DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2016

Nomor: 35
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik merupakan wadah pembinaan dan pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik; Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- www.peraturan.go.id 2016, No.1253 Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1735);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja 33 (Tiga Puluh Tiga) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1736); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJANI KATOLIK. www.peraturan.go.id 2016, No.1253

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pesta Paduan Suara Gerejani yang selanjutnya disingkat Pesparani adalah suatu aktivitas seni budaya masyarakat Katolik dalam bentuk pagelaran dan lomba musik liturgi dengan tujuan mengembangkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan masyarakat Katolik terhadap ibadah/liturgi gerejani.
2.Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik yang selanjutnya disingkat LP3K adalah suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat Katolik untuk menggali dan mengembangkan seni budaya gerejani.
3.Konferensi Waligereja Indonesia yang selanjutnya disingkat KWI adalah organisasi Gereja Katolik yang beranggotakan para Uskup di Indonesia dan bertujuan menggalang persatuan dan kerjasama dalam tugas pastoral memimpin umat Katolik Indonesia.
4.Keuskupan adalah sebuah wilayah administratif gerejani yang dipimpin oleh seorang Uskup.
5.Paroki adalah sebuah wilayah administratif gerejani dalam wilayah keuskupan yang dipimpin oleh seorang Pastor.
6.Pemimpin Gereja adalah pemimpin umat Katolik menurut tingkatan sesuai dengan hierarki Gereja Katolik.
7.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. www.peraturan.go.id 2016, No.1253

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)LP3K dibentuk pada tingkat Nasional yang Nasional berkedudukan di ibu kota negara.
(2)Selain pada tingkat nasional, LP3K dapat dibentuk di daerah yang berkedudukan di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan kecamatan.

Pasal 3

LP3K Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan Pesparani Nasional dan membina LP3K Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LP3K Nasional menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan visi, misi dan ketentuan pelaksanaan pengembangan serta peningkatan kualitas musik gerejani dan paduan suara gerejani;
b.pelaksanaan Pesparani Nasional;
c.pelayanan dan bimbingan kepada LP3K Daerah di bidang musik gerejani, lomba cipta lagu gerejani, kursus/penataran, pembinaan musisi liturgis, dirigen dan paduan suara gerejani;
d.penerapan musik dan lagu-lagu gerejani sebagai sarana untuk memuji Tuhan dan memupuk rasa persaudaraan sebagai ungkapan kesetiaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
e.pengoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program;
f.pelaksanaan hubungan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga gereja dan instansi lainnya; dan
g.penyelenggaraan administrasi dan informasi. www.peraturan.go.id 2016, No.1253

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

(1)Struktur Organisasi LP3K Nasional terdiri dari:
1. a.Pengarah;
2. b.Penasehat;
3. c.Ketua Umum;
4. d.Ketua I;
5. e.Ketua II;
6. f.Ketua III;
7. g.Sekretaris Umum;
8. h.Sekretaris I;
9. i.Sekretaris II;
10. j.Sekretaris III;
11. k.Bendahara Umum;
12. l.Bendahara I;
13. m.Bendahara II; dan
14. n.bidang-bidang.
(2)Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Bidang Penyelenggara;
2. b.Bidang Lomba Cipta Lagu-Lagu Gerejani;
3. c.Bidang Pendidikan/Kursus/Pelatihan Musik dan Lagu Gerejani;
4. d.Bidang Pendanaan;
5. e.Bidang Verivikasi dan Pengawasan;
6. f.Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
7. g.Bidang Hubungan Masyarakat. www.peraturan.go.id 2016, No.1253

