DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020

Nomor: 30
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pend irian dan Penyelenggaraan Pesantren; MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA PERATURAN MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAANPESANTREN Mengingat Menimbang

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, orgarnsasi masyarakat Islam, dan Zatau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamiri yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
3.Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren. MEMUTUSKAN: PERATURANMENTERI AGAMATENTANGPENDIRIANDAN PENYELENGGARAANPESANTREN.
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); Menetapkan
4.Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
5.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
6.Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan.' atau pengasuh Pesantren.
7.Piagam Statistik Pesantren yang selanjutnya disingkat PSP adalah tanda bukti daftar yang diberikan kepada Pesantren.
8.Kementerian adalah kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
10.Direktorat J enderal adalah unsur pelaksana pada Kernen terian yang mem punyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam.
11.Direktur Jenderal adalah pemimpm Direktorat Jenderal.
12.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal pada Kementerian di tingkat provinsi.
13.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah pemimpin Kantor Wilayah.
14.Kantor Kementerian Agama Kabupateri/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama adalah instansi vertikal pada Kementerian di tingkat kabupaten Zkota.
15.Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Kementerian Agama adalah pemimpin Kantor Kementerian Agama.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 3

(1)Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi kemasyarakatan Islam, dan/ atau masyarakat.
(2)Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beragama Islam.
(3)Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.berbentuk badan hukum yayasan;
2. b.didirikan dan dimiliki oleh umat Islam; dan
3. c.bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah Islam.
(4)Organisasi kemasyarakatan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.berbentuk badan hukum perkumpulan; dan
2. b.bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah Islam.
(5)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas kelompok orang yang beragama Islam. umum. Pesantren terdiri atas:
1. a.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
2. b.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
3. c.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam ben tuk lain yang terin tegrasi dengan pendidikan Pasal 2 Pasa15
(1)Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d:
1. a.Kiai atau pimpinan Pesantren untuk Pesantren yang didirikan oleh perseorangan dan masyarakat;
2. b.pimpinan yayasan untuk Pesantren yang didirikan oleh yayasan; dan
3. c.pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam untuk . Pesantren yang didirikan oleh orgarusasi kemasyarakatan Islam, mengajukan permohonan pendaftaran keberadaan Pesantren secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
1. a.surat pernyataan yang memuat komitmen untuk mengamalkan nilai Islam rahmatan lil'alamiri dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
2. a.berkomitmen mengamalkan nilai Islam rahmatan lil'alamiri dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika;
3. b.memenuhi unsur Pesantren;
4. c.memberitahukan keberadaannya kepada kepala desa atau sebutan lain sesuai dengan domisili Pesantren; dan
5. d.mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada Menteri. Pasa14 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)dokumen permohonan pendaftaran keberadaan Pesantren wi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan pendaftaran keberadaan Pesantren dianggap ditarik kembali. Pasa17
(1)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen permohonan pendaftaran keberadaan Pesantren dinyatakan tidak lengkap, Kepala Kantor Kementerian Agama menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan disampaikan.
(3)Dalam hal pemohon tidak melengkapi dokumen permohonan pendaftaran keberadaan Pesantren dalam pemeriksaanhasilberdasarkanhal(2) Dalam Pasal 6
(1)Kepala Kantor Kementerian Agama melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
1. b.fotokopi kartu tanda penduduk Kiai pengasuh Pesantren;
2. c.kurikulum dan dokumen pembelajaran;
3. d.daftar nama Santri mukim paling sedikit 15 (lima belas) orang;
4. e.keputusan pengesahan badan hukum bagi yayasan dan organisasi masyarakat Islam;
5. f.daftar nama pendidik dan tenaga kependidikan;
6. g.foto gedung, papan nama, dan denah Pesantren;
7. h.surat keterangan domisili dari desa Zkelurahan: dan
  1. 1.fotokopi bukti dokumen kepemilikan tanah. Pasa19 Kepala Kantor Wilayah meneruskan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak rekomendasi diterima. Pasa18
(1)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi keabsahan darr/ atau visitasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditemukan bukti kesesuaian dengan dokumen permohonan pendaftaran keberadaan Pesantren yang disampaikan, Kepala Kantor Kementerian Agama menerbitkan rekomendasi.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pernyataan Pesantren telah memenuhi ketentuan pendirian Pesantren sesuai dengan keten tuan pera turan perundang -undangan.
(3)Kepala Kantor Kementerian Agama menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hasil verifikasi keabsahan dokumen dan/ atau visitasi lapangan diterima. dinyatakan lengkap, Kepala Kantor Kementerian Agama melakukan verifikasi keabsahan dokumen darr/ atau visitasi lapangan.
(2)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen dan Zatau visitasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bukti ketidaksesuaian dengan dokumen permohonan pendaftaran keberadaan Pesantren yang disampaikan, Kepala Kantor Kernenterian Agama menolak permohonan disertai dengan alasan.

