DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2016

Nomor: 28
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Lembaga Pengembangan Dharmagita; Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); www.peraturan.go.id 2016, No.919
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor168);
5.Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama;
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1959);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 22 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 661); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMAGITA. www.peraturan.go.id 2016, No.919

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Pengembangan Dharmagita yang selanjutnya disebut LPDG adalah lembaga yang berwenang menyelenggarakan Dharmagita pada semua tingkatan.
2.Utsawa Dharmagita adalah lomba seni baca Weda yang diikuti oleh umat Hindu.
3.Utgati/Utgata adalah peserta lomba Dharmagita pada semua tingkatan.

Pasal 2

LPDG berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

(1)LPDG bertujuan untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan serta pelestarian nilai Kitab Suci Weda bagi Umat Hindu.
(2)Dalam rangka mencapa tujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pengembangan Dharmagita melakukan kegiatan:
1. a.pembinaan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan Dharmagita;
2. b.penyelenggaraan dan evaluasi Utsawa Dharmagita; dan
3. c.pelestarian Dharmagita.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

(1)LPDG dibentuk pada tingkat pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara. www.peraturan.go.id 2016, No.919
(2)Selain pada tingkat pusat, LPDG dapat dibentuk pada tingkat daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, daerah kecamatan dan kelurahan/desa.

Pasal 5

Struktur Organisasi LPDG Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:

a.Pembina, yang dijabat oleh Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat;
b.Ketua Umum, yang dijabat oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
c.Ketua-Ketua, yang dijabat oleh Direktur Urusan Agama Hindu, Direktur Pendidikan Hindu, Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, dan pemangku kepentingan terkait;
d.Sekretaris Umum, yang dijabat oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
e.Bendahara Umum yang dijabat oleh pejabat setingkat eselon III pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu; dan
f.Bidang-Bidang, meliputi pembinaan, organisasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta hubungan masyarakat.

Pasal 6

Struktur Organisasi LPDG tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:

a.Ketua;
b.Wakil Ketua;
c.Sekretaris;
d.Bendahara; dan
e.Bidang-Bidang, meliputi pembinaan, organisasi, dan pendidikan dan pelatihan. www.peraturan.go.id 2016, No.919

Pasal 7

Struktur Organisasi LPDG tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:

a.Ketua;
b.Wakil Ketua;
c.Sekretaris;
d.Bendahara; dan
e.Bidang-Bidang, meliputi pembinaan, organisasi, dan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 8

Struktur Organisasi LPDG tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:

a.Ketua;
b.Sekretaris;
c.Bendahara; dan
d.Bidang-Bidang, meliputi pembinaan, organisasi, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 9

Struktur Organisasi LPDG tingkat kelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:

a.Ketua;
b.Sekretaris; dan
c.Bidang-Bidang, meliputi pembinaan, organisasi, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 10

(1)Kepengurusan LPDG Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama.
(2)Kepengurusan LPDG tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
(3)Kepengurusan LPDG tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. www.peraturan.go.id 2016, No.919
(4)Kepengurusan LPDG tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Camat.
(5)Kepengurusan LPDG tingkat Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Lurah/Kepala Desa.

Pasal 11

(1)Masa bakti Kepengurusan LPDG selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
(2)Masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pejabat struktural yang menjabat sebagai pengurus LPDG.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); www.peraturan.go.id 2016, No.919
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor168);
5.Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama;
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1959);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 22 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 661); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMAGITA. www.peraturan.go.id 2016, No.919

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Pengembangan Dharmagita yang selanjutnya disebut LPDG adalah lembaga yang berwenang menyelenggarakan Dharmagita pada semua tingkatan.
2.Utsawa Dharmagita adalah lomba seni baca Weda yang diikuti oleh umat Hindu.
3.Utgati/Utgata adalah peserta lomba Dharmagita pada semua tingkatan.

Pasal 2

LPDG berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

(1)LPDG bertujuan untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan serta pelestarian nilai Kitab Suci Weda bagi Umat Hindu.
(2)Dalam rangka mencapa tujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pengembangan Dharmagita melakukan kegiatan:
1. a.pembinaan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan Dharmagita;
2. b.penyelenggaraan dan evaluasi Utsawa Dharmagita; dan
3. c.pelestarian Dharmagita.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

(1)LPDG dibentuk pada tingkat pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara. www.peraturan.go.id 2016, No.919
(2)Selain pada tingkat pusat, LPDG dapat dibentuk pada tingkat daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, daerah kecamatan dan kelurahan/desa.

Pasal 5

Struktur Organisasi LPDG Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:

a.Pembina, yang dijabat oleh Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat;
b.Ketua Umum, yang dijabat oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
c.Ketua-Ketua, yang dijabat oleh Direktur Urusan Agama Hindu, Direktur Pendidikan Hindu, Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, dan pemangku kepentingan terkait;
d.Sekretaris Umum, yang dijabat oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
e.Bendahara Umum yang dijabat oleh pejabat setingkat eselon III pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu; dan
f.Bidang-Bidang, meliputi pembinaan, organisasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta hubungan masyarakat.

Pasal 6

Struktur Organisasi LPDG tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:

a.Ketua;
b.Wakil Ketua;
c.Sekretaris;
d.Bendahara; dan
e.Bidang-Bidang, meliputi pembinaan, organisasi, dan pendidikan dan pelatihan. www.peraturan.go.id 2016, No.919

Pasal 7

Struktur Organisasi LPDG tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:

a.Ketua;
b.Wakil Ketua;
c.Sekretaris;
d.Bendahara; dan
e.Bidang-Bidang, meliputi pembinaan, organisasi, dan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 8

Struktur Organisasi LPDG tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:

a.Ketua;
b.Sekretaris;
c.Bendahara; dan
d.Bidang-Bidang, meliputi pembinaan, organisasi, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 9

Struktur Organisasi LPDG tingkat kelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:

a.Ketua;
b.Sekretaris; dan
c.Bidang-Bidang, meliputi pembinaan, organisasi, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 10

(1)Kepengurusan LPDG Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama.
(2)Kepengurusan LPDG tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
(3)Kepengurusan LPDG tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. www.peraturan.go.id 2016, No.919
(4)Kepengurusan LPDG tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Camat.
(5)Kepengurusan LPDG tingkat Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Lurah/Kepala Desa.

Pasal 11

(1)Masa bakti Kepengurusan LPDG selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
(2)Masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pejabat struktural yang menjabat sebagai pengurus LPDG.