DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2018

Nomor: 33
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa organisasi dan tata kerja Institut Agama Islam Negeri Kudus telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/811/M.KT.01/2018 mengenai Organisasi dan Tata Kerja pada 8 (delapan) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan 1 (satu) Institut Agama Hindu Negeri (IAHN);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kudus; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); www.peraturan.go.id 2018, No.1745

2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Kudus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 50);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menatapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Institut Agama Islam Negeri Kudus yang selanjutnya disebut Institut adalah perguruan tinggi keagamaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
(2)Pembinaan Institut secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
(3)Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Rektor. www.peraturan.go.id 2018, No.1745

Pasal 2

Institut mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu agama dan sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Institut menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
b.pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
c.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
d.pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
e.pengawasan internal;
f.pelaksanaan administrasi; dan
g.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Organisasi Institut terdiri atas:

a.organ pengelola;
b.organ pertimbangan; dan
c.organ pengawasan.

Pasal 5

Organ pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a.Rektor dan Wakil Rektor;
b.Fakultas;
c.Pascasarjana; www.peraturan.go.id 2018, No.1745
d.Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan;
e.Lembaga; dan
f.Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 6

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Rektor dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Rektor.
(2)Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan;
2. b.Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; dan
3. c.Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
(3)Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang akademik dan pengembangan kelembagaan.
(4)Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.
(5)Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama. www.peraturan.go.id 2018, No.1745

Pasal 8

(1)Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan unsur pelaksana akademik pada Institut.
(2)Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Dekan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 9

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dalam 1 (satu) rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Fakultas menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi;
b.pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
e.pelaksanaan administrasi; dan
f.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa organisasi dan tata kerja Institut Agama Islam Negeri Kudus telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/811/M.KT.01/2018 mengenai Organisasi dan Tata Kerja pada 8 (delapan) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan 1 (satu) Institut Agama Hindu Negeri (IAHN);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Kudus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 50);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menatapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Institut Agama Islam Negeri Kudus yang selanjutnya disebut Institut adalah perguruan tinggi keagamaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
(2)Pembinaan Institut secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
(3)Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Rektor. www.peraturan.go.id 2018, No.1745

Pasal 2

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Institut menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
b.pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
c.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
d.pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
e.pengawasan internal;
f.pelaksanaan administrasi; dan
g.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Organisasi Institut terdiri atas:

a.organ pengelola;
b.organ pertimbangan; dan
c.organ pengawasan.

Pasal 5

Organ pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a.Rektor dan Wakil Rektor;
b.Fakultas;
c.Pascasarjana; www.peraturan.go.id 2018, No.1745
d.Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan;
e.Lembaga; dan
f.Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Rektor dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Rektor.
(2)Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan;
2. b.Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; dan
3. c.Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
(3)Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang akademik dan pengembangan kelembagaan.
(4)Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.
(5)Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama. www.peraturan.go.id 2018, No.1745

Pasal 8

(1)Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan unsur pelaksana akademik pada Institut.
(2)Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Dekan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 9

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dalam 1 (satu) rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Fakultas menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi;
b.pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
e.pelaksanaan administrasi; dan
f.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.