DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2024

Nomor: 28
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Permenag ini mengatur mengenai Penyediaan Barang/Jasa dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler di Arab Saudi. Menteri melaksanakan Penyediaan Barang/Jasa. Kepala Badan Penyelenggara Haji memberikan dukungan pelaksanaan Penyediaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud sebelumnya. Dalam melaksanakan dukungan Penyediaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud sebelumnya, Kepala Badan Penyelenggara Haji berkoordinasi dengan Menteri. Penyediaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam sebelumnya meliputi: Transportasi; Akomodasi; Konsumsi; Pelayanan Umum; dan Barang/Jasa Lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (4) dan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penyediaan Barang/Jasa dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler di Arab Saudi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
5.Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 691); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENYEDIAAN BARANG/JASA DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER DI ARAB SAUDI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyediaan Barang/Jasa dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler di Arab Saudi yang selanjutnya disebut Penyediaan Barang/Jasa adalah penyediaan transportasi, akomodasi, konsumsi, layanan umum, dan barang/jasa lainnya bagi jemaah haji reguler di Arab Saudi, petugas haji yang menyertai jemaah haji, dan petugas penyelenggara ibadah haji di Arab Saudi yang dibiayai dari biaya penyelenggaraan ibadah haji.
2.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
3.Transportasi adalah angkutan darat yang disediakan pada saat operasional penyelenggaraan ibadah haji reguler di Arab Saudi.
4.Akomodasi adalah tempat menginap yang disediakan pada saat operasional penyelenggaraan ibadah haji reguler di Arab Saudi.
5.Konsumsi adalah makanan dan minuman yang disediakan pada saat operasional penyelenggaraan ibadah haji reguler di Arab Saudi.
6.Pelayanan Umum adalah pelayanan kepada jemaah haji reguler di Arab Saudi mulai dari kedatangan di bandara sampai dengan kepulangan ke bandara Arab Saudi, pelayanan transportasi, pelayanan akomodasi, dan pelayanan konsumsi selama prosesi Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
7.Barang/Jasa Lainnya adalah barang/jasa lain yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan ibadah haji reguler di Arab Saudi selain Transportasi, Akomodasi, Konsumsi, dan Pelayanan Umum.
8.Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan pada saat operasional penyelenggaraan ibadah haji reguler di Arab Saudi yang direncanakan, dikerjakan, diawasi sendiri, dan dilaporkan kepada KPA.
9.Penyediaan Langsung adalah metode penyediaan untuk mendapatkan Penyedia barang/jasa penyelenggaraan ibadah haji reguler di Arab Saudi berdasarkan pada pertimbangan tertentu.
10.Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji.
11.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
12.Badan Penyelenggara Haji adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemberian dukungan penyelenggaraan haji.
13.Kantor Urusan Haji yang selanjutnya disingkat KUH adalah kantor urusan haji Indonesia di Jeddah.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
15.Kepala Badan Penyelenggara Haji adalah kepala yang melaksanakan tugas pemberian dukungan penyelenggara haji.
16.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
17.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran BPIH pada KUH.
18.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan dari pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran BPIH dan bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material serta akibat yang ditimbulkan.
19.Staf Teknis Haji adalah pegawai Kementerian yang diperbantukan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang luar negeri.
20.Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah petugas yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh Menteri yang bertugas melakukan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan operasional ibadah haji di dalam negeri dan/atau di Arab Saudi.
21.Pejabat Penyediaan adalah personil yang bertugas untuk mengelola pemilihan Penyedia.
22.Tim Penyediaan adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal untuk melakukan proses penyediaan pelayanan Transportasi, Akomodasi, Konsumsi, dan Pelayanan Umum.
23.Penyelenggara Swakelola adalah personil yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola pada saat operasional penyelenggaraan ibadah haji reguler di Arab Saudi.
24.Panitia Penyediaan adalah panitia yang dibentuk untuk melaksanakan penyediaan Barang/Jasa Lainnya dengan pagu anggaran di atas nominal kewenangan Pejabat Penyediaan.
25.Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Pasal 2

(1)Menteri melaksanakan Penyediaan Barang/Jasa.
(2)Kepala Badan Penyelenggara Haji memberikan dukungan pelaksanaan Penyediaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam melaksanakan dukungan Penyediaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Penyelenggara Haji berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 3

Penyediaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.Transportasi;
b.Akomodasi;
c.Konsumsi;
d.Pelayanan Umum; dan
e.Barang/Jasa Lainnya.

BAB II

PENYEDIAAN TRANSPORTASI, AKOMODASI, KONSUMSI, DAN PELAYANAN UMUM

Pasal 4

Penyediaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan oleh Penyedia.

Pasal 5

Pelaku Penyediaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

a.KPA;
b.PPK;
c.Tim Penyediaan; dan
d.Penyedia.

Pasal 6

(1)KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dijabat oleh Staf Teknis Haji.
(2)KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran BPIH;
2. b.mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan; dan
3. c.menetapkan PPK.
(3)KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.

Pasal 7

(1)PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas:
1. a.menetapkan kerangka acuan kerja;
2. b.menetapkan harga perkiraan sendiri;
3. c.menetapkan rancangan kontrak;
4. d.mereviu atas laporan hasil pemilihan dari Tim Penyediaan untuk memastikan:
  1. 1.proses penyediaan sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
  2. 2.calon penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak.
5. e.menetapkan Penyedia;
6. f.mengendalikan kontrak;
7. g.melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada KPA;
8. h.menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
9. i.menilai kinerja Penyedia.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK dapat membentuk tim pendukung, tim ahli, atau tenaga ahli.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf i, PPK dapat berkoordinasi dengan PPIH Arab Saudi.

Pasal 8

(1)Tim Penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
1. a.pegawai aparatur sipil negara pada direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelayanan haji luar negeri; dan/atau
2. b.pegawai aparatur sipil negara pada Badan Penyelenggara Haji.
(2)Selain pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penyediaan dapat berasal dari:
1. a.pegawai aparatur sipil negara pada Kementerian; dan/atau
2. b.pegawai aparatur sipil negara dari kementerian/lembaga.
(3)Tim Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
(4)Tim Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 9

(1)Tim Penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penyediaan Langsung;
2. b.melakukan verifikasi administrasi dan teknis;
3. c.melakukan negosiasi;
4. d.mengusulkan calon Penyedia kepada PPK; dan
5. e.melaporkan hasil penyediaan kepada Direktur Jenderal dan KPA.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penyediaan dapat dibantu oleh tenaga pendukung yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas usulan dari Staf Teknis Haji.
(3)Tenaga pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)terdiri atas:
1. a.pegawai pada KUH; dan/atau
2. b.warga negara Indonesia yang berdomisili di Arab Saudi.

Pasal 10

(1)Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang disediakan dan persyaratan yang ditetapkan oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
1. a.pelaksanaan kontrak;
2. b.kualitas barang/jasa;
3. c.ketepatan perhitungan jumlah dan/atau volume;
4. d.ketepatan waktu; dan
5. e.kesesuaian tempat penyerahan.
(3)Penyedia yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…