DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016

Nomor: 33
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); www.peraturan.go.id 2015, No. 1179
3.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi www.peraturan.go.id 2015, No. 1179 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG GELAR AKADEMIK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik bidang studi tertentu dari suatu perguruan tinggi. Gelar akademik terdiri dari sarjana, magister, dan doktor.
2.Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
3.Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan untuk memiliki keahlian terapan tertentu.
4.Menteri adalah Menteri Agama.
5.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama.

Pasal 2

(1)Gelar akademik bersifat akomodatif terhadap perkembangan ilmu.
(2)Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti www.peraturan.go.id 2015, No. 1179 suatu program studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Gelar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diperoleh dari perguruan tinggi keagamaan wajib menggunakan Bahasa Indonesia.
(2)Gelar akademik yang diperoleh dari perguruan tinggi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penulisannya wajib mengikuti kaidah bahasa Indonesia.
(3)Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Pembinaan, pengembangan, dan pengawasan mengenai gelar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
(2)Penetapan program studi bidang agama dan program studi lintas disiplin yang terkait dengan bidang agama menjadi kewenangan Direktur Jenderal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama dan Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2014 tentang Penetapan Gelar Akademik Program Pascasarjana Strata Dua Ilmu Komunikasi Hindu dan Ilmu Hukum pada Perguruan Tinggi Agama Hindu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. www.peraturan.go.id 2015, No. 1179

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2016 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2015, No. 1179 www.peraturan.go.id 2015, No. 1179 www.peraturan.go.id 2015, No. 1179 www.peraturan.go.id 2015, No. 1179 www.peraturan.go.id 2015, No. 1179 www.peraturan.go.id 2015, No. 1179 www.peraturan.go.id 2015, No. 1179 www.peraturan.go.id 2015, No. 1179 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); www.peraturan.go.id 2015, No. 1179
3.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi www.peraturan.go.id 2015, No. 1179 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG GELAR AKADEMIK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik bidang studi tertentu dari suatu perguruan tinggi. Gelar akademik terdiri dari sarjana, magister, dan doktor.
2.Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
3.Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan untuk memiliki keahlian terapan tertentu.
4.Menteri adalah Menteri Agama.
5.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama.

Pasal 2

(1)Gelar akademik bersifat akomodatif terhadap perkembangan ilmu.
(2)Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti www.peraturan.go.id 2015, No. 1179 suatu program studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Gelar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diperoleh dari perguruan tinggi keagamaan wajib menggunakan Bahasa Indonesia.
(2)Gelar akademik yang diperoleh dari perguruan tinggi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penulisannya wajib mengikuti kaidah bahasa Indonesia.
(3)Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Pembinaan, pengembangan, dan pengawasan mengenai gelar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
(2)Penetapan program studi bidang agama dan program studi lintas disiplin yang terkait dengan bidang agama menjadi kewenangan Direktur Jenderal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.