DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016

Nomor: 30
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); www.peraturan.go.id 2016, No. 1317
4.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5.Keputusan Presiden Nomor 66/P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020;
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA ANGGOTA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL.

BAB I

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya singkat BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
(2)Keanggotaan BAZNAS terdiri dari unsur masyarakat 8 (delapan) orang dan unsur pemerintah 3 (tiga) orang. www.peraturan.go.id 2016, No. 1317

Pasal 2

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, BAZNAS membagi bidang tugas pengelolaan zakat berdasarkan proses dan objek zakat serta jumlah anggota.
(2)Bidang tugas BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.

Pasal 3

Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)mempunyai tugas mengoordinasikan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan tugas lain berkenaan dengan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Badan Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan instrumen, norma, standar, dan prosedur pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat;
b.pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat;
c.evaluasi dan pelaporan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat; dan
d.pelaksanaan administrasi pengumpulan, pendistri- busian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat.

Pasal 5

(1)Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
1. a.Ketua;
2. b.Wakil Ketua; dan www.peraturan.go.id 2016, No. 1317
3. c.Anggota.
(2)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri dari dari unsur:
1. a.masyarakat, berjumlah 6 (enam) orang; dan
2. b.pemerintah, berjumlah 3 (tiga) orang.

Pasal 6

Tugas Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a:

a.memimpin pengelolaan zakat secara nasional;
b.mengoordinasi kegiatan kepatuhan, audit, dan kendali mutu pengelolaan zakat;
c.mengoordinasi kegiatan Sekretariat Baznas;
d.membina Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/-kota tertentu; dan
e.membina Unit Pengelola Zakat (UPZ) kementerian/- lembaga dan Badan Umum Milik Negara (BUMN) tertentu.

Pasal 7

Tugas Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b:

a.membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS;
b.membantu Ketua dalam koordinasi kegiatan kepatuhan, audit, dan kendali mutu pengelolaan zakat;
c.membantu Ketua dalam koordinasi kegiatan Sekretariat BAZNAS.
d.membantu Ketua dalam pembinaan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota tertentu;
e.membantu Ketua dalam pembinaan UPZ Kementerian/Lembaga dan UPZ BUMN tertentu;
f.membantu pembinaan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota tertentu; dan
g.membantu pembinaan UPZ Kementerian/Lembaga dan UPZ BUMN tertentu. www.peraturan.go.id 2016, No. 1317

Pasal 8

Anggota 1 (satu) yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas koordinasi dalam:

a.menyusun rencana strategis dan rencana tahunan BAZNAS;
b.menyusun kebijakan umum rencana tahunan pengelolaan zakat nasional;
c.menyusun kompilasi rencana tahunan pengelolaan zakat nasional;
d.meneliti pengembangan kebijakan zakat, pedoman pengelolaan zakat, dan modul program;
e.menyusun rencana dan pengembangan diklat;
f.memantau dan mengendalikan pelaksanaan diklat;
g.membina BAZNAS provinsi dan Baznas kabupaten/-kota dalam pengembangan diklat;
h.membina UPZ Kementerian/Lembaga dan UPZ BUMN dalam pengembangan diklat;
i.melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
j.melaksanakan administrasi Direktorat Rencana Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 9

Anggota 2 (dua) yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas koordinasi dalam:

a.menyusun strategi pengumpulan zakat;
b.mengelola dan pengembangan data muzakki;
c.melaksanakan sosialisasi dan kampanye zakat;
d.melaksanakan pengumpulan zakat dan pelayanan muzakki;
e.melaksanakan pengumpulan zakat nasional;
f.membina BAZNAS provinsi dan Baznas kabupaten/-kota dalam pengumpulan zakat;
g.membina UPZ Kementerian/Lembaga dan UPZ BUMN dalam pengumpulan zakat; www.peraturan.go.id 2016, No. 1317
h.melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
i.melaksanakan administrasi Direktorat Pengumpulan.

Pasal 10

Anggota 3 (tiga) yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas koordinasi dalam:

a.menyusun strategi pendistribusian dan pendaya-gunaan zakat;
b.mengelola dan pengembangan data mustahik;
c.melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
d.melaksanakan distribusi dan pendayagunaan zakat nasional;
e.membina BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
f.membina UPZ Kementerian/Lembaga dan UPZ BUMN dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
g.melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
h.melaksanakan Administrasi Direktorat Pendistri-busian dan Pendayagunaan.

Pasal 11

Anggota 4 (empat) yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas koordinasi dalam:

a.pelaksanaan pemberian pertimbangan untuk BAZNAS Provinsi dan Baznas kabupaten/kota;
b.melaksanakan pemberian rekomendasi izin pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala Provinsi, dan LAZ berskala kabupaten/kota;
c.melaksanakan sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi pengelola zakat;
d.melaksanakan konsultasi sertifikasi SDM dan organisasi pengelola zakat; www.peraturan.go.id 2016, No. 1317
e.melaksanakan pemantauan kesesuaian SDM dan organisasi pengelola zakat dengan standar sertikiasi;
f.membina BAZNAS Provinsi dan Baznas kabupaten/-kota dalam pembentukan dan organisasi LAZ;
g.membina UPZ Kementerian/Lembaga dan UPZ BUMN dalam pembentukan dan organisasi LAZ;
h.melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
i.melaksanakan administrasi Direktorat koordinasi Zakat Nasional.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); www.peraturan.go.id 2016, No. 1317
4.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5.Keputusan Presiden Nomor 66/P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020;
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA ANGGOTA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL.

