DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2019

Nomor: 28
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pengelolaan Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik 2019, No.1219 Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah. 2019, No.1219
2.Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut Bipih adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.
3.Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
4.Pengelolaan Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PKOPIH adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas Pengelolaan Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
5.Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji.
6.Nilai Manfaat adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui penempatan dan/atau investasi.
7.Dana Efisiensi adalah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
8.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memeroleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada satuan kerja yang bersangkutan.
9.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran dan bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material serta akibat yang ditimbulkan.
10.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan keuangan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
11.Bank Pengelola Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut Bank adalah bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk penempatan keuangan operasional 2019, No.1219 Penyelenggaraan Ibadah Haji.
12.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi mengenai permintaan pembayaran tagihan kepada KPA.
13.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penanda tangan SPM untuk mencairkan keuangan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
14.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh bendahara umum haji atau pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa bendahara umum haji untuk mencairkan keuangan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
15.Daftar Alokasi Anggaran yang selanjutnya disingkat DAA adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal yang berisi jumlah anggaran kegiatan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji pada satuan kerja.
16.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA yang memuat rincian DAA.
17.Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara nilai seluruh aset dan nilai seluruh kewajiban atau utang dalam pengelolaan keuangan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
18.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
19.Direktorat Jenderal adalah satuan kerja pada Kementerian Agama yang menyelenggarakan urusan di bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
20.Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pemimpin Direktorat Jenderal.
22.Direktorat adalah unit kerja pada Direktorat Jenderal.
23.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Agama pada tingkat provinsi. 2019, No.1219
24.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah pemimpin Kantor Wilayah.
25.Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama adalah instansi vertikal Kementerian Agama pada tingkat kabupaten/kota.
26.Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Kementerian Agama adalah pemimpin Kantor Kementerian Agama.
27.Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksana teknis asrama haji embarkasi.
28.Kantor Urusan Haji adalah kantor urusan haji di Jeddah.
29.Petugas Haji Daerah yang selanjutnya disebut PHD adalah petugas yang membantu petugas kelompok terbang dalam pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di kelompok terbang.
30.Hari adalah Hari Kerja.

BAB II

ENTITAS PENGELOLA DAN PEJABAT PENGELOLA

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini menetapkan Direktorat Jenderal sebagai entitas penyelenggara ibadah haji.
(2)Entitas penyelenggara ibadah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban atas PKOPIH.

Pasal 3

(1)Perencanaaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban PKOPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan oleh satuan kerja. 2019, No.1219
(2)Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Direktorat Jenderal;
2. b.Kantor Wilayah;
3. c.Kantor Urusan Haji;
4. d.Unit Pelaksana Teknis; dan
5. e.Kantor Kementerian Agama.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan PKOPIH, Menteri bertindak selaku pengguna anggaran.
(2)Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah, Staf Teknis Haji pada Kantor Urusan Haji, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Kepala Kantor Kementerian Agama ditetapkan sebagai KPA.
(3)Direktur Jenderal ditetapkan sebagai bendahara umum PKOPIH.
(4)Direktur Jenderal menetapkan Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu dan Kepala Kantor Wilayah sebagai kuasa bendahara umum PKOPIH.
(5)KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengangkat pejabat PKOPIH yang terdiri atas:
1. a.PPK;
2. b.pejabat penguji SPP;
3. c.pejabat penguji SPM;
4. d.pejabat penandatangan SPM;
5. e.pejabat penandatangan SPPD;
6. f.Bendahara Pengeluaran PKOPIH;
7. g.bendahara pengeluaran pembantu; dan
8. h.staf pengelola keuangan.
(6)KPA, PPK, pejabat penguji SPP, pejabat penguji SPM, pejabat penandatangan SPM, pejabat penandatangan SPPD, dan staf pengelola keuangan tidak boleh merangkap sebagai bendahara sebagaimana dimaksud 2019, No.1219 pada ayat (5) huruf f dan huruf g.
(7)Dalam hal terdapat kekurangan jumlah pegawai negeri sipil pada satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), KPA dapat merangkap jabatan sebagai PPK, penandatangan SPM, dan/atau pejabat penandatangan SPPD.

