DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 31 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menjarrun pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi kelembagaan unit kerja pengadaan barang/ jasa;
b.bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/iJasa pada Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pengadaan barang/jasa, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa; MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA PERATURAN MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG UNIT KERJA PENGADAANBARANG/ JASA Mengingat Menimbang ------------------------------- -_- --- ------- . -

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendabaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6.Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan BarangjJasa Pemerintah dalam rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198);
7.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan BarangjJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubaban atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2021 Nomor 63);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteriini yang dimaksud dengan:

1.Unit Kerja Pengadaan Barang/.Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/ jasa.
2.Pengadaan Barang/iJasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang dibiayai dari anggaran pendapatan belanja negara yang prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
3.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang agama. 4.· Kuasa Pengguna Anggaranyang selanjutnya disingkat KPAadalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran.
5.Pejabat Pembuat Komitmenyang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan dan Zatau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja negara.
6.Pejabat Fungsional PengelolaPengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola Pengadaan BABI KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG UNIT KERJA PENGADAANBARANG/ JASA. Menetapkan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/ atau e-purchasinq.
8.Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.
9.Penyedia Barang/ Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
10.Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
11.Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk menfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik.
12.Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah sistem elektronik yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras yang arsitekturnya dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/iJasa Pemerintah mulai dari sistem perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, pengelolaan Penyedia, dan katalog elektronik. administrasi/ melaksanakan pejabat yang Barang/ Jasa adalah aparatur sipil negara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa. Pejabat Pengadaan adalah pejabat fungsional/personel 7.

Pasal 5

(1)Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
1. a.inventarisasi paket Pengadaan Barang/ Jasa; Pasa14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UKPBJmenyelenggarakan fungsi:
2. a.pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa;
3. b.pengelolaan LPSE;
4. c.pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
5. d.pelaksanaan pendarnpingan, konsultasi, dan/ atau bimbingan teknis Pengadaan Barang/ Jasa; dan
6. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Pasa13 UKPBJ mempunyai tugas rnelaksanakan dukungan Pengadaan Barang/.Jasa pada Kementerian. Pasa12
(1)Dengan Peraturan Menteri ini dibentuk UKPBJ.
(2)UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Biro Umum Sekretariat Jenderal. BABII KEDUDUKAN,TUGAS,DANFUNGSI urusan pemerintahan di bidang agama.

15.Sekretaris Jenderal adalah pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
13.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

d.penyiapan dan pengelolaan Dokumen Pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasiyang dibutuhkan;
e.pelaksanaan pemilihan Penyedia;
f.penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik sektoral;
g.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa; danj atau
h.penyusunan perencanaan dan pengelolaan kontrak Pengadaan Barang/Uasa.

(2)PengelolaanLPSEsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
1. a.pengelolaan seluruh informasi, sistem informasi Pengadaan Barang/ Jasa, dan infrastrukturnya;
2. b.pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/ J asa; dan
3. c.pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.
(3)Pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
1. a.pembinaan sumber daya manusia di UKPBJ;
2. b.pembinaan pelaku Pengadaan BarangjJasa;
3. c.pengelolaan kelembagaan UKPBJ, paling sedikit terdiri atas pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personel, dan pengembangan sistem insentif;
4. d.pengelolaan dan pengukuran kinerja Pengadaan Barang/ Jasa;
5. e.pengelolaan manajemen pengetahuan Pengadaan Barangj Jasa; danj atau pasaranalisisdanb. pelaksanaan riset Barangj Jasa;
6. c.penyusunan strategi Pengadaan BarangjJasa;

Pasal 7

UKPBJmengelolaPengadaan Barang/ Jasa pada:

a.unit eselon I;
b.kantor wilayahkementerian agama provinsi;
c.kantor kementerian agama kabupaten/kota;
d.perguruan tinggikeagamaan negeri;
e.sekretariat badan amil zakat nasional;
f.lajnah pentashihan mushaf al-Quran;
g.balai penelitian dan pengembanganagama;
h.balai pendidikandan pe1atihankeagamaan;
i.loka pendidikan dan pelatihan keagamaan J. unit pelaksana teknis asrama haji embarkasi;
k.unit pencetakan al-Quran;
1. 1.madrasah negeri;dan
m.satuan pendidikan keagamaan negeri.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan fungsi pengelolaan LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2),·UKPBJ bekerja sarna dengan biro yang membidangi hubungan masyarakat, data, dan informasi. bidang Pengadaand. substansi hukum di Barang/ Jasa.

f.pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan.