Pasal 6

(1)Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertugas memberikan arahan terhadap organisasi LP3K dan seluruh pengurus LP3K demi tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi LP3K.
(2)Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b bertugas memberi petunjuk dan nasehat bagi pengurus untuk pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, baik diminta atau tidak diminta.
(3)Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf c mempunyai tugas:
1. a.memimpin organisasi LP3K Nasional;
2. b.mengusulkan pembentukan kepanitiaan; dan
3. c.menggerakkan semua potensi organisasi dan lembaga keagamaan Katolik serta masyarakat Katolik untuk terselenggaranya Pesparani.
(4)Ketua I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam hal:
1. a.mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Lomba Cipta Lagu-Lagu Gerejani; dan
3. c.menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
(5)Ketua II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam hal:
1. a.mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pendanaan;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Verifikasi dan Pengawasan; dan
3. c.menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya. www.peraturan.go.id 2016, No.1253
(6)Ketua III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam hal:
1. a.mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pendidikan/kursus/pelatihan bidang musik dan lagu gerejani; dan
3. c.menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
(7)Sekretaris Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g mempunyai tugas:
1. a.membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas;
2. b.memimpin sekretariat LP3K Nasional;
3. c.mengoordinasikan ketatausahaan bidang-bidang;
4. d.melaksanakan pengawasan di bidang administrasi; dan
5. e.menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
(8)Sekretaris I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf h mempunyai tugas:
1. a.membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugas;
2. b.melaksanakan ketatausahaan (surat-menyurat) dan kearsipan;
3. c.mempersiapkan rapat serta notulen/resume rapat;
4. d.menyelenggarakan tugas kesekretariatan;
5. e.mendukung fasilitas/administratif Bidang Penyelenggara;
6. f.mendukung fasilitas/administratif Bidang Lomba Cipta Lagu;
7. g.mendukung fasilitas/administratif Bidang Pendidikan/Kursus/Pelatihan Musik dan Lagu Gerejani; dan www.peraturan.go.id 2016, No.1253
8. h.menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait.
(9)Sekretaris II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf i mempunyai tugas:
1. a.membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugas;
2. b.mendukung fasilitas/administratif Bidang Pendanaan;
3. c.mendukung fasilitas/administratif Bidang Verifikasi dan Pengawasan; dan
4. d.menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait.
(10)Sekretaris III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf j mempunyai tugas:
1. a.membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugas;
2. b.mendukung fasilitas/administratif Bidang Penelitian dan Pengembangan;
3. c.mendukung fasilitas/administratif Bidang Hubungan Masyarakat; dan
4. d.menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait.
(11)Bendahara Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k mempunyai tugas:
1. a.bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran dana;
2. b.melakukan pembayaran atas pengeluaran dana; dan
3. c.menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana.
(12)Bendahara I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf l mempunyai tugas membantu bendahara umum dalam hal:
1. a.melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang berkaitan dengan operasional organisasi LP3K Nasional; dan
2. b.melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang berkaitan www.peraturan.go.id 2016, No.1253 dengan kegiatan penelitian, kursus, dan pelatihan.
(13)Bendahara II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf m mempunyai tugas:
1. a.membantu Bendahara Umum dalam melaksanakan tugas; dan
2. b.melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang berkaitan dengan pelaksanaan lomba cipta lagu dan Pesparani.

