DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 3 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Mengubah ketentuan Pasal 7, 80, 81, 82, 83, 84, 85 dan 95

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang NomorsuratdengansesuaiBirokrasi

a.bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan tinggi, serta pengelolaan perguruan tinggi pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, perlu membentuk Wakil Rektor Bidang Kerja Sarna dan Pengem bangan Lembaga;
b.bahwa pembentukan Wakil Rektor Bidang Kerja Sarna dan Pengembangan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Menimbang MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR :; TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! AGAMA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUSAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 55 TAHUN 2015' TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITASISLAMNEGERI SUMATERAUTARAMEDAN.
1. 1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ten tang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 ten tang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
4. 5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 ten tang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. 6.Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1318);
6. 7.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara .Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan; Menetapkan Mengingat

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Rektor dibantu oleh 4 (empat)WakilRektor.
(2)Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri atas:
1. a.WakilRektor Bidang Akademik;
2. b.Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan;
3. c.WakilRektor Bidang Kemahasiswaan; dan
4. d.Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Lembaga.
(3)Wakil Rektor Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang akademik.
(4)Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umurn, perencanaan, dan keuangan.
(5)Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang pembinaan kemahasiswaan dan alumni.
(6)Wakil Rektor Bidang Kerja Sarna dan Pengembangan Lembaga sebagaimana dimaksud

1.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1318), diubah sebagai berikut: ----------------------- Pasa181

(1)Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 79 huruf b mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan sistem informasi manajemen, pengernbangan, pemeliharaan jaringan dan aplikasi, pengelolaan. basis data, pengernbangan teknologi lainnya, dan kerja sarna jaringan.
(2)Pusat Teknologi Inforrnasi dan Pangkalan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor, dan

3.Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: kepada Rektor, dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan.

(3)Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin oleh Kepala. mengendalikan, menyusun laporan an tarperpustakaan, mengevaluasi, dan kepustakaan.
(2)Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berada di bawah dan bertanggung jawab Pasa180
(1)Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan kepustakaan, mengadakan kerja sarna

2.Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pada ayat (2) huruf d mempunyai tugas rnembantu Rektor dalam bidang kerja sama dan pengembangan lembaga. Rektor, dan Rektor Bidang kepada Wakil bertanggung jawab dikoordinasikan oleh Pasa183

(1)Pusat Pengembangan Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemasaran, pengembangan dan kerja sama bisnis Universitas.
(2)Pusat Pengembangan Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan

5.Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Rektor, dan Rektor Bidang kepada Wakil bertanggung jawab dikoordinasikan oleh Akademik.

(3)Pusat Pengembangan Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala. Pasa182
(1)Pusat Pengembangan Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan pengembangan bahasa bagi sivitas akademika Universitas.
(2)Pusat Pengembangan Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan

4.Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Keuangan.

(3)Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala. danPerencanaan,Umum,Administrasi dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Pasal 85
(1)Ma'had al Jami'ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf f mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pernbinaan, serta pengembangan akademik dan karakter mahasiswa yang berbasis pesantren.
(2)Ma'had al .Jami'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor, dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
(3)Ma'had al Jami'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipimpin oleh Mudir atau Kepala.

7.Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

(1)Pusat Layanan Internasional sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 79 huruf e mernpunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerja sarna internasional.
(2)Pusat Layanan Internasional sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor, dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Lernbaga.
(3)Pusat Layanan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipimpin oleh Kepala.

6.Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Keuangan.

(4)Pusat Pengernbangan Bisnis sebagairnana dimaksud pada ayat (1)dipirnpin oleh Kepala. danPerencanaan,Umum,Administrasi Pasal II Peraturan Menteri In! mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa195
(1)Kepala Biro merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(2)KepalaBagian merupakan Jabatan Administrator.
(3)KepalaSubbagian merupakan Jabatan Pengawas.