BAB III

PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Pasal 5

(1)Direktur Jenderal menyusun usulan anggaran operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji berdasarkan usulan dari masing-masing satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(2)Usulan anggaran operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk setiap periode Penyelenggaraan Ibadah Haji.
(3)Direktur Jenderal menyampaikan usulan anggaran Penyelenggaraan Ibadah Haji kepada Menteri untuk mendapat persetujuan.
(4)Usulan anggaran operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Menteri kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mendapat persetujuan.
(5)Usulan anggaran operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menjadi batas maksimal anggaran 2019, No.1219 operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
(6)Anggaran operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(7)Berdasarkan Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur Jenderal mengalokasikan anggaran operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji kepada satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dalam bentuk DAA.
(8)Sebagian DAA yang diterima oleh Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dialokasikan untuk satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e.

Pasal 6

(1)KPA menyusun RKA setelah menerima DAA.
(2)RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada setiap periode Penyelenggaraan Ibadah Haji.
(3)Direktur Jenderal menetapkan pedoman penyusunan RKA.

Pasal 7

PKOPIH meliputi:

a.penerimaan;
b.pengeluaran; dan 2019, No.1219
c.Dana Efisiensi.

Pasal 8

Penerimaan, pengeluaran, dan Dana Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dicatat sesuai dengan realisasi yang dilaporkan dalam mata uang rupiah.

Pasal 9

(1)Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat berasal dari :
1. a.BPKH; dan
2. b.sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penerimaan dari BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a berupa:
1. a.Bipih;
2. b.Nilai manfaat; dan
3. c.Dana Efisiensi.
(3)Penerimaan dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari BPKH atau selain BPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat berdasarkan transaksi yang terjadi sepanjang tahun.

Pasal 10

(1)Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)ditempatkan pada Bank.
(2)Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rekening giro dan/atau deposito berjangka yang dapat dicairkan sewaktu-waktu. 2019, No.1219

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik 2019, No.1219 Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah. 2019, No.1219
2.Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut Bipih adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.
3.Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
4.Pengelolaan Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PKOPIH adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas Pengelolaan Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
5.Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji.
6.Nilai Manfaat adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui penempatan dan/atau investasi.
7.Dana Efisiensi adalah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
8.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memeroleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada satuan kerja yang bersangkutan.
9.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran dan bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material serta akibat yang ditimbulkan.
10.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan keuangan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
11.Bank Pengelola Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut Bank adalah bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk penempatan keuangan operasional 2019, No.1219 Penyelenggaraan Ibadah Haji.
12.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi mengenai permintaan pembayaran tagihan kepada KPA.
13.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penanda tangan SPM untuk mencairkan keuangan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
14.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh bendahara umum haji atau pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa bendahara umum haji untuk mencairkan keuangan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
15.Daftar Alokasi Anggaran yang selanjutnya disingkat DAA adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal yang berisi jumlah anggaran kegiatan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji pada satuan kerja.
16.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA yang memuat rincian DAA.
17.Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara nilai seluruh aset dan nilai seluruh kewajiban atau utang dalam pengelolaan keuangan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
18.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
19.Direktorat Jenderal adalah satuan kerja pada Kementerian Agama yang menyelenggarakan urusan di bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
20.Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pemimpin Direktorat Jenderal.
22.Direktorat adalah unit kerja pada Direktorat Jenderal.
23.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Agama pada tingkat provinsi. 2019, No.1219
24.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah pemimpin Kantor Wilayah.
25.Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama adalah instansi vertikal Kementerian Agama pada tingkat kabupaten/kota.
26.Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Kementerian Agama adalah pemimpin Kantor Kementerian Agama.
27.Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksana teknis asrama haji embarkasi.
28.Kantor Urusan Haji adalah kantor urusan haji di Jeddah.
29.Petugas Haji Daerah yang selanjutnya disebut PHD adalah petugas yang membantu petugas kelompok terbang dalam pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di kelompok terbang.
30.Hari adalah Hari Kerja.