Pasal 7

(1)Bidang Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
1. a.menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Pesparani;
2. b.melaksanakan sertifikasi/kriteria juri dalam kerjasama dengan lembaga musik gerejani;
3. c.menentukan dan menetapkan dewan juri;
4. d.menyelenggarakan festival Pesparani;
5. e.bekerjasama dengan panitia penyelenggaraan;
6. f.menyusun program kerja penyelenggaraan;
7. g.merencanakan jenis dan bentuk kegiatan Pesparani baik persiapan maupun penyelenggaraan;
8. h.mendokumentasikan lagu-lagu gerejani sesuai dengan kaidah-kaidah liturgi Gereja Katolik untuk berbagai keperluan Gereja;
9. i.mengusulkan instansi Pemerintah/swasta dan perorangan untuk menerima penghargaan atas partisipasinya bagi kemajuan Pesparani;
10. j.mempersiapkan dan melaksanakan musyawarah nasional;
11. k.menghadiri dan memantau pelaksanaan musyawarah daerah; dan
12. l.melayani permintaan LP3K Daerah yang membutuhkan pembinaan dan juri pada Pesparani Daerah.
(2)Bidang Lomba Cipta Lagu-lagu Gerejani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mempunyai www.peraturan.go.id 2016, No.1253 tugas:
1. a.memotivasi umat dan komponis Katolik untuk menciptakan lagu-lagu liturgi gerejani untuk berbagai jenis nuansa musik gerajani (klasik, lokal/daerah dan lain-lain);
2. b.menentukan dan menetapkan lagu wajib dan lagu pilihan setiap penyelenggaraan Pesparani;
3. c.mengembangkan kerja sama dengan paduan- paduan suara Gereja, dirigen, musisi dan komponis Katolik; dan
4. d.menetapkan dewan penilai sayembara/lomba cipta lagu-lagu gerejani.
(3)Bidang Pendidikan/Kursus/Pelatihan Musik dan Lagu Gerejani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
1. a.mempersiapkan dan melaksanakan pendidikan/kursus/pelatihan musik dan lagu gerejani dalam kerjasama dengan lembaga musik gerejani;
2. b.membantu pembinaan paduan suara dan pemazmur gereja;
3. c.menata jadwal dan penyelenggaraan pembinaan paduan suara, musisi dan dirigen; dan
4. d.menyediakan literatur musik dan sarana yang dibutuhkan.
(4)Bidang Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mempunyai tugas:
1. a.bertanggungjawab atas tersedianya dana dalam rangka pelaksanaan program LP3K Nasional, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. b.menyusun langkah strategis pencarian dana;
3. c.mengusulkan pembentukan satuan tugas atau tim pengumpul dana; dan
4. d.menggerakkan berbagai pihak yang dapat diharapkan dalam mendukung pendanaan LP3K Nasional. www.peraturan.go.id 2016, No.1253
(5)Bidang Verifikasi dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mempunyai tugas:
1. a.memberikan petunjuk tentang tata cara pencatatan dan pembukuan keuangan LP3K Nasional;
2. b.mengadakan pemeriksaan dan audit dana yang masuk dan keluar dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
3. c.menyusun laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan keuangan.
(6)Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f mempunyai tugas:
1. a.menyusun proposal penelitian dalam rangka pengembangan Pesparani;
2. b.menyusun instrumen, metodologi dan bahan-bahan penelitian;
3. c.melaksanakan penelitian yang bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan Pesparani;
4. d.mendokumentasikan dan mensosialisasikan/ mempublikasikan hasil penelitian; dan
5. e.mempersiapkan dan melaksanakan seminar dan lokakarya Pesparani.
(7)Bidang Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g mempunyai tugas:
1. a.menyelenggarakan dan membina hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta;
2. b.mempersiapkan bahan-bahan press-release, expose, brosur, booklet, leaflet dalam rangka sosialisasi LP3KN;
3. c.mempersiapkan publikasi melalui media cetak dan elektronik;
4. d.menggalang pengerahan massa dalam setiap kegiatan LP3K Nasional;
5. e.menggalang kerjasama dan partisipasi Gereja dan masyarakat Katolik untuk mensukseskan kegiatan- www.peraturan.go.id 2016, No.1253 kegiatan LP3K Nasional; dan
6. f.melakukan advokasi terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut LP3K Nasional dengan pihak pemerintah dan swasta.

Pasal 8

Struktur organisasi dan uraian tugas pengurus LP3K Daerah disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN MASA KERJA PENGURUS

Pasal 9

(1)Kepengurusan LP3K Nasional ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama.
(2)Kepengurusan LP3K Daerah Provinsi ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
(3)Kepengurusan LP3K Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.
(4)Kepengurusan LP3K Daerah Kecamatan ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 10

(1)Masa bakti kepengurusan LP3K Nasional dan LP3K Daerah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
(2)Apabila dalam periode kepengurusan ada pengurus yang mengundurkan diri, meninggal dunia atau berhalangan tetap, dapat diangkat pengganti antar waktu. www.peraturan.go.id 2016, No.1253