8.Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Salinan sesuai dengan aslinya ~=:::::-..... Kernenterian Agama RI ~~:iiiHe~t11i) ukurn dan Kerja Sarna Luar Negeri, C<f BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 95 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2021 YAQUT CHOLIL QOUMAS ttd MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2021 Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penernpatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang NomorsuratdengansesuaiBirokrasi

a.bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan tinggi, serta pengelolaan perguruan tinggi pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, perlu membentuk Wakil Rektor Bidang Kerja Sarna dan Pengem bangan Lembaga;
b.bahwa pembentukan Wakil Rektor Bidang Kerja Sarna dan Pengembangan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Menimbang MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR :; TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! AGAMA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUSAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 55 TAHUN 2015' TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITASISLAMNEGERI SUMATERAUTARAMEDAN.
1. 1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ten tang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 ten tang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
4. 5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 ten tang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. 6.Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1318);
6. 7.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara .Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan; Menetapkan Mengingat

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Rektor dibantu oleh 4 (empat)WakilRektor.
(2)Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri atas:
1. a.WakilRektor Bidang Akademik;
2. b.Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan;
3. c.WakilRektor Bidang Kemahasiswaan; dan
4. d.Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Lembaga.
(3)Wakil Rektor Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang akademik.
(4)Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umurn, perencanaan, dan keuangan.
(5)Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang pembinaan kemahasiswaan dan alumni.
(6)Wakil Rektor Bidang Kerja Sarna dan Pengembangan Lembaga sebagaimana dimaksud

1.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1318), diubah sebagai berikut: ----------------------- Pasa181

(1)Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 79 huruf b mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan sistem informasi manajemen, pengernbangan, pemeliharaan jaringan dan aplikasi, pengelolaan. basis data, pengernbangan teknologi lainnya, dan kerja sarna jaringan.
(2)Pusat Teknologi Inforrnasi dan Pangkalan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor, dan

3.Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: kepada Rektor, dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan.

(3)Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin oleh Kepala. mengendalikan, menyusun laporan an tarperpustakaan, mengevaluasi, dan kepustakaan.
(2)Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berada di bawah dan bertanggung jawab Pasa180
(1)Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan kepustakaan, mengadakan kerja sarna

2.Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pada ayat (2) huruf d mempunyai tugas rnembantu Rektor dalam bidang kerja sama dan pengembangan lembaga. Rektor, dan Rektor Bidang kepada Wakil bertanggung jawab dikoordinasikan oleh Pasa183

(1)Pusat Pengembangan Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemasaran, pengembangan dan kerja sama bisnis Universitas.
(2)Pusat Pengembangan Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan

5.Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Rektor, dan Rektor Bidang kepada Wakil bertanggung jawab dikoordinasikan oleh Akademik.

(3)Pusat Pengembangan Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala. Pasa182
(1)Pusat Pengembangan Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan pengembangan bahasa bagi sivitas akademika Universitas.
(2)Pusat Pengembangan Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan

4.Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Keuangan.

(3)Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala. danPerencanaan,Umum,Administrasi dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Pasal 85
(1)Ma'had al Jami'ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf f mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pernbinaan, serta pengembangan akademik dan karakter mahasiswa yang berbasis pesantren.
(2)Ma'had al .Jami'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor, dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
(3)Ma'had al Jami'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipimpin oleh Mudir atau Kepala.

7.Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

(1)Pusat Layanan Internasional sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 79 huruf e mernpunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerja sarna internasional.
(2)Pusat Layanan Internasional sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor, dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Lernbaga.
(3)Pusat Layanan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipimpin oleh Kepala.

6.Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Keuangan.

(4)Pusat Pengernbangan Bisnis sebagairnana dimaksud pada ayat (1)dipirnpin oleh Kepala. danPerencanaan,Umum,Administrasi Pasal II Peraturan Menteri In! mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa195
(1)Kepala Biro merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(2)KepalaBagian merupakan Jabatan Administrator.
(3)KepalaSubbagian merupakan Jabatan Pengawas.

8.Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Salinan sesuai dengan aslinya ~=:::::-..... Kernenterian Agama RI ~~:iiiHe~t11i) ukurn dan Kerja Sarna Luar Negeri, C<f BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 95 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2021 YAQUT CHOLIL QOUMAS ttd MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2021 Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penernpatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia.