DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2024

Nomor: 32
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Permenag ini mengatur mengenai nomenklatur dan kelas jabatan pelaksana pada Kementerian Agama. Jabatan Pelaksana diklasifikasikan berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. Karakteristik sebagaimana dimaksud pada sebelumnya meliputi kedudukan, ruang lingkup, Tugas Jabatan, serta jenis dan tanggung jawab pekerjaan. Mekanisme dan pola kerja sebagaimana dimaksud sebelumnya meliputi proses dan cara kerja dalam menjalankan Tugas Jabatan. Setiap klasifikasi Jabatan Pelaksana berisikan nomenklatur Jabatan Pelaksana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi jabatan dan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap kelas jabatan bagi jabatan pelaksana pada Kementerian Agama, perlu

Menetapkan

menetapkan nomenklatur jabatan dan kelas jabatan pelaksana;

c.bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Nomenklatur dan Kelas Jabatan Pelaksana pada Kementerian Agama; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. 5.Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
5. 6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
6. 7.Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 691); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG NOMENKLATUR DAN KELAS JABATAN PELAKSANA PADA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
5.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7.Klerek adalah klasifikasi nomenklatur Jabatan Pelaksana yang melaksanakan tugas pelayanan administratif.
8.Operator adalah klasifikasi nomenklatur Jabatan Pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat umum.
9.Teknisi adalah klasifikasi nomenklatur Jabatan Pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat spesifik.
10.Kualifikasi Pendidikan adalah jenjang pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan tertentu.
11.Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
12.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
13.Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan Kelas Jabatan.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II

KLASIFIKASI DAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA

Pasal 2

(1)Jabatan Pelaksana diklasifikasikan berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
(2)Karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kedudukan, ruang lingkup, Tugas Jabatan, serta jenis dan tanggung jawab pekerjaan.
(3)Mekanisme dan pola kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses dan cara kerja dalam menjalankan Tugas Jabatan.
(4)Setiap klasifikasi Jabatan Pelaksana berisikan nomenklatur Jabatan Pelaksana.

Pasal 3

Klasifikasi Jabatan Pelaksana terdiri atas:

a.Klerek;
b.Operator; dan
c.Teknisi.

Pasal 4

(1)Nomenklatur Jabatan Pelaksana diusulkan apabila:
1. a.perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur dan Tugas Jabatan;
2. b.penambahan atau penghapusan Tugas Jabatan; dan/atau
3. c.hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan, yang mengakibatkan perubahan nilai dan Kelas Jabatan.
(2)Usulan nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.klasifikasi jabatan;
2. b.nomenklatur jabatan;
3. c.Tugas Jabatan;
4. d.uraian Tugas Jabatan;
5. e.syarat jabatan;
6. f.hasil kerja/output jabatan;
7. g.Kualifikasi Pendidikan dan/atau profesi;
8. h.kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural;
9. i.kedudukan jabatan/peta jabatan; dan
10. j.informasi faktor jabatan.
(3)Usulan nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pemimpin satuan kerja kepada Sekretaris Jenderal melalui biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang organisasi dan tata laksana.
(4)Menteri menetapkan nomenklatur Jabatan Pelaksana berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 5

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan sebagai acuan bagi satuan kerja untuk:

a.penyusunan dan penetapan kebutuhan;
b.penentuan Kelas Jabatan;
c.pengembangan karier;
d.pengembangan kompetensi;
e.penilaian kinerja;
f.penggajian dan tunjangan; dan
g.pemberhentian.

Pasal 6

Daftar Nomenklatur Jabatan Pelaksana, Kualifikasi Pendidikan, dan Tugas Jabatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENGANGKATAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 7

(1)Pengangkatan Pegawai ASN dalam Jabatan Pelaksana dilaksanakan oleh Menteri sesuai dengan formasi kebutuhan Jabatan Pelaksana yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(2)Menteri mendelegasikan wewenang pengangkatan Pegawai ASN dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

Pengangkatan Jabatan Pelaksana untuk jabatan Pengelola Umum Operasional hanya dilakukan melalui pengangkatan dengan mekanisme PPPK untuk Tahun Anggaran 2024.

Pasal 9

Pegawai ASN yang diberhentikan dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional diangkat dalam Jabatan Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KELAS JABATAN

Pasal 10

(1)Penentuan kelas Jabatan Pelaksana pada Kementerian Agama berdasarkan hasil Evaluasi Jabatan.
(2)Kelas Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan besaran tunjangan kinerja yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…