan pada jalur pendidikan nonformal.
6.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
8.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.
9.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi bimbingan masyarakat Buddha.

Pasal 2

Pendidikan Keagamaan Buddha diselenggarakan dengan tujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi:

a.manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri;
b.warga negara yang moderat, toleran, demokratis, dan bertanggung jawab; dan
c.umat Buddha yang memahami dan melaksanakan Buddha Dharma dan Kitab Suci Tripitaka.

Pasal 3

Pendidikan Keagamaan Buddha diselenggarakan pada jalur pendidikan:

a.formal;
b.nonformal; dan
c.informal.

BAB II

PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA PADA JALUR PENDIDIKAN FORMAL

Pasal 4

(1)Dhammasekha menyelenggarakan pendidikan yang bersumber dari ajaran Buddha pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
(2)Dhammasekha diselenggarakan oleh Menteri dan masyarakat.

Pasal 5

Pendidikan Dhammasekha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:

a.Nava Dhammasekha sederajat dengan pendidikan usia dini dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
1. 1.Nava Dhammasekha Taman Penitipan Anak (TPA) dan Kelompok Belajar (KB);
2. 2.Nava Dhammasekha A sederajat dengan Taman Kanak-Kanak A (TK A); dan
3. 3.Nava Dhammasekha B sederajat dengan Taman Kanak-Kanak B (TK B).
b.Mula Dhammasekha sederajat dengan Sekolah Dasar (SD) ditempuh selama 6 (enam) tahun;
c.Muda Dhammasekha sederajat dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ditempuh selama 3 (tiga) tahun; dan
d.Uttama Dhammasekha sederajat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) ditempuh selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 6

(1)Menteri menetapkan pendirian Dhammasekha setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(2)Pendirian Dhammasekha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan:
1. a.kebutuhan masyarakat;
2. b.kebutuhan pembangunan daerah;
3. c.kebutuhan akses pendidikan di daerah tertentu berdasarkan kebijakan pemerintah; dan
4. d.pemerataan mutu pendidikan Dhammasekha.

Pasal 7

(1)Pendirian Dhammasekha harus memenuhi persyaratan:
1. a.teknis; dan
2. b.studi kelayakan.
(2)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a minimal memenuhi ketentuan:
1. a.tanah milik Kementerian dengan luas paling sedikit 500 m² (lima ratus meter per segi); dan
2. b.dokumen rencana induk pengembangan Dhammasekha yang mencakup:
  1. 1.kurikulum;
  2. 2.jumlah peserta didik;
  3. 3.jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan;
  4. 4.sarana dan prasarana pendidikan;
  5. 5.sumber pembiayaan pendidikan;
  6. 6.proses pembelajaran;
  7. 7.sistem evaluasi pembelajaran dan program pendidikan;
  8. 8.struktur organisasi; dan
  9. 9.manajemen Dhammasekha.
(3)Persyaratan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal memenuhi ketentuan:
1. a.tata ruang, geografis, dan ekologis;
2. b.prospek peserta didik;
3. c.aspek sosial dan budaya; dan
4. d.data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut.

Pasal 8

(1)Direktur Jenderal menyampaikan usulan pendirian Dhammasekha kepada Menteri dengan disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Menteri menyampaikan usulan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan.
(3)Ketentuan mengenai pendirian Dhammasekha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

(1)Direktur Jenderal menetapkan pendirian Dhammasekha yang diselenggarakan oleh masyarakat setelah memenuhi persyaratan:
1. a.administrasi;
2. b.teknis; dan
3. c.kelayakan.
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.penyelenggara merupakan organisasi berbadan hukum;
2. b.memiliki struktur organisasi, anggaran dasar/anggaran rumah tangga, dan pengurus;
3. c.mendapatkan rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi; dan
4. d.melampirkan pernyataan kesanggupan untuk membiayai lembaga pendidikan tersebut untuk jangka waktu paling sedikit 2 (dua) tahun pelajaran berikutnya.
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b meliputi:
1. a.kurikulum;
2. b.jumlah peserta didik;
3. c.jumlah dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan;
4. d.sarana dan prasarana pendidikan;
5. e.sumber pembiayaan pendidikan;
6. f.proses pembelajaran;
7. g.sistem evaluasi pembelajaran dan program pendidikan;
8. h.struktur organisasi; dan
9. i.manajemen Dhammasekha.
(4)Persyaratan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.tata ruang, geografis, dan ekologis;
2. b.prospek peserta didik;
3. c.aspek sosial dan budaya; dan
4. d.data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut.
(5)Ketentuan mengenai pendirian Dhammasekha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

(1)Pimpinan penyelenggara Dhammasekha selaku pemohon mengajukan permohonan usulan pendirian Dhammasekha kepada Direktur Jenderal.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…