BAB II

PENDIRIANPESANTREN Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika;

Pasal 13

(1)Pesantren dapat mendirikan cabang di luar domisili. W

Pasal 12

PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) berlaku sepanjang Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.

Pasal 11

Dalam hal terjadi perubahan data PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Kiai atau pimpinan Pesantren melaporkan perubahan data secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terjadi perubahan data PSP.

(1)Menteri memberikan izin terdaftar bagi Pesantren yang memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Izin terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk PSP.
(3)PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data paling sedikit mengenai:
1. a.nomor statistik Pesantren;
2. b.nama Pesantren;
3. c.alamat Pesantren; dan
4. d.pendiri Pesantren.
(4)PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 10

Bagian Ketiga Piagam Statistik Pesantren

Pasal 16

Ketentuan mengenai pengajuan permohonan pendirian Pesantren sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 sarnpai dengan Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis dengan permohonan pendirian cabang Pesantren sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

Pasal 15

Dalam hal pendirian Pesantren cabang dilakukan dengan cara sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, Kiai atau pimpinan Pesantren yang akan bekerja sarna dengan Pesantren lain rnengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Kernenterian Agarna dengan melampirkan persyaratan:

a.fotokopi PSP calon Pesantren cabang;
b.fotokopi PSP calon Pesantren induk;
c.fotokopi naskah perjanjian kerja sarna; dan
d.dokumen sebagairnana dirnaksud dalam Pasa15 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf i.

Pasal 14

Dalarn hal pendirian Pesantren cabang dilakukan dengan cara sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 13 ayat (2) huruf a, Kiai atau pimpman Pesantren induk harus memberitahukan pendirian Pesantren cabang secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama dengan melampirkan persyaratan:

a.fotokopi asli PSP; dan
b.dokumen sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf i.

(2)Pendirian cabang sebagairnana dirnaksud pad a ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
1. a.diusulkan oleh Pesantren induk; atau
2. b.bekerja sarna dengan Pesantren lain.
3. a.Kiai;
4. b.Santri yang bermukim di Pesantren;
5. c.pondok atau asrama;
6. d.masjid atau musala; dan

Pasal 19

Penyelenggaraan Pesantren harus memenuhi unsur paling sedikit:

Pasal 18

(1)Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.
(2)Kekhasan atau keunikan tertentu dalam penyelenggarakan Pesantren sebagaimana dimaksud pada aya t (1) diarahkan pada pengem bangan:
1. a.kajian;
2. b.keilmuan; dan
3. c.keahlian dan keterampilan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, orgarnsasi masyarakat Islam, dan Zatau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamiri yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
3.Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren. MEMUTUSKAN: PERATURANMENTERI AGAMATENTANGPENDIRIANDAN PENYELENGGARAANPESANTREN.
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); Menetapkan
4.Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
5.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
6.Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan.' atau pengasuh Pesantren.
7.Piagam Statistik Pesantren yang selanjutnya disingkat PSP adalah tanda bukti daftar yang diberikan kepada Pesantren.
8.Kementerian adalah kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
10.Direktorat J enderal adalah unsur pelaksana pada Kernen terian yang mem punyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam.
11.Direktur Jenderal adalah pemimpm Direktorat Jenderal.
12.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal pada Kementerian di tingkat provinsi.
13.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah pemimpin Kantor Wilayah.
14.Kantor Kementerian Agama Kabupateri/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama adalah instansi vertikal pada Kementerian di tingkat kabupaten Zkota.
15.Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Kementerian Agama adalah pemimpin Kantor Kementerian Agama.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 3

