DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012

Nomor: 35
Tahun: 2012
Ditetapkan: 23 November 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1181 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8.Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu Menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592); Perubahan …. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.11813 Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor: B/2060/M.PAN-RB/7/2012, tanggal 5 Juli 2012; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang selanjutnya disebut Institut merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan Kementerian Agama, dipimpin oleh Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
(2)Pembinaan Institut secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Pasal 2

Institut mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan Islam untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Institut menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
b.penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan Islam;
c.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain;
d.pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan Institut, dan
e.pengorganisasian, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Institut. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1181 4

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

(1)Struktur organisasi Institut terdiri atas:
1. a.Rektor dan Wakil Rektor;
2. b.Senat;
3. c.Dewan Penyantun;
4. d.Fakultas:
5. e.Program Pascasarjana;
6. f.Lembaga;
7. g.Biro Administrasi, Keuangan, Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan;
8. h.Unit Pelaksana Teknis.
(2)Struktur organisasi Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

REKTOR DAN WAKIL REKTOR

Pasal 6

Rektor mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi, serta program lain di lingkungan Institut.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas Rektor dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
(2)Wakil Rektor terdiri atas:
1. a.Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. b.Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum;
3. c.Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

Pasal 8

(1)Wakil Rektor Bidang Akademik (Wakil Rektor I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta kerjasama dan hubungan luar Institut. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.11815
(2)Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum (Wakil Rektor II) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, sistem informasi, hubungan masyarakat, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, organisasi dan tata laksana, hukum, perlengkapan, serta tata usaha dan rumah tangga Institut.
(3)Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (Wakil Rektor III) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan di bidang pengembangan dan pembinaan, serta pelayanan mahasiswa dan alumni.

BAB IV

SENAT

Pasal 9

Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan, norma, tolok ukur penyelenggaraan Institut, serta memberikan pertimbangan kepada rektor terkait dengan program akademik, sivitas akademika, serta anggaran di Institut.

BAB V

DEWAN PENYANTUN

Pasal 10

Dewan Penyantun merupakan badan nonstruktural yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki perhatian dan bersedia membantu memikirkan pengembangan dan pemecahan permasalahan di lingkungan Institut

BAB VI

FAKULTAS

Pasal 11

(1)Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan tugas dan fungsi Institut dalam salah satu bidang atau seperangkat cabang ilmu keagamaan Islam.
(2)Fakultas dipimpin oleh Dekan yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
(3)Institut memiliki 3 (tiga) fakultas yang terdiri dari:
1. a.Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam;
2. b.Fakultas Tarbiyah dan Tadris;
3. c.Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1181 6

Pasal 12

(1)Fakultas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dalam rangka menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi dalam salah satu bidang profesi, vokasi dalam satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu yang bernafaskan agama Islam.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), fakultas menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab fakultas;
2. b.pembinaan sivitas akademik dan kerjasama dengan Institut dan/atau lembaga-lembaga lain yang menjadi tanggung jawab fakultas; dan
3. c.pelaksanaan administrasi, dan ketatausahaan fakultas.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1181 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8.Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu Menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592); Perubahan …. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.11813 Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor: B/2060/M.PAN-RB/7/2012, tanggal 5 Juli 2012; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang selanjutnya disebut Institut merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan Kementerian Agama, dipimpin oleh Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
(2)Pembinaan Institut secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Pasal 2

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Institut menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
b.penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan Islam;
c.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain;
d.pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan Institut, dan
e.pengorganisasian, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Institut. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1181 4

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

(1)Struktur organisasi Institut terdiri atas:
1. a.Rektor dan Wakil Rektor;
2. b.Senat;
3. c.Dewan Penyantun;
4. d.Fakultas:
5. e.Program Pascasarjana;
6. f.Lembaga;
7. g.Biro Administrasi, Keuangan, Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan;
8. h.Unit Pelaksana Teknis.
(2)Struktur organisasi Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

REKTOR DAN WAKIL REKTOR

Pasal 6

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas Rektor dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
(2)Wakil Rektor terdiri atas:
1. a.Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. b.Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum;
3. c.Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

Pasal 8

(1)Wakil Rektor Bidang Akademik (Wakil Rektor I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta kerjasama dan hubungan luar Institut. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.11815
(2)Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum (Wakil Rektor II) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, sistem informasi, hubungan masyarakat, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, organisasi dan tata laksana, hukum, perlengkapan, serta tata usaha dan rumah tangga Institut.
(3)Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (Wakil Rektor III) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan di bidang pengembangan dan pembinaan, serta pelayanan mahasiswa dan alumni.

BAB IV

SENAT

Pasal 9

BAB V

DEWAN PENYANTUN

Pasal 10

BAB VI

FAKULTAS

Pasal 11

(1)Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan tugas dan fungsi Institut dalam salah satu bidang atau seperangkat cabang ilmu keagamaan Islam.
(2)Fakultas dipimpin oleh Dekan yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
(3)Institut memiliki 3 (tiga) fakultas yang terdiri dari:
1. a.Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam;
2. b.Fakultas Tarbiyah dan Tadris;
3. c.Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1181 6

Pasal 12

(1)Fakultas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dalam rangka menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi dalam salah satu bidang profesi, vokasi dalam satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu yang bernafaskan agama Islam.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), fakultas menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab fakultas;
2. b.pembinaan sivitas akademik dan kerjasama dengan Institut dan/atau lembaga-lembaga lain yang menjadi tanggung jawab fakultas; dan
3. c.pelaksanaan administrasi, dan ketatausahaan fakultas.