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik merupakan wadah pembinaan dan pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1735);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja 33 (Tiga Puluh Tiga) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1736); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJANI KATOLIK. www.peraturan.go.id 2016, No.1253

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pesta Paduan Suara Gerejani yang selanjutnya disingkat Pesparani adalah suatu aktivitas seni budaya masyarakat Katolik dalam bentuk pagelaran dan lomba musik liturgi dengan tujuan mengembangkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan masyarakat Katolik terhadap ibadah/liturgi gerejani.
2.Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik yang selanjutnya disingkat LP3K adalah suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat Katolik untuk menggali dan mengembangkan seni budaya gerejani.
3.Konferensi Waligereja Indonesia yang selanjutnya disingkat KWI adalah organisasi Gereja Katolik yang beranggotakan para Uskup di Indonesia dan bertujuan menggalang persatuan dan kerjasama dalam tugas pastoral memimpin umat Katolik Indonesia.
4.Keuskupan adalah sebuah wilayah administratif gerejani yang dipimpin oleh seorang Uskup.
5.Paroki adalah sebuah wilayah administratif gerejani dalam wilayah keuskupan yang dipimpin oleh seorang Pastor.
6.Pemimpin Gereja adalah pemimpin umat Katolik menurut tingkatan sesuai dengan hierarki Gereja Katolik.
7.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. www.peraturan.go.id 2016, No.1253

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)LP3K dibentuk pada tingkat Nasional yang Nasional berkedudukan di ibu kota negara.
(2)Selain pada tingkat nasional, LP3K dapat dibentuk di daerah yang berkedudukan di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan kecamatan.

Pasal 3

LP3K Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan Pesparani Nasional dan membina LP3K Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LP3K Nasional menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan visi, misi dan ketentuan pelaksanaan pengembangan serta peningkatan kualitas musik gerejani dan paduan suara gerejani;
b.pelaksanaan Pesparani Nasional;
c.pelayanan dan bimbingan kepada LP3K Daerah di bidang musik gerejani, lomba cipta lagu gerejani, kursus/penataran, pembinaan musisi liturgis, dirigen dan paduan suara gerejani;
d.penerapan musik dan lagu-lagu gerejani sebagai sarana untuk memuji Tuhan dan memupuk rasa persaudaraan sebagai ungkapan kesetiaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
e.pengoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program;
f.pelaksanaan hubungan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga gereja dan instansi lainnya; dan
g.penyelenggaraan administrasi dan informasi. www.peraturan.go.id 2016, No.1253

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

(1)Struktur Organisasi LP3K Nasional terdiri dari:
1. a.Pengarah;
2. b.Penasehat;
3. c.Ketua Umum;
4. d.Ketua I;
5. e.Ketua II;
6. f.Ketua III;
7. g.Sekretaris Umum;
8. h.Sekretaris I;
9. i.Sekretaris II;
10. j.Sekretaris III;
11. k.Bendahara Umum;
12. l.Bendahara I;
13. m.Bendahara II; dan
14. n.bidang-bidang.
(2)Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Bidang Penyelenggara;
2. b.Bidang Lomba Cipta Lagu-Lagu Gerejani;
3. c.Bidang Pendidikan/Kursus/Pelatihan Musik dan Lagu Gerejani;
4. d.Bidang Pendanaan;
5. e.Bidang Verivikasi dan Pengawasan;
6. f.Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
7. g.Bidang Hubungan Masyarakat. www.peraturan.go.id 2016, No.1253