(1)Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi kemasyarakatan Islam, dan/ atau masyarakat.
(2)Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beragama Islam.
(3)Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.berbentuk badan hukum yayasan;
2. b.didirikan dan dimiliki oleh umat Islam; dan
3. c.bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah Islam.
(4)Organisasi kemasyarakatan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.berbentuk badan hukum perkumpulan; dan
2. b.bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah Islam.
(5)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas kelompok orang yang beragama Islam. umum. Pesantren terdiri atas:
1. a.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
2. b.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
3. c.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam ben tuk lain yang terin tegrasi dengan pendidikan Pasal 2 Pasa15
(1)Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d:
1. a.Kiai atau pimpinan Pesantren untuk Pesantren yang didirikan oleh perseorangan dan masyarakat;
2. b.pimpinan yayasan untuk Pesantren yang didirikan oleh yayasan; dan
3. c.pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam untuk . Pesantren yang didirikan oleh orgarusasi kemasyarakatan Islam, mengajukan permohonan pendaftaran keberadaan Pesantren secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
1. a.surat pernyataan yang memuat komitmen untuk mengamalkan nilai Islam rahmatan lil'alamiri dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
2. a.berkomitmen mengamalkan nilai Islam rahmatan lil'alamiri dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika;
3. b.memenuhi unsur Pesantren;
4. c.memberitahukan keberadaannya kepada kepala desa atau sebutan lain sesuai dengan domisili Pesantren; dan
5. d.mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada Menteri. Pasa14 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)dokumen permohonan pendaftaran keberadaan Pesantren wi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan pendaftaran keberadaan Pesantren dianggap ditarik kembali. Pasa17
(1)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen permohonan pendaftaran keberadaan Pesantren dinyatakan tidak lengkap, Kepala Kantor Kementerian Agama menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan disampaikan.
(3)Dalam hal pemohon tidak melengkapi dokumen permohonan pendaftaran keberadaan Pesantren dalam pemeriksaanhasilberdasarkanhal(2) Dalam Pasal 6
(1)Kepala Kantor Kementerian Agama melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
1. b.fotokopi kartu tanda penduduk Kiai pengasuh Pesantren;
2. c.kurikulum dan dokumen pembelajaran;
3. d.daftar nama Santri mukim paling sedikit 15 (lima belas) orang;
4. e.keputusan pengesahan badan hukum bagi yayasan dan organisasi masyarakat Islam;
5. f.daftar nama pendidik dan tenaga kependidikan;
6. g.foto gedung, papan nama, dan denah Pesantren;
7. h.surat keterangan domisili dari desa Zkelurahan: dan
  1. 1.fotokopi bukti dokumen kepemilikan tanah. Pasa19 Kepala Kantor Wilayah meneruskan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak rekomendasi diterima. Pasa18
(1)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi keabsahan darr/ atau visitasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditemukan bukti kesesuaian dengan dokumen permohonan pendaftaran keberadaan Pesantren yang disampaikan, Kepala Kantor Kementerian Agama menerbitkan rekomendasi.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pernyataan Pesantren telah memenuhi ketentuan pendirian Pesantren sesuai dengan keten tuan pera turan perundang -undangan.
(3)Kepala Kantor Kementerian Agama menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hasil verifikasi keabsahan dokumen dan/ atau visitasi lapangan diterima. dinyatakan lengkap, Kepala Kantor Kementerian Agama melakukan verifikasi keabsahan dokumen darr/ atau visitasi lapangan.
(2)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen dan Zatau visitasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bukti ketidaksesuaian dengan dokumen permohonan pendaftaran keberadaan Pesantren yang disampaikan, Kepala Kantor Kernenterian Agama menolak permohonan disertai dengan alasan.

BAB II

PENDIRIANPESANTREN Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika;

Pasal 13

(1)Pesantren dapat mendirikan cabang di luar domisili. W

Pasal 12

PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) berlaku sepanjang Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.

Pasal 11

(1)Menteri memberikan izin terdaftar bagi Pesantren yang memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Izin terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk PSP.
(3)PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data paling sedikit mengenai:
1. a.nomor statistik Pesantren;
2. b.nama Pesantren;
3. c.alamat Pesantren; dan
4. d.pendiri Pesantren.
(4)PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 10

Bagian Ketiga Piagam Statistik Pesantren

Pasal 16

Pasal 15

a.fotokopi PSP calon Pesantren cabang;
b.fotokopi PSP calon Pesantren induk;
c.fotokopi naskah perjanjian kerja sarna; dan
d.dokumen sebagairnana dirnaksud dalam Pasa15 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf i.

Pasal 14

a.fotokopi asli PSP; dan
b.dokumen sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf i.

(2)Pendirian cabang sebagairnana dirnaksud pad a ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
1. a.diusulkan oleh Pesantren induk; atau
2. b.bekerja sarna dengan Pesantren lain.
3. a.Kiai;
4. b.Santri yang bermukim di Pesantren;
5. c.pondok atau asrama;
6. d.masjid atau musala; dan

Pasal 19

Penyelenggaraan Pesantren harus memenuhi unsur paling sedikit:

Pasal 18

(1)Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.
(2)Kekhasan atau keunikan tertentu dalam penyelenggarakan Pesantren sebagaimana dimaksud pada aya t (1) diarahkan pada pengem bangan:
1. a.kajian;
2. b.keilmuan; dan
3. c.keahlian dan keterampilan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM

Pasal 3

PENDIRIANPESANTREN Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika;

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 19

Pasal 18

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM

Pasal 3

PENDIRIANPESANTREN Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika;

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 19

Pasal 18

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2022