BAB I

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya singkat BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
(2)Keanggotaan BAZNAS terdiri dari unsur masyarakat 8 (delapan) orang dan unsur pemerintah 3 (tiga) orang. www.peraturan.go.id 2016, No. 1317

Pasal 2

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, BAZNAS membagi bidang tugas pengelolaan zakat berdasarkan proses dan objek zakat serta jumlah anggota.
(2)Bidang tugas BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.

Pasal 3

Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)mempunyai tugas mengoordinasikan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan tugas lain berkenaan dengan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Badan Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan instrumen, norma, standar, dan prosedur pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat;
b.pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat;
c.evaluasi dan pelaporan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat; dan
d.pelaksanaan administrasi pengumpulan, pendistri- busian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat.

Pasal 5

(1)Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
1. a.Ketua;
2. b.Wakil Ketua; dan www.peraturan.go.id 2016, No. 1317
3. c.Anggota.
(2)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri dari dari unsur:
1. a.masyarakat, berjumlah 6 (enam) orang; dan
2. b.pemerintah, berjumlah 3 (tiga) orang.

Pasal 6

Tugas Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a:

a.memimpin pengelolaan zakat secara nasional;
b.mengoordinasi kegiatan kepatuhan, audit, dan kendali mutu pengelolaan zakat;
c.mengoordinasi kegiatan Sekretariat Baznas;
d.membina Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/-kota tertentu; dan
e.membina Unit Pengelola Zakat (UPZ) kementerian/- lembaga dan Badan Umum Milik Negara (BUMN) tertentu.

Pasal 7

Tugas Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b:

a.membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS;
b.membantu Ketua dalam koordinasi kegiatan kepatuhan, audit, dan kendali mutu pengelolaan zakat;
c.membantu Ketua dalam koordinasi kegiatan Sekretariat BAZNAS.
d.membantu Ketua dalam pembinaan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota tertentu;
e.membantu Ketua dalam pembinaan UPZ Kementerian/Lembaga dan UPZ BUMN tertentu;
f.membantu pembinaan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota tertentu; dan
g.membantu pembinaan UPZ Kementerian/Lembaga dan UPZ BUMN tertentu. www.peraturan.go.id 2016, No. 1317

Pasal 8

Anggota 1 (satu) yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas koordinasi dalam:

a.menyusun rencana strategis dan rencana tahunan BAZNAS;
b.menyusun kebijakan umum rencana tahunan pengelolaan zakat nasional;
c.menyusun kompilasi rencana tahunan pengelolaan zakat nasional;
d.meneliti pengembangan kebijakan zakat, pedoman pengelolaan zakat, dan modul program;
e.menyusun rencana dan pengembangan diklat;
f.memantau dan mengendalikan pelaksanaan diklat;
g.membina BAZNAS provinsi dan Baznas kabupaten/-kota dalam pengembangan diklat;
h.membina UPZ Kementerian/Lembaga dan UPZ BUMN dalam pengembangan diklat;
i.melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
j.melaksanakan administrasi Direktorat Rencana Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 9

Anggota 2 (dua) yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas koordinasi dalam:

a.menyusun strategi pengumpulan zakat;
b.mengelola dan pengembangan data muzakki;
c.melaksanakan sosialisasi dan kampanye zakat;
d.melaksanakan pengumpulan zakat dan pelayanan muzakki;
e.melaksanakan pengumpulan zakat nasional;
f.membina BAZNAS provinsi dan Baznas kabupaten/-kota dalam pengumpulan zakat;
g.membina UPZ Kementerian/Lembaga dan UPZ BUMN dalam pengumpulan zakat; www.peraturan.go.id 2016, No. 1317
h.melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
i.melaksanakan administrasi Direktorat Pengumpulan.

Pasal 10

Anggota 3 (tiga) yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas koordinasi dalam:

a.menyusun strategi pendistribusian dan pendaya-gunaan zakat;
b.mengelola dan pengembangan data mustahik;
c.melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
d.melaksanakan distribusi dan pendayagunaan zakat nasional;
e.membina BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
f.membina UPZ Kementerian/Lembaga dan UPZ BUMN dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
g.melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
h.melaksanakan Administrasi Direktorat Pendistri-busian dan Pendayagunaan.

Pasal 11

Anggota 4 (empat) yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas koordinasi dalam:

a.pelaksanaan pemberian pertimbangan untuk BAZNAS Provinsi dan Baznas kabupaten/kota;
b.melaksanakan pemberian rekomendasi izin pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala Provinsi, dan LAZ berskala kabupaten/kota;
c.melaksanakan sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi pengelola zakat;
d.melaksanakan konsultasi sertifikasi SDM dan organisasi pengelola zakat; www.peraturan.go.id 2016, No. 1317
e.melaksanakan pemantauan kesesuaian SDM dan organisasi pengelola zakat dengan standar sertikiasi;
f.membina BAZNAS Provinsi dan Baznas kabupaten/-kota dalam pembentukan dan organisasi LAZ;
g.membina UPZ Kementerian/Lembaga dan UPZ BUMN dalam pembentukan dan organisasi LAZ;
h.melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
i.melaksanakan administrasi Direktorat koordinasi Zakat Nasional.