DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2019

Nomor: 33
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 November 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/842/M.KT.01/2019 tanggal 17 September 2019;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); www.peraturan.go.id 2019, No.1505

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769 );
4.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN NEGERI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri yang selanjutnya disingkat SMTKN merupakan satuan pendidikan keagamaan formal yang menyelenggarakan pendidikan dengan memadukan ilmu agama Kristen dan www.peraturan.go.id 2019, No.1505 ilmu umum.
(2)SMTKN merupakan unit pelaksana teknis di bidang pendidikan keagamaman Kristen pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.
(3)SMTKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.
(4)SMTKN dipimpin oleh Kepala Sekolah.

Pasal 2

SMTKN mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan yang memadukan ilmu agama Kristen dan ilmu umum.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, SMTKN menyelenggarakankan fungsi:

a.penyelenggaraan mata pelajaran ilmu agama Kristen dan ilmu umum;
b.penanaman dan pengembangan nilai kebangsaaan kepada peserta didik untuk memperkuat komitmen kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.pelaksanaan pengembangan diri dalam rangka pengembangan potensi, watak, dan karakter peserta didik yang berlandaskan pada nilai kekristenan dan kebangsaan;
d.pengelolaan dan pengembangan unit penunjang;
e.pelayanan kepada ekosistem pendidikan dalam rangka peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan;
f.perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan administrasi dan kegiatan; dan
g.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. www.peraturan.go.id 2019, No.1505

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Organisasi SMTKN terdiri atas:
1. a.Kepala Sekolah;
2. b.Wakil Kepala Sekolah;
3. c.Urusan Tata Usaha;
4. d.unit penunjang; dan
5. e.kelompok jabatan fungsional.
(2)Bagan organisasi SMTKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin SMTKN.

Pasal 6

Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaksanakan tugas:

a.manajerial;
b.supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan; dan
c.pengembangan kewirausahaan. www.peraturan.go.id 2019, No.1505

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Sekolah dibantu oleh 1 (satu) Wakil Kepala Sekolah.
(2)Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah.
(3)Wakil Kepala Sekolah diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Wakil Kepala Sekolah bertugas membantu Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Kepala Sekolah juga mempunyai tugas melaksanakan urusan akademik, kurikulum, kesiswaan, hubungan masyarakat, dan sarana prasarana.

Pasal 9

(1)Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan unsur administrasi SMTKN.
(2)Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
(3)Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala. www.peraturan.go.id 2019, No.1505

Pasal 10

Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas melakukan layanan administrasi umum, akademik, kesiswaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, barang milik negara, dan evaluasi dan pelaporan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/842/M.KT.01/2019 tanggal 17 September 2019;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769 );
4.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN NEGERI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri yang selanjutnya disingkat SMTKN merupakan satuan pendidikan keagamaan formal yang menyelenggarakan pendidikan dengan memadukan ilmu agama Kristen dan www.peraturan.go.id 2019, No.1505 ilmu umum.
(2)SMTKN merupakan unit pelaksana teknis di bidang pendidikan keagamaman Kristen pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.
(3)SMTKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.
(4)SMTKN dipimpin oleh Kepala Sekolah.

Pasal 2

SMTKN mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan yang memadukan ilmu agama Kristen dan ilmu umum.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, SMTKN menyelenggarakankan fungsi:

a.penyelenggaraan mata pelajaran ilmu agama Kristen dan ilmu umum;
b.penanaman dan pengembangan nilai kebangsaaan kepada peserta didik untuk memperkuat komitmen kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.pelaksanaan pengembangan diri dalam rangka pengembangan potensi, watak, dan karakter peserta didik yang berlandaskan pada nilai kekristenan dan kebangsaan;
d.pengelolaan dan pengembangan unit penunjang;
e.pelayanan kepada ekosistem pendidikan dalam rangka peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan;
f.perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan administrasi dan kegiatan; dan
g.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. www.peraturan.go.id 2019, No.1505

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Organisasi SMTKN terdiri atas:
1. a.Kepala Sekolah;
2. b.Wakil Kepala Sekolah;
3. c.Urusan Tata Usaha;
4. d.unit penunjang; dan
5. e.kelompok jabatan fungsional.
(2)Bagan organisasi SMTKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin SMTKN.

Pasal 6

Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaksanakan tugas:

a.manajerial;
b.supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan; dan
c.pengembangan kewirausahaan. www.peraturan.go.id 2019, No.1505

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Sekolah dibantu oleh 1 (satu) Wakil Kepala Sekolah.
(2)Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah.
(3)Wakil Kepala Sekolah diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Wakil Kepala Sekolah bertugas membantu Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Kepala Sekolah juga mempunyai tugas melaksanakan urusan akademik, kurikulum, kesiswaan, hubungan masyarakat, dan sarana prasarana.

Pasal 9

(1)Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan unsur administrasi SMTKN.
(2)Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
(3)Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala. www.peraturan.go.id 2019, No.1505