BAB II

ENTITAS PENGELOLA DAN PEJABAT PENGELOLA

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini menetapkan Direktorat Jenderal sebagai entitas penyelenggara ibadah haji.
(2)Entitas penyelenggara ibadah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban atas PKOPIH.

Pasal 3

(1)Perencanaaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban PKOPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan oleh satuan kerja. 2019, No.1219
(2)Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Direktorat Jenderal;
2. b.Kantor Wilayah;
3. c.Kantor Urusan Haji;
4. d.Unit Pelaksana Teknis; dan
5. e.Kantor Kementerian Agama.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan PKOPIH, Menteri bertindak selaku pengguna anggaran.
(2)Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah, Staf Teknis Haji pada Kantor Urusan Haji, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Kepala Kantor Kementerian Agama ditetapkan sebagai KPA.
(3)Direktur Jenderal ditetapkan sebagai bendahara umum PKOPIH.
(4)Direktur Jenderal menetapkan Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu dan Kepala Kantor Wilayah sebagai kuasa bendahara umum PKOPIH.
(5)KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengangkat pejabat PKOPIH yang terdiri atas:
1. a.PPK;
2. b.pejabat penguji SPP;
3. c.pejabat penguji SPM;
4. d.pejabat penandatangan SPM;
5. e.pejabat penandatangan SPPD;
6. f.Bendahara Pengeluaran PKOPIH;
7. g.bendahara pengeluaran pembantu; dan
8. h.staf pengelola keuangan.
(6)KPA, PPK, pejabat penguji SPP, pejabat penguji SPM, pejabat penandatangan SPM, pejabat penandatangan SPPD, dan staf pengelola keuangan tidak boleh merangkap sebagai bendahara sebagaimana dimaksud 2019, No.1219 pada ayat (5) huruf f dan huruf g.
(7)Dalam hal terdapat kekurangan jumlah pegawai negeri sipil pada satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), KPA dapat merangkap jabatan sebagai PPK, penandatangan SPM, dan/atau pejabat penandatangan SPPD.

BAB III

PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Pasal 5

(1)Direktur Jenderal menyusun usulan anggaran operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji berdasarkan usulan dari masing-masing satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(2)Usulan anggaran operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk setiap periode Penyelenggaraan Ibadah Haji.
(3)Direktur Jenderal menyampaikan usulan anggaran Penyelenggaraan Ibadah Haji kepada Menteri untuk mendapat persetujuan.
(4)Usulan anggaran operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Menteri kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mendapat persetujuan.
(5)Usulan anggaran operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menjadi batas maksimal anggaran 2019, No.1219 operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
(6)Anggaran operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(7)Berdasarkan Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur Jenderal mengalokasikan anggaran operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji kepada satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dalam bentuk DAA.
(8)Sebagian DAA yang diterima oleh Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dialokasikan untuk satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e.

Pasal 6

(1)KPA menyusun RKA setelah menerima DAA.
(2)RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada setiap periode Penyelenggaraan Ibadah Haji.
(3)Direktur Jenderal menetapkan pedoman penyusunan RKA.

Pasal 7

PKOPIH meliputi:

a.penerimaan;
b.pengeluaran; dan 2019, No.1219
c.Dana Efisiensi.

Pasal 8

Penerimaan, pengeluaran, dan Dana Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dicatat sesuai dengan realisasi yang dilaporkan dalam mata uang rupiah.

Pasal 9

(1)Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat berasal dari :
1. a.BPKH; dan
2. b.sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penerimaan dari BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a berupa:
1. a.Bipih;
2. b.Nilai manfaat; dan
3. c.Dana Efisiensi.
(3)Penerimaan dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari BPKH atau selain BPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat berdasarkan transaksi yang terjadi sepanjang tahun.

Pasal 10

(1)Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)ditempatkan pada Bank.
(2)Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rekening giro dan/atau deposito berjangka yang dapat dicairkan sewaktu-waktu. 2019, No.1219