(4)Pendampingan, konsultasi, dan/ atau bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
1. a.bimbingan teknis, pendampingan, darr/atau konsultasi terkait:
2. b.proses Pengadaan Barang/.Jasa di Kementerian;
3. c.penggunaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/ Jasa, paling sedikit terdiri atas sistem informasi rencana umum pengadaan, SPSE, e-katalog, e-monev, sistem informasi kinerja penyedia;dan/ atau mempertimbangkan pemerataan kompetensi sesuai dengan beban kerjanya berdasarkan pembagian wilayah personel Pokja Pemilihan; dan
4. g.menjaga independensi, profesionalitas, dan kerahasiaan personel Pokja Pemilihan. Pasa19
(1)Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dijabat oleh KepalaBiro Umum.
(2)Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.memimpin dan mengoordinasikan kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa;
2. b.menyusun program kerja dan anggaran;
3. c.mengawasi kegiatan pemilihan Penyedia;
4. d.melaporkan apabila ada penyimpangan dan Zatau indikasi penyimpangan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
5. e.melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia; denganPemilihanPokjamenugaskanf.
(2)Bagan organisasi UKPBJsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
1. a.kepala;
2. b.sekretaris;
3. c.koordinator;
4. d.subkoordinator; dan
5. e.Pokja Pemilihan. Pasa18
(1)Organisasi UKPBJterdiri atas: BAS III ORGANISASI

Pasal 11

(1)Penyelenggaraanfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh koordinator.
(2)Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas koordinator bidang:
1. a.pengelolaanPengadaan Barang/ Jasa;
2. b.pengelolaanLPSE;
3. c.pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaanPengadaan Barang/ Jasa; dan konsultasi, Pengadaan
4. d.pelaksanaan pendampingan, dan/ atau bimbingan teknis Barang/ Jasa. diseleksi;
5. c.menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja Pemilihan;
6. d.memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Penyedia yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan;
7. e.melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan Penyediadan menyusun laporan;
8. f.mengeloladokumen Pengadaan Barang/.Jasa;
9. g.menginventarisasi dan mengarsipkan dokumen Pengadaan Barang/ Jasa dan berkas sanggahan banding; dan
10. h.menyiapkan dan mengoordinasikan tim teknis dan staf pendukung UKPBJ dalam proses pemilihan PenyediaBarang/Jasa. keuangan, dan
11. a.melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan UKPBJ;
12. b.menginventarisasi paket yang akan ditender atau Pasall0
(1)Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)huruf b dijabat oleh paling rendah Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa AhliMuda.
(2)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: Pasa113 Kepala, sekretaris, koordinator, dan subkoordinator UKPBJ ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 12

(1)Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dijabat oleh paling rendah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa AhliPertama.
(2)Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan subbidang kerja;
2. b.mengadakan kerja sarna serta koordinasi dengan pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsi subbidang; dan
3. c.melaporkan pelaksanaan tugas kepada koordinator secara berkala darr/ atau sewaktu- waktu. .---- ._-
(3)Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh paling rendah Pengelola Pengadaan Barang/clasa AhliMuda.
(3)Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.mengoordinasikan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang kerja;
2. b.melakukan pengawasan dan rnemberikan pengarahan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi bidang;
3. c.mernberikan bimbingan dan saran dalam pelaksanaan tugas bidang;
4. d.mengadakan hubungan kerja sarna serta koordinasi dengan pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsi bidang; dan
5. e.melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala UKPBJsecara berkala dan/ atau sewaktu-waktu. penawaran;
6. c.melaksanakan pemilihan Penyedia mulai dari tahap pengumuman sampai dengan menjawab sanggah;
7. d.menetapkan pemenang tender atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barangj pekerjaan konstruksij jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rpl00.000.000.000,OO (seratus miliar rupiah), seleksi, atau penunjukan langsung untuk paket jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,OO (sepuluh miliar rupiah);'
8. e.mengusulkan penetapan pemenang kepada PA melalui kepala UKPBJ untuk tender atau penunjukan langsung pada paket pengadaan barangj pekerjaan konstruksij jasa lainnya yang bernilai di atas Rp100.000.000.000,OO (seratus miliar rupiah) dan seleksi atau penunjukan langsung pada paket jasa konsultansi yang bernilai di atas Rpl0.000.,oOO.OOO,OO(sepuluh miliar rupiah) yang ditembuskan kepada PPK dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengawasan;
9. f.Pokja Pemilihan menyampaikan dokumen hasil pemilihan kepada PPK melalui SPSE;
10. g.membuat laporan mengenai proses dan hasil pelaksanaan pemilihan Penyedia kepada kepala UKPBJ;