Pasal 6

(1)Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertugas memberikan arahan terhadap organisasi LP3K dan seluruh pengurus LP3K demi tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi LP3K.
(2)Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b bertugas memberi petunjuk dan nasehat bagi pengurus untuk pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, baik diminta atau tidak diminta.
(3)Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf c mempunyai tugas:
1. a.memimpin organisasi LP3K Nasional;
2. b.mengusulkan pembentukan kepanitiaan; dan
3. c.menggerakkan semua potensi organisasi dan lembaga keagamaan Katolik serta masyarakat Katolik untuk terselenggaranya Pesparani.
(4)Ketua I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam hal:
1. a.mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Lomba Cipta Lagu-Lagu Gerejani; dan
3. c.menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
(5)Ketua II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam hal:
1. a.mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pendanaan;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Verifikasi dan Pengawasan; dan
3. c.menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya. www.peraturan.go.id 2016, No.1253
(6)Ketua III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam hal:
1. a.mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pendidikan/kursus/pelatihan bidang musik dan lagu gerejani; dan
3. c.menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
(7)Sekretaris Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g mempunyai tugas:
1. a.membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas;
2. b.memimpin sekretariat LP3K Nasional;
3. c.mengoordinasikan ketatausahaan bidang-bidang;
4. d.melaksanakan pengawasan di bidang administrasi; dan
5. e.menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
(8)Sekretaris I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf h mempunyai tugas:
1. a.membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugas;
2. b.melaksanakan ketatausahaan (surat-menyurat) dan kearsipan;
3. c.mempersiapkan rapat serta notulen/resume rapat;
4. d.menyelenggarakan tugas kesekretariatan;
5. e.mendukung fasilitas/administratif Bidang Penyelenggara;
6. f.mendukung fasilitas/administratif Bidang Lomba Cipta Lagu;
7. g.mendukung fasilitas/administratif Bidang Pendidikan/Kursus/Pelatihan Musik dan Lagu Gerejani; dan www.peraturan.go.id 2016, No.1253
8. h.menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait.
(9)Sekretaris II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf i mempunyai tugas:
1. a.membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugas;
2. b.mendukung fasilitas/administratif Bidang Pendanaan;
3. c.mendukung fasilitas/administratif Bidang Verifikasi dan Pengawasan; dan
4. d.menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait.
(10)Sekretaris III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf j mempunyai tugas:
1. a.membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugas;
2. b.mendukung fasilitas/administratif Bidang Penelitian dan Pengembangan;
3. c.mendukung fasilitas/administratif Bidang Hubungan Masyarakat; dan
4. d.menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait.
(11)Bendahara Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k mempunyai tugas:
1. a.bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran dana;
2. b.melakukan pembayaran atas pengeluaran dana; dan
3. c.menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana.
(12)Bendahara I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf l mempunyai tugas membantu bendahara umum dalam hal:
1. a.melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang berkaitan dengan operasional organisasi LP3K Nasional; dan
2. b.melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang berkaitan www.peraturan.go.id 2016, No.1253 dengan kegiatan penelitian, kursus, dan pelatihan.
(13)Bendahara II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf m mempunyai tugas:
1. a.membantu Bendahara Umum dalam melaksanakan tugas; dan
2. b.melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang berkaitan dengan pelaksanaan lomba cipta lagu dan Pesparani.

