DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2021

Nomor: 31
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

1. ketentuan umum 2. kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan 3. Organ 4. Pendapatan Badan Layanan Umum Dari Pusat Pengembangan Bisnis 5. Pengeluaran Kas Badan Layanan Umum Untuk Layanan Pusat Pengembangan Bisnis 6. Pelaporan 7. Pembinaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pusat Pengembangan Bisnis pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2021, No.1382 Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
6.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1040); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI BADAN LAYANAN UMUM. 2021, No.1382

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pusat Pengembangan Bisnis adalah unit organisasi yang menjalankan fungsi perencanaan, pengelolaan, koordinasi, kerja sama, dan pengembangan bisnis untuk dan atas nama perguruan tinggi keagamaan negeri badan layanan umum.
2.Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disingkat PTK adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan.
3.Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang selanjutnya disingkat PTKN adalah PTK yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah.
4.Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pola pengelolaan keuangan BLU, sebagai pengecualian dari ketentuan pengeloalan keuangan negara pada umumnya.
6.Rekening Operasional BLU adalah rekening lainnya dalam bentuk giro milik BLU yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan atau membayar 2021, No.1382 seluruh pengeluaran BLU yang dananya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak BLU pada bank umum.
7.Rekening Operasional Penerimaan BLU adalah Rekening Operasional BLU yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan BLU yang dananya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak BLU pada bank umum.
8.Rekening Operasional Pengeluaran BLU adalah Rekening Operasional BLU yang dipergunakan untuk membayar seluruh pengeluaran BLU yang dananya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak BLU pada bank umum.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Pusat Pengembangan Bisnis berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pemimpin PTKN BLU.

Pasal 3

Pusat Pengembangan Bisnis mempunyai tugas:

a.mengelola, memasarkan, mengembangkan, dan melakukan kerja sama bisnis; dan
b.melakukan penyediaan barang dan/atau jasa.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pusat Pengembangan Bisnis menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, kegiatan, dan pengembangan bisnis melalui kegiatan identifikasi, penilaian kelayakan dan risiko, penentuan skala prioritas, dan evaluasi;
b.pengelolaan bisnis;
c.pengoordinasian kegiatan bisnis;
d.pengembangan kerja sama kemitraan dengan relasi bisnis; 2021, No.1382
e.penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kepada pemimpin PTKN BLU;
f.pengawasan terhadap unit usaha; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pemimpin PTKN BLU.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Pusat Pengembangan Bisnis mempunyai wewenang:

a.menentukan prosedur, ruang lingkup, dan tata kelola pelaksanaan bisnis barang/jasa;
b.memiliki rekening dana kelolaan;
c.memperoleh anggaran operasional dari rencana bisnis dan anggaran PTKN BLU;
d.mengelola keuangan bisnis yang transparan, akuntabel, dan fleksibel untuk belanja dan stok barang/jasa yang digunakan langsung dalam transaksi bisnis;
e.melakukan koordinasi, kerja sama, promosi, dan dukungan anggaran dengan relasi bisnis di dalam dan/atau di luar kampus dalam rangka pengembangan dan peningkatan pendapatan BLU;
f.pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan unit usaha;
g.mengangkat pegawai unit usaha sesuai dengan kebutuhan; dan
h.kewenangan lain berdasarkan penugasan pemimpin PTKN BLU.

BAB III

ORGAN

Pasal 6

(1)Organ Pusat Pengembangan Bisnis paling sedikit terdiri atas:
1. a.kepala;
2. b.sekretaris; dan
3. c.manajer. 2021, No.1382
(2)Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
(3)Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai aparatur sipil negara dan/atau tenaga profesional.
(4)Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memahami:
1. a.tata kelola perguruan tinggi;
2. b.peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan;
3. c.pengelolaan barang milik Negara; dan
4. d.Bisnis dan pengembangan.

Pasal 7

Organ Pusat Pengembangan Bisnis diangkat dan diberhentikan dengan keputusan pemimpin PTKN BLU.

Pasal 8

Organ Pusat Pengembangan Bisnis diberhentikan dari jabatannya karena:

a.telah berakhir masa jabatannya;
b.mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c.diangkat dalam jabatan lain;
d.dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.diberhentikan sementara dari pegawai aparatur sipil negara;
f.berhalangan tetap;
g.sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus dalam jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan;
h.dipidana penjara;
i.sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
j.cuti di luar tanggungan negara;
k.melakukan pelanggaran berat; 2021, No.1382
l.tidak melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya; dan/atau
m.meninggal dunia.

BAB IV

PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DARI PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS

Pasal 9

(1)Pusat Pengembangan Bisnis mempunyai unit usaha yang mempunyai tugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLU.
(2)Pengembangan layanan dan optimalisasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
1. a.layanan akademik dan nonakademik yang diberikan kepada warga kampus dan masyarakat; dan
2. b.kerja sama Pusat Pengembangan Bisnis dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lain.

Pasal 10

Pendapatan Pusat Pengembangan Bisnis disetorkan ke Rekening Operasional BLU.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…