Pasal 14

(1)Kepala UKPBJ menetapkan Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e.
(2)Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana pemilihan Penyedia dan menetapkan Dokumen Pemilihan;
2. b.menetapkan besaran nominal jaminan Pasal 15
(1)Jumlah personel Pokja Pemilihan untuk:
1. a.paket pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya dengan pagu anggaran sampai dengan Rp2.500.000.000,OO (dua miliar lima ratus juta rupiah) sebanyak 3 (tiga)orang;
2. b.paket pengadaan jasa konsultan konstruksi/nonkonstruksi dengan pagu anggaran sampai dengan Rp500.000.000,OO (lima ratus juta rupiah) sebanyak 3 (tiga)orang;
3. c.paket pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya dengan pagu anggaran di atas Rp2.500.000.000,OO(dua miliar lima ratus juta rupiah) paling sedikit 3 (tiga)orang; dan
4. d.paket pengadaan jasa konsultan konstruksi/ nonkonstruksi dengan pagu anggaran di atas Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) paling sedikit 3 (tiga)orang.
(2)Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim teknis, tim ahli/tenaga ahli, dan tim pendukung/tenaga pendukung.
(4)Ketua, sekretaris, dan anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan yang sarna dalarn pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
1. h.memberikan data dan informasi kepada kepala UKPBJ mengenai Penyedia yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran lainnya; dan
  1. 1.mengusulkan bantuan tim teknis, tim ahli/tenaga ahli, dan tim pendukung/ tenaga pendukung kepada kepala UKPBJ.
(3)Personel Pokja Pemilihan berjumlah gasal terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota. Pengadaan Barang/ Jasa kepada Sekretaris Jenderal.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.jumlah paket Pengadaan Barang/ Jasa;
2. b.jumlah proses Pengadaan Barang/iJasa yang sudah dilaksanakan;
3. c.efisiensi Pengadaan Barang/ Jasa; dan
4. d.kendala dan solusi Pengadaan Barang/ Jasa.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara semesteran dan tahunan. pertanggungjawaban laporan pengelolaan menyampaikan pelaksanaan UKPBJKepala(1) Pasal 18 BABIV PELAPORAN

Pasal 17

Kepala UKPBJ, sekretaris, koordinator, subkoordinator, dan personel Pokja Pernilihan dilarang menjabat sebagai:

a.PPK pada paket yang sarna;
b.pejabat penerbit surat perintah rnernbayar;
c.bendahara;dan
d.aparat pengawas internal pernerintah di luar satuan kerjanya. Sekretaris, koordinator, dan subkoordinator dapat ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan danj atau Pejabat Pengadaan dengan syarat merniliki sertifikat Pengadaan Barang/Uasa.

Pasal 16

(3)Personel Pokja Pemilihan dapat ditugaskan menjadi PPK dan Pejabat Pengadaan di luar UKPBJ. ..--- - ... - -------_.----' Pasa121
(1)Sumber daya manusia yang bertugas di UKPBJberhak menerima tunjangan yang terdiri atas tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja.
(2)Sumber daya manusia yang bertugas di UKPBJdapat diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Kementerian dengan memperhatikan beban, kondisi, risiko, dan/ atau prestasi kerja.
(3)Tunjangan dan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . Pasa120 Sumber daya manusia yang bertugas di UKPBJ berhak mendapatkan jenjang karier struktural atau fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABVI KARIER, TUNJANGAN, HONORARIUM, DAN PENDIDIKAN kompetensi teknis di bidang Pengadaan Barang/ Jasa.
(3)Jabatan fungsionallain yang berkedudukan di UKPBJ memilikikompetensi sesuai dengan bidang tugasnya. Pengadaan Pasa119
(1)Sumber daya pengelola fungsi Barang/.Jasa berkedudukan di UKPBJ.
(2)Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang bertugas di UKPBJ wajib memiliki BABV SUMBER DAYA MANUSIA pengawasan.
(6)Ketua majelis pertimbangan kode etik dijabat oleh Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengawasan.
1. a.pengawasan;
2. b.kepegawaian; dan
3. c.hukum.
(5)Majelis pertimbangan kode etik dibantu oleh sekretariat majelis pertimbangan kode etik yang berkedudukan pada satuan kerja yang membidangi