Pasal 7

(1)Bidang Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
1. a.menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Pesparani;
2. b.melaksanakan sertifikasi/kriteria juri dalam kerjasama dengan lembaga musik gerejani;
3. c.menentukan dan menetapkan dewan juri;
4. d.menyelenggarakan festival Pesparani;
5. e.bekerjasama dengan panitia penyelenggaraan;
6. f.menyusun program kerja penyelenggaraan;
7. g.merencanakan jenis dan bentuk kegiatan Pesparani baik persiapan maupun penyelenggaraan;
8. h.mendokumentasikan lagu-lagu gerejani sesuai dengan kaidah-kaidah liturgi Gereja Katolik untuk berbagai keperluan Gereja;
9. i.mengusulkan instansi Pemerintah/swasta dan perorangan untuk menerima penghargaan atas partisipasinya bagi kemajuan Pesparani;
10. j.mempersiapkan dan melaksanakan musyawarah nasional;
11. k.menghadiri dan memantau pelaksanaan musyawarah daerah; dan
12. l.melayani permintaan LP3K Daerah yang membutuhkan pembinaan dan juri pada Pesparani Daerah.
(2)Bidang Lomba Cipta Lagu-lagu Gerejani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mempunyai www.peraturan.go.id 2016, No.1253 tugas:
1. a.memotivasi umat dan komponis Katolik untuk menciptakan lagu-lagu liturgi gerejani untuk berbagai jenis nuansa musik gerajani (klasik, lokal/daerah dan lain-lain);
2. b.menentukan dan menetapkan lagu wajib dan lagu pilihan setiap penyelenggaraan Pesparani;
3. c.mengembangkan kerja sama dengan paduan- paduan suara Gereja, dirigen, musisi dan komponis Katolik; dan
4. d.menetapkan dewan penilai sayembara/lomba cipta lagu-lagu gerejani.
(3)Bidang Pendidikan/Kursus/Pelatihan Musik dan Lagu Gerejani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
1. a.mempersiapkan dan melaksanakan pendidikan/kursus/pelatihan musik dan lagu gerejani dalam kerjasama dengan lembaga musik gerejani;
2. b.membantu pembinaan paduan suara dan pemazmur gereja;
3. c.menata jadwal dan penyelenggaraan pembinaan paduan suara, musisi dan dirigen; dan
4. d.menyediakan literatur musik dan sarana yang dibutuhkan.
(4)Bidang Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mempunyai tugas:
1. a.bertanggungjawab atas tersedianya dana dalam rangka pelaksanaan program LP3K Nasional, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. b.menyusun langkah strategis pencarian dana;
3. c.mengusulkan pembentukan satuan tugas atau tim pengumpul dana; dan
4. d.menggerakkan berbagai pihak yang dapat diharapkan dalam mendukung pendanaan LP3K Nasional. www.peraturan.go.id 2016, No.1253
(5)Bidang Verifikasi dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mempunyai tugas:
1. a.memberikan petunjuk tentang tata cara pencatatan dan pembukuan keuangan LP3K Nasional;
2. b.mengadakan pemeriksaan dan audit dana yang masuk dan keluar dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
3. c.menyusun laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan keuangan.
(6)Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f mempunyai tugas:
1. a.menyusun proposal penelitian dalam rangka pengembangan Pesparani;
2. b.menyusun instrumen, metodologi dan bahan-bahan penelitian;
3. c.melaksanakan penelitian yang bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan Pesparani;
4. d.mendokumentasikan dan mensosialisasikan/ mempublikasikan hasil penelitian; dan
5. e.mempersiapkan dan melaksanakan seminar dan lokakarya Pesparani.
(7)Bidang Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g mempunyai tugas:
1. a.menyelenggarakan dan membina hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta;
2. b.mempersiapkan bahan-bahan press-release, expose, brosur, booklet, leaflet dalam rangka sosialisasi LP3KN;
3. c.mempersiapkan publikasi melalui media cetak dan elektronik;
4. d.menggalang pengerahan massa dalam setiap kegiatan LP3K Nasional;
5. e.menggalang kerjasama dan partisipasi Gereja dan masyarakat Katolik untuk mensukseskan kegiatan- www.peraturan.go.id 2016, No.1253 kegiatan LP3K Nasional; dan
6. f.melakukan advokasi terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut LP3K Nasional dengan pihak pemerintah dan swasta.

Pasal 8

Struktur organisasi dan uraian tugas pengurus LP3K Daerah disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN MASA KERJA PENGURUS

Pasal 9

(1)Kepengurusan LP3K Nasional ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama.
(2)Kepengurusan LP3K Daerah Provinsi ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
(3)Kepengurusan LP3K Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.
(4)Kepengurusan LP3K Daerah Kecamatan ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 10

(1)Masa bakti kepengurusan LP3K Nasional dan LP3K Daerah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
(2)Apabila dalam periode kepengurusan ada pengurus yang mengundurkan diri, meninggal dunia atau berhalangan tetap, dapat diangkat pengganti antar waktu. www.peraturan.go.id 2016, No.1253