DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Informasi Kerugian Negara, Penyelesaian Kerugian Negara, Penentuan Nilai Kerugian Negara, Penagihan, Penyetoran dan Tanda Lunas, Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Negara Kepada Instansi yang Menangani Pengurusan Piutang Negara

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2.Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai aparatur sipil negara yang bekerja atau diserahi tugas selain tugas bendahara.
3.Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara, dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
4.Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
5.Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.
6.Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah pejabat atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Agama untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.
7.Tim Penyaji adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan sidang Majelis.
8.Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
9.Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pihak Yang Merugikan dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.
10.Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
11.Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
12.Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
13.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Pihak Yang Merugikan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara.
14.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Agama dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
15.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian selanjutnya disingkat SKP2K adalah keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pihak Yang Merugikan.
16.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit kerja pada Kementerian Agama.
17.Kepala Satker adalah pemimpin Satker yang ditunjuk untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
18.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
19.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
20.Kantor Wilayah adalah kantor wilayah Kementerian Agama provinsi.
21.Kepala Kantor Wilayah adalah kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi.
22.Kantor Kementerian Agama adalah kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
23.Kepala Kantor Kementerian Agama adalah kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

BAB II

INFORMASI KERUGIAN NEGARA

Pasal 2

Informasi mengenai Kerugian Negara dapat diketahui dari:

a.pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung;
b.laporan hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Jenderal Kementerian;
c.laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
d.laporan tertulis dari Pihak Yang Merugikan;
e.informasi tertulis dari masyarakat;
f.perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan, atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berada dalam Pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia; dan/atau
g.pelapor secara tertulis.

Pasal 3

(1)Atasan langsung atau Kepala Satker wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2)Dalam melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan langsung atau Kepala Satker dapat menunjuk pegawai aparatur sipil negara.
(3)Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat tugas.
(4)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Negara, pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil verifikasi kepada atasan langsung atau Kepala Satker.
(5)Atasan Kepala Satker atau Kepala Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan kepada Menteri dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Inspektorat Jenderal Kementerian dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya laporan hasil verifikasi.

Pasal 4

Format surat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dan format laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 5

(1)Menteri merupakan PPKN.
(2)PPKN berwenang menyelesaikan Kerugian Negara.
(3)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Satker yang terdiri atas:
1. a.sekretaris jenderal;
2. b.inspektur jenderal;
3. c.direktur jenderal;
4. d.kepala badan;
5. e.Kepala Kantor Wilayah; dan
6. f.Kepala Kantor Kementerian Agama.
(4)Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Kepala Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan oleh atasan langsung Kepala Satker.

Pasal 6

(1)Sekretaris jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a menyelesaikan Kerugian Negara pada:
1. a.sekretariat jenderal; dan
2. b.Kantor Wilayah dan Kantor Kementerian Agama untuk program dukungan manajemen dan kerukunan umat beragama.
(2)Inspektur jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b menyelesaikan Kerugian Negara pada inspektorat jenderal.
(3)Direktur jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c menyelesaikan Kerugian Negara pada direktorat jenderal untuk masing-masing program dan unit pelaksana teknis.
(4)Kepala badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d menyelesaikan Kerugian Negara di lingkungan masing-masing.
(5)Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e menyelesaikan Kerugian Negara pada madrasah aliyah negeri dan madrasah tsanawiyah negeri.
(6)Penyelesaian Kerugian Negara pada madrasah ibtidaiyah negeri dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), PPKN:
1. a.membentuk TPKN;
2. b.menugaskan TPKN melakukan pemeriksaan sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
3. c.memberikan pendapat atas laporan pemeriksaan TPKN;
4. d.menetapkan jangka waktu penggantian Kerugian Negara dalam hal kondisi tertentu;
5. e.menyampaikan teguran tertulis atas kelalaian SKTJM;
6. f.menerbitkan SKP2KS dan menyampaikan kepada Pihak Yang Merugikan atau Pengampu;
7. g.membebaskan dan menghapuskan Kerugian Negara;
8. h.menerbitkan SKP2K;
9. i.melakukan pemantauan atas ketaatan pelaksanaan SKTJM;
10. j.melakukan penagihan dengan surat penagihan; dan
11. k.menandatangani surat keterangan tanda lunas.
(2)Format pemberian pendapat atas laporan pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara, Kepala Satker sebagaimana dimaksud dalan Pasal 5 ayat (3) menetapkan TPKN.
(2)TPKN sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Satker.
(3)TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan Kerugian Negara dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk.
(4)Keanggotan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang atau berjumlah gasal.
(5)TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur:
1. a.keuangan dan barang milik negara;
2. b.organisasi dan tata laksana;
3. c.hukum dan perundang-undangan;
4. d.kepegawaian; dan/atau
5. e.pengawasan.
(6)Struktur keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
1. a.ketua; dan
2. b.anggota.
(7)Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah dan kompetensi pejabat atau pegawai dalam menyelesaikan Kerugian Negara, keanggotan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan pejabat atau pegawai dari Satker lain.

Pasal 9

(1)Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a mempunyai tugas:
1. a.memimpin, mengarahkan, dan mengoordinasikan seluruh kegiatan;
2. b.menyusun dan menetapkan jadwal, waktu, dan tempat pemeriksaan; dan
3. c.membuat laporan hasil pemeriksaan.
(2)Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b mempunyai tugas:
1. a.menerima, menatausahakan, dan melengkapi dokumen kasus Kerugian Negara;
2. b.mempelajari dan meneliti dokumen Kerugian Negara;
3. c.memberikan saran dalam setiap pengambilan keputusan TPKN; dan
4. d.melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh ketua.

Pasal 10

TPKN mempunyai tugas:

a.menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
b.menginventarisasi kasus Kerugian Negara yang diterima;
c.menghitung jumlah Kerugian Negara;
d.mengumpulkan dan memverifikasi bukti pendukung yang mengakibatkan Kerugian Negara;
e.menginventarisasi harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara;
f.menyampaikan pertimbangan kepada PPKN mengenai Kerugian Negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan Kerugian Negara;
g.melakukan penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara;
h.menetapkan nilai dan pendapat tingkat kesalahan Pihak Yang Merugikan Kerugian Negara; dan
i.melaporkan perkembangan penyelesaian ganti Kerugian Negara kepada PPKN.

Pasal 11

(1)Dalam melakukan pemeriksaan Kerugian Negara, TPKN:
1. a.melakukan penelitian;
2. b.melakukan identifikasi perbuatan yang diduga mengakibatkan Kerugian Negara meliputi siapa, apa, kapan, bagaimana, dan dimana kejadian, serta berapa jumlah Kerugian Negara;
3. c.membuat kertas kerja; dan
4. d.mengisi atau menjawab daftar pertanyaan tentang mengenai Kerugian Negara.
(2)Format kertas kerja sebagaimana dimakasud pada ayat (1) huruf c dan daftar pertanyaan tentang Kerugian Negara sebagaimana dimakasud pada ayat
(1)huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…