Pasal 23

(1)' UKPBJ memiliki standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi untuk transparansi, akuntabilitas, dan mengurangi terjadinya intervensi pelaksanaan tugas pad a UKPBJ.
(2)Standar operasional prosedur disusun sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ.
(3)Standar operasional prosedur pada UKPBJ ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menjarrun pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi kelembagaan unit kerja pengadaan barang/ jasa;
b.bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/iJasa pada Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pengadaan barang/jasa, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendabaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6.Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan BarangjJasa Pemerintah dalam rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198);
7.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan BarangjJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubaban atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2021 Nomor 63);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteriini yang dimaksud dengan:

1.Unit Kerja Pengadaan Barang/.Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/ jasa.
2.Pengadaan Barang/iJasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang dibiayai dari anggaran pendapatan belanja negara yang prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
3.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang agama. 4.· Kuasa Pengguna Anggaranyang selanjutnya disingkat KPAadalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran.
5.Pejabat Pembuat Komitmenyang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan dan Zatau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja negara.
6.Pejabat Fungsional PengelolaPengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola Pengadaan BABI KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG UNIT KERJA PENGADAANBARANG/ JASA. Menetapkan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/ atau e-purchasinq.
8.Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.
9.Penyedia Barang/ Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
10.Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
11.Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk menfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik.
12.Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah sistem elektronik yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras yang arsitekturnya dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/iJasa Pemerintah mulai dari sistem perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, pengelolaan Penyedia, dan katalog elektronik. administrasi/ melaksanakan pejabat yang Barang/ Jasa adalah aparatur sipil negara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa. Pejabat Pengadaan adalah pejabat fungsional/personel 7.

Pasal 5

(1)Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
1. a.inventarisasi paket Pengadaan Barang/ Jasa; Pasa14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UKPBJmenyelenggarakan fungsi:
2. a.pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa;
3. b.pengelolaan LPSE;
4. c.pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
5. d.pelaksanaan pendarnpingan, konsultasi, dan/ atau bimbingan teknis Pengadaan Barang/ Jasa; dan
6. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Pasa13 UKPBJ mempunyai tugas rnelaksanakan dukungan Pengadaan Barang/.Jasa pada Kementerian. Pasa12
(1)Dengan Peraturan Menteri ini dibentuk UKPBJ.
(2)UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Biro Umum Sekretariat Jenderal. BABII KEDUDUKAN,TUGAS,DANFUNGSI urusan pemerintahan di bidang agama.

15.Sekretaris Jenderal adalah pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
13.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

d.penyiapan dan pengelolaan Dokumen Pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasiyang dibutuhkan;
e.pelaksanaan pemilihan Penyedia;
f.penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik sektoral;
g.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa; danj atau
h.penyusunan perencanaan dan pengelolaan kontrak Pengadaan Barang/Uasa.

(2)PengelolaanLPSEsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
1. a.pengelolaan seluruh informasi, sistem informasi Pengadaan Barang/ Jasa, dan infrastrukturnya;
2. b.pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/ J asa; dan
3. c.pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.
(3)Pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
1. a.pembinaan sumber daya manusia di UKPBJ;
2. b.pembinaan pelaku Pengadaan BarangjJasa;
3. c.pengelolaan kelembagaan UKPBJ, paling sedikit terdiri atas pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personel, dan pengembangan sistem insentif;
4. d.pengelolaan dan pengukuran kinerja Pengadaan Barang/ Jasa;
5. e.pengelolaan manajemen pengetahuan Pengadaan Barangj Jasa; danj atau pasaranalisisdanb. pelaksanaan riset Barangj Jasa;
6. c.penyusunan strategi Pengadaan BarangjJasa;

Pasal 7

UKPBJmengelolaPengadaan Barang/ Jasa pada:

a.unit eselon I;
b.kantor wilayahkementerian agama provinsi;
c.kantor kementerian agama kabupaten/kota;
d.perguruan tinggikeagamaan negeri;
e.sekretariat badan amil zakat nasional;
f.lajnah pentashihan mushaf al-Quran;
g.balai penelitian dan pengembanganagama;
h.balai pendidikandan pe1atihankeagamaan;
i.loka pendidikan dan pelatihan keagamaan J. unit pelaksana teknis asrama haji embarkasi;
k.unit pencetakan al-Quran;
1. 1.madrasah negeri;dan
m.satuan pendidikan keagamaan negeri.

Pasal 6

f.pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan.

(4)Pendampingan, konsultasi, dan/ atau bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
1. a.bimbingan teknis, pendampingan, darr/atau konsultasi terkait:
2. b.proses Pengadaan Barang/.Jasa di Kementerian;
3. c.penggunaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/ Jasa, paling sedikit terdiri atas sistem informasi rencana umum pengadaan, SPSE, e-katalog, e-monev, sistem informasi kinerja penyedia;dan/ atau mempertimbangkan pemerataan kompetensi sesuai dengan beban kerjanya berdasarkan pembagian wilayah personel Pokja Pemilihan; dan
4. g.menjaga independensi, profesionalitas, dan kerahasiaan personel Pokja Pemilihan. Pasa19
(1)Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dijabat oleh KepalaBiro Umum.
(2)Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.memimpin dan mengoordinasikan kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa;
2. b.menyusun program kerja dan anggaran;
3. c.mengawasi kegiatan pemilihan Penyedia;
4. d.melaporkan apabila ada penyimpangan dan Zatau indikasi penyimpangan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
5. e.melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia; denganPemilihanPokjamenugaskanf.
(2)Bagan organisasi UKPBJsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
1. a.kepala;
2. b.sekretaris;
3. c.koordinator;
4. d.subkoordinator; dan
5. e.Pokja Pemilihan. Pasa18
(1)Organisasi UKPBJterdiri atas: BAS III ORGANISASI

Pasal 11

(1)Penyelenggaraanfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh koordinator.
(2)Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas koordinator bidang:
1. a.pengelolaanPengadaan Barang/ Jasa;
2. b.pengelolaanLPSE;
3. c.pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaanPengadaan Barang/ Jasa; dan konsultasi, Pengadaan
4. d.pelaksanaan pendampingan, dan/ atau bimbingan teknis Barang/ Jasa. diseleksi;
5. c.menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja Pemilihan;
6. d.memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Penyedia yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan;
7. e.melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan Penyediadan menyusun laporan;
8. f.mengeloladokumen Pengadaan Barang/.Jasa;
9. g.menginventarisasi dan mengarsipkan dokumen Pengadaan Barang/ Jasa dan berkas sanggahan banding; dan
10. h.menyiapkan dan mengoordinasikan tim teknis dan staf pendukung UKPBJ dalam proses pemilihan PenyediaBarang/Jasa. keuangan, dan
11. a.melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan UKPBJ;
12. b.menginventarisasi paket yang akan ditender atau Pasall0
(1)Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)huruf b dijabat oleh paling rendah Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa AhliMuda.
(2)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: Pasa113 Kepala, sekretaris, koordinator, dan subkoordinator UKPBJ ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 12

(1)Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dijabat oleh paling rendah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa AhliPertama.
(2)Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan subbidang kerja;
2. b.mengadakan kerja sarna serta koordinasi dengan pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsi subbidang; dan
3. c.melaporkan pelaksanaan tugas kepada koordinator secara berkala darr/ atau sewaktu- waktu. .---- ._-
(3)Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh paling rendah Pengelola Pengadaan Barang/clasa AhliMuda.
(3)Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.mengoordinasikan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang kerja;
2. b.melakukan pengawasan dan rnemberikan pengarahan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi bidang;
3. c.mernberikan bimbingan dan saran dalam pelaksanaan tugas bidang;
4. d.mengadakan hubungan kerja sarna serta koordinasi dengan pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsi bidang; dan
5. e.melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala UKPBJsecara berkala dan/ atau sewaktu-waktu. penawaran;
6. c.melaksanakan pemilihan Penyedia mulai dari tahap pengumuman sampai dengan menjawab sanggah;
7. d.menetapkan pemenang tender atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barangj pekerjaan konstruksij jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rpl00.000.000.000,OO (seratus miliar rupiah), seleksi, atau penunjukan langsung untuk paket jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,OO (sepuluh miliar rupiah);'
8. e.mengusulkan penetapan pemenang kepada PA melalui kepala UKPBJ untuk tender atau penunjukan langsung pada paket pengadaan barangj pekerjaan konstruksij jasa lainnya yang bernilai di atas Rp100.000.000.000,OO (seratus miliar rupiah) dan seleksi atau penunjukan langsung pada paket jasa konsultansi yang bernilai di atas Rpl0.000.,oOO.OOO,OO(sepuluh miliar rupiah) yang ditembuskan kepada PPK dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengawasan;
9. f.Pokja Pemilihan menyampaikan dokumen hasil pemilihan kepada PPK melalui SPSE;
10. g.membuat laporan mengenai proses dan hasil pelaksanaan pemilihan Penyedia kepada kepala UKPBJ;

Pasal 14

(1)Kepala UKPBJ menetapkan Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e.
(2)Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana pemilihan Penyedia dan menetapkan Dokumen Pemilihan;
2. b.menetapkan besaran nominal jaminan Pasal 15
(1)Jumlah personel Pokja Pemilihan untuk:
1. a.paket pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya dengan pagu anggaran sampai dengan Rp2.500.000.000,OO (dua miliar lima ratus juta rupiah) sebanyak 3 (tiga)orang;
2. b.paket pengadaan jasa konsultan konstruksi/nonkonstruksi dengan pagu anggaran sampai dengan Rp500.000.000,OO (lima ratus juta rupiah) sebanyak 3 (tiga)orang;
3. c.paket pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya dengan pagu anggaran di atas Rp2.500.000.000,OO(dua miliar lima ratus juta rupiah) paling sedikit 3 (tiga)orang; dan
4. d.paket pengadaan jasa konsultan konstruksi/ nonkonstruksi dengan pagu anggaran di atas Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) paling sedikit 3 (tiga)orang.
(2)Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim teknis, tim ahli/tenaga ahli, dan tim pendukung/tenaga pendukung.
(4)Ketua, sekretaris, dan anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan yang sarna dalarn pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
1. h.memberikan data dan informasi kepada kepala UKPBJ mengenai Penyedia yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran lainnya; dan
  1. 1.mengusulkan bantuan tim teknis, tim ahli/tenaga ahli, dan tim pendukung/ tenaga pendukung kepada kepala UKPBJ.
(3)Personel Pokja Pemilihan berjumlah gasal terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota. Pengadaan Barang/ Jasa kepada Sekretaris Jenderal.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.jumlah paket Pengadaan Barang/ Jasa;
2. b.jumlah proses Pengadaan Barang/iJasa yang sudah dilaksanakan;
3. c.efisiensi Pengadaan Barang/ Jasa; dan
4. d.kendala dan solusi Pengadaan Barang/ Jasa.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara semesteran dan tahunan. pertanggungjawaban laporan pengelolaan menyampaikan pelaksanaan UKPBJKepala(1) Pasal 18 BABIV PELAPORAN

Pasal 17

Kepala UKPBJ, sekretaris, koordinator, subkoordinator, dan personel Pokja Pernilihan dilarang menjabat sebagai:

a.PPK pada paket yang sarna;
b.pejabat penerbit surat perintah rnernbayar;
c.bendahara;dan
d.aparat pengawas internal pernerintah di luar satuan kerjanya. Sekretaris, koordinator, dan subkoordinator dapat ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan danj atau Pejabat Pengadaan dengan syarat merniliki sertifikat Pengadaan Barang/Uasa.

Pasal 16

(3)Personel Pokja Pemilihan dapat ditugaskan menjadi PPK dan Pejabat Pengadaan di luar UKPBJ. ..--- - ... - -------_.----' Pasa121
(1)Sumber daya manusia yang bertugas di UKPBJberhak menerima tunjangan yang terdiri atas tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja.
(2)Sumber daya manusia yang bertugas di UKPBJdapat diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Kementerian dengan memperhatikan beban, kondisi, risiko, dan/ atau prestasi kerja.
(3)Tunjangan dan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . Pasa120 Sumber daya manusia yang bertugas di UKPBJ berhak mendapatkan jenjang karier struktural atau fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABVI KARIER, TUNJANGAN, HONORARIUM, DAN PENDIDIKAN kompetensi teknis di bidang Pengadaan Barang/ Jasa.
(3)Jabatan fungsionallain yang berkedudukan di UKPBJ memilikikompetensi sesuai dengan bidang tugasnya. Pengadaan Pasa119
(1)Sumber daya pengelola fungsi Barang/.Jasa berkedudukan di UKPBJ.
(2)Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang bertugas di UKPBJ wajib memiliki BABV SUMBER DAYA MANUSIA pengawasan.
(6)Ketua majelis pertimbangan kode etik dijabat oleh Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengawasan.
1. a.pengawasan;
2. b.kepegawaian; dan
3. c.hukum.
(5)Majelis pertimbangan kode etik dibantu oleh sekretariat majelis pertimbangan kode etik yang berkedudukan pada satuan kerja yang membidangi

Pasal 23

(1)' UKPBJ memiliki standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi untuk transparansi, akuntabilitas, dan mengurangi terjadinya intervensi pelaksanaan tugas pad a UKPBJ.
(2)Standar operasional prosedur disusun sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ.
(3)Standar operasional prosedur pada UKPBJ ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.